Category Archives: Uncategorized

  • 0

Pendukung Jokowi Batal Turun ke Jalan pada 22 Mei 2019, Ini Alasannya

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana sejumlah organisasi relawan pendukung Joko Widodo untuk turun ke jalan pada tanggal 22 Mei 2019, batal dilaksanakan.

Demikian diungkapkan perwakilan organisasi relawan Jokowi, Andi Ghani Nena Wea di Jakarta, Senin (20/5/2019).

“Puluhan organisasi relawan Jokowi sepakat membatalkan aksi turun ke jalan ke KPU tanggal 22 Mei saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019. Ini sudah poin kesepakatan kami,” ujar Andi melalui keterangan pers, Senin malam.

“Pembatalan ini adalah bentuk penghormatan terhadap imbauan Kapolri serta Kapolda Metro Jaya untuk menjaga situasi kondusif saat penetapan hasil Pemilu 2019,” lanjut dia.

Sedianya, relawan pendukung Jokowi berencana turun ke jalan. Mereka akan menyuarakan mendukung KPU melaksanakan tugasnya menetapkan hasil Pemilu 2019.

Meski demikian, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi tetap akan menggelar aktivitas untuk menyambut keputusan KPU itu. Kegiatan dipusatkan di Gedung Joeang ’45 Menteng, Jakarta Pusat.

Bangunan tersebut, menurut relawan, memiliki nilai historis yang tinggi, baik dari cerita kemerdekaan Indonesia hingga karier Jokowi sendiri sebagai presiden ke-7 RI.

“Di Gedung Joeang kami akan menggelar doa bersama dan buka puasa bersama,” ujar Andi.

Tentang aksi unjuk rasa kubu pendukung Prabowo yang tetap akan dilaksanakan pada tanggal yang sama, Andi mengimbau kepada pendukung Jokowi tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

“Percayakan situasi keamanan kepada TNI-Polri. Kami sekaligus berterima kasih kepada TNI-Polri yang selalu menunjukkan loyalitas dan semangat juangnya,” lanjut Andi.


  • 0

Menaker: Ojek Online Status Mitra Kerja Tak Dapat THR

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan karyawan ojek online (ojol) juga akan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan, siapapun yang memiliki hubungan atau status kerja maka berhak memperoleh THR Lebaran tersebut.

“Intinya yang punya hubungan kerja ya dapet THR. Enggak peduli apapun statusnya,” terangnya di Gedung Kemnaker, Senin (20/5/2019).

Meski begitu, dia menegaskan bahwa mitra ojol tidak memperoleh THR Lebaran. Itu karena statusnya yang tidak terikat pada hubungan kerja perusahaan.

“Sejauh ini seluruh regulasi kita itu mengatur hak-hak pekerja yang berada dalam hubungan kerja. Hubungan kerja itu gini kalau kamu pacaran, atau TTM-an itu berarti orang menyebutnya mitra. Kalau kamu menikah, di dalem hubungan kerja itu semacam hubungan kerja. Nah berarti ada kalau ada orang nikah terus cerai kan ada hak gono-gini tuh,” ujarnya.

“Jadi dalam aturan kita ini kuncinya di hubungan ini. Kalau ada hubungan kerja berarti dia berhak,” tambah dia.

Dia pun menekankan, seorang karyawan berhak memperoleh THR jika hubungannya terikat dalam hubungan kerja perusahaan.

“Enggak peduli statusnya apakah statusnya PKWT atau PKWTT, tetap atau kontrak tidak tentu, itu ga ada soal, selama dia berada dalam hubungan kerja maka dia tetap berhak mendapatkan THR, hanya besaran yang diatur secara berbeda,” ujar dia.


  • 0

Pekerja Informal dan Kemiskinan di Kabupaten Bekasi

Category : Uncategorized


Secara umum, manusia bekerja untuk memperoleh upah atau pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah pekerja di Kabupaten Bekasi yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 sekitar 1.472.432 orang atau 90,3 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada.

Bekerja menurut konsep yang digunakan BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang, dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit dilakukan selama 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Menurut sektornya, pekerja terbagi menjadi dua jenis yaitu pekerja formal dan informal. Pembagian sektor ini didasarkan pada perbedaan status yang dimiliki pekerja.

Pekerja informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Sektor informal merupakan sektor yang penting, karena bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih banyak. Sektor ini juga terbukti dapat survive saat kondisi ekonomi suatu daerah mengalami krisis.

