Monthly Archives: August 2019

  • 0

Jokowi Bakal Sahkan Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat

Category : Uncategorized


Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencananya, kenaikan iuran yang diatur dalam perpres tersebut akan mengacu pada usulan kenaikan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR.

Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran BJKN kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR/MPR pada Rabu (28/8), menerangkan langkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan benar-benar harus dilakukan.

“Itu sudah kami naikkan, segera akan keluar perpres-nya. Hitungan seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR kemarin,” ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut Mardiasmo, bila iuran BPJS Kesehatan naik, maka persoalan defisit anggaran perusahaan akan terselesaikan. Untuk itu, penerbitan perpres perlu segera dilakukan agar pemberlakuan kenaikan iuran bisa dilaksanakan mulai tahun depan.

“Insyaallah tidak ada lagi (defisit) dengan optimalisasi semuanya. Jadi, sudah dihitung, kalau sudah semuanya, tidak akan defisit lagi,” terang dia.

Lebih lanjut ia mengatakan peluang defisit tertutup sejatinya juga berasal dari perbaikan tata kelola administrasi dan manajemen BPJS Kesehatan. Lalu, ada pula peran dari optimalisasi kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN.

“Jadi semuanya ‘keroyokan’, termasuk peran pemerintah daerah. Nah, saldo defisitnya baru ditutup dengan kenaikan iuran,” tuturnya.

Sebelumnya, menurut perhitungan Sri Mulyani, bila kenaikan iuran bisa sesuai usulan, maka defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa berbalik menjadi surplus Rp17,2 triliun.


  • 0

Contek Malaysia, Menaker Hanif Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tambah 2 Jaminan Sosial

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus mendorong wacana penambahan dua program jaminan sosial, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS).

Dia mengatakan, kehadiran dua program jaminan sosial tambahan tersebut bisa lebih melindungi tenaga kerja di tengah situasi pasar kerja yang semakin dinamis.

“Jadi kalau selama ini kan BPJS Ketenagakerjaan ada empat (program). Kita ke depan kemungkinan mau melaksanakan dua program lagi. Kenapa? karena pasar kerja semakin dinamis sehingga kita harus lindungi setiap orang, sehingga flexibility dan security mereka tetap ada,” ujar dia di Plaza Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (28/8).

Program JKP disebutnya dapat membantu pekerja di tengah dinamika pasar saat ini yang kerap berganti tenaga kerja. Keberadaannya dapat menjadi jaminan bagi tenaga kerja yang kehilangan mata pencahariannya. Sementara itu, program JPS diberikan untuk jaminan pendidikan serta mengasah kemampuan bagi mereka yang ingin beralih profesi agar bisa mengasah skill.

“Ini masih kajian, masih dorongan dari saya untuk menciptakan kemajuan dan kenyamanan. Saya dalam posisi mengusulkan untuk mengkaji kepada BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Menaker Hanif.

Sebagai perbandingan, dua negara tetangga Indonesia saja sudah menerapkan kedua program sejenis JKP dan JPS. “Singapura dan Malaysia sudah punya, kita belum punya,” tegur dia.


  • 0

Komisi IX Minta BPJS Ketenagakerjaan Ganti Nama Menjadi BP Jamsostek

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf, mengusulkan agar penamaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bisa diganti. Usulannya ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek).

“Nanti ini (BPJS Ketenagakerjaan) bisa diubah jadi BP Jamsostek, biar banyak orang tidak salah nyebut lagi,” ujar dia di Plaza Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (28/8).

Usulan itu dilontarkannya lantaran dia menilai banyak orang yang masih bingung perbedaan fungsi antara BPJS Ketenagakerjaan yang hampir serupa dengan BPJS Kesehatan.

“Orang masih rancu antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga begitu ditawarkan, banyak yang belum tertarik. Ini bisa dilihat dari angka kepesertaan yang masih sekitar 40 jutaan peserta. Sementara jumlah pekerja kita (sekitar) 130 juta,” tuturnya.

Dia menganggap, perubahan nama itu tidak perlu sampai merevisi undang-undang yang menaungi keberadaan lembaga jaminan sosial tersebut. Cukup dengan menerbitkan sebuah Peraturan Menteri (Permen) saja.

