0
0
JAKARTA, KOMPAS.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak dengan tegas program vaksinasi berbayar seperti program vaksinasi gotong royong yang diselenggarakan oleh perusahaan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, semua serikat buruh memang mendukung upaya pemerintah untuk melawan pandemi dengan program vaksinasi, tapi terkecuali program vaksinasi komersialisasi.
“KSPI dengan tegas menolak komersialisasi vaksin atau yang kita sebut dengan vaksin berbayar. Baik itu vaksin gotong royong yang diselenggarakan oleh perusahaan atau vaksinasi yang diselenggarakan oleh jaringan Kimia Farma yang merupakan BUMN milik negara,” ujar Said saat jumpa pers virtual, Kamis (15/7/2021).
Said menjelaskan, alasan KSPI menolak vaksin berbayar seperti vaksin gotong royong adalah karena besar kemungkinan ketika perusahaan tidak memiliki dana sehingga tidak mampu membayar vaksin, otomatis beban diberikan kepada karyawan untuk membayar.
“Sama kayak antigen. Pada tahap awal rapid tes antigen ditanggung oleh perusahaan, tapi ketika dana perusahaan tidak mencukupi maka buruh yang dikenakan biaya,” jelas Said.
Hal ini pun menurut Said, akan dimanfaatkan oleh kelas menengah ke atas. “Jadi menengah ke bawah disuruh antre. Ini enggak boleh, melanggar konstitusi,” tegas Said.
Said menyebutkan, apabila alasan Menteri BUMN menyelenggarakan vaksin berbayar agar terhindar dari antre, lebih baik menyelenggarakan program vaksin melalui BPJS.
“Buka jaringan BPJS, itu paling lengkap providernya, agar masyarakat tidak perlu mengantre kalau memang itu alasannya. Jelas, kaum buruh dengan tegas menolaknya,” tegas Said Iqbal.
