0
0
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait keputusannya yang telah merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1% atau Rp 225 ribu jadi Rp 4.641.854. Hal itu disayangkan oleh buruh.
Buruh yang terlibat dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kenaikan upah minimum ini tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga pengusaha. Dia mengutip Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyatakan setiap kenaikan upah minimum sebesar 5% akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar Rp 180 triliun dalam skala nasional.
“Apindo ini mewakili pengusaha yang mana? Kalau dibilang pengusaha menengah akan terpuruk, justru akan terjadi peningkatan daya beli secara nasional Rp 180 triliun, kan diuntungkan pengusaha. Kok Apindo marah anggotanya akan diuntungkan? Apindo ini mewakili siapa? Jangan menebar bensin ke dalam api,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).
Jika benar pengusaha menggugat Anies Baswedan, buruh mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di kantor PTUN dan kantor Apindo di seluruh Indonesia.
“Sesuai prosedur Undang-Undang, kan boleh. Siapa bilang kantor Apindo nggak boleh dilakukan aksi? Jadi kami akan menyerukan secara konstitusional secara prosedural, seluruh kantor Apindo di seluruh Indonesia termasuk kantor pusat Apindo akan jadi target aksi besar-besaran kaum buruh,” tuturnya.
Said geram dengan Apindo karena mereka dinilai tidak mau menyejahterakan kaum buruh. Padahal kenaikan upah ini diminta buruh hanya untuk pengusaha yang mampu. Tuntutan kenaikan upah juga tidak diminta bagi UMKM.
“Ini (Apindo) yang bikin rusak negeri ini nih. Selalu tidak mau ada kesejahteraan kaum buruh. Saya berkali-kali sudah bilang yang tidak mampu tidak usah dinaikkan upah minimumnya, yang terdampak COVID tidak usah dinaikkan upah minimumnya sepanjang hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan, serahkan kepada pemerintah bukan ke buruh,” tandasnya.