Dalam perekonomian makro, sektor informal berfungsi sebagai safety belt, yang mampu menopang ketidakmampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh warganya. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi, sehingga mengurangi pengangguran.

Namun sayangnya, sektor ini dikenal dengan kondisi keadaan kerja tidak layak, tingkat pendapatan rendah, pekerjaan yang lebih sulit dan berisiko tinggi, tingkat keamanan serta perlindungan kerja rendah. Bentuk yang tidak terorganisir, tidak teratur, tidak terdaftar, dan cenderung berskala kecil merupakan ciri usaha di sektor informal.

Pekerja di sektor ini umumnya berkeahlian rendah sehingga hanya mampu menggunakan teknologi yang sederhana. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat produktifitas dan upah/pendapatannya.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS pada Agustus 2018, terdapat sekitar 28,1 persen pekerja di Kabupaten Bekasi yang bekerja di sektor informal atau sebanyak 413.889 orang. Meskipun persentasenya menurun, namun jumlah pekerja informal tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagian besar mereka, atau 91,2 persen, bekerja di wilayah perkotaan. Di sisi lain, perbedaan pekerja sektor informal menurut jenis kelamin tidak terlalu signifikan. Sekitar 59 persen pekerja informal adalah laki-laki, sedangkan sisanya yaitu 41 persen berjenis kelamin perempuan.

Jika dilihat dari struktur umurnya, pekerja sektor informal di Kabupaten Bekasi paling banyak memiliki rentang usia 40-44 tahun untuk pekerja informal laki-laki dan 35-39 tahun untuk perempuan.

Pada rentang umur tersebut, umumnya pekerja memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan penyesuaian pekerjaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kesesuaian antara kemampuan pekerja dengan jenis pekerjaannya. Untuk itu, sektor informal dipilih oleh mereka sebagai alternatif sambil menunggu kesempatan pekerjaan yang lebih baik.

Sektor informal relatif lebih mudah untuk dimasuki oleh para pencari kerja dibandingkan sektor formal. Oleh karenanya, sektor ini dipilih sebagai alternatif karena terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa sektor informal berkaitan erat dengan kemiskinan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS pada Maret 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 65,1 persen dari penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bekasi bekerja di sektor informal.

Dengan kata lain, sekitar 1 dari 4 pekerja informal di Kabupaten Bekasi termasuk penduduk miskin. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab rentannya pekerja informal untuk mengalami kemiskinan.

Pendidikan merupakan salah satu modal manusia yang dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki seseorang. Semakin rendah tingkat pendidikan mencerminkan tingkat produktifitas yang juga semakin rendah.

Produktifitas rendah menghasilkan upah rendah atau penghasilan yang kurang memadai. Hal ini mencerminkan standar hidup yang kurang layak dan dapat memperbesar peluang seseorang untuk mengalami kemiskinan.

Data Sakernas pada 2017 menunjukkan bahwa pekerja informal di Kabupaten Bekasi mayoritas hanya berpendidikan maksimal Sekolah Dasar (SD). Jumlah mereka ada sebanyak 193.332 orang atau sekitar 47,4 persen.

Persentase pekerja informal berpendidikan rendah di perkotaan sebanyak 42,4 persen. Bahkan persentase pekerja informal berpendidikan rendah di pedesaan jauh lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 71,3 persen.

Gambaran pekerja informal yang berpendidikan rendah ditambah dengan minimnya modal membuat mereka seringkali identik dengan kaum yang termarjinalkan. Berkembangnya kapitalisme global semakin membuat mereka tersingkir dari persaingan dengan sektor formal.

Pekerjaan di sektor informal belum dapat memberi kemampuan untuk peningkatan status sosial ekonomi atau terlepas dari kemiskinan. Untuk itu pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, khususnya bagi para pekerja informal.

Peningkatan pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu solusi sebagai sarana untuk meningkatkan produktifitas kerja. Melalui pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, diharapkan pekerja informal dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga kesejahteraan hidupnya dapat lebih baik.

Pemerintah juga diharapkan dapat memberi perhatian lebih pada usaha-usaha informal, terutama yang bersifat padat karya. Pembinaan ataupun pemberian subsidi dapat bermanfaat bagi usaha-usaha tersebut untuk dapat mendorong peningkatan kualitas produksi. Adanya hubungan kemitraan antara unit usaha informal dengan sektor formal juga dapat menjadi solusi yang ditawarkan.

