Monthly Archives: April 2019

  • 0

Migrant Care Desak Penerbitan PP Turunan UU Pelindungan Pekerja Migran

Category : Uncategorized


JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Ketua Pusat Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kami mendorong pemerintah berkomitmen menuntaskan turunan Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang saat ini masih seperti ‘macan kertas’,” kata Anis saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

“Kami mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah sebelum tenggat waktu November tahun ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang,” ia menambahkan.

Anis mengatakan, sampai sekarang pekerja migran masih menghadapi masalah yang sama, yaitu pelanggaran hak.

Peraturan turunan dari Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah hampir dua tahun disahkan, menurut dia, harus segera diterbitkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pekerja migran.

Anis mengatakan, aturan turunan yang perlu segera disahkan antara lain tentang aturan tentang penempatan pekerja migran, pengawasan praktik-praktik pekerja migran, dan layanan terpadu satu atap.

Tentang evaluasi Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Anis mengatakan, undang-undang sudah mendorong perbaikan penanganan kasus pekerja migran dalam dua tahun terakhir.

“Pelindungan pekerja migran sudah jauh lebih baik. Pemerintah sudah lebih responsif dalam memberikan bantuan hukum terhadap kasus-kasus yang dihadapi pekerja migran,” katanya.

Namun, dia menekankan bahwa pelindungan pekerja migran seharusnya dilakukan sejak sebelum pekerja berangkat kerja ke negara tujuan.

“Pemerintah masih terkesan reaktif. Itu tidak akan berpengaruh pada pengurangan permasalahan-permasalahan baru yang mungkin muncul. Belum ada mekanisme tata kelola yang baik sejak dari sebelum pemberangkatan pekerja migran,” kata Anis.


  • 0

Jelang May Day, Jokowi Makan Siang Bareng Buruh Pabrik

Category : Uncategorized


TANGERANG, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo meninjau sebuah pabrik sepatu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). Pabrik yang dikunjungi Jokowi ini adalah milik PT KMK Global Sports.

Jokowi tiba di lokasi pukul 11.20 WIB. Mengenakan kemeja putih lengan panjang andalannya, Jokowi langsung meninjau bagian produksi sepatu di pabrik tersebut.

Jokowi didampingi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kehadiran Kepala Negara langsung disambut antusias oleh para buruh yang sedang bekerja. Sebagian buruh bahkan meninggalkan pekerjaan mereka untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama Jokowi.

Setelah melakukan peninjauan, Jokowi lalu makan siang bersama ribuan buruh pabrik. Jokowi menyantap makanan yang sama dengan buruh. Menunya yakni nasi putih, sop daging, tempe, telur dan buah salak.

Jokowi tampak menyantap makanan tersebut dengan lahap. Kursi di barisan samping kiri kanan dan depan Jokowi diisi oleh para buruh pabrik. Sementara para pejabat yang hadir harus mengalah dan duduk agak berjauhan dari Jokowi.

Kunjungan Jokowi ke pabrik ini menjelang peringatan hari buruh atau may day yang jatuh pada Rabu (1/5/2019) besok.

Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu Jokowi juga sudah mengundang sejumlah pimpinan organisasi buruh ke Istana Bogor.

Selain bicara soal masalah pengupahan, dalam kesempatan itu Jokowi juga membicarakan soal peringatan may day dengan para pimpinan organisasi buruh.

Hadir saat itu Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSBSI Mudofir, Presiden KPBI Ilhamsyah, Presiden Saburmusi Syaiful dan Presiden KSN Muchtar.


  • 0

Lokakarya Diseminasi Penelitian tentang Perlindungan Sosial untuk Meningkatkan Akses Asuransi Kesehatan Nasional Bagi ODHA

Category : Uncategorized


Perlindungan sosial adalah prioritas strategis dalam respon HIV global karena perannya dalam mendukung dan mengurangi dampak pada masyarakat, rumah tangga dan individu.

