Monthly Archives: December 2019

  • 0

Perencanaan Edukasi Kebijakan Non Diskriminasi terkait HIV/AIDS & VCT di Tempat Kerja pada sektor Kepelautan dan Maritim di Pelabuhan Tanjung Priok

Category : Uncategorized


Perencanaan edukasi kebijakan non diskriminasi terkait HIV/AID dan VCT di tempat kerja pada sektor kepelautan dan maritim di tanjung priok dalam rangka memperingati Hari AIDS 2019.

ILO bekerjasama dengan Serikat Pekerja FSP K3PI SPSI memberikan edukasi HIV/AIDS dan mepromosikan VCT di tempat kerja.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 bertempat di ruang auditorium gedung pelindo cabang pelabuhan tanjung priok yang dihadiri oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Bapak Hermanta, Ketua Badan Diklat KSPSI Bapak Fredy Sembiring, Ketua Umum FSP K3PI Bapak Tonny Pangaribuan, Staf ILO Jakarta Ibu Early dan ratusan peserta dari karyawan pelabuhan.


  • 0

Pekerja Informal Belum Tersentuh Jaminan Sosial

Category : Uncategorized


Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa 57 persen penduduk di Indonesia merupakan pekerja di sektor informal. Sayangnya para pekerja informal tersebut sebagian besar belum mendapat jaminan sosial.

Oleh sebab itu, BP Jamsostek harus mampu memberikan jaminan untuk meningkatkan produktivitas pekerja sektor informal.

Hal tersebut merupakan kesimpulan dari riset yang bertajuk “Jaminan Sosial Sektor Informal dalam Lensa Survei LIPI”.

“Permasalahan terkait jaminan sosial kerap kali dihadapi di negara berkembang, termasuk Indonesia,” jelas Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Jogaswara, Jumat (20/11/2019).

Herry menjelaskan, kelompok informal memiliki tingkat segmentasi yang tinggi dan memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Hal itu membutuhkan strategi kebijakan yang mampu mengakomodir keseluruhan.

“Belum semua masyarakat, khususnya dengan status kurang sejahtera sulit mengakses jaminan sosial,” tambah Herry.

Hal yang sama juga dengan jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, Pemerintah harus memiliki strategi yang jitu dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, LIPI memilih enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Faktor pertimbangan memilih enam provinsi tersebut adalah jumlah pekerja yang berada di sektor informal, usia pekerja, jenis pekerjaan yang rentan, tingkat segmentasi yang tinggi dan memiliki kerentanan yang berbeda-beda.

“Penelitian tersebut dilakukan melaui metode survey, FGD, dan Interview mendalam,” tambah Herry.


  • 0

Hadapi industri 4.0, Kemnaker siapkan vokasi digital bersama RuangGuru

Category : Uncategorized


Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan pelatihan vokasi secara masif berbasis sistem digital, salah satunya dengan menggaet RuangGuru, dalam menghadapi persaingan di era revolusi industri 4.0.

“Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan membuat pelatihan kerja/vokasi secara digital bekerja sama dengan RuangGuru dan Yayasan Plan International Indonesia,” kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono, pada diskusi FMB di Kementerian Kominfo Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pelatihan digital merupakan gabungan antara e-training dan pelatihan tatap muka untuk para pencari pekerja baru.

Tujuannya agar memudahkan akses pelatihan vokasi dan menjalankan platform untuk meningkatkan kompetensi secara mudah dan murah dalam menjaring tenaga kerja baru.

Kemnaker pun membuat program Blended Training di tiga lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) yakni Bekasi (Jawa Barat), Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Semarang (Jawa Tengah).

Pelatihan digital ini difokuskan pada hospitality (pelayanan), retail, teknologi informasi, teknologi fesyen dan otomasi industri. Diharapkan sampai tahun 2020, program pilot project ini menumbuhkan 10.000 tenaga kerja dan wirausahawan baru.

Bambang menambahkan program ini sebagai upaya merespons perkembangan industri 4.0 yang akan menghilangkan banyak profesi namun tetap memberikan peluang pekerjaan-pekerjaan baru.

Untuk itu, pemerintah mulai tahun 2020, membuat program pelatihan vokasi secara masif dengan target 2 juta orang dengan pola Tripple Skills.

Pertama, memberikan keterampilan kepada angkatan kerja baru agar bisa bersaing di pasar tenaga kerja. Kedua, peningkatan keterampilan (upskilling) bagi para pekerja yang sudah existing mengingat hampir 58 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD-SMP.

