Monthly Archives: March 2019

  • 0

Pertemuan Koordinasi Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh tentang Kebijakan Non Diskriminasi dan Penanganan Kasus HIV

Category : Uncategorized


Pertemuan Koordinasi Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh tentang Kebijakan Non Diskriminasi dan Penanganan Kasus HIV pada tanggal 29 Maret 2019 di Kantor ILO.


  • 0

Kemnaker Minta ASN dan Penyelenggara Negara Berani Tolak Gratifikasi

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Estiarty Haryani mengingatkan bahwa gratifikasi bukan merupakan tambahan penghasilan.

Karena itu diinstruksikan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara di Kemnaker harus berani menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan.

Estiarty Haryani mengingatkan hal tersebut saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakor Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/3/2019) malam.

“Saya berpesan kepada pimpinan satuan kerja pusat, Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berani menolak apabila ada pegawai Itjen yang meminta pemberian fasilitas apapun terkait kedinasan. Apabila ada paksaan, jangan ragu untuk melaporkan kepada pimpinan Itjen Kemnaker,” kata Estiarty seperti dalam keterangan tertulisnya,

Ditegaskan Estiarty, Itjen memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian gratifikasi di Kemnaker. Apalagi saat ini Itjen telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itjen kerja sama dengan KPK untuk melakukan pengendalian pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemnaker. Kerja sama ini berdasarkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi bagi pegawai ASN dan penyelenggara negara di Kemnaker.

“Diharapkan Kadisnaker provinsi atau kabupaten dan kota serta Kepala UPTP selaku kepanjangan tangan Kemnaker, proaktif dan berperan dalam upaya meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di Kemnaker, ” kata Estiarty.

Untuk mewujudkan hal tersebut di tahun 2019, Estiarty meminta pimpinan unit kerja pada instansi pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Saya harap semua Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota, Kepala UPTP dan para pejabat eselon II Pusat sebagai penanggung jawab DIPA berkomitmen melakukan peningkatan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN Kemnaker, ” katanya.

Sesuai instruksi Menaker, Estiarty menambahkan, Itjen sebagai aparat pengawasan intern Kemnaker untuk terus mengawal program. Lalu mengawal kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar terhindar dari korupsi.

Sebagai tindak lanjut instruksi kebijakan pengawasan di tahun 2019 Menaker, Itjen pun telah menyusun tujuh kebijakan pengawasan tahun 2019.

Di antara kebijakan tersebut yakni meningkatkan kualitas LK dan mempertahankan opini WTP. Lalu pengawasan pada peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Kemudian menetapkan sasaran pengawasan didasarkan analisis resiko audit yakni satker atau program memiliki resiko tinggi, berskala besar dan rawan KKN.

Kadisnakertrans Jawa Timur (Jatim) Himawan Estu Bagijo menyambut positif program Kemnaker tersebut. Terlebih program ini telah dikembangkan oleh Pemprov Jatim di seluruh SKPD dengan semboyan Cepat Efektif Tanggap Transparan Akuntabel dan Responsif (CETTAR).

“Kami Disnaker Jatim sangat berterimakasih, seluruh program-program Kementerian di kami, teradopsi dan terlaksana dengan baik. Kami sangat welcome dan sangat senang terhadap program Kemnaker karena kami selalu berpikir, apapun program Ketenagakerjaan yang terjadi di Jatim untuk kepentingan rakyat dan warga Jatim, ” katanya.

Rakorwas 2019 yang berlangsung 27-29 Maret 2019 bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas kinerja Kemnaker. Hal ini berkaitan dengan peran APIP dalam mengawal pelaksanaan pembinaan dan akuntabilitas kinerja Kemnaker.

Sementara itu, sasaran Rakorwas adalah agar peserta dapat mengimplementasikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini WTP laporan keuangan serta memahami manajemen kinerja Itjen Kemnaker.