Melalui sinergi tersebut, usaha informal memperoleh manfaat dalam bentuk pinjaman modal, transfer knowledge dan target pemasaran yang lebih baik. Sementara usaha formal dapat meningkatkan produksinya dengan fixed cost of production yang relatif lebih rendah. Selain itu, adanya peraturan ketenagakerjaan di sektor informal juga diperlukan untuk melindungi pekerja informal dalam memperoleh haknya.


  • 0

Perusahaan Korea Selatan Butuh Ribuan TKI Terampil, Berminat Daftar?

Category : Uncategorized


Liputan6.com, Seoul – Lotte Chemical Corporation, salah satu perusahaan besar di Korea Selatan saat ini, sedang melakukan ekspansi besar-besaran di Indonesia. Mereka menggelontorkan investasi dengan membangun pabrik petrokimia bernilai sebesar US$ 3,5 miliar.

Oleh karena itu, perusahaan ini membutuhkan banyak tenaga kerja baru, termasuk tenaga kerja asing. Salah satu negara yang diincar adalah Indonesia.

Dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Indonesia di Seoul yang diterima oleh Liputan6.com pada Jumat (17/5/2019), setidaknya 1.000 sarjana kimia dari Tanah Air akan direkrut.

Selain itu, Industrial Bank of Korea (IBK) juga menyatakan tengah membutuhkan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk menduduki jabatan manajerial, serta staf tingkat menengah dan tinggi di berbagai bidang di perusahaan yang akan berekspansi di Indonesia pada pertengahan tahun ini.

Hal tersebut disejajarkan dengan mengakuisisi Bank Agris dan Bank Mitraniaga. IBK membuka peluang pekerjaan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang secara khusus sedang menempuh pendidikan atau tinggal di Korea Selatan.

Job Fair

Laporan tersebut diungkapkan pada gelaran job fair yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, dengan judul “Introduction Session to Job Opportunity” pada hari ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, KBRI menggandeng Persatuan Pelajar Indonesia di Korea (Perpika). Job fair digelar sehubungan dengan perusahaan-perusahaan Korea yang sedang membuka peluang kerja bagi ribuan TKI.

Selain Lotte Chemical Corporation dan IBK, perusahaan lain seperti OCI (industri kimia dan energi), CJ Logistic, dan LG International juga turut terlibat dalam kegiatan job fair ini.

Acara itu diisi dengan presentasi oleh masing-masing perusahaan dan dilanjutkan dengan One on One Meeting/Consultation dengan para peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa Indonesia atau WNI alumni dari berbagai universitas di Korea.

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, saat membuka program ini menyampaikan harapannya agar perusahaan maupun peserta mahasiswa Indonesia yang berpartisipasi, dapat memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin.

“Keduanya mempunyai ketertarikan yang sejalan. Para perusahaan tersebut dapat memperoleh tenaga kerja handal yang sudah memahami bahasa, budaya, kebiasaan dan etos kerja Korea sekaligus memahami pasar Indonesia,” tutur Dubes Umar.

Kata Perpika

Pernyataan senada juga diungkap oleh Ketua Perpika, yaitu Rian Mahardhika, yang datang pada seminar sebagai peserta. “Ini merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa Indonesia maupun perusahaan Korea yang akan berekspansi di Indonesia untuk mendapatkan tenaga kerja terbaik,” katanya.

“Saya yakin Anda tak akan menyesal merekrut kami dan saya harap hubungan baik ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya lagi.

Job fair ini merupakan program inovasi perdana KBRI Seoul dalam rangka diplomasi ekonomi sekaligus promosi tenaga professional Indonesia, untuk bekerja di berbagai perusahaan multinasional Korea.

Kebutuhan akan tenaga terampil Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa Korea dan pengetahuan budaya kerja Korea, terus meningkat seiring dengan naiknya investasi perusahaan Korea di Indonesia.

Job fair KBRI Seoul akan diselenggarakan secara berkala. Terlebih mengetahui minat peserta yang demikian tinggi. Bahkan pendaftaran terpaksa ditutup dua minggu sebelum kegiatan berlangsung, karena keterbatasan tempat.

“Ya, kami akan melaksanakan kegiatan ini secara berkala, setidaknya dua kali setahun,” janji Dubes Umar yang juga menggarisbawahi bahwa sudah ada berbagai perusahaan lain yang berminat untuk ikut serta dalam program job fair kedepannya.

