Monthly Archives: March 2021

  • 0

Calon Ketum Kadin Arsjad Rasjid Bicara soal Syarat Pemulihan Ekonomi

Category : Uncategorized

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, yang juga Calon Ketua Umum (Caketum) Kadin Indonesia, periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menyatakan pemulihan kesehatan menjadi syarat mutlak bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal I-2021 berada di kisaran minus 1 persen hingga minus 0,1 persen.
“Syarat pemulihan ekonomi hanya satu, kita harus selesaikan masalah kesehatan. Selama masih ada pandemi COVID-19 di Indonesia, aktivitas sosial ekonomi masyarakat sangat terbatas,” kata Arsjad seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/3).
Arsjad yang menjabat Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk dan Ketua Dewan Penyantun Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), telah mendeklarasikan pencalonannya sebagai ketua umum Kadin Indonesia, periode 2021-2026, pada 26 Maret 2021.
Ia mengatakan, Kadin secara konsisten akan terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan, khususnya dalam menciptakan kekebalan kolektif atau herd immunity.
“Herd immunity sangat penting dan mendasar. Kadin telah menginisiasi program vaksinasi Gotong Royong. Ini adalah wujud kebersamaan Kadin dan pemerintah, menyelesaikan persoalan kesehatan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Arsjad.
Menurut Arsjad, pada masa pandemi ini, Kadin juga dituntut untuk makin memperkuat peran swasta dalam memulihkan kesehatan dan membangkitkan perekonomian di tingkat daerah maupun nasional. Vaksinasi COVID-19, lanjutnya, harus terus didorong agar pelaksanaannya makin cepat sehingga herd immunity segera tercapai. Berdasarkan data Our World in Data, pada awal Maret 2021, Indonesia menempati urutan 10 besar dunia dalam pelaksanaan vaksinasi, setelah Amerika Serikat, China, India, Inggris, Brasil, Turki, Jerman, Rusia, dan Israel.
“Masa pandemi harus kita jadikan momentum untuk mengakselerasikan program kesehatan, membantu pemerintah mempercepat distribusi dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kesehatan harus dipulihkan sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan baik,” jelas Arsjad.
Selain itu, lanjutnya, Kadin juga wajib mendorong kebijakan pemerintah mengimplementasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai sentra pertumbuhan baru, mengakselerasi ekosistem berbasiskan data dan teknologi digital, serta mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Saat ini, terdapat 15 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana 11 di antaranya telah beroperasi dan 4 sedang dalam tahapan pembangunan. Adapun 11 KEK yang telah beroperasi adalah KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), dan KEK Sorong.
Sedangkan 4 KEK dalam tahap pembangunan adlah KEK Tanjung Api-Api, KEK Singhasari, KEK Kendal, dan KEK Likupang.
Pemerintah juga telah menetapkan lima destinasi wisata super prioritas yang terdiri atas Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Danau Toba (Sumatera Utara), Likupang (Sulawesi Utara), dan Borobudur (Jawa Tengah).

  • 0

Tingkatkan SDM di Papua, Menaker Ida Targetkan Pembangunan 25 BLK Komunitas

Category : Uncategorized

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya menargetkan pembangunan 25 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat pada 2021.

Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua Barat dan Papua.

“Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami akan tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (30/3/2021).

Selain kualitas SDM, lanjut Ida, pihaknya berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan Bupati Kabupaten Biak Numfor Herry Ario Naap di Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Jakarta, Selasa.

Dalam jamuan tersebut, Ida menyambut baik usulan pendirian BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

“Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati Herry terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak,” kata Ida.

Untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, ia meminta Bupati Biak Numfor Herry agar menyiapkan secara detail berbagai hal yang dibutuhkan. Mulai dari kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung.

Menaker Ida menjelaskan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan menyesuaikan dengan potensi yang ada.

Ia mencontohkan potensi di daerah Biak Numfor. Untuk potensi ini, maka program pelatihan yang diberikan berkaitan pula dengan bidang perikanan, pertanian, dan peternakan.

“Hal ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan pada 2022. Sementara itu, anggaran untuk 2021 sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya,” ucap Ida.

Tindaklanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2020

Pada kesempatan yang sama, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengatakan, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020.