Rakorwas 2019 yang berlangsung selama dua hari (27-29 Maret) diikuti oleh Kepala UPTP, pejabat tinggi pratama, pejabat adminitrator, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang membidangi Ketenagakerjaan dan auditor Itjen yang berjumlah 200 orang.


  • 0

10.000 Pekerja Kena PHK, SPSI Sukabumi: Upah Buruh Bukan Penyebab!

Category : Uncategorized


SUKABUMIUPDATE.com – Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon mengaku belum bisa berharap banyak dari hasil pertemuan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit antara Pemkab Sukabumi, Apindo dan serikat pekerja pada Kamis (28/3/2019).

“Harus ada keseriusan dan tindak lanjut antara kata-kata dan tindakan dari pihak pemerintah, agar bisa disatukan menjadi sebuah program yang nantinya bisa mengantisipasi soal penutupan sejumlah perusahaan dan PHK besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Sukabumi ini. Pertemuan ini tujuannya mencari jalan keluar dari masalah krusial tersebut. Harus ada keseriusan,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, usai pertemuan.

Popon juga mengaku sudah jengah mendengar propaganda yang menyebutkan bahwa upah buruh besar adalah penyebab hengkangnya beberapa perusahaan, serta mengakibatkan lesunya iklim investasi di Kabupaten Sukabumi.

“Masalah upah bukan salah satu faktor penyebab sebuah perusahaan hengkang dari Sukabumi. Semua ini soal pemerintahanya itu sendiri, tata kelola perusahaan, soal pengelolaan lingkungan dan lainnya. Lingkungan itu bukan menjadi sebuah hambatan, tapi tinggal dikelola dan harus ada peran negara dan pemerintah,” tegasnya.

“Hilangkan semua biaya-biaya yang selama ini membebani perusahaan. Kalau memang perusahaan dalam kondisi sulit, itu lebih baik dikonversi untuk menjadi kesejahteraan pekerja,” sambung Popon.

Ia menambahkan, masalah hengkangnya perusahaan dan masalah PHK massal ini bukanlah sebuah masalah baru, melainkan masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun dan akan memiliki dampak yang luar biasa kepada seluruh SDM yang ada di Kabupaten Sukabumi.

“Masalahnya bukan hari ini, tapi beberapa tahun ke belakang juga sudah bermasalah,” sindirnya.

Popon juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan konsep kawasan industri yang sudah puluhan tahun tidak pernah terwujud. Kalau tidak segera diselesaikan, ia khawatir jika infrastruktur sudah selesai, para pekerja hanya akan jadi penonton saja.

“Sedangkan kita tidak mendapatkan value apa-apa dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu,” ucapnya.

Popon menginginkan, pemerintah, khususnya Bupati Sukabumi mau terlibat dan turun langsung menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Turun ke lapangan melihat para pekerja yang belum mendapatkan gajinya, turun ke lapangan agar lebih jeli melihat perusahaan mana saja yang perlu segera diselamatkan.

“Ada sekitar 10.000 pekerja yang sudah di PHK. Lalu sekitar tujuh perusahaan yang hengkang selama beberapa tahun ke belakang hingga tahun 2019 ini. Pemerintah harus jeli. Karena jika hanya serikat pekerja saja yang memperjuangkan, tidak akan cukup. Saya ingin tekankan, penyakitnya ini jangan diurus di akhir, tapi di hulu. Bereskan perizinan,” tegasnya.


  • 0

Jepang Perketat Masuknya Tenaga Kerja Asing Mulai April 2019, Gaji akan Disamakan dengan Warga Lokal

Category : Uncategorized


TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Jepang akan semakin memperketat masuknya tenaga kerja asing serta menjaga agar para calo tidak banyak terlibat dalam proses memasukkan tenaga kerja asing ke Jepang.

