Monthly Archives: February 2021

  • 0

Pimpinan Pusat FSP PPMI SPSI Menyerahkan Bantuan Beras Untuk Anggota Yang Terkena Musibah Banjir

Category : Uncategorized

 

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PPMI SPSI) Bung Fredy Sembiring menyerahkan bantuan beras dari DPP KSPSI kepada Pimpinan Daerah FSP PPMI SPSI Provinsi DKI Jakarta Bung Jeky untuk didistribusikan kepada anggota FSP PPMI SPSI yang terkena musibah banjir di wilayah DKI Jakarta.


  • 0

Rupiah Melemah ke Rp 14.235 Per Dollar AS, Ini Penyebabnya

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ditutup negatif di pasar spot pada Jumat (26/2/2021).

Melansir Bloomberg, rupiah melemah 152 poin (1,08 persen) jadi Rp 14.235 per dollar AS dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 14.082 per dollar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, pelemahan rupiah sore ini terjadi karena faktor eksternal. Dia bilang, saat ini obligasi pemerintah AS menjadi titik fokus pasar secara global.

Imbal hasil obligasi telah naik tahun ini karena prospek stimulus fiskal besar-besaran di tengah kebijakan moneter yang sangat lunak, yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

“Sinyal negatif dari data eksternal cukup menguatkan indeks dollar, sehingga berakibat terhadap melemahnya mata uang rupiah,” kata Ibrahim dalam siaran pers.

Sementara itu, sentimen positif muncul dari lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB) dan Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi Dunia (OECD), menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 4-5 persen tahun ini.

“Guna untuk mencapai target pertumbuhan tersebut maka ada beberapa prinsip kebijakan yang harus dilakukan. Syaratnya sebenarnya sangat sederhana yaitu energi bangsa harus bersatu, harus fokus untuk menangani krisis kesehatan dan mendongkrak pertumbuhan yang berkualitas,” kata dia.

Sentimen positif juga muncul dari anggaran sebesar Rp 372 triliun dari APBN 2021 untuk membiayai program-program seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi gaji, kartu prakerja, program padat karya, bantuan produktif untuk UMKM, relaksasi restrukturisasi pinjaman perbankan, keringanan pajak, dan kemudahan-kemudahan untuk memulihkan ekonomi.


  • 0

Masyarakat Diminta Waspada Joki Kartu Prakerja dan Website Palsu

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Manajemen pelaksana program (PMO) Kartu Prakerja mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor ke pihak PMO jika merasa dirugikan oleh joki saat pendaftaran. Calon peserta juga diminta waspada terhadap website palsu.

“Kalau masyarakat merasa dirugikan dengan adanya website palsu atau joki itu, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama mereka sampaikan kepada kami kerugian tersebut, kerugian seperti apa, kami akan tindak lanjutkan ke aparat hukum,” kata Head of Legal Project Management Office Program Kartu Prakerja Gabriel Mukuan dalam Bincang Sore Direktur Eksekutif, Jumat (26/2).

Pilihan lainnya, masyarakat juga bisa melaporkan langsung ke polisi dengan melampirkan bukti lapornya. Lebih lanjut Gabriel menjelaskan, memang website palsu dan joki-joki itu sudah banyak sekali sejak PMO membuka prakerja gelombang 4.

“Masalah joki dan website palsu ini sudah ada di salah satu checklist PMO sejak tahun lalu, sejak bulan Agustus, ketika kita buka batch 4, setelah perbaikan data kelola mulai banyak website palsu dan joki,” ujarnya.

Kendati begitu, PMO selalu proaktif mengecek situs-situs atau akun yang mengatasnamakan Kartu Prakerja yang meminta data pribadi dari masyarakat. Dalam upayanya, PMO juga berkolaborasi dengan Kominfo untuk memblokir situs ilegal tersebut.

“Kami bersurat kepada Kominfo untuk ditindaklanjuti dan diblokir, saat yang sama kami infokan ke Bareskrim Baintelkam (Badan Intelijen Keamanan) untuk dijadikan mereka sebagai bahan, karena ada beberapa akun website yang sudah merugikan orang dan sudah kami laporkan,” ungkapnya.