Adapun Inpres Nomor 9 Tahun 2020 berisi tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Pasalnya, di Kabupaten Biak baru ada lembaga latihan kerja (LLK) dan belum terdapat BLK,” ujar Herry.

Ia mengaku, beberapa pelatihan yang diadakan, seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif, harus dilakukanbergantian. Sebab, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.

“Jadi, selama ini kami menggunakan satu gedung secara bergantian. Oleh karenanya, dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana dan prasarana, serta instruktur pelatihan,” kata Herry.

Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, pihaknya berupaya mengajukan pendirian BLK UPTP pada Kemnaker.

Lebih lanjut Herry mengatakan, tujuan pendirian BLK UPTP agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan. Dengan begitu, mereka akan siap untuk masuk ke pasar kerja.

Terkait lahan pendirian BLK, ia mengaku, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektar (ha).

“Kami meminta Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor. Kami juga meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk meningkatkan SDM masyarakat Biak Numfor,” ujar Herry.


  • 0

Dolar AS Ngamuk Dekati Rp 15.000! Ini Biang Keroknya

Category : Uncategorized

Jakarta – Kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah menguat ke level Rp 14.500. pagi ini saja kurs dolar AS berada di level Rp 14.499.

Dari data RTI, hingga pukul 09.21 WIB pagi ini, kurs dolar AS tercatat bergerak di rentang Rp 14.465-14.508. Lalu apa penyebab kurs dollar mengalami penguatan hingga ke level Rp 14.500?

Menurut Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mata uang negeri paman Sam menguat karena adanya rencana stimulus lanjutan yang mau disebar Presiden AS Joe Biden. Jumlahnya dua kali lipat dari stimulus untuk para pekerja yang sebelumnya disebar pemerintah AS.

Hal itu dinilai akan kembali meningkatkan yield obligasi di AS. Ujungnya menguatkan nilai tukar mata uang dolar AS ke seluruh mata uang, termasuk rupiah.

“Penyebabnya adalah percepatan rencana stimulus utama yang memicu inflasi di AS dan meningkatkan yield obligasi di AS. Saat ini Presiden Joe Biden mau membayar rencana infrastruktur sebesar US$ 3-4 triliun,” kata Ibrahim kala dihubungi detikcom, Rabu (31/3/2021).

“Nah stimulus kemarin saja US$ 1,9 triliun. Itu juga semua menguat kemarin, apalagi ini angka dua kali lipat,” lanjutnya.

Di sisi lain, dia menilai prospek ekonomi Eropa sedang lesu karena adanya negara yang melakukan lockdown karena virus Corona. Maka dari itu, investor hanya memiliki peluang investasi bagus di AS saja dan berujung pada penguatan nilai tukar dolar.

Sementara itu, pengamat pasar modal Ariston Tjendra mengatakan meningkatnya yield obligasi di AS mampu mengundang investor untuk menyuntik dananya. Dengan yield yang naik, maka harga bond atau obligasi jadi rendah, dan diminati investor.

Dengan begitu, banyak investor yang menyuntik dana investasinya ke mata obligasi dolar AS, hingga berujung penguatan mata uang dolar.

“Ini karena meningkatnya obligasi di Amerika. Kalau yield meninggi, ini kan mengundang investor masuk ke obligasi, kan harga bond terdiskon, dan AS masih dianggap aman untuk investasi. Makanya pelaku pasar masuk ke obligasi dolar dan dia akhirnya menguat,” kata Ariston kepada detikcom.

Dia juga mengatakan saat ini ekonomi Indonesia belum bisa tumbuh dengan baik dibandingkan AS. Data ekonomi yang lesu membuat investasi ke mata uang rupiah masih belum diminati.

“Di sisi lain dibandingkan dengan ekonomi Indonesia, di AS kan data ekonomi melihatkan pemulihan sementara di sini masih stagnan data ekonominya. Ini menunjukkan belum adanya pemulihan ekonomi,” kata Ariston.


  • 0

Negara ASEAN Sepakat Dorong Pemulihan Ekonomi dengan Digitalisasi

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Dalam pertemuan ke-7 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN, negara anggota berkomitmen untuk meningkatkan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Para perwakilan negara yakni Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan digitalisasi dan pendekatan berkelanjutan.

