0
0
Jakarta – Buruh yang terlibat dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaiki upah minimum provinsi (UMP) 2022 5,1% atau senilai Rp 225 ribu jadi Rp 4.641.854.
Ketua KSPI Said Iqbal meminta seluruh gubernur di Indonesia bisa mencontoh Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum. Kecuali Gubernur Yogyakarta, dan Gubernur Maluku Utara, karena upah di kedua provinsi tersebut sudah naik bersama DKI Jakarta.
“Kami meminta seluruh gubernur di luar Maluku Utara, Yogyakarta, DKI, untuk mengubah SK Gubernur terkait penetapan UMK. Usulan kami sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota yang sebesar 4-6% yang sudah diberikan beberapa waktu lalu,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).
Jika gubernur lainnya tidak mengikuti revisi kenaikan upah minimum, Said mengancam bahwa buruh akan melakukan aksi demo besar-besaran di depan kantor gubernur wilayah provinsi tersebut.
“Bilamana tidak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, maka di seluruh provinsi itu akan ada aksi besar-besaran 23 Desember di kantor Gubernur. 5 Januari aksi terus digelar di kantor gubernur bupati/walikota sampai nilai kenaikan di masing-masing kota direvisi,” tuturnya.
Said meminta kepada para gubernur agar tidak takut untuk merevisi kenaikan upah minimum di 2022. Pasalnya, UU Cipta Kerja yang jadi formula untuk menetapkan upah sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itu surat edaran, bukan produk hukum dari menaker. Keputusan MK jelas menyatakan menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan PP yang baru,” jelasnya.
Terlebih kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Banten, Said mendesak untuk merevisi Surat Keputusan (SK) gubernur terkait UMK 2022. “Jabar adalah daerah industri terbesar tidak hanya di Indonesia tapi Asia Tenggara, bagaimana mungkin lebih rendah dari DKI,” tandasnya.