Masyarakat Jangan Gunakan Joki

Namun, selama masyarakat tidak dirugikan oleh joki maka tidak perlu melakukan apa-apa. Tetap saja PMO menegaskan agar masyarakat tidak menggunakan jasa joki untuk menghindari kebocoran data pribadi.

Sebaliknya, jika masyarakat dirugikan oleh joki tersebut dan sudah mengandung unsur penipuan seperti iming-iming dipastikan lulus, maka masyarakat patut curiga dan jangan mudah percaya.

“Dalam hal sudah ada peserta yang terbujuk kemudian joki bilang dia bisa menjamin calon peserta untuk menjadi penerima Prakerja, pada saat itu juga ada unsur penipuan, baru lah kita bisa melaporkan,” katanya.

Sejauh ini, PMO sudah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait program Kartu Prakerja. Bahwa tidak ada yang bisa menjamin seseorang bisa lolos dan menjadi penerima kartu prakerja.

“Jadi kalau mereka mau gunakan jasa joki sendiri, bisa dikatakan itu arrangement antara peserta dan joki tersebut, dan manajemen pelaksana posisinya kalau belum ada kerugian, kami hanya bisa mengedukasi mereka,” pungkasnya.


  • 0

LPI Diklaim Mampu Serap 36.000 Tenaga Kerja di RI

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi ( LPI) diklaim bisa menyerap tenaga kerja yang banyak di Tanah Air.

Anggota Dewan Pengawas LPI Darwin Cyril Noerhadi mengatakan, negara membutuhkan investasi untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Dengan perekonomian yang terus tumbuh, maka makin banyak lapangan kerja yang tercipta.

“Jadi memang topik SWF sebagai harapan bisa menyerap lapangan kerja itu ada di dalam UU Ciptaker Bab 10,” ujar Darwin dalam webinar, Kamis (25/2/2021).

Darwin menambahkan, berdasarkan data LPI, Indonesia setidaknya membutuhkan investasi senilai 2 miliar Dollar AS atau setara Rp 28,18 triliun.

Dana itu diperlukan untuk menjalankan beberapa proyek strategis nasional.

Dengan adanya proyek tersebut, maka akan banyak menyerap tenaga kerja.

“Nah, dengan asumsi-asumsi yang ada mengatakan bahwa bila ada investasi senilai 2 miliar dollar AS di Indonesia pada kuartal II 2021 akan memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,08 persen per tahun dan memberikan kontribusi sebesar 33 poin year on year pada kuartal I, serta menyerap 36.000 tenaga kerja,” kata dia.

Darwin menuturkan, dana dari LPI diharapkan bisa digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di Tanah Air.

“Infrastruktur baik jalan tol, pelabuhan udara, pelabuhan laut, itu perlu tetap dibangun,” imbuh dia.

 


  • 0

Kabar Terbaru BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair di 2021, Termin III Diganti Dengan Insentif Rp3,55 Juta

Category : Uncategorized

iNSulteng – Menteri Ketenagakerjaan (MenakerIda Fauziyah membeberkan akan berupaya mencairkan BSU BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 kepada pekerja.

Namun kata dia, BSU BPJS Ketenagakerjaan yang dicairkan bukan termin III, melainkan termin II yang sempat tertunda pada tahun 2020.

Sebelumnya, pada termin pertama Agustus-September 2020 telah disalurkan BSU kepada 12.293.134 orang sementara untuk gelombang II November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang.

“Yang tersisa sepanjang memenuhi syarat maka akan kami mintakan kembali kepada Kementerian Keuangan,” kata Menaker Ida beberapa waktu lalu, dikutip melalui ANTARA.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida juga memastikan bahwa tidak ada rencana pengadaan BSU BPJS Ketenagakerjaan termin III pada 2021 dengan pemerintah akan mengandalkan Kartu Prakerja untuk memberikan bantuan bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19.