“Negara-negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui dukungan digitalisasi dan pendekatan yang lebih berkelanjutan,” kata Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia, Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (31/3).

Dalam pertemuan tersebut ada 9 komitmen disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama, menyambut baik berbagai langkah kebijakan yang telah dilaksanakan secara cepat dan berskala besar oleh negara-negara anggota ASEAN. Termasuk kebijakan fiskal dan moneter, untuk memulihkan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan dari dampak pandemi Covid-19.

Kedua, menyelesaikan rencana kerja transisi dari ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) menuju ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA). Termasuk memastikan komitmen pembukaan akses pasar di sektor jasa keuangan yang lebih substantif dan bermakna dalam Protokol ke-9 AFAS.

“Protokol ke-9 AFAS merupakan protokol terakhir sebelum transisi ke ATISA dan direncanakan untuk ditandatangani dalam tahun ini,” kata Erwin.

Ketiga, mempersiapkan langkah-langkah strategis menuju integrasi perbankan di kawasan ASEAN di era digital melalui penyempurnaan pedoman ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Keempat, melanjutkan komitmen untuk memperlancar arus lalu lintas modal di kawasan ASEAN. Caranya, melalui penghapusan restriksi secara bertahap, monitoring dan diskusi kebijakan secara reguler, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kelima, mendorong keterkaitan sistem pembayaran di kawasan ASEAN untuk memfasilitasi perdagangan, bisnis, dan inklusi keuangan. Keenam, mengembangkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance yang akan menjadi panduan dan bahasa umum bagi semua negara anggota dalam mengembangkan sistem keuangan dan pembiayaan yang berbasis lingkungan.

Ketujuh, mendukung inisiatif ASEAN Sustainable Banking Principles. Inisiatif ini akan berfungsi sebagai panduan bagi bank sentral di ASEAN dalam mengembangkan praktik-praktik perbankan berbasis lingkungan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.

Ke delapan, melanjutkan upaya pengembangan inklusi keuangan di ASEAN. Antara lain melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengembangan panduan tentang kebijakan literasi keuangan digital.

Kesembilan, mengapresiasi dan mendukung operasionalisasi dari ASEAN Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform (CRISP) sebagai sarana tukar-menukar informasi di antara bank sentral ASEAN dalam menangani ancaman cybersecurity dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi bersama.

Dalam pertemuan virtual tersebut, beberapa lembaga internasional juga hadir untuk memberikan pandangannya. Meraka adalah Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), World Bank (WB), dan International Monetary Fund (IMF).

Selain itu, ada juga beberapa organisasi dunia usaha, yaitu ASEAN Business Advisory Council, EU-ASEAN Business Council, dan US-ASEAN Business Council.


  • 0

Pemerintah Ungkap 4 Tantangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak dari pandemi Covid-19. Tantangan pertama dan terpenting adalah vaksinasi, bagaimana mengelola Covid-19, serta membangun herd immunity.

“Vaksinasi sangat penting. Keberhasilan vaksinasi dan penanggulangan dampak Covid akan memulihkan perekonomian, khususnya pada sektor konsumsi. Sektor ini baru akan pulih ketika masyarakat yakin bahwa Covid sudah terkendali,” kata Sri Mulyani secara daring pada ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) with International Financial Institutions (IFIs), ditulis Rabu (31/3).

Tantangan kedua adalah bagaimana memulihkan korporasi dan perbankan. Pemerintah Indonesia melakukan peran untuk memulihkan kembali hubungan keduanya dengan memberikan subsidi pada tingkat bunga dan jaminan pinjaman.

Kemudian ketiga adalah spill over yang berasal dari kebijakan negara maju, khususnya Amerika Serikat. The US Treasury meningkat hingga 85 persen dari awal tahun 2021, dari di bawah 1 persen menjadi 1,75 persen. “Tentunya ini berdampak ke seluruh dunia. Bagaimana sekarang kita mengarahkan pemulihan yang masih sangat rapuh ini,” ujarnya.

