Monthly Archives: February 2020

  • 0

Pesangon PHK Indosat Sampai 70 Kali Gaji? Ini Kata Serikat Pekerja

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Indosat Tbk memutuskan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) terhadap 677 karyawannya. Berdasarkan keterangan perseroan, lebih dari 90 persen telah setuju untuk menerima paket kompensasi yang diberikan.

Perusahaan terbuka berkode emiten ISAT ini mengklaim, paket kompensasi yang ditawarkan lebih tinggi dari ketentuan undang-undang. Bahkan ada karyawan mendapatkan nilai pesangon sampai 70 kali gaji.

Ketua Bidang Humas dan Media Serikat Pekerja Indosat, Ismu Hasyim, mengungkapkan memang benar rata-rata karyawan yang terkena PHK menerima pesangon yang besarannya rata-rata sekitar 40 kali gaji.

Namun menurutnya, itu berlaku bagi karyawan yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Sementara bagi karyawan yang baru bekerja beberapa tahun, besaran pesangon menyesuaikan dengan masa kerja.

“40-43 (kali gaji) seperti yang disampaikan manajemen. Itu merupakan hitungan untuk pesangon ditambah dengan tunjangan dan sweetener maksimal bagi yang sudah bekerja puluhan tahun,” kata Ismu kepada Kompas.com, Sabtu (29/2/2020).

Ismu menyampaikan, ketimbang besaran pesangon yang diterima pekerja yang dirumahkan, pihaknya lebih menyoroti sejumlah aspek yang dinilai serikat pekerja telah dilanggar manajemen dalam kebijakan PHK karyawan Indosat.

“Tapi menurut kami bukan hanya soal berapa (pesangon) yang diterima karyawan, tetapi indikasi kuat pelanggaran undang-undang saat manajemen memutuskan PHK tanpa perundingan,” ujar Ismu.

Lantaran dianggap menemui jalan buntu, sambung dia, Serikat Pekerja Indosat lantas menemui anggota dewan untuk bermediasi dengan manajemen Indosat.

“Komisi IX sudah meminta untuk meng-hold semua proses, namun usaha pemutusan (PHK) terus dilakukan secara sistematis oleh manajemen,” kata dia.

Diungkapkannya, dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR, disepakati bahwa Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial telah mengirimkan undangan kepada Dirut Indosat dan Presiden Serikat Pekerja Indosat untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.

Menurut Serikat Pekerja Indosat, apa yang dilakukan manajemen melanggar PKB dan UUK Nomor 13 Tahun 2003, khususnya pasal 46.

“SP Indosat mengimbau manajemen Indosat sebagai badan usaha yang beroperasi di Indonesia untuk menaati ketentuan UU yang berlaku dengan melakukan pembahasan terlebih dahulu bersama SP Indosat,” kata Ismu.

Diberitakan sebelumnya, Indosat mengumumkan langkah PHK pada 677 karyawannya. Perampingan karyawan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya restrukturisasi perseroan.

Director & Chief of Human Resources Indosat Ooredoo Irsyad Sahroni menjelaskan ada lebih dari 80 persen karyawan yang terkena dampak telah setuju menerima paket kompensasi. Lebih jauh, kata dia, karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mengambil langkah yang fair sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengkomunikasikan langsung secara transparan kepada setiap karyawan baik yang terkena dampak maupun yang tidak,” ungkap Irsyad dalam keterangannya.


  • 0

Kongres Ulama Islam Rekomendasikan Tolak Omnibus Law dan BPIP

Category : Uncategorized

TEMPO.COJakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Agama Fachrul Razi menghadiri Kongres Ulama Islam Indonesia (KUII) ke-VII Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung. Masing-masing membuka dan menutup kongres dengan rekomendasi menolak Omnibus Law dan meminta pemerintah membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Semoga rumusan-rumusan yang dihasilkan dalam KUII ke VII dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat untuk mendukung pembangunan bangsa secara nasional,” kata Fachrul dalam Kongres yang dikutip situs Kemenag. Kongres yang digelar 26 Februari lalu ini dibuka oleh Ma’ruf, dan ditutup oleh Fachrul Razi pada Jumat malam, 29 Februari 2020. Bahkan Menag dalam penutupannya berharap agar rumusan hasil kongres bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada salinan dokumen rekomendasi Kongres yang diterima Tempo, salah satu rekomendasinya untuk legislatif adalah mendorong agar anggota dewan menolak tegas Rancangan Undang-Undang omnibus law Cipta Kerja.