Ida menyoroti bagaimana Kartu Prakerja juga memiliki insentif selain dana bantuan untuk mendapatkan pelatihan. Kementerian Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari program tersebut, meski pelaksanaanya berada di bawah Kemenko Perekonomian.

“Program-program lain seperti BSU misalnya Kartu Prakerja yang di dalamnya memang ada insentif yang nilainya sama Rp600.000 selama empat bulan itu tetap ada dan alokasinya masih cukup besar,” tegas Ida.

Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian yang selama pandemi diakomodasi juga untuk memberikan bantuan insentif bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.

Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta degan rincian Rp600.000 untuk biaya pelatihan setiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya pelatihan dan Rp150 ribu sebagai biaya survei.


  • 0

Tamat! Upah Minimum Sektoral Tak Ada Lagi, Buruh Menjerit

Category : Uncategorized

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah resmi menghapus upah minimum sektoral (UMSK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Omnibus Law. Padahal, di aturan sebelumnya pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, upah sektoral menjadi salah satu yang tercantum.

Keputusan pemerintah itu mendapat protes dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan menghapus sektoral hanya membuat ketidakadilan.

“Akan terjadi ketimpangan antar sektor unfairness, nggak ada rasa keadilan. Upah buruh harus mencerminkan rasa keadilan, nggak bisa semua orang sama,” katanya Rabu (24/2/21).

Ia menyebut Konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum sudah mengatur upah minimum sektoral. Jika Pemerintah menghapusnya, maka berbalikkan dengan apa yang sudah menjadi persetujuan di tingkat internasional.

“Konvensi itu memberi ruang upah minimum sektoral, artinya antara capital intensive padat modal dan labour intensive padat karya pasti beda upah minimumnya. Misal pabrik mobil upah minimum sesama pabrik mobil sama, pabrik motor berbagai merk upah minimum sama. Tapi nggak bisa pabrik motor-mobil disamakan dengan pabrik sendal jepit, itu menyebabkan diskriminasi upah,” sebut Said Iqbal.

“Kita tetap minta UMSK-UMSP (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten dan Provinsi) dihidupkan kembali karena semangat konstitusi rasa keadilan, harus diterjamahkan dalam aturan,” lanjutnya.

Saat ini, upah sektoral sudah tidak tercantum lagi di PP tentang Pengupahan terbaru. Pada pasal 82 d tegas menyebutkan itu.

“Gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah minimum sektoral,” tulisnya.

Padahal, pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jelas tertulis. Pada Pasal 49 ayat (1) menyebutkan Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

“Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” tulis pasal 49 ayat (2).

Dari kalangan dunia usaha, UMSK memang jadi momok, sebab biasanya levelnya jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Sebagai contoh Upah minimum provinsi (UMP) 2019, Banten memang hanya Rp 2,2 juta, tapi justru yang lebih tinggi adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan UMKS 2019. UMK Kota Cilegon sebesar Rp 3,91 juta, lalu UMSK jauh lebih tinggi, yaitu:

  • Industri bahan kimia dan barang kimia Rp 4,283 juta
  • Industri Produk Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi, Industri Karet, Industri Barang Galian, Industri Logam Dasar, Industri Barang Logam Bukan Mesin, Industri Peralatan Listrik Rp 4,268 juta
  • Industri makanan, pergudangan dan penyimpanan dan lain-lain Rp 4,188 juta
  • Industri Telekomunikasi, Real Estate, Pariwisata, Rumah Sakit Rp 4,110 juta

  • 0

Rupiah Diprediksi Menguat hingga 13.750 per Dolar AS di 2021

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta – Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean memperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar tahun ini mencapai Rp 13.750.

“Terkait rupiah, tahun 2021 yield ini Rp 13.750, rata-rata di sini,” kata Adrian di Jakarta, Kamis (24/2/2021).

Adrian mengatakan, ada tiga hal yang bisa membuat rupiah berada di posisi tersebut. Pertama, dolar akan melemah karena berada di range 80-90.