Tantangan terakhir adalah terbatasnya ruang kebijakan fiskal seiring semakin tingginya utang dan defisit. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan reformasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

“Bagaimana kita akan menerapkan reformasi di tengah pemulihan. Exit policy juga menjadi sangat penting. Pemerintah dan Bank Indonesia bersama bersama-sama melakukan koordinasi dalam merancang kebijakan dan berkomunikasi kepada lembaga pemeringkat pasar. Bagaimana kita akan merancang exit policy dari situasi yang extraordinary,” jelasnya

Di sisi lain, Bendahara Negara itu juga menyampaikan peluang yang muncul akibat pandemi Covid 19, seperti green recovery, inclusive recovery, dan pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, Indonesia juga memperkuat pemulihan dengan membentuk Sovereign Wealth Fund dan melakukan reformasi struktural melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

“Jika Anda menghadapi krisis, jangan sia-siakan krisis ini. Gunakan krisis ini untuk memperdalam dan memperkuat proses reformasi,” tutup Menkeu.


  • 0

Cerita Bos Lorena Mati-Matian Tak PHK Karyawan

Category : Uncategorized

Jakarta, CNBC Indonesia – Sektor transportasi menjadi salah satu yang terdampak pandemi termasuk perusahaan bus seperti PT Eka Sari Lorena Tbk. Lorena mencoba bertahan dengan kemampuan yang ada agar tak ada PHK di perusahaan.

VP President Director Lorena Transport Group, Eka Sari Lorena, membeberkan kesulitan perusahaan di masa pandemi. Mulai dari spare parts mahal hingga mempertahankan pekerjanya.

“Kita tetap memelihara tim yang ada juga menjaga kendaraan yang dimiliki,” jelasnya dalam program Profit, CNBC Indonesia, Senin (29/3/2021).

Tapi tidak menampik perusahaan memberhentikan 50% armada bus AKAP karena minimnya perjalanan dari masyarakat. Paling tidak ada 150 bus yang tidak dioperasikan pada tahun ini

Managing Director PT Eka Sari Lorena Transport Tbk, Dwi Ryanta Soebakti menjelaskan strategi lain yang digunakan perusahaan untuk bertahan di masa pandemi dengan menggunakan belanja modal perusahaan.

“Memang dari awal, kami sudah membaca kalau ekonomi baru akan mulai rebound di semester dua tahun 2022. Capex 2020 kami gunakan untuk menambal kerugian selama 2020 karena pandemi,” jelas kepada CNBC Indonesia, Senin (29/3/2021).

Dwi menjelaskan juga efisiensi dari sisi operasional dengan mengurangi jumlah bus yang beroperasi sesuai demand masyarakat. Efisiensi dilakukan dari sisi biaya umum dan tidak langsung. Terkait tenaga kerja, Lorena mengaku miliki struktur perusahaan yang ramping sehingga tidak ada PHK dari perusahaannya.

“Lorena Transport Tbk sangat lean dalam SDM,” jelasnya.


  • 0

Kemenko Perekonomian: UU Cipta Kerja tangkal bencana demografi

Category : Uncategorized

Undang Undang Cipta Kerja bisa menangkal potensi bencana demografi yang diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, kata Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono.

“Usia produktif yang mencapai 70 persen merupakan nilai tambah untuk perekonomian kita. Namun kalau kita tidak bisa menyediakan lapangan kerja, kita juga tidak ingin bonus demografi ini menjadi bencana, sehingga pemerintah mendorong UU Cipta Kerja untuk menyelesaikan urusan ketenagakerjaan dan bonus demografi,” ujar Susiwijono saat menjadi pembicara dalam forum diskusi publik terkait UU Cipta Kerja di Jakarta, Selasa.

Susiwijono mengatakan bahwa bonus demografi merupakan salah satu tantangan pemulihan perekonomian Indonesia di mana pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi 70,72 persen masyarakat berusia produktif dari total 270,20 juta total penduduk Indonesia.

Tantangan kedua dalam perekonomian Indonesia adalah struktur ketenagakerjaan. Kemenko Perekonomian mencatat dari 203,97 juta penduduk usia kerja, sebanyak 138,22 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja.

Namun 9,77 juta orang di antara jumlah penududuk angkatan kerja itu merupakan pengangguran, bertambah sebanyak 2,67 juta orang jika dibandingkan dengan 2019.

Sementara itu dari 128,45 juta angkatan kerja, hanya 82,02 juta orang yang bekerja penuh. Sebanyak 33,34 juta orang merupakan pekerja paruh waktu dan 13,09 juta setengah menganggur akibat pandemi COVID-19.

