Monthly Archives: October 2019

  • 0

Pagi Ini Rupiah Perkasa Lawan Dolar AS di Rp 14.005

Category : Uncategorized


Jakarta – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini berada di level Rp 14.005. Demikian dikutip dari data perdagangan Reuters, Kamis (31/10/2019).

Angka ini tercatat lebih rendah dibanding posisi penutupan perdagangan kemarin yang ada di level Rp 14.027. Hingga pukul 09.30 WIB, mata uang Paman Sam tercatat bergerak di rentang Rp 14.000-14.022.

Dolar AS sendiri dalam sepekan terakhir masih bergerak stabil di bawah level Rp 14.100. Adapun pergerakan secara point to point dibandingkan setahun yang lalu, dolar AS bergerak di rentang Rp 13.885-15.231.

Dari data RTI, dolar AS pagi ini melemah 12 poin (0,09%). Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah berada di level Rp 14.015.

Pergerakan dolar AS pagi ini mayoritas negatif terhadap mata uang negara utama dunia lainnya. Dolar Selandia Baru, dolar Taiwan, dan dolar Australia jadi yang paling kuat menekan pagi ini.

Sama dengan dolar AS, rupiah juga paling kuat ditekan tiga mata tersebut pagi ini. Mata uang yang berhasil diungguli rupiah pagi ini di antaranya riyal Saudi, ringgit Malaysia, dan dolar Kanada.


  • 0

Jokowi: Tingkatkan Investasi, Kurangi Ketergantungan pada Barang Impor

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.om – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta agar investasi yang masuk dapat menekan impor Indonesia. Hal itu diutarakan Jokowi sejalan dengan peningkatan investasi di Indonesia.

Sehingga nantinya investasi akan berdampak pada pengurangan defisit transaksi berjalan (CAD).

“Harus kita pastikan peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, seperti dikutip Kontan.co.id, Jakarta. Rabu (30/102019).

Selain itu investasi yang ada juga didorong untuk industrialisasi. Termasuk memberikan nilai tambah pada barang mentah yang selama ini diekspor Indonesia.

Kawasan industri di Morowali dapat dijadikan sebagai contoh pengembangan industri. Ke depan Jokowi mendorong kawasan Tuban menjadi pusat industri petrochemical.

Jokowi juga meminta agar menterinya mengawasi investasi. Investasi yang memiliki potensi harus dikawal sehingga dapat menghilangkan hambatan.

“Betul-betul dikawal agar kita bisa segera mengejar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan,” terang Jokowi.

Ia juga menegaskan kembali terkait iklim investasi. Jokowi minta peringkat ease of doing business diperbaiki sehingga menarik kepercayaan investor.


  • 0

Sebutan Sunset Bikin Industri Tekstil Nasional Melempem

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Pelaku industri tekstil Indonesia mengaku heran dengan narasi ekonom bahwa tekstil sudah masuk kategori industri sunset (sedang redup). Pandangan demikian dinilai merugikan industri tekstil karena membuat pemerintah dan investor jadi ikutan enggan memperkuat tekstil.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) Suharno Rusdi mengatakan, tekstil sudah redup karena melihat industri tekstil di negara maju. Padahal, industri tekstil di negara seperti Jepang masih hidup, namun mereka membuka pabriknya di luar negeri.

Selain itu, terbukti bahwa negara-negara lain mulai menggenjot tekstil mereka bahkan mulai mengalahkan Indonesia.

“Vietnam itu sunshine. Bangladesh sunrise. China enjoy. Kita kemakan oleh definisi kita. Ini menjadikan investor-investor asing enggan masuk ke sini. Itu sangat berpengaruh sekali,” ujar Suharno di diskusi tekstil INDEF di Jakarta, Rabu (30/10).

Tercatat, per tahun 2018 ekspor tekstil dan apparel Vietnam dan Bangladesh jauh mengalahkan Indonesia. Ekspor Indonesia hanya USD 13,2 miliar, sementara Vietnam mencapai USD 39,8 miliar dan Bangladesh USD 67,1 miliar.

Suharno juga berharap pemerintah tidak mengabaikan institusi pendidikan tinggi tekstil. Pasalnya, jumlah pendidikan tinggi tekstil di Indonesia masih kalah banyak dibanding negara-negara lain. Inovasi tekstil di negara lain juga semakin terus maju.

“Amerika saja perguruan tingginya masih ada 100 lebih. Nanti kan tidak hanya baju biasa, ada baju anti peluru, anti radiasi segala macam, sekarang orang renang saja pakai baju enggak tenggelam,” tegas Suharno.

Dia pun berharap ada rebranding industri tekstil agar tidak lagi disebut industri sunset, melainkan industri potensial yang punya potensi besar bagi perekonomian negara.