ILO memperkirakan bahwa 80 persen orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke jaminan sosial yang komprehensif, terutama mereka yang berada di ekonomi informal dan daerah pedesaan.

HIV dan AIDS semakin mengurangi sumber daya rumah tangga yang tersedia, mengganggu ketahanan individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Sistem jaminan sosial dapat bertindak sebagai penstabil sosial dan ekonomi dan membantu menjaga martabat dan pendapatan bagi pekerja yang terkena dampak HIV dan keluarga mereka sambil mengurangi kerentanan orang terhadap HIV sehingga berkontribusi untuk mencapai tujuan global pada program HIV (90-90-90).

Konferensi Perburuhan Internasional, pada tahun 2012 mengadopsi Rekomendasi ILO Landasan Perlindungan Sosial No. 202 yang menegaskan kembali jaminan sosial sebagai hak asasi manusia.

Rekomendasi ini memberikan panduan untuk membantu negara membangun atau memperbarui program jaminan sosial mereka untuk mencegah atau mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, pengucilan sosial dan ketidakamanan sosial.

Negara harus memberikan jaminan jaminan sosial dasar kepada semua penduduk dan anak-anak, termasuk orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci yang rentan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan nasional.

Di sisi lain, terkait dengan upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi tentang HIV di tempat kerja dan dalam rangka mendorong lebih banyak perusahaan melakukan program penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja, ILO mendukung Kementrian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan implementasi Kepmenakertrans No. 68/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Pada tahun 2018 ILO dengan dukungan UNAIDS melakukan 2 penelitian terkait dengan perlindungan sosial pada ODHA bekerjasama Indonesia Aids Coalition dan Review Implementasi Kepmen 68/2004 bekerjasama dengan Yayasan Kusuma Buana.

Dua penelitian ini telah selesai dan akan disosialisasikan pada acara Lokakarya Diseminasi Hasil Penelitian Tentang Perlindungan Sosial dan Implementasi P2HIV di Tempat Kerja pada hari tanggal 29-30 April 2019 di Hotel Grand Melia, Jakarta.


  • 0

Pailit, PT Fortuna Laju Makmur PHK Karyawan Tanpa Pesangon

Category : Uncategorized


WARTALIKA.id – Puluhan pekerja yang terkena dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menuntut pihak perusahaan PT Fortuna Laju Makmur memberikan pesangon dan hak lainnya.

Dengan didampingi oleh Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum, puluhan pekerja yang terkena PHK mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang untuk melakukan mediasi, Senin (29/04/2019).

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Rusdi Rahman mengatakan, sehubungan PHK di PT Fortuna Laju Makmur yang bergerak di bidang Batubara. “Sebanyak 12 karyawan yang di PHK memberikan kuasa ke kami, perusahaan tidak mampu membayar pesangon dengan alasan pailit. Kami minta tolong dibayarkan hak karyawan mulai dari pesangon, penghargaan dan uang ganti rugi,” ujarnya usai mediasi di Kantor Disnaker Palembang.

Lebih lanjut Rusdi menuturkan, dalam mediasi ini pihak perusahan yang hadir yaitu HRD PT Fortuna Laju Makmur, bukan pemilik perusahan atau Direktur.

“Kami berharap bertemu Direktur, tapi ini HRD yang datang. Tanggal 6 Mei mediasi kedua mencari solusi yang terkatung katung, sehubungan PHK karena hak karyawan belum diberikan sesuai UU 13 tahun 2003,” ulasnya.

“HRD Perusahaan akan berkoordinasi dengan pemilik perusahaan. Kita bermain dengan aturan, ada pasal yang mengatur,” tambahnya.

Lanjut Rusdi, jika perusahaan menyatakan pailit, pihaknya perlu bukti autentik dengan auditor akuntan publik yang menyatakan perusahhaan pailit. “Kalau aset masih ada, itu bisa disita,” ucapnya.

