Monthly Archives: September 2019

  • 0

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Buruh KSBSI Akan Turun Ke Jalanan Gelar Aksi Penolakan

Category : Uncategorized


Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 100 %.

Karena itu, buruh yang tergabung dalam KSBSI menyatakan akan turun ke jalan melakukan aksi penolakan.

Deputi Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI), Surnardi menyatakan, dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu.

Rencana pengumunan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah akan dilaksanakan pada 1 Januari 2020. Sebesar 100 %.

“Kami menolak. KSBSI menilai, kenaikan iuran terkesan memaksa masyarakat. Sementara pelayanan kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit selama ini masih banyak mengecewakan masyarakat,” tutur Sunardi, usai rapat konsolidasi persiapan aksi, di Sekretariat KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Sabtu (28/09/2019).

Surnardi menegaskan, kalau pemerintah berencana menaikan iuran BPJS Kesehatan, seharusnya membenahi pelayanannya dahulu. Sebab, jika kenaikan iuran tersebut dipaksakan jelas sangat merugikan masyarakat luas, terutama buruh dan rakyat kecil.

“Termasuk daya beli akan menurun. Oleh sebab itulah, KSBSI akan melakukan demo pada Senin 30 September 2019,” ujarnya.

Sunardi menyebut, pemerintah juga tidak becus membersihkan mafia kesehatan yang selama ini telah memanfaatkan kelemahan administrasi BPJS Kesehatan.

Padahal, laporan masyarakat telah banyak disampaikan, namun tak ditanggapi serius sehingga mengalami defisit.

“Jika ada Rumah Sakit yang memanipulasi anggaran BPJS Kesehatan, harus diberi sanksi yang tegas,” ujarnya.

Di tengah masih buruknya pelayanan, Surnadi juga menegaskan BPJS Kesehatan tidak transparan dalam keuangan kepada publik. Dia menegaskan, berdasarkan data, dana yang dikumpulkan dari masyarakat totalnya mencapai Rp 50,4 triliun per satu tahun. Sementara total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan satu tahun hanya Rp 37 triliun. Dan sisanya masih mencapai Rp 13,4 triliun.

“Artinya masih ada sisa Rp.13,4 Triliun yang tidak transparan dipublikasikan ke masyarakat diberikan ke masyarakat selama ini. Jadi wajar KSBSI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tidak transparan. Kesimpulannya naik atau tidak naik, tetap saja BPJS Kesehatan bangkrut,” tegasnya.

Sementara, katanya, masih sangat banyak kasus pasien, bila tidak ada uang menebus resep dokter yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan.

Sunardi menegaskan, KSBSI mendesak agar Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, segera membatalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab tanggung jawab pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kesehatan sesuai amanat pasal 2 dan 3 UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.

“Aksi demo akan dilakukan di dua tempat. Pertama di Kementerian Keuangan, lalu ke Istana Presiden. Aksi demo KSBSI tak hanya dilakukan di Ibukota Jakarta, tapi serentak diberbagai daerah,” terangnya.

Paling tidak, unjuk rasa KSBSI kali ini, menyoroti 4 isu utama, yakni, satu, mendesak pemerintah bersikap tegas dalam penindakan hukum bagi siapa saja yang tidak patuh terhadap BPJS Kesehatan

“Kedua, mendesak pemerintah memperbaiki sistem pelayanan BPJS Kesehatan. Tiga, meminta diganti Pengelola BPJS Kesehatan dengan tenaga profesional. Dan terakhir, biarkan buruh mendapat layanan kesehatan kembali ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, KSBSI juga mendesak Presiden Jokowi mencabut Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Outsourcing. Dan Kepmenaker Nomor 228 tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Oleh Tenaga Kerja Asing.

“Dua keputusan itu, baru saja dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Kami anggap sangat merugikan buruh Indonesia. KSBSI mendesak Presiden Jokowi harus segera mencabutnya,” tutup Sunardi.


  • 0

Rupiah Senin pagi melemah 2 poin

Category : Uncategorized


Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Senin pagi, bergerak melemah 2 poin atau 0,02 persen menjadi Rp14.175 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.173 per dolar AS.