Kedua, nilai tukar rupiah akan menguat jika arus modal asing yang masuk ke Indonesia tahun ini mencapai USD 19 miliar. Sebab tahun lalu arus modal asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp 19 miliar dolar sedangkan arus modal asing yang masuk hanya USD 9 miliar dolar.

“Jadi net inflow (arus modal asing) 2020 minus USD 10 miliar rupiah,” kata dia.

Dari target tersebut, setidaknya setiap kuartal rata-rata arus modal asing yang masuk berkisar USD 4 miliar sampai USD 5 miliar. Sayangnya, sampai pertengahan kuartal I-2021 arus modal asing yang masuk sekitar USD 2 miliar sampai USD 3 miliar.

Ketiga, berdasarkan asumsi, secara global perekonomian sudah mulai membaik. Tercermin dari harga komoditas yang sudah baik. Nilai produk ekspor yang semakin baik sehingga menambah suplai dolar yang dimiliki Indonesia.

“Asumsi secara global ini sudah oke. Tinggal dievaluasi setiap minggu, bulan dan kita lihat nanti ini di akhir tahun,” kata dia mengakhiri.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah berpeluang terus menguat, namun dibayangi kenaikan imbal hasil obligasi AS.

Mengutip Bloomberg, Kamis (25/2/2021), rupiah dibuka di level 14.082 per dolar AS, menguat tipis jika dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di angka 14.085 per dolar AS. Menjelang siang, rupiah berada di 14.105 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.082 per dolar AS hingga 14.106 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah melemah 0,40 persen.

Sedangkan Berdasarkan Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.104 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka 14.089 per dolar AS.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, pagi ini sentimen pasar terhadap aset berisiko terlihat meninggi dengan penguatan indeks saham Asia yang mengikuti kenaikan besar indeks saham Amerika Serikat.

“Pasar menanggapi positif pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell di hadapan komite jasa keuangan DPR AS bahwa target inflasi mungkin baru akan tercapai tiga tahun lagi. Oleh karena itu The Fed masih akan mempertahankan kebijakan pelonggaran moneter,” ujar Ariston dikutip dari Antara, Kamis (25/2/2021).

Selain itu, lanjut Ariston, kemajuan program vaksinasi global juga bisa membantu penguatan sentimen aset berisiko hari ini.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS dengan alasan di atas hari ini,” katanya.


  • 0

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Beri Kepastian Pekerja PKWT

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam beleid tersebut, ditetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal 8 Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2021.

“Tentu saja ini menjadikan Pekerja PKWT memiliki jaminan Pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan peraturan PKWT yang di atur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” kata Politisi senior Partai Golkar Ahmadi Noor Supit, Kamis (25/2/2021).

Dimana, disebutkannya, dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Jangka waktu lima tahun sebagaimana yang termaktub dalam PP No. 35 tahun 2021 lebih panjang dari ketentuan yang termaktub di dalam ketentuan lama yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan lama yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa jangka waktu konrak PKWT maksimal selama tiga tahun dengan rincian dua tahun kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,” demikian bunyi Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

“Selain Berdampak pada jaminan Kepastian kerja turunan UU Ciptaker terkait PKWT menjadikan penghasilan para buruh /pekerja PKWT lebih bankable, dimana buruh dengan jaminan masa kerja yang lama penghasilannya bisa di jadikan anggunan di perbankan untuk keperluan buruh mencicil rumah atau lainnya,” lanjut Ahmadi Noor Supit.

Menurutnya, hal ini akan makin meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja PKWT. Sebab dengan masa kerja 5 tahun para pekerja PKWT akan memiliki pengalaman kerja yang lebih bernilai dan di hargai oleh perusahaan, sehingga akan mudah untuk bisa diterima bekerja kembali


  • 0

UU Cipta Kerja hingga LPI Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi di 2021

