Monthly Archives: February 2019

  • 0

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea Menjadi Pembicara di Acara Boosting Indonesia Entrepreneuship in Disruptive Economy

Category : Uncategorized

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjadi salah satu pembicara di acara Boosting Indonesia Entrepreneuship in Disruptive Economy di Shangrila hotel Jakarta 27 Februari 2019.


  • 0

HUT KSPSI KE 46 TAHUN 2019

Category : Uncategorized

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merayakan hari ulang tahun KSPSI ke 46 dengan sangat meriah di World Harvest Center Dome Karawaci pada 23 Februari 2019

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merupakan Konfederasi pertama dan terbesar di Indonesia yang mempunyai jutaan anggota di dalam maupun luar negeri.

KSPSI mempunyai anggota di perusahaan multi nasional seperti Freport, Newmont, Kahatex, Sritex, Indorama dan banyak perusahan besar lainnya.

Perayaan HUT KSPSI tahun ini mengusung tema Membangun KSPSI menjadi Serikat Pekerja yang Kuat, Mandiri, Visioner dan Profesional.

Acara HUT ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri, Presiden Asean Trade Union Council Abdul Halim Mansor, Sekjen Asean Trade Union Council Ruben Torres dan juga para pimpinan-pimpinan buruh Asean lainnya, Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani, Direktur ILO Michiko dan ribuan anggota KSPSI dari seluruh wilayah.

Dalam acara HUT KSPSI, ada yang menarik saat Presiden Jokowi mengucapkan selamat HUT KSPSI ke 46 melalui video yang didengarkan oleh seluruh peserta yang hadir saat acara tersebut dan langsung disambut antusiasme dengan lagu-lagu dukungan untuk Jokowi.

Presiden KSPSI yang juga Vice President Asean Trade Council Andi Gani Nena Wea mengucapkan terimakasih atas militansi dan loyalitas anggota KSPSI yang ada di Indonesia dan di luar negeri seperti di hongkong, macau dan taipe yang selalu siap untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

Dalam kesempatan itu juga Vice President Andi Gani Nena Wea diberi kepercayaan penuh untuk memimpin kantor perwakilan Asean Trade Union Council di Indonesia.


  • 0

Saking Langkanya, Gaji Tenaga Kerja Digital Bisa Rp 90 Juta/Bulan

Category : Uncategorized


Jakarta – Industri e-Commerce berkembang begitu pesat di Indonesia. Banyak bermunculan bibit-bibit baru, sementara bagi beberapa pemain lama sudah naik pangkat menjadi unicorn.

Sayangnya perkembangan itu justru menjadi bumerang bagi pelaku industri e-commerce. Mereka kini sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai.

Penyebabnya, kurangnya pasokan tenaga kerja digital, sementara kebutuhannya terus bertambah. Mereka bahkan harus saling berebut, saling membajak karyawan.

Kondisi itu membuat tarif gaji dari karyawan digital tak karuan. Bahkan ada disebut-sebut tenaga kerja digital yang sudah memiliki pengalaman kerja di luar negeri gajinya mencapai puluhan juta rupiah.


  • 0

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kemnaker Adakan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Revolusi industri 4.0 sedikitnya telah menghilangkan beberapa pekerjaan lama dan melahirkan sejumlah pekerjaan baru berbasis teknologi informasi.

Kebanyakan, pekerjaan baru tersebut memiliki karakter skill atau kemampuan yang berbeda dari pekerjaan lama.

Melihat fakta tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) menyelenggarakan Forum Dialog Ketenagakerjaan Internasional Bidang Hubungan Industrial di Semarang, Jawa Tengah pada 25-27 Februari 2019.

Kegiatan yang bertajuk “Future of Work and Equal Employment Opportunity (EEO)” tersebut membahas dua isu utama, yaitu perkembangan ekonomi di era revolusi industri 4.0 dan kesetaraan perlakuan terhadap perempuan di tempat kerja.

“Forum dialog ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan menyamakan persepsi mengenai perkembangan ekonomi digital dan penerapan kesetaraan perlakuan di tempat kerja,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Haiyani Rumondang saat membuka Forum Dialog Ketenagakerjaan, Selasa (26/2/2019).