“Di dalam aturan nanti tetap sama, BPJS Ketenagakerjaan. Hanya untuk keluar, kita perlu menggunakan nama lain. Program BPJS Ketenagakerjaan menurut hemat kami dari DPR sangat bagus sekali untuk melindungi pekerja kita,” ungkap dia.

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan, gagasan Dede Yusuf tentang penyebutan BP Jamsostek merupakan masukan luar biasa. Dia menambahkan, pihaknya secara internal akan mengkaji usulan tersebut dan bakal memutuskannya secara bersama-sama.

“Saya kira itu bagus, karena masyarakat suka masih bingung membedakan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tentu kita di internal akan mengkaji dan harus memutuskan secara bersama-sama,” tukas dia.


  • 0

Duh! Dua Pabrik Tutup di Batam, 2.500 Orang Kena PHK

Category : Uncategorized


Jakarta, CNBC Indonesia – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tengah mendera para pekerja di Batam, Kepulauan Riau. Ribuan pekerja bakal kehilangan pekerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan gelombang PHK tersebut terjadi akibat penutupan dua pabrik di sana, PT Foster Electronic Indonesia dan PT Unisem Batam.

“Foster sudah merencanakan penutupan perusahaan setahun lalu. Di sana ada sekitar 1.000 karyawan. Yang banyak adalah karyawan kontrak, yang permanennya tidak sampai 800 orang,” kata Rudi kepada CNBC Indonesia melalui sambungan telepon, Selasa (27/8/2019).

Dengan rencana penutupan tersebut, maka manajemen perusahaan tidak memperpanjang kontrak para karyawan.

Sementara PT Unisem, kata Rudy, mengatakan jumlah karyawan sebanyak 1.505 karyawan dengan rincian 1.127 merupakan karyawan permanen dan 358 karyawan kontrak. Perusahaan ini, kata Rudi, sudah merencanakan untuk menutup perusahaannya pada akhir September 2019.

“Namun demikian customer tidak mau (PT Unisem tutup) karena ada orderan yang harus diselesaikan. Mereka menemui saya, lalu kemarin di perusahaan disepakati bahwa akhir September nanti akan ada PHK 700 orang, jadi tinggal 800 orang untuk menyelesaikan semua orderan,” ucap Rudi.

Menurutnya, pengerjaan orderan akan diselesaikan selama 6 bulan. Setelah itu, PT Unisem akan menutup total perusahaannya. Berbeda dengan PT Foster Electronic Indonesia yang menurut Rudi akan merelokasi perusahaan ke Myanmar.

“Setahu saya, PT Foster relokasi ke Myanmar, kalau Unisem, dia tutup,” ucap Rudi.

Rudi mengatakan bahwa tenaga kerja yang terkena PHK telah diserap untuk bekerja ke perusahaan baru, di antaranya Pegatron Technology dan Simatelex Manufactory.

“Yang Pegatron, mereka ditargetkan bisa menerima 800 orang dari 1600 orang sambil menunggu gedung-gedungnya selesai,” kata Rudi.


  • 0

Selain Gelombang PHK, Batam Punya Masalah Pengangguran

Category : Uncategorized


Jakarta, CNBC Indonesia – Selain gelombang PHK, Kota Batam, Kepulauan Riau juga dihadapkan pada masalah pengangguran. Jumlah pengangguran itu dipengaruhi juga oleh para pencari kerja dari luar Batam.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti saat berbincang terkait persoalan gelombang PHK di Batam kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/8/2019).

Saat ditanya mengenai jumlah angkatan kerja di Batam pada tahun ini, Rudi mengaku tidak mengetahui persis angka keseluruhan. Namun, ia meyakini bahwa pengangguran didominasi oleh para pencari kerja dari luar Batam.

“Angkatan kerja, saya lupa angkanya, tapi tingkat pengangguran di sini dipengaruhi pendatang, bukan orang Batam. Pendatang dalam satu tahun rata-rata 25.000 orang, mereka mencari pekerjaan di Batam,” kata Rudi.

Terhadap para pencari pekerja ini, Rudi menganggap hal tersebut merupakan keputusan itu sepenuhnya ada pada pencari kerja tersebut. Bantuan pemerintah, hanya diberikan kepada warga Batam.

“Mereka kan bersaing, kadang-kadang kompetitif kalah, balik mereka ke kampungnya. Untuk orang Batam sendiri kita punya program, kita adakan pelatihan. Macam-macam ada las, sesuai industri di Batam. Kalau orang luar tidak dong, masa APBD kita untuk orang luar?” kata Rudi.