Saran lain yang Suharno sebut untuk memperbaiki industri tekstil adalah restrukturisasi demi menghadapi revolusi industri 4.0, klasterisasi industri agar mendukung green industry dan efisiensi logistik.


  • 0

Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Mencekik Rakyat, Buruh Demo Hari Ini

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan, khususnya untuk peserta kelas III.

Penolakan tersebut akan disampaikan melalui demonstrasi yang akan digelar hari ini, Kamis (31/10/2019).

“KSPI menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat, apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis pagi.

Kenaikan BPJS kesehatan sebelumnya diputuskan Presiden Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Iuran BPJS Kesehatan kelas III yang sebelumnya Rp 25.500 naik menjadi Rp 42.000. Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, sedangkan kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Iqbal menyampaikan, iuran BPJS itu sangat memberatkan dan merugikan rakyat karena besarannya akan ditanggung satu keluarga secara individu.

Jika dalam satu keluarga terdiri dari lima orang, untuk kelas III harus membayar 210.000 per bulan.

“Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK (upah minimum kabupaten/kota) nya hanya Rp 1,6 juta. Mereka harus mengeluarkan 10 persen lebih untuk membayar BPJS. Itu akan mencekik rakyat kecil,” ucap Iqbal.

Karena itu, dia memastikan, ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tergabung dalam KSPI akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Kamis siang ini.

Selain terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tuntutan juga akan disampaikan mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam PP 78/2015 diatur, formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.


  • 0

Takut Ketergantungan, Malaysia Batasi Tenaga Kerja Asing

Category : Uncategorized


Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia sedang berupaya mengatasi ketergantungannya pada tenaga kerja asing dengan keterampilan rendah.

Negara jiran itu berencana mengurangi jumlah pekerja asing hingga lebih dari 130.000 dalam kurun waktu lima tahun.

Pemerintah ingin perusahaan-perusahaan dapat mempekerjakan lebih banyak warga lokal dan beralih ke otomatisasi untuk menjadi ekonomi yang lebih maju.

“Tenaga kerja asing murah mengaburkan perusahaan untuk berinvestasi dalam modal dan teknologi yang lebih produktif,” kata Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng.

Pekerja lokal yang dipekerjakan untuk menggantikan orang asing akan mendapatkan insentif sebesar RM500 (USS $ 164/Rp 2,3 juta) per bulan selama dua tahun.

Bukan hanya pekerja, atasan mereka juga akan mendapatkan sebanyak RM250. Pemerintah juga akan memberlakukan sistem retribusi yang lebih ketat bagi warga non Malaysia.

Meski demikian pada kenyataanya, perusahaan di Malaysia masih membutuhkan pekerja asing dengan keterampilan rendah. Terutama untuk mengisi posisi seperti memanen buah kelapa dan mencuci pakaian.

Perusahaan kecil dan menengah, yang menyumbang 38% dari PDB di 2018, dan produsen perkebunan mengatakan jika ini diberlakukan mereka bakal kekurangan tenaga kerja.

UKM di Malaysia mempekerjakan cukup banyak pekerja asing untuk memenuhi pesanan penjualan langsung.

“Kekurangan tenaga kerja juga merupakan salah satu tantangan utama bagi industri perkebunan,” kata salah satu perusahaan perkebunan Malaysia, IOI Corp Berhad.

Menurut IOI, warga malaysia lebih suka bekerja di kota dan industri jasa daripada sektor perkebunan.

“Jadi itu tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan kita akan pekerja asing,” kata perusahaan itu.


  • 0

Ribuan Buruh Ancam Kepung Kemnaker Besok, Ini Tuntutannya

Category : Uncategorized


Jakarta – Ribuan buruh dari beberapa daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) besok, Kamis (31/10/2019).

Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui siaran pers yang dikutip detikcom, Rabu (30/10/2019).

“Ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.

Dalam unjuk rasa ini buruh menuntut dua hal, yakni menolak upah minimum provinsi (UMP) yang naik 8,51% dan menolak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru seminggu dilantik segera mengabulkan tuntutan buruh.

“Selama ini Pemerintah mendorong adanya dialog sosial. Tetapi giliran menetapkan kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan sikap anti demokrasi,” kata Said Iqbal.

Selain mengenai upah, dalam aksinya, buruh juga menolak Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

KSPI menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit.

“Pemerintah harus sadar, iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka untuk Kelas III harus membayar Rp 210 ribu/bulan. Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK nya hanya Rp 1,6 juta. Mereka harus mengeluarkan 10% lebih untuk membayar BPJS. Itu akan mencekik rakyat kecil,” tegas Iqbal.


  • 0

Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Dua Kali Lipat

Category : Uncategorized


Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari besaran saat ini. Berlaku awal 2020.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

“Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” kata Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019 seperti dikutip, Rabu (30/10/2010).

Dalam Pasal 34 Perpres tersebut, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan tiap peserta. Kenaikannya Rp 16.500.