Haiyani menjelaskan, beberapa pekerjaan baru membutuhkan skill baru. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi kebutuhan skill baru, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program.

Salah satunya adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi yang kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri kekinian.

“Revolusi industri 4.0 juga mengubah relasi industri atau hubungan industrial. Dari semula bentuknya terikat menjadi kemitraan,” jelas Haiyani dalam keterangan tertulisnya yang Kompas.com terima.

Haiyani kemudian memberikan contoh hubungan kerja kemitraan pada industri transportasi online. Di sini driver tidak memiliki keterikatan dengan perusahaan dan waktu kerjanya juga fleksibel.

Kesetaraan perempuan
Sementara itu, terkait kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, Haiyani menyebut hal ini disebabkan oleh stigma perempuan adalah sumber penghasilan kedua di masyarakat.

“Kesenjangan dan diskriminasi tersebut mengakibatkan terhambatnya potensi pembangunan negara, ekonomi, dan perusahaan. Padahal kontribusi perempuan memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi, keluarga, dan masyarakat,” tutur Haiyani.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan. Kemnaker juga telah menyusun panduan mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan di Indonesia.

“Kemnaker telah pula menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi Dalam Pekerjaan dengan kementerian terkait,” ucap Haiyani.

Haiyani menambahkan, saat ini International Labour Organization (ILO) sedang menyusun instrumen standar ketenagakerjaan internasional. Insturmen ini berupa konvensi yang dilengkapi rekomendasi tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

“Penyusunan rancangan konvensi dan rekomendasi dilaksanakan dalam proses double discussion. Pembahasan pertama dilaksanakan pada pertemuan 107th International Labour Conference (ILC ke-107) 2018 dan pembahasan kedua akan dilaksanakan pada pertemuan ILC ke-108 pada Juni 2019,” kata Haiyani.

Sebagai informasi, Forum Dialog Ketenagakerjaan Internasional Bidang Hubungan Industrial ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang.

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari mediator hubungan industrial, unsur pengusaha, dan unsur serikat pekerja di Provinsi Jawa Tengah.


  • 0

RI Darurat Tenaga Kerja Digital

Category : Uncategorized


Jakarta – Berkembangnya teknologi membuka peluang baru di dunia bisnis. salah satu yang muncul adalah bisnis toko online alias e-commerce. Sayang, itu belum diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja di sektor industri digital ini.

“Dari sisi jumlah yang paling langka software engineer karena kebutuhannya tinggi,” kata Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung di Roemah Kuliner, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Untuk unicorn saja, lanjut dia, kebutuhan software engineer bisa mencapai 1.000 orang. Jumlah tersebut belum bisa diimbangi dengan kemampuan perguruan tinggi menghasilkan lulusan di bidang tersebut.

“Kalau dibandingkan lulusan satu angkatan 1 universitas saja, kayanya nggak sampai 1.000,” tuturnya.

Selain software engineer, kata Untung, Indonesia juga kekurangan tenaga ahli di bidang Product Management.

“Yang juga amat sangat langka dan mahal, tapi agak terpendam karena jumlahnya tidak tinggi yaitu produk management. Itu susah karena sekolahnya tidak ada. itu ilmu setengah teknik setengah bisnis,” beber Untung.

Tenaga kerja sektor digital yang masih sulit ditemukan di Indonesia adalah tenaga analis data. Padahal, peran analis data dalam bisnis e-commerce sangat penting dalam menentukan strategi dan kelangsungan bisnis itu sendiri di masa depan.

“Ketiga sebenarnya data. Data ini banyak sekolah statistik, tapi masih ada gap. Kalau omongin data sebagai data provider (penyedia data) nggak susah. Tapi data analytic (analis data) yang susah,” beber dia. (dna/ang)


  • 0

Darurat Tenaga Kerja, idEA Mau Bikin Sekolah Khusus e-Commerce

Category : Uncategorized

Jakarta – Para perusahaan e-commerce mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja. Penyebabnya selain pasokannya yang sedikit, ada juga kriteria posisi pekerjaan yang belum ada jurusannya di perguruan tinggi Indonesia.

Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengaku sudah bertemu dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengajukan tambahan mata kuliah tentang kriteria kemampuan yang dibutuhkan perusahaan e-commerce. Namun permintaan itu sulit diwujudkan

“Masalahnya proses untuk mengajukan mata kuliah itu saja itu berbelit, prosesnya lama,” ujarnya di Roemah Kuliner, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurut Untung, perusahaan e-commerce tak bisa menunggu hingga mata kuliah yang diharapkan bisa direalisasikan. Sebab pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia saat ini begitu masiv.

Untuk mendorong itu, idEA berencana untuk membuat sekolah khusus untuk menyaingi perguruan tinggi. Diharapkan sekolah khusus itu bisa mencetak tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan e-commerce.

“Kita dorong itu (kurikulum perguruan tinggi) ya diubah. Jadi kalau tidak bisa, ya kita akan bikin sekolah pesaingnya perguruan tinggi untuk edukasi masyarakat,” terangnya.

“Mereka yang ikut bisa langsung kerja dan memiliki karir yang bagus. Dengan begitu bisa menjadi ancaman buat perguruan tinggi. Akhirnya mereka mau menerapkan mata kuliah itu. Ya kadang memang harus diposisikan seperti itu jika ingin mereka berubah. Tapi kita sudah ngomong baik-baik,” sambung dia.

Untung memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk industri e-commerce bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Sementara pasokan dari perguruan tinggi di Indonesia hanya sekitar 600 ribu.

“Itu pun yang lulus belum tentu sesuai kualifikasi. Kita hitung 1 unicorn saja butuh 5 ribuan karyawan. Kalau pemerintah butuh ribuan startup kami melihat kebutuhannya ya ratusan ribu sampai jutaan,” tuturnya. (das/dna)


  • 0

Rupiah Menguat Tipis di Level Rp 13.989 per USD

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak menguat tipis di perdagangan hari ini, Selasa (26/2). Pagi ini, Rupiah dibuka di level Rp 13.989 per USD atau menguat dibanding penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp 14.017 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah masih bergerak fluktuatif usai pembukaan. Saat ini, Rupiah berada di Rp 13.989 per USD.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, nilai tukar Rupiah terhadap USD masih berpotensi untuk terus stabil menguat ke depannya.

“Nilai tukar Rupiah ke depan akan bergerak stabil dan Rupiah saat ini masih undervalued,” kata Perry saat ditemui di Masjid BI, Jakarta, Jumat (22/2).

Perry mengungkapkan, ada 4 faktor yang akan menjadi pendorong stabilitas Rupiah di tahun ini.

“Jadi ke depan stabilitas Rupiah akan didukung oleh 4 hal, yakni masuknya aliran modal asing tambah suplai valas (valuta asing) dalam negeri, kedua fundamental ekonomi lebih baik dari sisi pertumbuhan, inflasi rendah dan CAD yang juga menurun,” ujarnya.

Perry mengungkapkan, ada 4 faktor yang akan menjadi pendorong stabilitas Rupiah di tahun ini.

Selain itu, kenaikan suku bunga AS atau FFR yang dilakukan oleh The Fed tidak akan seagresif tahun lalu. Hal itu membuat posisi Rupiah semakin aman di pasar. “Tentu saja ketiga FFR yang kan lebih rendah semula 3 kali, kemudian diturunkan 2 kali dan diperkirakan tahun ini hanya naik 1 kali FFR,” jelasnya.

Terakhir adalah mekanisme pasar yang dinilai semakin membaik. “Keempat mekanisme pasar yang terus semakin baik, baik di swap, dan DNDF (Domestic Non Deliverable Forward),” tutupnya. [idr]


  • 0

Jurus Menaker agar Lulusan BLK Tak Hanya Jadi Buruh Garmen

Category : Uncategorized


Semarang – Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang kini punya studio canggih dan lengkap dalam bidang fashion. Menteri Ketenagakerjaan (Hanif Dhakiri) meresmikan studio tersebut dan optimistis peserta Balai Latihan Kerja (BLK) tidak hanya sebagai buruh pabrik namun desainer handal.

Fasilitas dari studio baru itu cukup lengkap karena mencakup Studio Produksi, Studio Catwalk, Studio Business Management Fashion, dan Studio Kreasi. Gedungnya pun dibuat senyaman mungkin dengan desain minimalis untuk memudahkan peserta latihan kerja mendapat inspirasi.