  • 0

Ancaman Resesi Makin Dekat, Pemerintah Harus Apa?

Category : Uncategorized


Jakarta – Resesi ekonomi digadang-gadang semakin dekat terjadi. Meski begitu Indonesia dinilai masih jauh dari tanda-tanda resesi.

Namun, layaknya sedia payung sebelum hujan banyak langkah antisipatif yang harus dilakukan sebelum resesi dan dampaknya terjadi ke Indonesia. Apa saja?

Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang Industri (Kadin) Raden Pardede menyatakan bauran kebijakan keuangan negara harus diperhatikan. Stimulus keuangan harus digalakkan.

“Bauran kebijakan fiskal dan moneter harus dilakukan secara serius. Stimulus fiskal dan penajaman belanja pemerintah, serta dukungan kebijakan moneter yang lebih longgar namun tetap hati-hati,” ujar Raden kepada detikcom, Minggu (29/9/2019).

Pemerintah juga diminta untuk memudahkan perizinan dan memperbaiki pelayanan. Sehingga dunia bergeliat karena hambatan usaha bisa terpangkas.

“Mempermudah segala izin, memperbaiki pelayanan, dan menghilangkan segala hambatan sehingga pelaku ekonomi atau pebisnis semangat untuk melakukan kegiatannya,” ucap Raden.

Dia juga meminta pemerintah menjaga iklim sosial dan politik agar tetap kondusif. Hal itu dilakukan agar dunia usaha merasa aman dan nyaman.

“Menciptakan suasana dan iklim berusaha dan bekerja yang aman dan nyaman. Termasuk memelihara lingkungan politik dan sosial yang kondusif,” kata Raden.

Lalu, bagi masyarakat Raden mengimbau agak bisa lebih bijak dalam berbelanja. Prioritas belanja rumah tangga harus diperhatikan, dia meminta masyarakat untuk berbelanja sesuatu yang lebih menghasilkan.

“Masyarakat, ikut menyumbang ketenangan dan iklim ekonomi dan bisnis yang baik. Masyarakat bisa membuat prioritas belanja rumah tangga,” imbau Raden.

“Belanjalah yang perlu, dan juga yang memberikan hasil di masa depan,” ucapnya.


  • 0

Menaker: Sisnaker Hadir untuk Menjawab Kebutuhan di Era Digital

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) meluncurkan sebuah platform berbasis online bernama Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan hadirnya platform ini guna menyikapi tuntutan perubahan dunia yang mengarah pada otomasi dan digitalisasi.

“Sisnaker ini penting sebagai salah satu bentuk pelayanan Kenaker dalam memberikan single service. Ini lantaran core bisnis Kemnaker adalah pelayanan dan perlindungan tenaga kerja dan stakeholder terkait,” kata Menaker dalam rilis tertulis, Jumat (27/9/2019).

Hanif mengatakan, Sisnaker merupakan suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah.

“Sisnaker ini memungkinkan seluruh sistem informasi yang ada di seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dapat bekerja sama secara lintas batasan organisasional,” kata Hanif.

Memudahkan masyarakat

Maka dari itu, kata Hanif, Sisnaker ini sangat penting untuk memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan, baik dalam rangka mengakses seluruh layanan yang ada di Kemnaker.

“Selain berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi pelayanan yang ada, Sisnaker juga akan meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional,” jelasnya.

Sisnaker terdiri dari 16 layanan terpadu ketenagakerjaan yang mencakup 12 layanan teknis ketenagakerjaan dan 4 layanan pendukung.

Seluruh layanan tersebut, imbuhnya, terintegrasi dalam satu domain website Kemnaker, yakni www.kemnaker.go.id.

Adapun 12 layanan teknis ketenagakerjaan tersebut adalah layanan pelatihan kerja, layanan pemagangan, layanan penggunaan tenaga kerja asing, layanan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, layanan kelembagaan, sertifikasi, dan karirhub.

Kemudian standardisasi kompetensi kerja nasional Indonesia, produktivitas, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PP dan PKB), izin K3 dan SMK3, serta layanan bantuan.

Sedangkan 4 layanan pendukung lainnya adalah aplikasi pengadaan, berita, data informasi, dan regulasi ketenagakerjaan.