Ketiga, re-skilling agar bisa mempunyai kompetensi di tengah pasar tenaga kerja yang berubah.

Selain vokasi digital, Kemnaker juga melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah-daerah. Sejauh ini Kemnaker sudah merevitalisasi 50 persen dari sekitar 305 BLK.

“Tahun depan, pemerintah akan membangun sekitar 2.000-an BLK Komunitas di daerah-daerah seperti BLK Pesantren. Khususnya di daerah pinggiran dan tertinggal,” kata Bambang.


  • 0

Kartu Pra Kerja Dinilai Tak Selesaikan Masalah Pengangguran

Category : Uncategorized


Merdeka.com – BPJamsostek mengingatkan perusahaan untuk disiplin dalam mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan para pekerja, serta menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir dalam hal melindungi keselamatannya.

Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJamsostek, Zainudin, memaparkan ada sejumlah sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi bisa termasuk pencabutan izin usaha.

“Perlu beritahu, sebenarnya, kalau tidak diikutkan (BPJS Ketenagakerjaan), akan ada sanksinya,” ujar Zainudin dalam acara Construction Market Outlook 2020 bersama BPJamsostek, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/12).

Sanksi yang bakal dikenakan, lanjutnya, mulai dari teguran administratif sampai kewajiban pembayaran dana santunan oleh perusahaan sesuai besaran yang BPJamsostek berikan.

Zainudin menjabarkan tingkatan sanksi tersebut. Pertama adalah BPJamsostek akan menegur perusahaan dan memberi denda. “Pertama, akan ditegur dan didenda,” ujar Zainudin.

Kedua, perusahaan pelanggar akan direkomendasikan untuk dicabut perizinan operasinya. “Perusahaan bapak atau ibu bisa direkomendasikan untuk dicabut izin perusahaannya. Poin kedua ini harus dihindari karena itu terkait dengan iklim perusahaan,” ujarnya.

Dalam hal ini, baiknya pihak perusahaan mendaftarkan karyawannya sesuai dengan jumlah total, jangan mengurangi jumlah daftarnya.

Ketiga, perusahaan wajib memberikan biaya santunan sesuai besaran yang BPJamsostek berikan. “Bapak atau Ibu wajib membayarkan santunan dengan nilai yang sama yang diberikan oleh Jamsostek. Saat ini, pekerja sudah banyak yang mengetahui haknya, makanya mereka bisa saja menuntut hak yang harusnya mereka dapatkan,” jelasnya.

Keuntungan Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Zainudin juga menerangkan keuntungan jaminan yang akan didapat jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Keuntungan ini bermanfaat saat ada hal buruk yang terjadi seperti kecelakaan kerja.

1. Perawatan Tanpa Batas Biaya

Zainudin mengatakan BPJamsostek akan memberikan pelayanan kepada pekerja hingga sembuh. “Rumah sakitnya juga kualitas kelas 1 atau rumah sakit pemerintah.”

“Kalau di Jakarta ini, diantaranya bekerja sama dengan Rumah Sakit Premier Bintaro dan RSI Pondok Indah, kenapa berkerja sama dengan rumah sakit itu, karena selain disembuhkan, pasien butuh tanganan traumatic,” tambah Zainudin.

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja

BPJamsostek akan memberikan kompensasi atas pembayaran gaji karyawan yang tidak mampu bekerja.

“Kalau karyawan bapak atau ibu kecelakaan lalu dirawat, gajinya selama dirawat akan diganti BPJamsostek. 12 bulan itu dibayar 100 pesen gaji. Seterusnya hingga sembuh 50 persen,” paparnya.

3. Santunan Kematian

Untuk santunan kematian, pekerja akan mendapat jaminan sejumlah 48 kali gaji. “Kalau meninggal itu 48 kali gajinya,” ujarnya.

4. Return to Work

Return to work merupakan program baru yaitu karyawan mendapat pendampingan sampai siap kembali untuk berkerja. “Kami rawat, kami dampingi dengan case manager, sampai dia siap kerja kembali. Termasuk kerjanya juga kami carikan tempat yang pas,” ujarnya.

5. Home Care

Dengan program ini, karyawan yang sedang dirawat, boleh istirahat di rumah.