Para peserta latihan bisa mendesain dengan komputer dengan basis program Adobe Illustrator, kemudian desain bisa direalisasikan di ruang kreasi yang lengkap dengan mesin jahit dan mesin bordir canggih.


Yang cukup menarik yaitu studio karena hasil kreasi bisa langsung digunakan oleh model yang berlenggak di atas panggung catwalk. Pada peresmian hari ini juga ditampilkan pakaian hasil kreasi para peserta pelatihan.

Hanif dalam sambutannya mengatakan, fashion dalam industri kreatif di Indonesia menduduki posisi kedua setelah kuliner. Devisa yang dihasilkan dari sektor fashion pun cukup tinggi yaitu sekitar Rp 122 triliun pada tahun 2018.

“Menghasilkan devisa US$ 8,2 miliar atau setara Rp 122 triliun. Itu kontribusi ekonomi industri fashion yang di data Pak Menteri Perindustrian. Fashion itu masa depan,” kata Hanif di BBPLK Semarang, Selasa (26/2/2019).

Hanif menjelaskan, dengan upgrade tersebut maka nantinya hasil dari peserta pelatihan tidak hanya menjadi buruh di pabrik dan juga tidak hanya wirausaha kecil-kecilan.


“Dengan upgrade ini berharap nanti anak anak muda bisa peroleh skill baru di bidang fashion. Tidak hanya diajarkan menjahit tapi kreasi, produksi dan marketing, nanti disertifikasi profesi. Kalau masuk industri fashion minimal asisten junior designer, bukan buruh, lah. Kalau masuk industri bisa wirausaha, tentu saja akan lebih, dalam tanda petik, berkelas,” jelas Hanif.

Hanif menambahkan, Studio Fashion Technology itu menjadi yang pertama diantara 19 BLK yang ada di Indonesia. Menurutnya masing-masing BLK memiliki fokus sendiri yang akan diupgrade.

“Kalau BLK ini pertama di Indonesia. Yang mengambil fokus fashion akan didorong seperti ini,” katanya.

Kepala BBPLK Semarang, Edy Susanto menambahkan, untuk bidang fashion peseranya ada sekitar 2.000 orang dari total peserta atau kapasitas 3.000 orang. Pesertanya ada dari berbagai daerah bahkan luar Jawa.

“Kalau khusus fashion sekitar 2.000 orang. Serapannya 81 persen (dari total peseta) yang 19 persen belum terkonfirmasi,” kata Edy (alg/hns)


  • 0

Putusan Pengadilan: PT Pos Indonesia Diharuskan Bayar Uang Bonus Karyawan

Category : Uncategorized


COBLONG, AYOBANDUNG.COM–Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kota Bandung mengabulkan sebagian gugatan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) terkait pemenuhan hak-hak karyawan, Senin (25/2/2019).

Atas putusan ini, manajemen PT Pos Indonesia harus membayarkan uang bonus sebesar satu kali gaji.

Berdasarkan pantauan Ayobandung.com, sejumlah anggota SPPI dari berbagai daerah berdatangan ke PHI Kota Bandung sejak pagi. Ketika hakim membacakan putusan mereka dengan seksama mendengarkannya, di akhir pembacaan beberapa anggota SPPI melakukan sujud syukur.

Ketua Umum SPPI, Rhajaya Santosa mengaku sangat bersyukur atas putusan majelis hakim yang mengabulkan sebagian gugatan SPPI.

Dia mengaku segala upaya dan jerih payah anggota SPPI selama persidangan diganjar dengan kemenangan.

“Alhamdulillah gugatan pemberian bonus jasa produksi tahun 2017 dikabulkan dan setiap karyawan mendapatkan bonus sebesar satu kali gaji,” ujarnya kepada Ayobandung.com, Senin (25/2/2019).

Dia menyebutkan untuk gugatan penyemarataan uang transportasi sebesar Rp3 juta per orang ditolak. Menanggapi hal tersebut, SPPI akan mempertimbangkannya untuk melakukan gugatan terpisah, serta mendorong manajeman agar segera membayarkan uang bonus.