Pelayanan prima

Hanif mengatakan, kehadiran Sisnaker ini sangat penting agar masyarakat bisa mendapat pelayanan yang baik, prima, dan real time untuk bisa mengakses seluruh pelayanan Kemnaker.

“Semua ini dilakukan secara terintegrasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Saya minta seluruh jajaran di Kemnaker untuk segera menyelesaikan proses integrasinya. Jangan sampai ada platform yang beda-beda. Ke depan harus dipastikan terus berjalan, kita mulai dengan pelayanan tunggal,” katanya.

Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar menambahkan, dengan Sisnaker tata kelola ketenagakerjaan akan semakin transparan dan terpercaya karena menggunakan data yang sama sebagai “one single source of truth”.

Komunikasi serta koordinasi internal dan eksternal juga akan semakin baik dengan adanya Sisnaker.

“ Digitalisasi yang direspons dengan cerdas ini membuat kita mampu meningkatkan kinerja organisasi dengan cara lebih produktif serta hemat biaya dan waktu,” ujarnya.

Sisnaker juga telah diintegrasikan dengan kementerian atau lembaga terkait, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk akses data Kependudukan, Online Single Submission (OSS) dari BKPM, Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Sekjen Khairul berharap, seluruh stakeholders dapat memanfaatkan layanan Sisnaker ini.

Pasalnya, Sisnaker sudah berorientasi pada tersedianya kebutuhan data ketenagakerjaan secara nasional yang akan menjadi rujukan bagi seluruh stakeholders.

“Untuk itu diperlukan peran serta atau partisipasi stakeholders (masyarakat, lembaga pelatihan, perusahaan, dinas ketenagakerjaan dan sebagainya) untuk mendukung berjalannya Sisnaker ini,” katanya.


  • 0

Lindungi Nelayan Indonesia dari Perbudakan, Pemerintah Gandeng ILO

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah RI bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional ( ILO) terus berupaya melindungi nelayan Indonesia yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri.

Perlindungan tersebut berupa memerangi praktik perdagangan manusia, kerja paksa, dan perbudakan di sektor perikanan.

“Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri maritim yang kuat, adalah dengan melindungi secara penuh warga negara Indonesia yang bekerja di sektor perikanan baik yang kerja di dalam mau pun di luar negeri,” kata Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, Basilio Dias Araujo dalam keterangan pers, Sabtu (28/9/2019).

Basilio mengatakan, para nelayan harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dalam hak jaminan sosial, hak berserikat, dan hak-hak budaya serta kebebasan individu secara kolektif (socio-cultural rights).

Menurut Basilio yang mengutip informasi Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (FAO), pekerjaan di sektor perikanan adalah pekerjaan yang paling kotor, berbahaya, dan sulit. Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan ILO untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak nelayan.

“Perlindungannya melalui penyusunan suatu rekomendasi kepada para pemangku kepentingan di bidang industri perikanan dan menghimbau ratifikasi konvensi Work in Fishing Convention (ILO 188),” jelas Basilio.

Selain itu, dia bilang, Indonesia juga terus mendorong negara lain ikut mengesahkan 4 instrumen internasional, yang dapat menunjang upaya negara-negara untuk memberantas praktek IUU Fishing.

Empat instrumen itu antara lain Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessel tahun 2012, International Convention on the Standards of Trainning, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) Tahun 1995, Konvensi ILO C.188 tahun 2007 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan (Work in Fishing Convention), dan Port States Mearues Agreement to Prevent, Deter and Eliminte IUU Fishing. Pun mengimplementasikan perjanjian dan pengaturan bilateral, regional dan multilateral yang relevan.

Menurut Basilio, hal tersebut sangat relevan dengan pernyataan Presiden RI terkait tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh masyarakat sekaligus tujuan pembangunan perikanan dan kelautan yang diarahkan untuk mensejahterahkan nelayan.

Sebagai informasi berdasarkan data statistik, total nelayan perikanan tangkap pada tahun 2016 berjumlah 2.64 juta orang, dengan rincian 2.26 juta nelayan tangkap perairan laut dan 378 ribu nelayan tangkap perairan umum.