Rudi mengatakan anggaran pelatihan yang dikucurkan dari APBD sebesar Rp19 Miliar. Target peserta pelatihan sebanyak 2.000 orang.

Batam saat ini dihadapkan pada persoalan gelombang PHK setelah akibat tutupnya perusahaan PT Foster Electronic Indonesia, menyusul juga PT Unisem Batam pada akhir September tahun ini.

Ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan, namun Rudi mengatakan mereka yang terkena PHK akan terserap kembali ke perusahaan baru berinvestasi di Batam, yaitu Pegatron Technology dan Simatelex Factory.

“Yang Pegatron, mereka ditargetkan bisa menerima 800 orang dari 1.600 orang sambil menunggu gedung-gedungnya selesai,” kata Rudi.


  • 0

Upaya Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja SDM Indonesia

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) terus berupaya menanggulangi pengangguran.

Selain itu, Kemnaker juga hendak meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Baik potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker Budi Hartawan mengatakan pemerintah akan merumuskan solusi terbaik bagi permasalahan ketenagakerjaan.

Mulai dari membuat regulasi dan kebijakan bagi penganggur dan setengah penganggur, hingga pemberian bantuan bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun pemberian bantuan finansial.

“Program inilah yang disebut perluasan kesempatan kerja,” katanya melalui rilis tertulis, Senin (26/8/2019).

Program perluasan

Budi menambahkan, Program Perluasan Kesempatan Kerja yang terus dilakukan oleh Kemnaker di antaranya adalah pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

TTG adalah teknologi yang dirancang agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berbasis sumber daya yang telah disesuaikan dengan SDM yang ada di daerah itu.

“Program ini menitikberatkan pemberdayaan pengangguran menjadi wirausaha baru melalui terapan teknologi tepat,” ujar Budi saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan Penandatangan Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Manfaat program ini, lanjut Budi, supaya wirausaha baru ini mau dan mampu mengelola potensi ekonomi di daerahnya lebih efisien, produktif, serta dapat menciptakan ekonomi berskala mikro di pedesaan berbasis TTG.

Perluasan kesempatan kerja yang diwujudkan pemerintah lainnya adalah penyediaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Program tersebut memberdayakan TKS sebagai pendamping kelompok usaha masyarakat.

TKS mempunyai fungsi yaitu meningkatkan kapasitas kelompok dalam aspek manajemen usaha dan meningkatkan kemandirian kelompok usaha/wirausaha.

Hasilnya, dapat meningkatkan output bagi masyarakat yang akan didampinginya.

“Pembekalan dan pendampingan untuk mereka yang hendak berwirausaha juga penting untuk dilakukan setidaknya membekali skill mereka dengan skill yang memadai,” kata Budi.

Tak hanya itu, skill yang dimiliki juga harus terus meningkat dan bisa cepat berubah seiring dengan dinamika perubahan di pasar kerja.

Padat karya

Jurus ketiga dalam pengembangan dan perluasan kesempatan kerja yaitu program Padat Karya.

Padat Karya merupakan suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan.

Kegiatan padat karya mempunyai manfaat yang sangat dibutuhkan masyarakat baik itu aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan.

“Kegiatan padat karya dapat memberikan penghasilan baik yang sifatnya sementara atau berkelanjutan, menekan pengangguran dan kemiskinan, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat,” kata Budi.

Terakhir, dalam pengembangan dan perluasan kesempatan kerja yang terus dilakukan pemerintah adalah penyediaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

TKM bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor informal dan membina serta mengembangkan kader wirausaha baru (WUB).

Mereka, ujar Budi, harus mandiri dan produktif dengan berbasis SDA yang telah disesuaikan dengan SDM yang ada di daerah.

“Kami ingin wirausaha produktif berbasis rakyat bisa terus tumbuh dan berkembang dengan tata kelola yang lebih baik, inovasi yang tidak kenal henti, marketing yang lebih modern, dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak,” kata Budi.

Kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja perlu adanya percepatan agar hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Kemnaker pun melakukan penandatanganan kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal itu guna meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja.

“Hari ini Kemnaker telah menandatangani kerja sama dengan Pemda. Namun ingat, harus diselesaikan dengan baik dan sesuai akuntabilitas yang harus dilakukan,” tutup Budi.