“Kami akan pertimbangkan kembali untuk gugatan terpisah lagi untuk meneruskan hal ini. Langkah ke depannya kami akan rapat dan koordinasi dengan kawan-kawan seluruh Indonesia dan mengundang ketua DPW agar perusahaan bisa melaksanakan putusan ini,” katanya.

Menurutnya, selama persidangan hingga putusan, SPPI selalu kooperatif dengan harapan majelis hakim dapat memutuskan perkara gugatan ini dengan arif dan bijaksana.

“Sejak awal sampai putusan berjalan lancar tertib sangat responsip dan mendukung semua kelancaran persidangan ini,” ucapnya.

Rhajaya mengimbau kepada seluruh karyawan, baik anggota SPPI maupun anggota serikat pekerja lain serta non-anggota, dan lainnya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Semoga hasil perjuangan panjang yang penuh risiko dan telah menimbulkan jatuh korban dari pengurus SPPI ini bermanfaat dan maslahat bagi soliditas dan solidaritas keteguhan hati, pikiran, serta perbuatan baik dan benar seluruh anggota SPPI dan karyawan serta kelembagaan PT Pos Indonesia,” pungkasnya.


  • 0

Jalan Panjang Nasib Karyawan Kertas Nusantara

Category : Uncategorized


TEMPO.CO, Jakarta – Nasib 1.400 karyawan PT Kertas Nusantara-sebelumnya PT Kiani Kertas-sampai saat ini masih terkatung-katung. Pemerintah Kalimantan Timur kemarin menyebut akan membahas nasib karyawan yang dirumahkan itu pada bulan depan.

“Rencananya akan ada gelar perkara membahas nasib karyawan Kertas Nusantara bulan depan nanti,” kata Koordinator Dinas Tenaga Kerja Kaltim Pengawas Wilayah Utara, Sab’an, Senin 25 Februai 2019.

PT Kertas Nusantara diketahui adalah milik Prabowo Subianto dan adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo. Sejak lima tahun lalu, perusahaan ini mengalami masalah keuangan. Menurut Sab’an manajemen perusahaan tidak mampu membayar gaji yang menjadi tuntutan karyawan.

Bagaimana awal mula masalah yang mendera perusahaan ini?

April 1991

Cerita soal Kiani Kertas dimulai sejak didirikan oleh pengusaha Muhammad Hasan atau yang lebih dikenal sebagai Bob Hasan pada 4 April 1991. Setelah tujuh tahun beroperasi, Bob terpaksa menandatangai perjanjian penyelesaian utang (MSAA) senilai Rp 8,91 triliun dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998. Ini terjadi lantaran Bank Umum Nasional milik Bob berutang kepada negara sebanyak Rp 8,917 triliun. Sehingga sejumlah aset milik Bob harus diambil negara, salah satunya yaitu Kiani Kertas.

Oktober 2003

Setelah Kiani Kertas berada di tangan BPPN, PT Bank Mandiri Tbk pun mengambil alih aset kredit Kiani Kertas senilai utang yang mampu dibayar dengan arus kas Kiani, yaitu US$ 201,242 juta atau Rp 1,8 triliun. Pembelian dilakukan bersama anggota konsorsium PT Anugra Cipta Investa milik Prabowo Subianto. Dana yang digelontorkan Bank Mandiri US$ 170 juta.

Namun saat itu, Mandiri hanya bertindak investor dan Kiana Kertas tetap dimiliki sepenuhnya oleh Prabowo. Sehingga dalam hal ini, perusahaan milik mantan Pangkostrad inilah yang berutang ke Mandiri. Adapun jabatan komisaris utama dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Maret 2004

Setahun setelah pembelian, Kiani Kertas mengajukan permohonan restrukturisasi alias penundaan pembayaran utang kepada Bank Mandiri. “Saya hanya minta. Berapa tahun kami kammpu, ya tolong terima,” kata Luhut saat itu dalam wawancara bersama wartawan Tempo, Setri Yasra di Jakarta, 17 Maret 2004. Selain masalah utang, perusahaan saat itu juga mengalami masalah operasional dan modal kerja setidaknya sebesar US$ 50 juta untuk

Januari 2005

Di tengah persoalan tersebut, sang adik, Hashim Djojohadikusumo masuk menjadi investor Kiani Kertas lewat perusahannya yang bernama Novela. Suntikan dana sebesar US$ 50 juta pun mengalir masuk ke kas Kiani Kertas. Suntikan modal ini juga berlangsung tak lama setelah Bank Mandiri sepakat untuk merestrukturisasi utang dari Kiani Kertas.