Jumlah kapal ikannya sekitar 4.734 unit 10-30 GT dan 2141 unit lebih dari 30 GT.

Para nelayan ini wajib mendapatkan pelindungan negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Peternak Garam.


  • 0

Kedaulatan Data, Modal Hadapi Era 4.0

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Data merupakan sumber daya baru yang berharga bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, data berpotensi menghasilkan nilai ekonomi dan sosial cukup besar.

CEO IYKRA, Fajar Jaman, Indonesia masih punya banyak tantangan untuk mencapai data yang berdaulat.

Apalagi, ia melanjutkan, data diri bagi industri 4.0 menjadi roh bagi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Untuk mewujudkan data yang berdaulat harus didukung dari sisi infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusianya,” kata Fajar kepada media, Kamis (26/9/2019).

Menurut dia, regulasi sangat diperlukan untuk memperjelas kepemilikan dan pemanfaatan data, khususnya data privasi.

“Tanpa regulasi, kita kehilangan peluang sosial ekonomi, bahkan keamanan negara terancam, karena data pribadi merupakan komoditas bisnis dan kerahasiaan warga negara,” ujarnya.

Selain regulasi dan infrastruktur teknologi, imbuh dia, hal yang tak kalah pentingnya lagi adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas terhadap teknologi baru.

Potensi data di era digital

Head of Enterprise Data Management Bank Mandiri, Billie Setiawan, mengatakan potensi integrasi data di era digital.

Salah satu contohnya, kata dia, adanya digital footprint data bisa menjadi key contributor bagi economy value creation.

Apalagi, bisa teknologi itu digabungkan dengan data internal yang dimiliki suatu organisasi.

“Dengan menggabungkan kedua data tersebut, dapat memberikan insight yang sangat berguna untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah serta meningkatkan kepuasan nasabah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Bank Mandiri memiliki divisi khusus, Enterprise Data Management, yang mewadahi inisiatif strategis berbasiskan data untuk memberikan nilai lebih bagi masyarakat Indonesia.

Mitigasi risiko berbasis data

Sementara itu, Direktur Astra Financial, Handoko Liem, mengatakan data sangat bermanfaat bagi perusahaan.

Bahkan, sejak 1982 Astra telah aktif menggunakan data untuk operasional bisnis pengembangan dan penerapan Astra Management System (AMS).

Ia menjelaskan, Astra Financial memanfaatkan data dalam banyak hal, seperti meningkatkan kualitas mitigasi risiko mulai dari credit scoring, collection scoring, anti fraud, serta penyusunan berbagai kebijakan.

“Itu semua tentunya untuk lebih memahami kebutuhan customer and partners sehingga kami dapat memberikan pelayanan terbaik,” katanya.

Sebagai sub-holding company, ia melanjutkan, Astra Financial sangat mendukung adanya movement semacam itu.

“Data Democracy tentunya mampu mengasah sumber daya manusia yang ada untuk mendukung bisnis Astra Financial pada khususnya dan korporasi pada umumnya. Selain itu, menjadi titik temu bagi pemerintah, praktisi, korporasi untuk berkolaborasi dan menciptakan ekosistem data yang sehat untuk kemajuan Indonesia,” ujar dia.


  • 0

Rupiah Terus Melemah ke Level Rp 14.195 Per Dollar AS

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terus tertekan di hadapan dollar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg, Jumat (27/9/2019), pukul 11.05 WIB, rupiah melemah 0,21 persen ke level 14.195 per dollar AS.

Ini merupakan pelemahan rupiah lima hari berturut-turut. Sementara itu, rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI ada di Rp 14.197 per dollar AS, melemah 0,25 persen dibanding sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.162 per dollar AS.

Analis Asia Trade Point Futures Deddy Yusuf Siregar menilai kurs rupiah bisa terus turun hari ini bila kondisi politik dalam negeri tetap ricuh.

“Rupiah bisa berlanjut melemah bila pemerintah tidak menyampaikan komentar yang bisa membuat suasana dalam negeri lebih kondusif dan nyaman bagi investor,” kata Deddy, kemarin.