  • 0

Kemnaker Beberkan 4 Hal Penting untuk Ciptakan SDM Berkualitas

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Fauziah menjelaskan, dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten harus memperhatikan 4 hal.

“4 hal itu adalah standar kompetensi yang menjadi acuan dalam proses pelatihan, lembaga pelatihan yang kredibel, training material yang berkualitas, dan instruktur yang qualified,” kata dia, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Semua itu, lanjut Fauziah, merupakan runtutan satu kesatuan dalam proses untuk membangun SDM berkualitas yang mampu bersaing dalam dunia kerja.

Nah, untuk mwujudkan SDM kompeten dan berkualitas Kemnaker menyelenggarakan Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional ( KKIN) VII Regional Sulawesi Selatan di Makassar.

Fauziah yang membuka KKIN VII tersebut mengatakan, kompetisi ini diselenggarakan Kemnaker bertujuan untuk mengukur, meningkatkan, dan memeratakan peningkatan kompetensi yang terintegrasi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada awal pelaksanaan, KKIN hanya diikuti oleh instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah. Namun, sejak 2017, KKIN juga diikuti instruktur dari lembaga pelatihan swasta dan industri.

“Ini dimaksudkan agar ada persaingan dari instruktur pemerintah, swasta, dan industri. Mereka berkompetisi secara fair, secara profesional. Sehingga nanti diharapkan, berpulang ke hasil pelatihannya, yaitu siswa yang kompeten,” kata Fauziah usai membuka kompetisi itu Senin malam (26/8/2019).

Instruktur aktor utama

Dia menuturkan, instruktur merupakan aktor utama dalam pelatihan kerja. Mereka berfungsi sebagai fasilitator dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap, dan perilaku (etos kerja) dari tenaga kerja.

Oleh karena itu, kompetisi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis antar instruktur lembaga pelatihan dapat meningkatkan kompetensi serta profesionalitas instruktur. Imbasnya akan meningkatkan kompetensi siswa pelatihan.

“Berangkat dari hal itu, peranan instruktur di lembaga pelatihan kerja harus diperkuat karena memiliki korelasi dengan pembangunan SDM dan sebagai pintu masuk dalam mewujudkan Indonesia kompeten,” terang Fauziah.

Kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, Agustinus Appang yang hadir dalam pembukaan kompetisi, menyambut baik pelaksanaan KKIN.

Menurutnya, pada 2030, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi. Kompetisi ini dinilainya menjadi salah satu upaya menyambut bonus demografi tersebut.

Selain itu, KKIN dinilai mampu meningkatkan wawasan dan daya saing instruktur. Guna menghadapi berbagai perubahan di sektor ketenagakerjaan.

“Hal ini menuntut kita semua untuk menyiapkan SDM yang mampu mengikuti perkembangan, sehingga kompetisi ini akan memberi pengaruh signifikan dalam penyiapan SDM kedepan,

” kata dia Perlu diketahui, KKIN IV Regional Sulawesi Selatan diikuti 88 instruktur dari 4 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kompetisi ini diselenggarakan dari tanggal 26-30 Agustus 2019 di BLK Makassar.

Kepala BLK Makassar, Fitroh Hanrahmawan, selaku tuan rumah menjelaskan, para instruktur akan berkompetisi dalam 9 bidang kompetisi.

Rinciannya adalah pengelasan (10 orang), otomotif kendaraan ringan (10), instalasi listrik (10), tata busana (10), pendingin dan tata udara (10), elektronika (9), desain grafis (10), rekayasa mekanik (9), dan IT solution for bussines (10).

Ia berharap, instruktur yang ikut KKIN dapat menularkan semangat kompetitif dan daya saing kepada siswa pelatihan.

“Karena dengan standar yang ada, materi test yang ada, ini juga menjadi acuan kurikulum kedepan. Sehingga semangat untuk berkompetisi, berdaya saing, ini bisa ditularkan ke siswa pelatihan,” kata Fitroh.

Selain itu, instruktur yang mengikuti KKIN VII Regional Sulawesi Selatan diharapkan dapat melanjutkan KKIN tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Samarinda.

Turut hadir dalam acara pembukaan KKIN IV Regional Sulawesi Selatan, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat dan Kepala Disnaker Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan.