Sementara itu, PT Fortuna Laju Makmur yakni Fauzan mengungkapkan, hasil mediasi masih membahas tuntutan karyawan yang di PHK. Tuntutan tersebut akan diserahkan ke pimpinan. “Hari Senin dinegosiasikan lagi,” katanya.

Fauzan menjelaskan, PHK ini dikarenakan kegiatan dari holing ke dermaga tidak efektif. Sehingga keuangan tidak cukup menggaji karyawan.


“Ada 12 pekerja yang di PHK, mereka adalah sopir dan operator. Mereka di PHK sejak Februari. Ini mediasi pertama. Total pekerja kita ada 80 orang, kemungkinan akan ada PHK lagi,” urainya.

Kasi Syarat Kerja Disnaker Palembang Afick Afrizal menerangkan, ini mediasi pertama baru mengemukakan harapan mereka. “Ini prinsipnya masih berjalan. Kami berupaya proses mediasi, musyawarah. Disini kita ingin menyelesaikan dan mendamaikan. Karena karyawan yang di PHK belum dapat pesangon”.

“Ini baru komunikasi. HRD tadi mendengarkan keluhan karyawan yang di PHK. Penyelesaian masalah diharapkan win win solution. Kalau mediasinya tidak ada penyelesaian, kita beri anjuran agar membayarkan pesangon karyawan. Kalau anjuran itu tidak ada kesepakatan maka silakan dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” pungkasnya.


  • 0

May Day, Serikat Buruh di Depok Sepakat Tidak Berunjuk Rasa

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Asosiasi Serikat Pekerja Depok bersepakat tidak turun ke jalan saat memperingati Hari Buruh Sedunia atau biasa disebut May Day pada Rabu (1/5/2019).

“Yang jelas saat hari buruh, kami akan laksanakan dengan jalan santai, doorprize, dan tanam pohon yang diikuti oleh para buruh, pimpinan serikat kerja, dan anak-anak yatim,” ucap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Praktikno di Polresta Depok, Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (29/4/2019).

Pihaknya juga akan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengusulkan revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Usulan revisi tersebut akan diusulkan saat seminar bersama Pemerintah Kota Depok.

Ia mengatakan, usulan revisi tersebut dilakukan untuk menyejahterahkan para pekerja sesuai status yang disandangnya.

Menurut dia, Upah Minimum Kota Depok yang saat ini sebesar Rp 3,8 juta hanya cukup oleh pekerja berstatus lajang.

“Tetapi yang jadi problem kami ini UMK bagi yang berkeluarga. Makanya kami berharap pemerintah punya regulasi tentang (gaji per status), misalnya, untuk K kosong lajang berapa, K1 untuk istri berapa dan K2 untuk yang punya anak, jadi berapa angka yang pas. Di situlah harapan kami pemerintah punya regulasi yang tepat,” ujarnya.

Pihaknya juga akan berkoodinasi dengan Pemerintah Kota Depok untuk mengusulkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu.

Sebab, permasalahan pada tahun 2018 lalu, ada dua perusahaan tekstil yang terlambat memberikan THR pada karyawannya.

“Tahun kemarin ada dua perusahaan yang bermasalah, untuk itu kami sudah imbau Disnaker untuk melakukan peringatan sejak jauh-jauh hari. Jangan sampai kejadian itu terulang. Kadang sedih, saya sudah pulang kampung ada yang telepon belum digaji, kami sedih,” kata Wido.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok Manto Jhorgi mengatakan, usulan revisi PP akan dikaji lebih dalam oleh pemerintah dan pelaku industri.

“Usulan ini diperhitungkan terlebih dahulu. Intinya kami ingin buruh Depok menyampaikan aspirasinya dengan cara lebih ilmiah dan teratur. Caranya ya dengan diskusi,” tuturnya.

Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sughiarto mengatakan, pihaknya menghormati dan mengapresiasi sikap buruh Depok.

Mereka dianggap membantu menciptakan kondisi Depok yang nyaman dan kondusif.