  • 0

Sisnaker, Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan Satu Pintu Buatan Kemnaker

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, merilis satu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan di pusat dan daerah, bernama Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker. Pada waktu dan tempat yang sama, turut ditampilkan 45 foto capaian kinerja Kemenaker selama periode 2014-2019.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hanif menyampaikan, peluncuran Sisnaker ini penting sebagai salah satu bentuk pelayanan Kemenaker dalam memberikan single service. Ini lantaran core bisnis Kemnaker adalah pelayanan dan perlindungan stakeholder terkait.

“Saya ingin mengapresiasi peluncuran Sisnaker hari ini sebagai suatu terobosan Kemnaker untuk memberikan single service, pelayanan tunggal di Kemnaker,” ujar dia.

“Kalau bicara mengenai web dan portal informasi, kita ada lebih dari 85 website beragam informasi. Ibarat pintu, pintunya banyak sekali. Kalau orang masuk ke beberapa layanan, masuknya berkali-kali data, tidak efisien,” tambahnya.

Dia menganggap, kehadiran Sisnaker ini sangat penting agar masyarakat bisa mendapat pelayanan yang baik, prima dan real time untuk bisa mengakses seluruh pelayanan Kemnaker yang berjumlah 16 layanan. Mulai dari pencari kerja, kementerian/lembaga, perusahaan, dan lain-lain.

“Semua ini akhirnya dilakukan secara terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait. Saya minta seluruh jajaran di kemnaker untuk segera menyelesaikan proses integrasinya. Jangan sampai ada platform yang beda-beda. Misal dengan BNP2TKI, Bank Indonesia, dan sebagainya. Ke depan harus dipastikan terus berjalan, kita mulai dengan pelayanan tunggal,” pintanya.


  • 0

Menteri Hanif Buka Peluang Gandeng Profesional Kelola Kartu Pra Kerja

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Pemerintah akan mulai memberikan insentif kepada pengangguran lewat kartu pra kerja pada Januari 2020 mendatang. Melalui program ini, pemerintah bakal memberi insentif sebesar Rp 300.000-Rp 500.000 kepada pengangguran yang mengikuti pelatihan dalam kurun waktu maksimal 3 bulan.

Dalam hal ini, pemerintah turut menggandeng Project Management Office (PMO) untuk bantu mengelola proyek kartu pra kerja. Mulai dari pengiriman dana melalui rekening kepada peserta pelatihan kerja hingga seleksi pendaftar melalui aplikasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, menyatakan pemerintah masih terus membahas siapa PMO yang bisa diajak bekerjasama dalam proyek ini. Dia pun membuka pintu bagi para profesional untuk terlibat sebagai pengelola proyek kartu pra kerja.

Merdeka.com – Pemerintah akan mulai memberikan insentif kepada pengangguran lewat kartu pra kerja pada Januari 2020 mendatang. Melalui program ini, pemerintah bakal memberi insentif sebesar Rp 300.000-Rp 500.000 kepada pengangguran yang mengikuti pelatihan dalam kurun waktu maksimal 3 bulan.

Dalam hal ini, pemerintah turut menggandeng Project Management Office (PMO) untuk bantu mengelola proyek kartu pra kerja. Mulai dari pengiriman dana melalui rekening kepada peserta pelatihan kerja hingga seleksi pendaftar melalui aplikasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, menyatakan pemerintah masih terus membahas siapa PMO yang bisa diajak bekerjasama dalam proyek ini. Dia pun membuka pintu bagi para profesional untuk terlibat sebagai pengelola proyek kartu pra kerja.

“Ini yang sedang dibahas dan dimatangkan. Kami masih ada 3 waktu, karena implementasi kartu pra kerja nanti kan, Januari 2020. (Siapa PMO-nya?) Kalau secara organisasi pemerintah, tapi isinya bisa profesional,” jelasnya di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (27/9).

Sebagai informasi, pemerintah sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun pada RAPBN 2020 untuk program kartu pra kerja. Pemerintah juga bakal bekerjasama dengan sejumlah perusahaan platform online seperti Gojek, Bukalapak dan Tokopedia sebagai penyedia jasa dompet digital (e-wallet).