  • 0

Melalui Program Reintegrasi, Kemnaker Ingin Proteksi Pekerja Migran

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) menyebut program reintegrasi merupakan bentuk upaya proteksi terhadap para pekerja migran.

Hal tersebut dikemukakan oleh Staf Ahli Hubungan Kerja Sama Internasional, Suhartono, saat membuka lokakarya program reintegrasi bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Yogyakarta, Selasa (27/8/2019).

Dirinya mengatakan, melalui program ini, para pekerja migran akan difasilitasi pemerintah apabila ingin kembali dan melanjutkan kerja di negara asalnya.

“Dengan demikian, mereka dapat memiliki kehidupan layak dan dapat membangun perekonomian di tempat asalnya,” ucap dia sesuai rilis yang Kompas.com terima.

Program reintegrasi, imbuh dia, dapat dilakukan pemerintah dalam berbagai bentuk, antara lain pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan lain-lain.

Dirinya mencontohkan salah satu program reintegrasi pemerintah Indonesia, yakni Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Program yang diinisiasi sejak tahun 2016 itu terdiri atas empat pilar, di antaranya layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan Koperasi Desmigratif.

“Program ini memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pemberdayaan bagi keluarganya,” ujar Suhartono.

Lebih jauh Suhartono menjelaskan, program tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Pahlawan devisa

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnaker) Yogyakarta, Andung Prihadi Santosa menilai, para pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang perlu diarahkan dan dibina agar bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarganya.

Dirinya mengatakan, melalui 11 Bank di Yogyakarta pada 2018, remitansi pekerja migran mampu menembus hingga Rp 328 Miliar.

Maka dari itu, dirinya menyebut sudah seharusnya dana tersebut ditindaklanjuti melalui program yang memadai.

“Sehingga mereka ketika pulang, uangnya bisa berkembang melalui program paguyuban, UKM, dan bantuan modal, inkubator sehingga menambah kesejahteraan daerah,” papar Andung.

Sekadar informasi, program reintegrasi ini merupakan program Indonesia dalam aksi ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) 2018-2025.

Dengan adanya kegiatan workshop tingkat ASEAN di Yogyakarta ini, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Eva Trisiana, berharap dapat menghasilkan rekomendasi di level ASEAN.

Rekomendasi yang dimaksud berupa pedoman ganda untuk program pekerja migran yang akan kembali ke daerah, termasuk di Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto mengatakan, meski program ini kurang populer di ASEAN, dirinya menegaskan komitmen pihaknya untuk berbagi pengetahuan baik dari ASEAN dan luar ASEAN.

Di antaranya berupa cara untuk memperkuat pemrograman dan mempromosikan kerja sama di tingkat bilateral dan regional di dalam ASEAN.

Ihwal pernyataan Michiko ditanggapi sumringah oleh Suhartono. Menurutnya, komitmen tersebut sangat bermanfaat mengintegrasikan pekerja migran ke dalam masyarakat setelah kembali ke negara asalnya.

“Sangat baik bagi kami semua untuk berbagi informasi, praktik terbaik, pengalaman, dan isu-isu terkait pekerja migran,” tutup Suhartono.


  • 0

Kemnaker: Buka Akses Lapangan Kerja untuk Difabel

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Kaum difabel di Indonesia merupakan aset bangsa yang mempunyai potensi dan kemampuan yang harus diberi kesempatan lebih luas dalam mencari lapangan kerja.

Terkait hal ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakernaan ( Kemnaker) terus mengajak perusahaan-perusahaan untuk membuka akses lapangan kerja yang lebih luas bagi mereka.

Hal tersebut dikatakan Inspektur Jenderal Kemnaker Budi Hartawan saat membuka workshop tenaga kerja khusus dengan tema Disabilitas Produktif di Dunia Kerja Inklusif, Jakarta Selasa (27/8/2019).

“Kami terus mendorong terciptanya kesepahaman dunia kerja yang inklusif antara para pengambil kebijakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan,” kata Budi.

Tujuannya, agar bersama-sama bisa mendukung partisipasi tenaga kerja kaum difabel sehingga dapat bekerja secara produktif dan mencapai kemandirian ekonomi.

Kesadaran untuk mendukung implemantasi dunia kerja yang inklusif diharapkan pula bisa menghapus adanya stigma dan berbagai perlakuan diskriminatif dari perusahaan atau penyedia lapangan kerja.