“Home care, sekarang dengan adanya pembaruan ini, (karyawan yang mengalami kecelakaan) boleh dirawat di rumah, kami berharap dengan di rumah akan ada kedekatan emosional antara dia dengan keluarganya, diharapkan dapat cepat sembuh,” ujarnya.

6. Penyakit Akibat Kerja

Terdapat 89 jenis penyakit sesuai Perpres No 7/2019 bahwa penyakit akibat kerja dapat masuk menjadi jaminan kecelakaan kerja (JKK)

“Penyakit akibat kerja, bisa dilakukan jika dokter sudah mediagnosa penyakitnya,” ujarnya.

Berdasarkan data BPJamsostek, dalam ketentuan PP 82/2019, ada sejumlah jaminan yang juga akan diberikan. Diantaranya beasiswa anak berjumlah total Rp174 juta untuk dua anak.

Home care sebesar Rp20 juta. Biaya transportasi baik jalur darat Rp5 juta, udara Rp10 juta, laut Rp2 juta. Kompensasi sementara tidak mampu bekerja (STMB) selama 12 bulan pertama 100 persen. Biaya pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, dan masa kadaluarsa klaim selama lima tahun.

Kemudian dalam jaminan kematian (JKM), memiliki total santunan Rp42 juta, diantaranya ada santunan sekaligus Rp20 juta. Santunan itu berkala selama 24 bulan total Rp12 juta. Adanya biaya pemakaman Rp10 juta, dan beasiswa untuk dua orang anak total Rp 174 juta (minimal masa iuran tiga tahun).

BPJamsostek Gandeng PUPR

BPJamsostek turut menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendorong kesadaran tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Zainudin menuturkan tujuannya dilakukan kolaborasi ialah untuk memastikan semua pekerja khususnya yang ada di lingkungan konstruksi dapat terlindungi jaminan sosialnya.

“Tujuan kerjasama antara BPJamsostek dengan PUPR adalah memastikan perlindungan keselamatan para pekerja itu ada, negara benar-benar hadir dalam hal keselamatan kerja,” ujar Zainudin.

Dari 90,9 juta tenaga kerja Indonesia, posisi peserta BPJS Ketenagakerjaan per November berjumlah 54,45 juta. Jumlah itu terdiri dari penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, dan jasa konstruksi.

Zainudin menerangkan bahwa jaminan sosial dan asuransi itu berbeda. Jika asuransi itu mencari keuntungan dan pendaftarannya juga diseleksi, maka jaminan sosial itu tidak mencari keuntungan.

“Di BPJS tidak boleh cari laba, karena laba itu harus dikembalikan sepenuhnya untuk peserta. Pembukuannya juga beda, antara dana sebagai badan dan dana milik bapak atau ibu, pembukuannya terpisah, tidak boleh diambil-ambil. Kalau diambil akan ada ancaman pidana,” ujar Zainudin.

Dalam hal pembangunan infrastrukur, tercatat masih banyak tingkat kecelakaan kerja. “Dilaporkan sudah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 474 kasus per hari di Indonesia,” ucap Zainudin.


  • 0

Indef Saran Program Pra Kerja Terapkan Pelatihan Keahlian untuk Kebutuhan Luar Negeri

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat bahwa tren Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merosot dalam sepuluh tahun terakhir. Rata-rata penurunannya 7,36 persen per tahun.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Mirah Midadan Fahmid menilai, penurunan ini karena para pencari pekerja lebih memilih bekerja di dalam negeri. Dia belum memastikan penyebab turunnya angka TKI.

“Berarti ada sesuatu nih, apakah karena trauma, sebab kekerasan saya belum elaborasi lebih jauh,” kata Mirah di Jakarta, Jumat (20/12).

Pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7 juta orang. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 2 juta orang ikut dalam program kartu pra kerja. Mirah menyarankan, di program tersebut ada pelatihan berbasis keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar luar negeri.

Lewat program inisiasi Presiden Jokowi, tenaga kerja dilatih memiliki kemampuan sesuai pasar tenaga kerja luar negeri. Bersamaan dengan pemberian bekal keterampilan, pemerintah juga mendorong vokasi agar TKI bisa diterima negara sahabat. “Jadi bukan cuma dalam negeri doang (yang) elaborasi,” ujarnya.

Pelatihan keterampilan juga harus bersertifikasi strandar nasional atau internasional. Sertifikasi juga harus dikeluarkan oleh lembaga berwenang (BSN) yang telah diakui pasar tenaga kerja atau industri. “Jadi harus ada sertifikasi profesi biar ada perusahaan percaya,” kata Mirah mengakhiri.