Terkait jumlah kepesertaan, pemerintah pada tahap awal akan memberikan kartu pra kerja kepada sekitar 2 juta orang mulai tahun depan. Untuk selanjutnya, pendaftaran dapat dilakukan secara terbuka dan tidak dibatasi usia.

Dari 2 juta orang tersebut, Menteri Hanif mengatakan, mayoritas atau 1,5 juta orang di antaranya akan mengikuti program kartu pra kerja berbasis digital.

“Itu 1,5 jutanya digital based, yang 500.000 konvensional. Kalau yang digital based in kan mulai dari pendaftaran dan penempatan seluruh ekosistemnya, termasuk pembayaran pasca training (kartu pra kerja) segala macam pakai e-wallet dan sebagainya,” ujar dia.


  • 0

Sawit Dikepung Kampanye Negatif, PHK Menanti!

Category : Uncategorized


Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri sawit nasional menjadi momok di tengah harga minyak sawit mentah (CPO) yang fluktuatif, ekspor yang turun, dan pelbagai kampanye negatif terhadap sawit. Industri hulu menjadi sektor yang sangat rentan terkena imbas.

“Kondisi harga kemudian stigma buruk yang dibangun Eropa itu akumulasi, dampaknya pada harga. Harga ini sangat sensitif untuk mempengaruhi aktivitas di kebun,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Sumarjono Saragih kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/9/2019).

Menurut Sumarjono, pelaku usaha di sektor perkebunan mengurangi kegiatan produksi dan perawatan tanaman sebagai imbas pelemahan tersebut.

Maka, secara tidak langsung, hal itu merembet ke industri hulu sawit yang padat karya. Akibatnya pelaku usaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sumarjono belum dapat memastikan jumlah pekerja terkena PHK akibat minimnya data. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia dan asosiasi pengusaha untuk menyediakan data komprehensif ketenagakerjaan di industri sawit.

“Tapi berdasarkan laporan lisan dari serikat buruh, khususnya pada akhir tahun lalu, ada banyak pengurangan kegiatan (di industri sawit). Kita bersyukur harga sedikit membaik, walau tidak signifikan, tetapi itu sudah menormalisasikan kegiatan,” ujarnya.

Kampanye negatif Uni Eropa (UE) terhadap sawit mencuat sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2018, parlemen UE mengeluarkan RED II yang mengusulkan penghentian konsumsi biodiesel berbasis sawit dari Indonesia.

Lalu, pada bulan lalu, UE menerapkan bea masuk untuk biodiesel berbasis sawit dari Indonesia.

Di tengah tekanan harga dan kampanye negatif, Sumarjono meminta semua pihak menyadari untuk tidak beramai-ramai menyerang sawit tanpa melihat fakta dan dampak yang akan terjadi. Persoalan ini tidak hanya menyangkut perekonomian, namun juga masalah sosial.

“17 juta rakyat (yang hidup bergantung sawit) bisa terkena dampak sosial, 2008-2012 kriminalitas di sentra-sentra sawit meningkat, kredit motor macet, motor ditarik akhirnya terjadi kriminalitas untuk mempertahankan hidup mereka,” kata Sumarjono.

Tuduhan dari UE, menurutnya, perlu disikapi apakah fakta atau sekadar isu. Meski demikian, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menggairahkan kembali industri sawit nasional sekaligus mencegah terjadinya gelombang PHK.

“Untuk membuat pekerja sawit tidak kehilangan pekerjaan industri sawit harus bertahan dengan meningkatkan harga, efisien, dan produktivitas yang standar,” kata Sumarjono.

Selain itu, ia berharap program B30 dan Biofuel 100 (B100) pemerintah dapat terealisasi. Program B30 akan menjadi mandatori pada awal tahun 2020. Sementara B100 ditargetkan mulai diproduksi lima tahun mendatang.

Adapun pada perdagangan Kamis kemarin (26/9), harga CPO kembali melanjutkan tren koreksi. Penyebabnya adalah risiko penurunan permintaan di sejumlah negara besar Asia. Harga CPO di bursa Malaysia dibuka di RM 2.143/metrik ton, turun 0,2% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Bahkan sejak 18 September, harga komoditas ini sudah amblas sekitar 5%, mengacu data Refinitiv.