“Masuknya tenaga kerja asing nanti per 1 April 2019 akan semakin diperketat. Bukan hanya tenaga kerja asing itu sendiri tetapi juga kami memperketat sistem agar para calo tenaga kerja tidak lagi berseliweran dalam proses tersebut yang akan mengganggu proses masuknya tenaga kerja asing itu,” kata Kuniaki Ishioka, Asisten Wakil Menteri Kehakiman Wakil Dirjen Imigrasi Jepang, Rabu (27/3/2019).

Selama ini diakuinya ada pihak-pihak yang menjadi calo masuknya tenaga kerja asing ke Jepang, sehingga akhirnya tidak sedikit menjadi penduduk ilegal di Jepang.

Namun dengan sistem baru Tokutei Ginou (TG) per 1 April 2019, proses monitor dan pengetatan segala hal akan semakin tinggi, terutama upaya pemerintah menghalangi ikut campur calo ke dalam sistem tersebut.

Bagi pemagang harus ikut tes kemampuan (skill) nya dengan baik, serta harus punya kemampuan penguasaan bahasa Jepang minimal N-4, hanya sertifikat JLPT saja yang diakui pemerintah dalam program TG tersebut.

“Pada program TG kali ini maksimal lima tahun, pemagang bebas pindah kerja ke perusahaan lain asalkan dilengkapi dengan kontrak jelas dan sebagainya. Tapi kalau kontrak tidak diperpanjang setelah lima tahun harus pulang ke negaranya. Pada saat diperpanjang kontrak TG No.1 menjadi TG No.2, nantinya boleh membawa keluarganya ke Jepang,” jelas dia.

Demikian pula gaji atau remunerasi pekerja asing di Jepang sesuai hukum harus sama dengan orang Jepang.

“Gaji mereka akan sama dengan orang Jepang supaya bisa hidup layak di Jepang. Kalau pun dengan jam-jam-an pun harus sama dengan orang Jepang,” kata Negishi, penanggungjawab imigrasi dari Kementerian Kehakiman Jepang.

“Kerja jam-jam-an pun harus sesuai dengan sedikitnya nilai UMR yang ada di lokasi tersebut,” kata dia.

Selain itu laporan dari lembaga pendukung yang mempekerjakan pemagang itu biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali diperiksa imigrasi.

Lalu akan dilakukan inspeksi mendadak oleh pihak Imigrasi Jepang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengetahui jelas ada tidaknya pemagang yang kabur, kondisi mereka, dan sebagainya.

Peserta TG minimal usia 18 tahun dan diharapkan maksimal 30 tahun.

Sedangkan lembaga penerima pemagang di Jepang dibebaskan, asalkan terdaftar dan disahkan dan diakui oleh pemerintah Jepang.

Tidak seperti dulu hanya tertentu saja terutama hanya lembaga amakudari saja.

Sistem lama Ginou Jisshuusei (GJ) dnegan TG cukup banyak perbedaan.

Bagi yang berminat kerja ke Jepang dapat diskusi lebih lanjut lewat facebook (https://www.facebook.com/groups/kerjadijepang/) gratis dengan admin Andari Nara yang sangat ketat menjaga dengan baik diskusi dan postingan.


  • 0

Negotiation Skill Adalah Hal Dasar Yang Wajib Dimiliki Seluruh Pekerja

Category : Uncategorized

Jambi, SPDNews – Dalam rangka meningkatkan prosentase Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Struktur dan Skala Upah serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan pelatihan keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial tanggal 25-27 Maret 2019 di Hotel BW Luxury Jambi.


Selama 3 hari, 120 peserta yang terdiri dari 3 unsur yaitu Pemerintah, Pengusaha/pemberi kerja dan Pekerja mendapat pelatihan dari trainer Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi antara lain teknik negosiasi dan komunikasi dalam hubungan industrial, membangun budaya berunding, strategi negosiasi dan komunikasi, kebijakan hubungan industrial, kebijakan ketenagakerjaan serta simulasi negosiasi.