Kartu Pra Kerja Dinilai Tak Selesaikan Masalah Pengangguran

Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan yakni lulusan SMK sebesar 10,42 persen. Lulusan SMK ini berada di rentang usia 15-24 tahun.

Untuk mengatasi pengangguran pemerintah melahirkan kebijakan kartu pra-kerja. Namun peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, program kartu pra-kerja belum bisa mengatasi masalah pengangguran.

“Kartu pra kerja tidak menyelesaikan masalah,” kata Mirah dalam Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun ‘Ekonom Perempuan: Mewaspadai Resesi Ekonomi Global’ di Jakarta, Jumat (20/12).

Anggaran kartu pra-kerja mencapai Rp10 triliun. Targetnya 2 juta orang bisa ikut program ini. Sementara jumlah TPT ada 7 juta, artinya hanya 30 persen saja yang terserap pasar.

Namun, jika program ini mengikuti permintaan lowongan kerja di sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker), pengangguran yang terserap hanya 2,57 persen.


  • 0

Rupiah Masih Perkasa, Dolar AS Betah di Bawah Rp 14.000

Category : Uncategorized


Jakarta – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini berada di level Rp 13.975. Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan posisi pagi kemarin yang ada di level Rp 13.988.

Demikian dikutip dari data perdagangan Reuters, Rabu (18/12/2019). Sebelumnya pada penutupan perdagangan sore kemarin, dolar AS sempat berada di level 13.973, namun pada awal pembukaan perdagangan hingga pagi ini nilai tukar dolar AS kembali menguat tipis ke level Rp 13.975.

Jika dibandingkan secara point to point terhadap setahun yang lalu, nilai tukar mata uang Paman Sam terhadap rupiah tercatat bergerak di level Rp 13.885-14.625. Adapun sejak pekan kemarin nilai tukar rupiah terus menguat dan dolar AS belum menyentuh level Rp 14.100 lagi.

Berdasarkan data perdagangan Reuters, dolar AS pagi ini tercatat mengalami peningkatan terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia.

Dolar AS pagi mengalami peningkatan terhadap euro, dolar Australia, dan dolar Singapura, poundsterling, dan yuan China. Sementara itu nilai tukar dolar AS hanya mengalami penurunan terhadap yen Jepang.


  • 0

Ini Sektor Pekerjaan yang Dinilai Aman Saat Memasuki Era Digital

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Era digital membuat perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dan teknologi finansial ( fintech) bakal berkembang pesat untuk tahun 2020 mendatang. Sementara, perusahaan di sektor jasa audit masih diyakini akan stabil.

“Auditor itu stabil karena profesi. E-commerce, fintech itu pasti karena memang ke arah sana (teknologi dan aplikasi),” ujar Audit dan Assurance Grant Thornton, Alexander Adrianto Tjahyadi, di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Pasalnya, e-commerce dan fintech dianggap menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini hingga tahun-tahun berikutnya. Apalagi, banyaknya promo serta kemudahan yang ditawarkan oleh sektor komersial dan pinjaman berbasis online.

Dalam kesempatan yang sama, Audit dan Assurance Grant Thornton, Ciwi Paino juga menjelaskan, penggunaan uang non tunai itu akan terus bertambah. Ditambah, banyaknya aplikasi belanja non tunai yang mulai hadir dan berkembang di Indonesia.

“Cashless itu tidak bisa dihindari karena teknologi itu sangat mendukung. Dan di satu sisi mengurangi uang cetak serta risiko kehilangan uang. Di sisi lain, mendorong konsumsi,” katanya.

Meski transaksi pembayaran berbasis teknologi terus berkembang, hal itu tidak mengurangi jumlah pemakaian uang tunai. Sebab, di Indonesia sendiri tidak semua masyarakat dapat menerima pola perubahan tersebut.

“Kalau saya tergantung budaya orang menerima. Sama seperti pola orang bergeser ke penggunaan kartu kredit. Tapi, kalau kartu kredit kan risiko orang terjebak utang. Kalau cashless, tergantung (saldo) uangnya masih ada, ya bisa digunakan,” ujarnya.

“Kita di Indonesia, ekonominya tidak merata. Kalau Jakarta, Surabaya pasti banyak menggunakan uang non tunai,” lanjut Ciwi.