“Nah ini juga harus kita pikirkan dari sisi perekonomian kita, karena itu pemerintah juga mendorong Undang Undang Cipta Kerja karena ada beban ekonomi yang sebesar ini dari struktur ketenagakerjaan,” jelas dia.

Tantangan ketiga dalam pemulihan ekonomi adalah besarnya proporsi usaha mikro yang mencapai 64,13 juta usaha dari total 64,19 juta usaha yang termasuk dalam UMKM. Sedangkan usaha kecil berjumlah 193.959 unit usaha.

“Usaha mikro dan kecil sebagian besar di sektor informal, karena itu berbagai upaya yang ada di Undang Undang Cipta Kerja adalah bagaimana melakukan penguatan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil ini,” sambungnya.

Susiwijono mengatakan bahwa dari sisi regulasi UU Cipta Kerja yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden hampir rampung dikerjakan oleh pemerintah.

Kemudian kementerian terkait segera membuat standar pelaksanaan internal selambat-lambatnya dua bulan setelah peraturan pelaksana diberlakukan atau pada 2 April nanti, termasuk infrastruktur dan sistem pendukung pelaksanaan UU Cipta Kerja yakni Online Single Submission (OSS) yang siap beroperasi pada Juli 2021.


  • 0

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp14.445 per USD Dipicu Perbaikan Data Ekonomi AS

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan ditutup melemah, seiring perbaikan data ekonomi Amerika Serikat (AS).

Rupiah ditutup melemah 27 poin atau 0,19 persen ke posisi Rp14.445 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.418 per USD.

Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin mengatakan, Rupiah diperkirakan masih akan mengalami pelemahan seiring dengan penguatan dolar AS terhadap rivalitas mata uang utama dunia.

“Serangkaian data ekonomi AS yang dipublikasikan pada Minggu secara keseluruhan menunjukkan perbaikan, di antaranya consumer confidence, ISM manufaktur, ADP employment change dan non-farm payroll,” ujar Nanang.

Faktor lainnya, lanjut Nanang, masih ke laju pemulihan ekonomi pasca-program vaksinasi di sejumlah negara. Hal tersebut bisa kembali menaikkan inflasi.

Minggu ini Presiden AS Joe Biden dikabarkan akan memaparkan tentang program stimulus yang akan lebih terfokus pada sektor infrastruktur.

Sentimen Dalam Negeri

Sementara sentimen dari dalam negeri yaitu Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings menilai cita-cita Indonesia Investment Authority (INA) sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan melalui ekuitas atau mengurangi eksposur utang, bisa saja terwujud.

“INA dapat mengurangi tekanan BUMN untuk menambah utang dengan memberi dukungan permodalan,” kata Nanang.

Di sisi lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dapat membantu mengurangi dampak negatif Covid-19, utamanya di sektor lapangan kerja.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan breakform struktural di jangka panjang.

“Proyeksi pelemahan masih akan berlanjut hingga besok, di mana target Rp14.465-Rp14.480. Sebaliknya pembalikan penguatan akan menguji area Rp14.430-Rp14.410,” ujar Nanang.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.417 per USD. Sepanjang hari Rupiah bergerak di kisaran Rp14.417 per USD hingga Rp14.453 per USD.

Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin menunjukkan Rupiah menguat Rp14.434 per USD, dibandingkan posisi pada hari sebelumnya Rp14.446 per USD.


  • 0

Dampak Pandemi, Pemerintah Harus Siapkan 15 Juta Lapangan Pekerjaan

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Rektor Universitas Sebelas Maret, Jamal Wiwoho menyebut, kebutuhan lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah saat ini adalah sebanyak 15 juta orang. Hal tersebut mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran dan angkatan kerja yang di PHK selama masa pamdemi Covid-19.

Jamal mengatakan, jumlah tenaga kerja yang mencari lapangan kerja pada saat ini saja ada sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian angkatan kerja per tahun di Indonesia bisa mencapai 2,9 juta. Belum lagi jika melihat data dari Kementerian Ketenagakerjaan ada sekitar 4 juta tenaga kerja terkena PHK atau pemutusan tenaga kerja.

“Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut,” kata dia dalam webinar Optimalisasi UU Cipta Kerja Sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3).