Saat ini, terdapat tak kurang dari sekitar 1.700 mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Korea Selatan. Ratusan dari mereka diwisuda tiap tahunnya. Jika data ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber tenaga kerja yang luar biasa.


  • 0

Sidak di Jaktim, Kemnaker Gagalkan Penempatan 20 Pekerja Migran Ilegal

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 20 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural.

Hal itu terjadi saat Kemnaker melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Restu Putri Indonesia di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2019).

Dari hasil sidak, tim Kemnaker mengamankan 20 orang calon PMI yang diduga akan ditempatkan secara non prosedural.

Kasubdit Perlindungan TKI Direktorat PPTKLN Kemnaker, Yuli Adiratna menjelaskan, awalnya sidak dilakukan di penampungan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT. DPBM, Bekasi.

Dari hasil sidak ke PT. DBPM Bekasi, didapati informasi bahwa 20 orang calon PMI PT. DBPM tengah dilatih di BLKLN Restu Putri Indonesia di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sidak pun dilanjutkan ke BLKLN Restu Putri Indonesia.

“Tim kami menemukan 20 orang calon pekerja migran yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan,” kata Yuli Adiratna, seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/5/2019)

Diduga ke-20 orang calon pekerja migran tersebut akan ditempatkan secara non prosedural ke Singapura, Brunei, dan Hongkong.

Hal itu didasarkan pada temuan bahwa P3MI PT. DBPM maupun BLKLN tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan calon pekerja migran.

“Pada tahun 2018, Tim Kemnaker juga pernah melakukan sidak pada BLKLN Restu Putri tersebut dan ditemukan 100 orang calon pekerja migran yang tidak memiliki dokumen persyaratan pekerja migran Indonesia,” kata Yuli menambahkan.

Selanjutnya, keseluruhan calon pekerja migran diamankan ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

“Tim Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan mendalami kasus ini, dan akan memgkoordinasikan dengan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti penanganan kasus ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait meninggalnya PMI asal Kabupaten Dompu, NTB, bernama Dwi Kurnia Pratiwi. Sebelum meninggal dunia, Dwi bekerja di Singapura sejak awal tahun 2019 selama kurang lebih empat bulan.

Dwi dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan sakit. Kepulangan Dwi dijemput oleh PT. DPBM. Kemudian, Dwi dibawa ke penampungan PT. DPBM selama beberapa hari sebelum dibawa ke RS. Hermina, Daan Mogot, Jakarta.

Yuli mengimbau, masyarakat untuk tidak mudah percaya oleh bujuk rayu kemudahan bekerja ke luar negeri dengan mengesampingkan kelengkapan dokumen persyaratan.

“Diharapkan, calon pekerja migran dapat memanfaatkan Layanan Terpadu Satu Atap atau Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing kabupaten atau kota, untuk mendapatkan informasi dan pelindungan secara optimal,” imbau Yuli.


  • 0

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lihat Dana Hari Tua Anda

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan bertahun-tahun? Penasaran dengan saldo jaminan hari tua Anda yang sudah terkumpul?

Jawabnya tentu saja bisa diketahui bila Anda melihat saldonya. Sayangnya, tidak semua orang tahu cara melihat saldo BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, hal itu sangat penting untuk memastikan apakah iuran yang dibayarkan bertahun-tahun benar masuk ke dalam data BPJS Ketenagakerjaan atau tidak.

Lantas bagaimana caranya? Berikut cara mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan:

1. Melalui Website
– Buka website BPJS Ketenagakerjaan
– Klik menu Layanan Peserta
– Pilih Tenaga Kerja, setelah itu akan muncul dua pilihan, yakni BPJSKU dan Antrian Online
– Pilih BPJSKU. Bila Anda belum pernah registrasi BPJSKU, pilih Daftar Pengguna
– Isi data registrasi, dari nama, nomor KTP, hingga nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ).
– Setelah itu akan ada tampilan banyak menu, pilih Lihat Saldo.

2. Melalui Aplikasi
– Download aplikasi BPJSKU di PlayStore
– Bila Anda belum pernah registrasi BPJSKU, pilih Daftar Pengguna
– Isi data registrasi, dari nama, nomor KTP, hingga nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ).
– Setelah itu Anda akan dibawa ke tampilan menu.
– Klik Lihat Saldo pada bagian menu kiri atas.