Category : Uncategorized

Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga Adrian Panggabean mengatakan, implementasi UU Cipta Kerja yang berlaku pada bulan ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) juga menjadi peluang investasi dan mendorong perekonomian di 2021.
Selama tahun ini, Adrian memproyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 3,9 persen. Menurutnya, proyeksi tersebut masih realistis, mengingat masih banyaknya tantangan ekonomi di Tanah Air.
“Kendati masih penuh tantangan besar, kami melihat peluang pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih dapat dioptimalkan. UU Cipta Kerja bisa memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi tahun ini,” ujar Adrian dalam konferensi pers CIMB Niaga Economic Outlook 2021, Kamis (25/2).
Jika pemerintah konsisten menjalankan kebijakan fiskal di tahun ini, ditambah dengan stimulus moneter dan industri keuangan, Adrian meyakini ekonomi mampu tumbuh sesuai rencana.
“Salah satu upaya untuk menjaga pertumbuhan tersebut, yaitu pentingnya kebijakan yang konsisten, komprehensif, mendetail, dan sistematis, termasuk dalam cara penanggulangan COVID-19,” kata dia.
“Tentu, kebijakan tersebut juga perlu didukung oleh semua pihak, sehingga pandemi dan efeknya perlahan dapat diatasi dan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sesuai rencana,” lanjutnya.
 
Dengan implementasi UU Cipta Kerja yang dimulai bulan ini, dan LPI yang segera beroperasi pada Maret mendatang, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021 diperkirakan mulai positif 0,8 persen. Angka ini memang melambat jika dibandingkan dengan kuartal I 2020, namun mulai pulih dari kuartal sebelumnya yang minus 2,19 persen.
“Kenaikan ini akan mulai tampak dari geliat perekonomian pada kuartal I 2021 sebesar 0,8 persen secara year on year,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Dalam beleid tersebut, ditetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal 8 Ayat 1 PP No 35 Tahun 2021.
“Tentu saja ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan peraturan PKWT yang di atur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” ujar Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Ahmadi Noor Supit.
Dalam Pasal 8 ayat 2 PP 35/2021 disebutkan, jika jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari lima tahun.
Jangka waktu tersebut lebih panjang dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni maksimal tiga tahun.
Selain memberikan pada jaminan kepastian kerja, turunan UU Cipta Kerja terkait PKWT juga menjadikan penghasilan para buruh /pekerja PKWT lebih bankable. Buruh dengan jaminan masa kerja berdasarkan lama penghasilannya, bisa dijadikan agunan di perbankan.
“Dengan masa kerja lima tahun, para pekerja PKWT akan memiliki pengalaman kerja yang lebih bernilai dan dihargai oleh perusahaan, sehingga akan mudah untuk bisa diterima bekerja kembali,” jelasnya.
Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI. Semua peraturan tersebut juga dapat diakses pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet.
“Jadi semua PP/Perpres bisa langsung operasional, hanya yang terkait dengan PP Perizinan Berusaha yang perlu PerMen yang menetapkan standar perizinan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam konferensi pers virtual, Senin (22/1).

  • 0

Upah Sektoral Dihapuskan, Buruh Teriak: Ini Tidak Adil!

Category : Uncategorized

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ada perubahan formula penghitungan upah buruh. Misalnya dikutip dari pasal 25 PP 36/2021 upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan dengan aturan tersebut maka Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dihapuskan.

Iqbal mengungkapkan dengan penghapusan ini akan menimbulkan ketidakadilan. Karena tujuan upah sektoral sebenarnya agar setiap industri memiliki perbedaan.

“Ini akan menimbulkan unfairness, untuk industri maju tentu upahnya berbeda dengan yang lain. Nggak adil dong pabrik mobil, pertambangan masa upahnya sama dengan pegawai bank atau pabrik televisi?,” kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (25/2/2021).

Penghapusan UMSK ini juga disebut bisa menimbulkan persoalan baru di lapangan dan di wilayah-wilayah lainnya. “Ini bisa disebut sebagai cara memiskinkan secara struktural,” jelas dia.

Sebelumnya dalam formula baru penghitungan upah buruh oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Sedangkan upah minimum kabupaten/kota terdapat syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,” demikian bunyi pasal 25 ayat 5.

Sementara itu, dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan, tepatnya pasal 43 dijelaskan penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan,” demikian bunyi ayat 2 pasal 43.