“Dari pelatihan ini dapat menemukan formula bernegosiasi yang baik dan dapat membuat keharmonisan antara Perusahaan dengan para Pekerjanya.” kata Bahari SH. M.Si., Sekretaris Disnakertrans Provinsi Jambi saat menutup secara resmi pelatihan sore hari ini.

Sri Rachmawaty, Ketua DPW 6 memetik hasil dari pelatihan bahwa negotiation skill merupakan hal dasar yang wajib dimiliki oleh Pekerja di setiap tingkatan dalam Perusahaan. Kesetaraan ini akan memposisikan masing-masing pihak dalam posisi win-win.

“Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama bekerja tetapi berkaitan dengan kepentingan Pengusaha, Pemerintah dan masyarakat.” pungkasnya.


  • 0

Rapat Kerja I Jaringan Serikat Pekerja – Serikat Buruh Sawit Indonesia (RAKER I JAPBUSI)

Category : Uncategorized


Rapat Kerja I Jaringan Serikat Pekerja – Serikat Buruh Sawit Indonesia (RAKER I JAPBUSI) yang diadakan pada tanggal 25 – 26 Maret 2019 di Bogor, dihadiri oleh Stering Commitee, Sekretaris Eksekutif dan semua koordinator telah menetapkan Program Kerja JAPBUSI untuk 3 (tiga) tahun kedepan.


  • 0

Apel Akbar Kesetiaan Tegak Lurus Relawan Buruh Sahabat Jokowi Provinsi Maluku

Category : Uncategorized


Relawan Buruh Sahabat Jokowi Provinsi Maluku menyatakan Ikrar mendukung dan siap memenangkan Paslon 01 Jokowi-Amin di Kota Ambon pada tanggal 26 Maret 2019.


  • 0

BLK dan Generasi Muda Menyongsong Industri 4.0

Category : Uncategorized


Menuju industri 4.0, tenaga kerja dari kalangan generasi muda (Milenial dan Gen Z) tidak lagi sekedar melawan eksploitasi dari politik upah murah.

Generasi ini akan berhadapan langsung dengan situasi dunia kerja yang makin pelik, seperti: sengitnya kompetisi pasar kerja dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menyempitnya lapangan pekerjaan karena bonus demografi, downsizing tenaga kerja oleh perusahaan dalam rangka mengadopsi teknologi terkini dan tidak sesuainya keterampilan anak muda kita dengan kebutuhan perusahaan.

Ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia hingga sekarang. Salah satunya, untuk menciptakan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang kompatibel dengan industri 4.0, terutama melakukan mainstreaming program pembangunan kepemudaan yang saat ini belum sinergis antar kementerian-lembaga dengan dunia usaha.

Memang harus diakui bahwa mengimplementasikan industri 4.0 masih menjadi polemik di Indonesia. Elit politik mulai terbelah, terutama karena pilpres 2019, ada yang optimis dan ada yang sinis, terkait apakah Indonesia dapat menyambut revolusi industri 4.0?

Mereka yang sinis

Bagi kalangan sinis, otomatisasi dan digitalisasi merupakan mimpi buruk. Mereka sangat khawatir bahwa teknologi akan menerkam tenaga kerja manusia dan mereproduksi pengangguran yang semakin miskin. Kekhawatiran mulai terpatri dibenak sebagian generasi muda, yang kian hari kelimpungan untuk menata masa depannya.

Kelimpungan anak muda diperparah oleh pemberitaan media yang terlalu sering menjejali dampak negatif industri 4.0 dan para demagog politik yang “meramalkan” nasib Indonesia akan semakin suram karena kemunculan artificial intelligence (AI) dan infrasturktur lainnya.

Niat baik mereka melakukan ini, untuk memicu kesadaran kritis generasi Z maupun generasi milenial terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan ekonomi, yang nantinya bermuara pada kepentingan politik elektoral mereka masing-masing.