  • 0

Kemenperin Proyeksi Investasi Industri Elektronika 2019 Rp 1,3 T, Serap 1.260 Pekerja

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan investasi di sektor industri elektronika dan telematika. Tujuannya untuk memperdalam struktur manufaktur di dalam negeri dan juga dapat menjadi substitusi produk impor.

“Kami fokus mendorong industri elektronika dan telematika di dalam negeri agar tidak hanya terkonsentrasi pada perakitan, tetapi juga terlibat dalam rantai nilai yang bernilai tambah tinggi,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/5).

Janu menyebutkan, pada 2019, sejumlah produsen semikonduktor dan komponen elektronik di Indonesia akan menanamkan modalnya untuk ekspansi. Mereka itu antara lain PT Infineon Technologies Batam yang menggelontorkan dananya hingga Rp 884 miliar dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000 orang.

Selanjutnya, PT Rubycon Indonesia yang bakal berinvestasi sebesar Rp 89 miliar dengan membuka lapangan kerja mencapai 250 orang serta PT Excelitas Technologies Batam yang akan menamankan modalnya di angka Rp 29 miliar dengan menyerap tenaga kerja sekitar 140 orang.

“Kemudian, tahun ini diproyeksi ada beberapa investasi baru yang akan masuk, yang secara total nilainya mencapai Rp 1,3 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 1.260 orang. Ini menandakan bahwa iklim investasi di Indonesia masih kondusif,” ungkapnya.

Janu mengemukakan, investor tersebut di antaranya dari industri semikonduktor dan komponen elektronik, industri peralatan listrik rumah tangga, industri komputer, barang elektronik, dan optik, serta industri peralatan teknik. Mereka itu, di antaranya PT Sammyung Precision Batam, PT Simatelex Manufactory Batam, PT Pegatron Technology Indonesia, dan PT Siix Electronics Indonesia.

“Kami optimistis, Indonesia akan mampu membangun kemampuan industri elektronika lokal yang berdaya saing global untuk manufaktur komponen lanjutan,” ujar Janu.

Apalagi, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri elektonika adalah satu dari lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan untuk menjadi pionir dalam penerapan industri 4.0 di Tanah Air.

Dalam upaya memacu pengembangan industri elektronika, selain membuat regulasi untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah juga telah memberikan insentif guna menarik investasi dan mendorong ekspor, tegasnya. Insentif perpajakan yang telah ditawarkan kepada investor, antara lain tax holiday dan tax allowance.

Menurut Janu, tax holiday diberikan kepada investor yang akan mengembangkan industri semikonduktor wafer, industri backlight untuk liquid crystal display (LCD), electrical driver dan liquid crystal display (LCD). Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Pelaku industri juga bisa memanfaatkan tax allowance, apabila mereka berminat mengembangkan industri komputer, barang elektronik dan optik, industri peralatan listrik dan industri mesin dan perlengkapan YTDL (seperti mesin fotocopy dan pendingin).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Permenperin No. 1 Tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri

Selain itu, pemerintah menyediakan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019.

Janu menambahkan, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk sektor elektronika, peralatan telekomunikasi, kabel serat optik, smart card dan telepon seluler. Menurutnya, BMDTP dapat meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri agar dapat bersaing merebut pasar dalam negeri dan meningkatkan utilisasi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya serius untuk mengakselerasi peningkatan daya saing industri elektronika di Tanah Air. Fokusnya, antara lain industri elektronika dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku atau komponen impor.

Untuk itu, diharapkan produsen elektronika dapat terus menghasilkan produk-produk berteknologi tinggi yang diproduksi di Indonesia. Salah satu upayanya melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital atau industri 4.0. “Adanya peluang dan tantangan di era industri 4.0, diharapkan industri elektronika pun mampu membangun kerjasama dengan manufaktur kelas dunia,” kata Menteri Airlangga.


  • 0

Jelang Lebaran, Menaker Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan THR 2019

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M. Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya ( THR) Keagamaan Tahun 2019.

SE Pelaksanaan THR yang ditandatangani pada Selasa (14/5/2019) ini ditujukan kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” ujar Menaker Hanif di Jakarta Kamis (16/5/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Dalam surat edarannya, Menaker Hanif mengatakan, SE pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR,” kata Menaker Hanif.

“Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Menaker Hanif.