April 2005

Barulah dua tahun sejak pembelian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempersoalkan ketidakhati-hatian Bank Mandiri mengambil alih kredit Kiani Kertas dari BPPN. Salah satu bentuk ketidakhati-hatian itu adalah analisa risiko dan persetujuan dewan komisaris baru diberikan seminggu setelah aksi korporasi bank pelat merah itu.

Juli 2005

Tak hanya di BPK, kasus ini pun masuk dalam ranah penyidikan Kejaksaan. Sebab, Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung mencurigai adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengambilalihan tagihan utang Kiani.

Sehingga, untuk pertama kalinya, Prabowo Subianto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus kredit macet Bank Mandiri di Kiani Kertas, “Saya pemegang saham, jadi saya bertanggung jawab sekarang,” ujarnya seusai pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Juli 2005.

April 2007

Setelah melalui sejumlah penyidikan, Kejaksaan Agung pun menetapkan tiga mantan direksi Bank Mandiri sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengalihan aset kredit ke Kiani Kertas. Ketiganya adalah Direktur Utama edward Cornelis William Neloe, Wakil Direktur Utama I Wayan Pugeng, dan Direktur Corporate M, Sholeh Tasripan.

Desember 2008

Di tengah berbagai terpaan masalah tersebut, Kiani Kertas toh tetap melanjutkan produksi. Kapasitas produksi saat itu rata-rata mencapai 1000 ton pulp setiap hari dan kebutuhan kayu yang mencapai 4000 ton. Perusahaan juga berubah nama, dari Kiani Kertas menjadi Kertas Nusantara sejak Maret 2007.

Tapi kemudian, manajemen Kertas Nusantara melakukan pemecatan terhadap 900 karyawannya. Pemecatan dilakukan karena perusahaan tengah menghadapi ancaman gulung tikar atau nyaris bangkrut, lagi-lagi karena masalah utang. Kali ini, Kertas Nusantara berutang sebesar sebesar Rp 142 miliar pada PT Multi Alphabet Dinamika dan kesulitan membayarnya. Tapi pemecatan tak berjalan mulus karena masih ada tagihan janji pembayaran gaji kepada para karyawan. Sehingga, para karyawan ini pun mulai menuntut hak mereka.

November 2009

Ratusan karyawan PT Kertas Nusantara akhirnya mengancam mogok kerja karena adanya tunggakan gaji ini. Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, PT Kertas Nusantara Ahmad Helmi saat itu mengatakan, sejak empat bulan silam gaji dari 900 karyawan perusahaan tak kunjung dibayar. Selain itu, 200 pegawai lainnya yang kini bekerja merawat mesin belum digaji.

“Kami ingin menuntut hak kami sebagai buruh yang dirumahkan, pihak manajemen terus menghindar,” kata Helmi. Menurut dia, perusahaan telah mengingkari kesepakatan antara manajemen dan para karyawan.

Dalam dokumen kesepakatan antara buruh dan manajemen, pekerja atau buruh yang dirumahkan akan diberikan upah dengan komponen upah pokok, tunjangan lokasi, uang sewa rumah, dan 50 persen dari uang fasilitas kebutuhan penunjang. Namun, menurut Helmi, para buruh hanya menerima rata-rata 25 persen dari total gaji pokok.

“Rata-rata para buruh hanya mendapatkan Rp 350 ribu per bulan sejak Juli. Sisanya belum ada kejelasan dari perusahaan kapan akan dilunasi,” katanya. Dia mengaku sudah meminta dinas tenaga kerja setempat untuk menangani masalah ini, namun tak kunjung selesai.

Februari 2019

Hampir 10 tahun berlalu, namun persoalan tunggakan gaji karyawan Kertas Nusantara ini terus berlarut hingga hari ini. Total karyawan yang telah dirumahkan mencapai 1.400 orang dan perusahaan juga sudah bertahun-tahun tidak beroperasi alias mati suri. “Perusahaan ini sudah tidak beroperasi bertahun-tahun sehingga gagal membayar gaji karyawan,” kata Sab’an.