Sayangnya, alih-alih membuat anak muda menjadi kritis, mereka malah membuat generasi ini pesismis terhadap dirinya sendiri. Anak muda akan berfikir bahwa semakin sulit untuk memiliki pekerjaan bahkan dengan ijazah sarjana, akhirnya mereka sibuk mencaci-maki situasi tanpa pernah berfikir untuk mengembangkan kapasitas diri.

Fenomena ini dapat direnungkan dari buku 21 Lessons for the 21 Century (2018) karya Yuval Noah Harari, kita dapat memahami bahwa industri 4.0 pasti akan mengubah hampir setiap sektor pekerjaan.

Namun. bagi Harari, jika kita masih histeria bahwa otomatisasi akan menciptakan pengangguran besar-besaran, itu adalah sebuah kemunduran yang membawa kita kembali ke abad 19, dan kenyataannya, sejauh ini ketakutan tersebut tidak pernah terbukti.

Bila merujuk pada gagasan Harari, sejak awal revolusi industri, untuk setiap pekerjaan yang digantikan teknologi, setidaknya satu pekerjaan baru diciptakan, dan standar hidup masyarakat rata-rata jadi meningkat secara signifikan.

Kita yang optimis

Sejarah membutikan, tidak ada negara manapun yang mampu membendung revolusi industri mulai dari yang pertama hingga yang ke empat. Jika pemerintah mencoba memperlambat laju perubahan, hal itu dikarenakan hanya untuk meredam polemik politik sembari menyiapkan talenta anak muda terbaik agar beradaptasi dengan revolusi industri 4.0

Bagi kita, generasi muda yang optimis, perlu melangkah bersama sekaligus mengakui bahwa teknologi konvensional, pranata sosial, sistem ekonomi, dan tradisi politik yang diwarisi oleh paradigma lama sudah tidak sesuai untuk menyonsong era Abundance (keberlimpahan).

Saat era abudance hadir, menurut Ray Kurzweil, seorang vioner MIT, kita akan menemukan 65 persen jenis pekerjaan yang benar-benar baru. Robot dan AI akan membantu 50 persen pekerjaan yang menggunakan otot dan otak manusia. Dengan kemajuan tersebut, Ray menyakini, manusia jadi bisa lebih fokus kepada jenis pekerjaan yang lebih bermartabat.

Bagi tenaga kerja muda sekarang, dapat dikatakan irelevansi keterampilan akan lebih menyakitkan daripada eksploitasi yang oleh perusahaan. Maksudnya, ketika keterampilan yang kita miliki hari ini, tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri di masa depan.

Karena kerja-kerja yang bersifat repetitif, monoton dan sistemik akan segera digantikan oleh teknologi. Maka itu, penting bagi generasi muda untuk mulai membekali diri dengan hard skill dan soft skill yang paling vital di abad ini.

Yang pemerintah harus sadari

Antisipasi paling strategis untuk menjembatani pekerja muda menyesuaikan diri dengan industri 4.0 adalah melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Youth-Centered Approach.

Youth-Centered Approach adalah pendekatan untuk melibatkan, mendukung, dan menguatkan aspirasi juga preferensi anak muda. Dengan pendekatan ini, BLK akan menempatkan anak muda sebagai pusat pembangunan, anak muda sebagai klien utama dan mitra strategis pemerintah.

Hal ini tidak berlebihan, mengingat bahwa secara demografis generasi Z dan generasi milenial merupakan pemegang saham terbesar di republik ini, dan merekalah yang akan menjadi kunci berhasil atau tidaknya revolusi industri 4.0 Indonesia. BLK harus semakin responsif terhadap tren teknologi, kebudayaan, kebutuhan, keadaan, harapan, identitas, lokalitas, dan keberagaman anak muda termasuk pada persoalan geografis.

Harapannya dengan mengadopsi selera generasi muda, BLK milik Kementerian Tenaga Kerja (kemanaker) yang selama ini dianggap sebagai lembaga pelatihan yang ketinggalan jaman, bisa menjadi tempat yang asik bagi anak muda untuk menempa keterampilan senyaman kantor Google di New York.