  • 0

Resmi sudah, Krakatau Steel PHK ribuan karyawannya

Category : Uncategorized

Sejumlah buruh outsource PT Krakatau Steel Tbk berunjuk rasa di depan Kantor PT KS di Cilegon, Banten, Rabu (3/7/2019). Mereka mendesak agar bisa beraudiensi langsung dengan Dirut PT KS Silmy Karim untuk meminta penjelasan rencana restrukturisasi perusahaan produsen baja tersebut yang akan berdampak pada pengurangan pekerjanya. ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki/af/foc.

KONTAN.CO.ID – CILEGON. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) akhirnya resmi merumahkan ribuan pegawainya. Pemutusan hubungan kerja ( PHK) tersebut bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak pegawai pada akhir bulan ini.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC), Safrudin. Dia mengatakan, total 2.683 pekerja dari sembilan vendor yang tidak akan dilanjutkan kontrak kerjanya.

“Mulai efektif 31 Agustus ini, sudah ada pengumuman langsung dari vendornya,” kata Safrudin saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (26/8).

Menurut Safrudin, para pegawai yang diputus kontraknya kecewa, mereka sudah berjuang selama dua bulan lebih namun malah berakhir dengan pemutusan kontrak. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan pegawai.

Kecewa dengan Pemda

Namun, kata Safrudin, para pegawai akhirnya harus menyepakati program restrukturisasi setelah Perjanjian Bersama (PB) antara sembilan vendor dan Pengurus Unit Kerja (PUK) FSPBC ditandatangani pada 15 Agustus 2019 lalu.

Safrudin juga mengatakan, pihaknya kecewa dengan pemerintah daerah (pemda) yang dinilai tidak ada upaya mencegah pemutusan kontrak tersebut. “Sempat kecewa soal rekonstruksi ini, pemda tidak memperhatikan kita. Seharusnya pemda memperhatikan, minimal mencegah, menunda dan sebagainya,” kata dia.

Dalam perjanjian bersama yang ditandatangani pada 15 Agustus lalu, telah disepakati jika para pegawai yang diputus kontraknya akan mendapat dua kali kompensasi dua kali pesangon.

Tanggapan pemda Cilegon

Sementara Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja Cilegon, Buchori, mengatakan, kesepakatan pemutusan kontrak kerja pegawai baru dilakukan untuk 1.800 orang yang tergabung dalam FSPBC. Sementara sebagian pekerja lain yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel atau FSBKS belum mencapai kesepakatan.

“Itu cuma FSPBC, kurang lebih 1.800, (FSBKS) kita masih beri tenggang waktu sampai 10 hari (untuk kesepakatan) jatuhnya di hari 26 – 27 Agustus,” kata dia.

Penjelasan Dirut Krakatau Steel

Isu PHK di lingkup Krakatau Steel berhembus sejak Juni 2019. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim memberikan penjelasan lengkap seputar kondisi BUMN tersebut dan isu yang berkembang kepada Kompas.com.

Menurut dia, persoalan di Krakatau Steel sudah ada sejak 10 tahun silam. Akibatnya perusahaan pelat merah itu harus rugi 7 tahun berturut-turut. Silmy yang ditunjuk jadi Dirut Krakatau Steel pada September 2018 lalu itu menilai perlunya restrukturisasi perusahaan agar kinerja Krakatau Steel menjadi optimal.

Oleh karena itu, restrukturisasi mulai dijalankan sejak Januari 2019. Soal isu PHK karyawan, Silmy enggan menyebutkan sebagai hoaks sebab pemutusan hubungan kerja bisa terjadi sebagai konsekuensi dari upaya restrukturisasi yang dilakukan.

“Pasti ada yang saya reposisi, biasanya ada yang enggak mau, ya bisa mengundurkan diri atau mengambil program pensiun dini. Simpel sebenarnya,” kata dia.

Pria kelahiran Tegal itu menyadari, tidak semua pihak akan senang dan menerima upaya proses transformasi dan restrukturisasi di tubuh Krakatau Steel tersebut. Namun ia menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan untuk membuat kinerja Krakatau Steel lebih efisien.

“Kalau KS tidak bisa kompetitif maka seluruh karyawan akan jadi korban. Jadi lebih baik saya pilih selamatkan KS daripada 100% tidak bekerja,” ucapnya.