Berikut empat rekomendasi untuk legislatif:

1.Legislator harus menolak RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, merevisi UU KUHP dan semua RUU yang tidak berpihak kepada kemasalahatan umat dan bangsa.

2.Pemerintah harus melindungi warga dari virus Corona dan wabah lain,

3. Pemerintah harus membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena tidak diperlukan

4. Mengembalikan kewenangan penafsiran Pancasila kepada MPR sebagaimana yang diamanatkan sila keempat Pancasila.
Karena itu, keberadaan BPIP tidak diperlukan, dan mendesak Presiden untuk membubarkan BPIP.

 


  • 0

Tak Ada Ruang Dialog, Buruh Rencanakan Aksi Lumpuhkan Ekonomi

Category : Uncategorized

Massa buruh sambil membawa poster kembali mendatangi Gedung Parlemen di Jakarta, untuk berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, Rabu (12/2/2020). Mereka tidak ingin regulasi itu merugikan buruh demi investasi. Ada beberapa poin yang dikhawatirkan bisa mengancam hak dan kesejahteraan buruh, antara lain penghilangan upah minimum dan sistem upah per jam yang tidak diatur dengan detail, penghilangan atau pengurangan pesangon, pengurangan jam kerja, dan perubahan sistem kerja.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
12-02-2020

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah konfederasi serikat buruh berhimpun menjadi Majelis Pekerja Buruh Indonesia. Jika pemerintah tak membuka ruang dialog dalam membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, majelis akan menggelar aksi mogok nasional yang berpotensi melumpuhkan perekonomian nasional.

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Ruang gerak MPBI mencakup 34 provinsi.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, MPBI dilahirkan kembali untuk menjadi wadah yang mampu membuat serikat-serikat pekerja membatalkan pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Kelahiran MPBI ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah.

Peringatan ini mesti ditanggapi pemerintah secara cepat. ”Kalau pemerintah tidak mendengarkan aspirasi kami, kami akan menggelar aksi mogok besar-besaran,” katanya setelah konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Kendati begitu, lanjut Andi, MPBI akan mengedepankan proses dialog serta lobi ke pemerintah dan DPR. Ketiga konfederasi di bawah MPBI segera mengonsolidasikan konsep tuntutan terhadap RUU Cipta Kerja dan diajukan ke DPR ataupun pemerintah.

Presiden KSPI Said Iqbal mengharapkan kehadiran MPBI menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah perlu membuka ruang dialog bagi serikat pekerja dan buruh serta mencapai titik temu bersama.

”Jika tidak ada ruang dialog, aksi mogok nasional akan kami laksanakan hingga mampu melumpuhkan perekonomian. Bentuknya dapat menyerupai unjuk rasa seperti di Hong Kong,” katanya.


  • 0

Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku rela dicopot sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) jika perlawanannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dianggap menganggu stabilitas pemerintah.

“Kalau pun memang langkah perjuangan yang saya ambil menganggu pemerintah dan akhirnya diputuskan diberhentikan, saya siap, enggak ada masalah sama sekali,” ujar Andi kepada Kompas.com di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).

Sejak isu Omnibus Law Cipta Kerja berhembus, Andi protes atas regulasi yang tengah disiapkan pemerintah itu.

Puncaknya ketika ia memimpin puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPSI menggelar aksi di depan DPR RI guna menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang dicirugai akan merugikan kalangan buruh.

Andi menilai, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah akan mengganggu angkatan buruh Indonesia.

Dia menegaskan siap didepak dari jabatan perusahaan berpelat merah jika upaya perjuangannya dianggap menganggu stabilitas pemerintah.