Namun, peran pemerintah kembali dibutuhkan. Untuk mensosialisasikan serta memberikan pemahaman akan teknologi yang berkembang. “Bagaimana pemerintah bisa mendidik masyarakat kita menghadapi perubahan itu,” katanya.


  • 0

Rupiah Pagi Menguat ke Posisi Rp 14.005 Per Dollar AS

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada awal perdagangan di pasar spot pada Selasa (17/12/2019) kembali mengalami penguatan.

Mengutip data Bloomberg, Selasa (17/12/2019), pada pukul 8.40 WIB, rupiah dibuka pada level Rp 14.005 per dollar AS atau menguat 5 poin atau 0,04 persen dibanding penutupan Senin Rp 14.010 per dollar AS.

Menurut Kepala Bidang Riset PT Monex Ariston Tjendra, penguatan rupiah didorong oleh sentimen kesepakatan dagang Amerika Serikat-China. Sayangnya kondisi ini tidak diimbangi dengan rincian kesepakatan perdagangan, sehingga memungkinkan rupiah bergerak turun.

“Pasar juga berhati-hati karena rincian kesepakatan AS dan Tiongkok masih belum juga diumumkan. Ini juga akan mendorong pelemahan rupiah terhadap dollar AS,” kata Ariaton kepada Kompas.com.

Ariston menjelaskan, pelemahan rupiah juga terbatas sepanjang hari ini. Dia menyebut, kekhawatiran sebagian dari para investor sudah sudah berkurang.

“Namun demikian pelemahan mungkin tidak dalam karena sebagian besar kekhawatiran karena kesepakatan dagang sudah hilang,” ungkapnya.

Ariston memproyeksikan rupiah hari ini akan bergerak pada kisaran Rp 13.980 per dollar AS samai dengan Rp 14.050 per dollar AS.


  • 0

WEF: Butuh 2,5 Abad Untuk Perempuan Capai Kesetaraan di Dunia Kerja

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Forum Ekonomi Dunia ( WEF) menyatakan, butuh waktu 257 tahun hingga akhirnya kesetaraan di dunia kerja bisa tercapai.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari AFP, Selasa (17/12/2019) waktu setempat, WEF menganalisis beberapa faktor yang menjadi pemicu kesenjangan di dunia kerja antara laki-laki dan perempuan seperti kesempatan bekerja hingga kesetaran upah.

WEF menilai, butuh waktu lebih dari dua abad hingga akhirnya perempuan dan laki-laki bisa mencapai kesetaraan di dunia kerja. Forum tersebut menilai, ketidakadilan gender di dunia kerja di dunia terus tumbuh meski permintaan atas sikap setara juga terus meningkat.

Meski perempuan tampaknya secara bertahap menutup kesenjangan gender di bidang-bidang seperti politik, kesehatan dan pendidikan, ketidaksetaraan tempat kerja diperkirakan tidak akan terhapus sampai tahun 2276.

WEF menilai, kesenjangan gender dalam dunia kerja di dunia kian dalam sejak tahun lalu.

Organisasi yang berbasis di Jenewa, Swiss tersebut menganalisis kesennjangan gender di 153 negara yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan kekuatan politik.

Adapun secara keseluruhan, kesenjangan gender secara di kategori-kategori tersebut telah menyusut, dengan WEF memperkirakan akan dibutuhkan rata-rata 99,5 tahun bagi perempuan untuk mencapai paritas, turun dari perkiraan 108 tahun dalam laporan tahun lalu.

Meski dalam beberapa sektor telah menunjukkan perbaikan, beberapa sektor lain justru mengalami penurunan skor.

Sementara itu mengutip Bloomberg, perubahan teknologi turut membuat dampak yang kurang baik untuk kesempatan kerja bagi perempuan. Sebab, banyak perempuan yang bekerja di bidang-bidang yang kerap tergerus oleh teknologi seperti industri ritel.

Di sisi lain, tidak banyak perempuan menjalankan profesi-profesi dengan pertumbuhan upah yang pesat.

Selain itu, kesenjangan juga terjadi di sektor-sektor pekerjaan yang bakal tumbuh pesat di masa depan. Representasi perempuan di bidang komputasi awan, engineering, data, AI hingga product development masih sangat kecil.

“Untuk mencapai kesetaraan pada dekade berikutnya dan bukan dua abad berikutnya, kita perlu memobilisasi sumber daya, memusatkan perhatian kepemimpinan, dan berkomitmen pada target, ” kata kepala Pusat WEF untuk Ekonomi dan Masyarakat Baru Saadia Zahidi.