Dia mengatakan, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia. Semakin banyaknya investor yang masuk, maka semakin banyak pula investasi dan lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat.

Jamal memahami, terrbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah untuk mendorong investasi melalui berbagai kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini persoalan tumpang tindih dalam perizinan perusahaan antara pemerintah pusat dan daerah serta kementerian atau lembaga telah menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang akan masuk di Indonesia.

“Harus memakan waktu yang lama tetapi calon investor juga harus melewati proses yang berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas untuk UMKM yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” jelas dia.

Pada saat ini harus diakui UMKM dalam menjalankan bisnis masih berada pada sektor informal. Oleh karena itu pemerintah harus mendorong agar keberadaan UMKM berubah menjadi sektor formal sehingga bisa memperoleh kemudahan perizinan dan mendapatkan akses kredit dari perbankan di Indonesia.

Jamal menambahkan, ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari pada wujud implementasi UU Cipta Kerja. Pada bagian hilirnya dapat membantu mendorong laju perekonomian yakni kemudahan dalam hilirisasi riset dan akselerasi hilirisasi riset dan inovasi di daerah.

Perguruan tinggi sangat mengharapkan undang-undang Cipta kerja dapat membuat sebuah pola untuk hilirisasi riset menjadi inovasi semakin mudah cepat dan menarik, sehingga dapat mendorong semangat berinovasi bagi para riset dan inovator yang ada di perguruan tinggi khususnya di Universitas Sebelas Maret. Serta dapat meningkatkan sebuah pola kolaborasi dengan investor, karena jelas riset dan inovasi jelas diatur di dalam undang-undang Cipta kerja tersebut

“Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil riset dan inovasi dapat digunakan oleh industri dan masyarakat tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.


  • 0

Airlangga: Dari Sisi Ekonomi Tanda-Tanda Pemulihan Sudah Terlihat

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah semakin terlihat di Indonesia. Hal ini tercermin dari beberapa indikator ekonomi yang mengalami tren perbaikan.

Dia mengatakan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level ekspansif sekitar 50. Kemudian realisasi investasi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2020 lebih tiggi dibandingkan posisi tahun sebelumnya.

Selain itu perbaikan lain juga ditunjukan dari proporsi keuangan masyrakat terhadap simpanan yang trus meningkat Serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Nilai Tukar Rupiah (NTR) sudah kembali ke level pra pandemi.

“Dari sisi ekonomi tanda-tanda pemulihan sudah terlihat,” kata dia dalam webinar Optimalisasi UU Cipta Kerja Sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3).

Dia menambahkan, berbagai lembaga internasional Bank Dunia, OECD, ADB, dan IMF bahkan memperkiakan pertumbuhan ekonomi di 2021 berada di 4,4 sampai 5,1 persen. Kemudian pada 2022 sekitar 4,8 sampai 6,0 persen.

Proyeksi tersebut sejalan dengan target
pemerintah yang bertumbuh dikisaran 4,5 persen -5,3 persen. Terutama ini didukung oleh program vaksiansi masal, kelanjutan program PEN dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta pengendalian Covid-19 melalui PPKM mikro.

Pemerintah juga trus berupaya memitigasi dampak pandemi guna menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi. Khsusunya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dari sisi konsumsi dan investasi, melalui berbagai stratgei 2021.

“Pertama pemeirntah tetap akselerasi pelaksanaan vaksinasi untuk memulihkan kepercayaan publik,” katanya.

Hingga 28 Maret 2021, vaksinasi telah tercatat realisasinya mencapai 10,49 juta dosis. Di mana dosis pertama diberikan kepada 7,25 juta orang, dan dosis kedua diberikan kpd 3,24 juta orang.

Pelaksanaan tersebut akan terus diupayakan agar kekebalan kelompok dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Bersamaan program vaksinasi, pemerintah konsisten lakukan pembatasan kegiataan masyarakat skala mikro untuk menekan angka pertamabahan Covid-19 dengan menyeimbangkan aspek sosial ekonomi.

Strategi kedua, pemerintah komitmen lanjutkan penanganan anggaran Covid-19 . Di mana anggaran PEN di tahun ini alokasinya mencapai Rp699,43 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi PEN tahun lalu yang sebesar Rp579,78 triliun atau terjadi kenaikan 20 persen.