Selain itu iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per bulan untuk tiap peserta.

Sementara iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per bulan untuk tiap peserta.

“Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 34 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” tulis aturan tersebut.


  • 0

Begini Hasil Pertemuan Buruh dan Anies di Balai Kota

Category : Uncategorized


Jakarta – Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), siang ini diizinkan bertemu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyampaikan tuntutannya terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 16%.

Lalu, apa hasilnya?

“Intinya pak Gubernur (Anies Baswedan) sangat paham sekali apa yang menjadi keprihatinan para pekerja. Tetapi memang ada ketentuan yang tidak bisa kita langgar,” tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, di Kantor Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Namun, kata Andri Yansyah, dari pertemuan antara buruh dan Anies Baswedan tersebut ada beberapa hal dan program baru yang akan dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta ke depan untuk mensejahterakan buruh.

“Kita sudah ada kartu pekerja, nanti kita akan buat yang namanya gerai koperasi pekerja. Kita juga akan merintis yang namanya klinik kesehatan, kata Andri Yansyah.

Program juga aja akan ditujukan untuk istri buruh agar pendapatan keluarga tidak hanya bertumpu pada suami yang bekerja, tetapi ada usaha-usaha yang dihasilkan oleh para istrinya.

“Sehingga pendapatan pekerja tidak hanya bertumpu pada suaminya yang bekerja. Tetapi juga bisa dihasilkan kreativitas, inovasi dan usaha-usaha yang dihasilkan oleh para istrinya. Ini sedang kita godok,” ungkapnya.

Mengenai hal itu sebagai perwakilan dari buruh, Winarso mengatakan, dirinya berterima kasih kepada Anies Baswedan karena telah mendengarkan apresiasi yang disampaikan para buruh.

“Pak Gubernur sangat mengapresiasi apa yang kita sampaikan. Dia nggak marah, dia menerima dan memahami aspirasi kita seperti apa,” ujar Winarso.

Namun, mengingat hasil yang belum diputuskan hari ini, Winarso mengatakan akan berbicara kepada Pimpinan Pusat terkait langkah apa yang akan diambil pihak buruh selanjutnya. Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan jika nantinya pihak buruh akan melakukan aksi kembali.

“Kita akan koordinasi dengan pimpinan pusat. Nah semua itu kembali lagi ada di pimpinan pusat. Ketika pimpinan pusat mengatakan tetap menolak, ya kita akan menjalankan menolak juga. Tidak menutup kemungkinan kita akan aksi lagi di sini,” ugkapnya.


  • 0

Ratusan Polisi Disiagakan Kawal Demo Buruh di Jakarta

Category : Uncategorized


Jakarta, CNN Indonesia — Polda Metro Jaya menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan aksi buruh yang rencananya digelar di depan Balai Kota dan Kementerian Tenaga Kerja.

“Kita siapkan petugas PAM gabungan sebanyak 500 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (30/10).

Personel gabungan tersebut terdiri dari personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan DKI, hingga Satpol PP.

Untuk estimasi jumlah massa demo, kata Argo diperkirakan mencapai 750 orang.

“Estimasi masa 500-750 orang. Mereka menuntut menaikkan upah minimum 2020, tolak PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan tolak surat edaran Menaker,” tutur Argo.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar menuturkan untuk belum ada penutupan jalan di sekitar lokasi demo.

Terkait rekayasa lalu lintas, lanjutnya, masih bersifat situasional tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan.

“Rekayasa lalu lintas masih situasional sifatnya,” ucap Fahri.

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi serentak di 100 kabupaten dan kota industri menolak kenaikan upah minimum 2020.

Aksi pertama diselenggarakan Rabu (30/10) hari ini dan diikuti gelombang unjuk rasa lanjutan sepanjang 1-15 November 2019.

Demo tersebut dilakukan dalam rangka merespon keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum sebesar 8,51 persen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Presiden KSPI juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh menentang penaikan tersebut dan meminta PP Pengupahan segera direvisi.

“Hal tersebut sesuai arahan dan janji Presiden Jokowi. Baru setelah itu melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar, sebagai penetapan nilai UMP/UMK,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Padahal, menurut Iqbal dengan memasukkan jumlah 78 item KHL sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan Nasional maka penaikan UMP 2020 diperkirakan berkisar 10 hingga 15 persen.


  • 0

Joint Analysis Bidang Sosbud TA 2019 “Tantangan Buruh di Era Revolusi Industri 4.0”

Category : Uncategorized




Joint Analysisi Bidang Sosbud TA 2019 “Tantangan Buruh di Era Revousi Industri 4.0 dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019 bertempat di Gedung Baintelkam Polri dan sebagai narasumber Presiden KSPSI Bapak Andi Gani Nena Wea, SH dan Direktur KKHI Bapak Aswansyah.