“Jadi, ada dua kegiatan saja. Namun, tetap kami mempersiapkan pengamanan dan menjalin komunikasi baik dengan pihak pekerja maupun Pemerintah Kota Depok,” kata Didik.


  • 0

Antisipasi Pekerjaan Masa Depan, Menteri Tenaga Kerja di Asean Hasilkan 9 Kesepakatan

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Pertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja di kawasan Asean menyepakati sembilan langkah untuk mengantisipasi perubahan pekerjaan di masa depan (Future of Work).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri usai menghadiri pertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja di Singapura, Senin (29/4/2019).

“Langkah pertama adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga publik dan swasta untuk mempersiapkan tenaga kerja melalui program skilling, upskilling, dan reskilling dengan memanfaatkan perkembangan teknologi,” kata Menteri Hanif, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Kedua, lanjut Hanif, dengan meningkatkan partisipasi perempuan, difabel, dan lansia ke pekerjaan yang layak dengan mengadopsi kebijakan, inisiatif, dan pelatihan keterampilan teknologi dan platform digital.

“Ketiga, mendorong dan mendukung upaya bisnis, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah untuk berinvestasi dalam pekerjaan yang layak sesuai dengan standar internasional demi meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan,” ujar Hanif

Sementara itu, langkah keempat, kata Hanif, adalah menerapkan kebijakan yang responsif untuk mengantisipasi perubahan sifat hubungan kerja dan membangun sistem informasi pasar kerja yang baik untuk memudahkan tenaga kerja Asean memperoleh pekerjaan layak.

“Hal yang tak kalah penting adalah mempromosikan inisiatif perlindungan sosial yang berkelanjutan secara fiskal di negara-negara Asean untuk menjunjung tinggi atau meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kecukupan pensiun mereka,” ungkap Hanif.

Sedangkan langkah keenam, menurut Hanif, adalah dengan memperkuat dialog sosial antara pengusaha dan organisasi serikat pekerja untuk mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja dalam lanskap pasar kerja yang berkembang.

Ketujuh, memperkuat hubungan tripartit untuk memungkinkan semua mitra bekerja secara kolektif menuju pembangunan berkelanjutan dari Komunitas Asean dan penciptaan pekerjaan yang layak untuk tenaga kerja.

“Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti badan sektoral Asean lainnya, untuk memfasilitasi respon Asean yang terkoordinasi dalam mempersiapkan tenaga kerja dan bisnis Asean,” katanya

Langkah terakhir adalah meningkatkan kerja sama antara Asean dan Organisasi Buruh Internasional untuk memfasilitasi berbagi model, praktik terbaik, dan pengalaman dalam mempersiapkan pekerja untuk beradaptasi dengan pekerjaan di masa depan.

“Sembilan kesepakatan ini telah mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya masing-masing negara anggota Asean untuk mempersiapkan tenaga kerja, sambil mengakui bahwa dampak transisi mungkin berbeda di antara negara anggota,” kata Hanif.


  • 0

Karyawan PT Freeport: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Adil

Category : Uncategorized


Jakarta, Gatra.com – Sekitar 827 karyawan tetap PT Freeport terkena furlough atau dirumahkan pada 2017 lalu. Sekitar 609 orang di antaranya menyetujui tawaran PHK sukarela dari PT Freeport, dan 218 tetap bertahan untuk kembali bekerja hingga kondisi perusahaan dinilai telah cukup baik.

Hal itu diungkapkan seorang karyawan tetap PT Freeport yang terkena furlough, Zulfallah, usai melakukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada Jumat (26/4).

Zulfallah mengatakan, dari 218 orang yang menolak tawaran PHK sukarela, empat orang di antaranya telah mendapat keputusan sidang PHK Pengadilan Hubungan Industrial pada 28 Februari 2019. Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dinilai sangat tidak adil, karena PT Freeport bermaksud melakukan efisiensi tenaga kerja.

“Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu disebutkan bahwa kalau PHK itu alasan efisiensi, maka sebuah perusahaan itu harus menderita kerugian selama dua tahun berturut-turut, atau karena mau tutup baru boleh melakukan PHK untuk efisiensi. Sedangkan fakta-fakta yang kita temukan menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami kerugian bahkan terus menerus keuntungannya bertambah dari tahun ke tahun,” jelasnya kepada wartawan.

Secara logika, lanjut Zulfallah, perusahaan dengan keuntungan seperti itu, terlebih pemerintah mau mengambil alih 51% saham PT Freeport. Hal itu membuktikan tidak mungkin PT Freeport sedang menderita kerugian hingga harus melakukan efisiensi tenaga kerja.

“Di sini pengadilan memutuskan bahwa PHK-nya itu telah sah, dan di samping itu juga ada hal yang betul-betul membuat kami kaget adalah bahwa keputusannya juga mengatakan bahwa biaya pesangon dan sebagainya itu juga harus dikurangi dengan uang pensiun dan saving plan yang kami sendiri belum pernah terima,” ungkapnya.

Zulfallah menambahkan, kedatangan pihaknya ke Komnas HAM untuk meminta perlindungan hukum, supaya hak-hak kami bisa dipertahankan, dan segala sesuatunya berjalan berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku.

Di tempat yang sama, kuasa hukum Zulfallah dkk, Dedy Kurniady mengatakan, apa yang dialami oleh empat orang itu sebenarnya akan berpengaruh kepada nasib 214 orang lainnya. Apabila ini diteruskan dengan alasan PT freeport membutuhkan efisiensi sehingga perlu melakukan PHK, itu akan mendapatkan pengakuan secara luas. Padahal, tidak perlu pembuktian secara panjang lebar bahwa freeport itu tidak membutuhkan efisiensi, karena perusahaan itu sangat prospektif.

“Karena prospek itulah pemerintah mau mengambil alih 51% saham freeport. Jadi itu sebuah fakta yang kami imbaukan kepada Komnas HAM agar ini digaungkan sebagai suatu fakta,” jelasnya.

Denny menjelaskan bahwa ada isu HAM di belakang kasus ini yang perlu mendapatkan perhatian banyak orang. Apabila tidak diusut, maka freeport akan berhasil, dapat mengakibatkan akan banyak perusahan-perusahaan asing lainnya yang juga akan melakukan hal yang sama.

“Janganlah memakai alasan yang mengada-ada untuk mengeluarkan tenaga kerja terdidik asli warga negara indonesia. Apa lagi mengatakan bahwa perusahaan butuh efisiensi,” tegasnya.


  • 0

KSPI: “May Day”, 50.000 Buruh Dipusatkan di Tennis Indoor Senayan

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, penyelenggaraan Hari Buruh Internasional atau May Day akan dipusatkan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta (1/5/2019).

“Kami KSPI dan afiliasi federasi lainnya akan melakukan May Day di lapangan Tennis Indoor Senayan pada tanggal 1 Mei dimulai pukul 10.00 pagi sampai dengan selesai,” kata Said saat ditemui wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Senin (29/4/2019)

Said mengatakan, jumlah buruh se-Jabodetabek yang akan hadir tercatat 50.000 orang. Ia mengatakan, pada hari buruh kali ini tidak ada “long march” dari istana negara sehingga jumlah buruh yang datang dikurangi.

“May Day diperkirakan, catatan sampai dengan tadi pagi jam 9 pagi, se-Jabodetabek hampir mendekati angka 50.000 orang. Memang rencana kami long march dari istana akan melibatkan sekitar 75.000 sampai 80.000 orang,” kata Said Iqbal.

“Karena ada perubahan dimana hanya akan diselenggarakan di lapangan Tennis Indoor Senayan, maka kami mengurangi jumlah peserta,” ujarnya.

Selanjutnya, Said mengatakan, hari buruh internasional juga akan digelar di kota-kota besar di Indonesia seperti di Kota Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Yogyakarta, Balikpapan, Makassar, dan Batam.