“Lebih baik saya dikorbankan dengan keluarga saya dibanding ratusan juta rakyat, itu pilihan hidup buat saya. Saya siap kalau misalnya langkah perjuangan saya dianggap menganggu dan akhirnya diberhentikan,” tegas Andi.

Andi mengaku sudah beberapa kali mendapat imbauan dari sejumlah tokoh nasional.

Mereka meminta supaya dirinya tak terlalu mengkritik kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Sebab, apabila kritik keras terus dilontarkan, tak menutup kemungkinan ia dapat dipaksa angkat kaki dari PT PP.

Terlebih, ia notabene dikenal cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo. Saat Pilpres, ia juga menaruh dukungan penuh kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin.


  • 0

Lawan Omnibus Law ala Jokowi, Majelis Pekerja Buruh Hidup Lagi

Category : Uncategorized

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah serikat buruh sepakat untuk menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI. Tujuannya satu, yaitu untuk melawan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ala Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Dengan penuh ketulusan dan kesadaran, serikat buruh menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020.

Sejak 12 Februari 2020, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja (salah satu Omnibus Law selain RUU Perpajakan) ke DPR. Meski demikian, sampai Selasa, 25 Februari 2020, pimpinan DPR belum membahas RUU yang diusulkan pemerintah ini. Bersamaan dengan proses di DPR ini, kalangan buruh terus menolak RUU tersebut.

Majelis ini sebenarnya didirikan pada 1 Mei 2012 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat itu, proses deklarasi pendirian dihadiri kurang lebih 100 ribu buruh. Tapi belum dijelaskan, apakah majelis tersebut selama ini bubar atau vakum.

Tapi kini, tiga konfederasi pekerja terbesar sepakat menghidupkan kembali majelis ini. Selain KSPI, ada juga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Kesepakatan ini juga disetujui lebih dari 50 federasi serikat pekerja lain yang mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di seluruh Indonesia. Maka dengan demikian, Iqbal menyebut, majelis buruh ini akan menjadi alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendregadasi hak-hak pekerja buruh Indonesia.

Sejak 20 Februari 2020, Jokowi memastikan pemerintah dan DPR terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait RUU Cipta Kerja. Sepanjang belum disahkan menjadi UU, masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran atas RUU ini. “Tapi, saya minta agar draf aturan tersebut dipelajari terlebih dahulu dengan seksama,” kata Jokowi lewat akun twitternya @jokowi.


  • 0

Pertemuan Pokja Pencegahan dan Penanggulangan HIV di Tempat Kerja

Category : Uncategorized

Pertemauan Pokja Pencegahan dan Penanggulangn HIV di Tempat Kerja pada tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Hotel Pomelo yang dihadiri perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, APINDO, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan LSM.


  • 0

Seminar K3 Nasional

Category : Uncategorized

Seminar K3 Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Ruang Tri Darma Gedung Kementerian Ketenagakerjaan dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dra. Ida Fauziah Msi.

Dalam kegiatan Seminar tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Nasional (DK3N) dan perwakilan pekerja konstruksi dan sebagai Narasumber Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, SH dan Wakil Ketua DK3N Ir. Rudiyanto Dipl ISM, MIIRSM, MBA.


  • 0

Diskusi Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Category : Uncategorized

Diskusi Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tema Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk Siapa ?

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Expert Gruop Discussin pada tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Aula DPP PKS.

Salah satu Narasumber dalam kegiatan tersebut diantaranya Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, SH.


  • 0

DPP KSPSI Melakukan Kajian RUU Cipta Kerja

Category : Uncategorized

Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) melakukan kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan pada tanggal 23 Februari 2020 yang dihadiri oleh Perwakilan Federasi Serikat Pekerja dan Dewan Pimpinan Daerah KSPSI Provinsi DKI Jakarta.


  • 0

HUT KSPSI ke-47 dan HARPEKINDO tahun 2020

Category : Uncategorized

TIUP LILIN :  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (ketiga kiri) melihat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meniup lilin saat perayaaan hari jadi KSPSI ke-47 di Jakarta, kemarin.