Kita tidak perlu lagi membangun “Rumah Siap Kerja” yang akan menyerap anggaran yang besar atau terlalu menghamba pada “Kartu Pra Kerja” yang mekanismenya belum pasti.

Tapi, kita bisa mendukung langkah baik pemerintah, terutama Kemenaker dalam melakukan Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R) BLK untuk mempercepat proses produksi tenaga kerja handal, tentunya yang berorientasi pada pembangunan kepemudaan yang link and match dengan industri 4.0 dan potensi lokal.

Harapannya, selain mencetak generasi muda untuk industri, BLK juga perlu mengambil peran dalam mencetak pengusaha muda, nelayan muda, petani muda, peternak muda dan beberapa sektor lainnya yang kurang diminati oleh generasi muda di pedesaan maupun perkotaan.

Maka, Siapapun presidennya nanti pasca pemilu, terobosan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri untuk menyegarkan BLK harus tetap diteruskan dan di dukung oleh Pemda, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenperin, Kemensos, BKKBN, Kadin, Kementerian terkait lainnya juga seluruh elemen generasi muda.


  • 0

Luhut Lawan Uni Eropa soal Boikot Sawit RI: Lu Jual, Gue Beli

Category : Uncategorized


Komisi Eropa telah memutuskan bahwa budi daya kelapa sawit bisa mengakibatkan deforestasi berlebihan. Karena itu, Uni Eropa bakal memboikot sawit Indonesia.

Atas kondisi ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan mengambil langkah untuk melawan Uni Eropa. Hanya saja, dia masih enggan membocorkan apa saja yang bakal dilakukan Indonesia ke sana.

“Kita seperti main catur, saya enggak boleh buka rahasia-rahasia (terkait langkah selanjutnya). Tapi kita enggak boleh underestimate,” kata dia di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (27/3).

Kata Luhut, Indonesia bakal menginventarisir semua data ekspor sawit ke Eropa. Dengan begitu, negara tahu berapa kebutuhan mereka dan menebak pasar yang bakal dicari Eropa kalau tidak impor dari Indonesia.


Menurut dia, isu lingkungan yang menjadi senjata Uni Eropa untuk memboikot produk sawit Indonesia tidak beralasan. Sebab, itu hanya politik dagang mereka semata. Buktinya, Amerika Serikat dan Brasil keluar dari perjanjian climate change.

Terpenting, kata dia, dalam perlawanan menghadapi Uni Eropa, pemerintah tidak sedikit pun ragu. Bahkan, Luhut menantang Uni Eropa dengan jargon “elo jual, gue beli”.

Sikap berani Indonesia, kata dia, lahir karena 27 juta rakyat menggantungkan hidupnya pada sawit. Jadi, Luhut tidak akan membiarkan mereka semua miskin karena boikot yang dilakukan Uni Eropa.

“Kalau kau bisa bicara soal keluar lingkungan, AS dan Brasil juga keluar dari climate change, kita consider juga, kenapa enggak? Pokoknya lu jual, gue beli. Enggak usah ragu-ragu,” kata dia.

Adapun potensi untuk perang dagang dengan Uni Eropa, Luhut enggan berandai-andai. Tapi, jika kondisi ini semakin mempersulit Indonesia dan merugikan negara, bukan tidak mungkin perang dagang ada.

“Ngapain cepat-cepat perang dagang? Kita lihat saja, kalau ada betul-betul merugikan kita, kita sudah siap,” jelasnya.


  • 0

Apel Akbar Kesetiaan Tegak Lurus Relawan Buruh Sahabat Jokowi Provinsi Sumatera Utara

Category : Uncategorized


Relawan Buruh Sahabat Jokowi Provinsi Sumatera Utara menyatakanan Ikrar mendukung dan siap memenangkan Paslon 01 Jokowi-Amin, di Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019.