Untuk itu, WEF sepakat setidaknya bakal meningkatkan representasi perempuan dalam pertemuan tahunan yang dilaksanakan di Davos pada 2030 mendatang.


  • 0

Kelapa Sawit Solusi Atasi Defisit Transaksi Berjalan Indonesia

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menyebut bahwa industri kelapa sawit Indonesia memiliki peranan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi nilai ekspor hasil minyak kelapa sawit Indonesia mengalahkan komoditas migas.

“Betapa penting kita perjuangkan sawit untuk kehidupan ekonomi Indonesia ke depan. Ekspor sawit bagi Indonesia sangat besar melebihi ekspor migas porsinya 11 persen,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/12).

Dia mengatakan, jika secara terus menerus pemerintah mampu menggenjot industri minyak kelapa sawit maka juga bisa menekan defisit transaksi berjalan atau CAD. “Kalau kita defisit digenjot ekspor sawit akan menggenjot surplus CAD kita,” imbuh dia.

Untuk mendorong kinerja ekspor, pemerintah juga diharapkan mampu memperkuat produk CPO dalam negeri dengan fokus melakukan hilirisasi terhadap produk turunan CPO. “Semakin ke hilir ekspornya semakin sedikit. CPO bisa jadi produk makanan, kosmetik, energi dan kimia. Ini hilir sawit, kita mau fokus kemana,” ujarnya.

Heri menambahkan, peluang paling besar untuk hilirisasi CPO ada di sektor energi. Misalnya, fokus mengembangkan industri Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Apalagi ekspor FAME Indonesia baru mencapai 1,6 persen dari total ekspor dunia yang mencapai USD 45 miliar.

“Ini (sawit) kan bahan campuran Bahan Bakar Nabati (BBN). Potensi ekspor ini cukup luas, mengingat tren penggunaan BBN di dunia semakin meningkat. Saat ini China, Jepang, AS dan Uni Eropa pengguna FAME terbesar,” pungkasnya.

RI Butuh Lahan Sawit 9 Juta Ha Pasok Kebutuhan 226,7 Juta Ton Minyak Nabati Dunia

Pimpinan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Daniel Johan, memproyeksikan kebutuhan minyak nabati pada 2025 mendatang akan mencapai 226,7 juta ton. Angka ini tumbuh 36,4 juta ton dari 190,22 juta ton pada 2017 lalu.

“2025 ke depan penduduk dunia mencapai 8 miliar, terjadi peningkatan kebutuhan minyak nabati menjadi 226,7 juta ton,” kata dia dalam sebuah diskusi sawit di Jakarta, Selasa (17/12).

Dia menyebut, untuk mencapai kebutuhan konsumsi minyak nabati tersebut, paling tidak Indonesia setiap tahun harus mampu memproduksi 4,56 juta ton per tahunnya. Untuk mencapai itu, maka luas perkebunan sawit setidaknya perlu bertambah hingga 9 juta hektare (ha).

“Dengan luas tersebut, maka kita bisa menghasilkan sekitar 4 juta ton per tahun,” imbuh dia.

Kebutuhan lahan perkebunan sawit ini cenderung lebih rendah dibandingkan komoditas minyak nabati lain seperti kedelai, rapeseed, dan bunga matahari. Di mana perluasan penanaman kedelai membutuhkan lahan sebanyak 70 juta ha, dengan kapasitas produksi 0,52 juta ton per tahun.

Sementara, untuk menambah luas lahan rapeseed membutuhkan sekiranya 36 juta ha dengan kapasitas 0,99 juta ton per tahun. Lalu, untuk bunga matahari, kebutuhan lahan tambahan mencapai 51 juta ha, dengan kapasitas 0,71 persen per tahun.

“Dengan fakta bahwa sawit butuh lahan paling sedikit dan produktivitasnya paling tinggi, apakah kampanye negatif pada sawit relevan?” ungkap dia.

Oleh karena itu, dirinya berharap negara-negara Eropa justru memperhatikan dan memberikan dukungan kepada Indonesia. Mengingat mayoritas kebun sawit Indonesia dikelola oleh petani swadaya.

“Kenapa sawit justru digempur? Menurut saya sawit adalah jawaban dari keberlanjutan. Daripada menyerang sawit, lebih baik membantu sawit Indonesia,” tandas dia.