“Di Semarang, di Surabaya dan Gresik kemudian juga di Jepara ada juga di Jogja kemudian di Banda Aceh, Medan kemudian juga ada di Batam hampir 30.000 buruh di Batam akan May Day, di Surabaya hampir 40 ribuan buruh juga,” katanya.


  • 0

Soal Revisi PP Pengupahan, Apindo: Lebih Baik Amandemen UU

Category : Uncategorized


TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani merespons usulan mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dia mengatakan dibandingkan merevisi PP lebih baik mengamandemen Undang-undang (UU) No 13 tentang Ketenagakerjaan.

“Poinnya bukan di PP 78 tapi di UU 13 soal ketenagakerjaannya. Tidak bisa dilihat secara sepotong-sepotong dan harus dilihat secara keseluruhan,” kata Hariyadi saat dihubungi Tempo, Ahad 28 April 2019.

Haryadi menilai, saat ini kondisi UU Ketenagakerjaan memang sudah tidak lagi layak. Karena itu, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo pun telah menyusun kajian dan mendorong amandemen aturan tersebut.

Pernyataan Hariyadi ini merespons permintaan sejumlah aktivis buruh usai mengelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 26 April 2019. Dalam pertemuan itu, para aktivis mengusulkan beberapa poin revisi PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pertama ialah mengembalikan hak berunding dalam penetapan upah minimum. Kedua, mengubah formulasi kenaikan upah minimum yang selama ini ditentukan sepihak oleh pemerintah dengan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga, pemberlakuan upah minimum sektoral di seluruh wilayah Indonesia yang memang ada sektor industri,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat malam, 26 April 2019.

Selanjutnya, menurut Hariyadi salah satu contoh dalam UU Ketenagakerjaan yang perlu diperbaiki misalnya mengenai jaminan pensiun. Dalam beleid itu disebutkan bahwa pengusaha harus memberikan pesangon pensiun.

Padahal saat ini, pekerja telah mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu jaminan pensiun sebaiknya dihapuskan dalam undang-undang tersebut.

Hariyadi melanjutkan usulan amandemen UU Ketenagakerjaan itu juga telah didiskusikan dengan serikat pekerja. Selain itu, kata dia, para pengusaha juga mengusulkan revisi mengenai pengupahan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Jadi betul-betul berdasarkan data dan fakta lapangan. Tidak bisa ada lagi pekerja yang memaksa,” kata Haryadi.

Kendati demikian, Hariyadi enggan membeberkan rumusan untuk menghitung upah tersebut sesuai usulan pengusaha yang tergabung dalam Apindo. Dia mengatakan, rumusan tersebut yang jelas dirumuskan berdasarkan data dan fakta di lapangan.


  • 0

Soal Rencana Mogok Karyawan Garuda, Ini Kata Menhub

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyurati maskapai Garuda Indonesia terkait kabar akan mogoknya pilot dan pramugari.

Surat rencana mogok kerja yang ditujukan kepada Chairul Tanjung selaku salah satu pemegang saham Garuda Indonesia, bocor dan tersebar ke publik sejak Jumat (26/4/2019) malam.

“Saya sudah berkomunikasi. Hari Senin (29/4/2019), saya akan kirim surat ke mereka,” ucap Budi Karya seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/4/2019).

Menurut dia, pihaknya meminta para pilot dan pramugari agar menahan diri supaya tidak mengganggu operasional penerbangan.

“Saya minta mereka menahan diri, termasuk ke Serikat Pekerja Garuda,” sebut Budi.

Sebelumnya, beredar surat yang berisi rencana aksi mogok Sekitar Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG). Rencana itu terkait kontroversi hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perusahaan penerbangan pelat merah tersebut..

Ketua Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan mengatakan, pihaknya sudah diminta oleh Direksi dan Komisaris untuk tidak melaksanakan mogok. “Sebab itu akan memperkeruh suasana,” ujarnya kepada Kompas.com Sabtu (27/4/2019.