Terkait jumlah besaran THR, setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR satu (1) bulan upah.

Adapun bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” ujar Menaker Hanif.

Apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar THR Keagamaan dikenai sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, Hanif Dhakiri berharap masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019.

“Kami juga meminta para Gubernur beserta para bupati dan wali kota untuk memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu,” kata Hanif.


  • 0

Perang Dagang AS-China Bisa Berimbas ke Inflasi RI

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Bharat Joshi, Investment Director Aberdeen Standard Investments Indonesia memperkirakan, perang dagang antara AS dan China tidak akan memberikan dampak langsung bagi Indonesia, namun akan berimbas ke inflasi.

“Kalau kita lihat ke Indonesia, secara langsung tidak akan berdampak besar. Dari sisi ekspor, Indonesia hanya mengekspor batu bara ke China. Saya melihat imbas terbesarnya justru ke inflasi,” jelas Bharat Joshi di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Ia menuturkan, jika mata uang dolar AS terus menguat di tengah gejolak perang dagang maka akan terjadi pelemahan di rupiah.

“Kalau rupiah lemah, akan terjadi beban bagi APBN. Banyak harga akan naik karena banyak bahan baku mentah yang diimpor, sehingga akan terjadi lebih banyak inflasi,” katanya.

Menurut Bharat, salah satu cara meredam gejolak inflasi adalah dengan memastikan suku bunga stabil.

“Kalau stabil akan berada di kisaran Rp 14.200 – Rp 14.400 per dollar AS. Tapi kalau Bank Indonesia bisa menurunkan 25 bps, kurs rupiah bisa berada di kisaran Rp 14.100 per dollar AS,” ucap Bharat Kendati berpengaruh pada inflasi, situasi sepanjang tahun ini menurutnya masih lebih baik dibandingkan situasi yang dihadapi Indonesia tahun-tahun sebelum.

Jika melihat catatan sekitar 3 tahun silam, Indonesia harus menghadapi banyak tantangan mulai dari suku bunga AS yang naik, dominasi dolar terhadap rupiah, harga minyak yang juga naik, inflasi, serta harga batu bara yang turun.

“Kalau saat ini keadaan struktur perusahaan Indonesia begitu kuat. Kalau kita lihat utang pemerintah pun adalah yang paling kecil di Asean. Jadi dari kekuatan struktur sangat kuat, inflasi turun, dan harga BBM stabil,” paparnya.


  • 0

Pengusaha Diminta Banyak Serap Lulusan SMK di Pelatihan Vokasi

Category : Uncategorized


Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Ratas dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Hasil ratas menitikberatkan pada keterlibatan pengusaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri usai rapat, Kamis (16/5/2019).

“Intinya kita mengkoordinasikan seluruh potensi dari pengembangan SDM kita, sehingga ke depan biar bisa lebih konkret. Salah satu yang akan kita dorong adalah bagaimana kita optimalisasi pelibatan perusahaan. Mereka bisa ikut lah di dalam mempercepat peningkatan kualitas SDM kita,” kata Hanif.

Kata dia pihaknya bakal mencoba memetakan ketersediaan SDM, misalnya SMK, BLK, dan lembaga-lembaga pelatihan kerja lainnya. Dari situ akan dilihat sertifikasinya seperti apa, kapasitas dari masing-masing lembaga itu berapa banyak. Itu akan dicocokkan dengan industri yang siap menampung SDM tersebut.

“Nanti akan kita lanjutkan dengan memetakan dari sisi demand side-nya, misalnya sektor apa yang butuh, profesinya apa, dan segala macam. Setelah itu, baru kita cari terobosan yang bisa digenjot,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini beberapa perusahaan sudah dilibatkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.

“Jadi kalau vokasi kan link and match itu kerja sama antara industri dengan SMK seperti yang sudah dilaksanakan, itu kita perdalam fasilitasi dan kesiapannya,” ujarnya.

“Sedangkan yang politeknik itu kemarin ada beberapa industri sudah membangun politeknik, seperti Indorama mereka sudah buat. Kemudian juga yang baru kemarin groundbreaking itu Astra. Nah tentu model seperti ini kita replikasi di tempat lain,” ujarnya.

Dalam rangka melibatkan perusahaan, Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan insentif bagi pengusaha, salah satunya di sektor perpajakan.

“Mereka kalau ada kebutuhan mereka akan bangun (politeknik), pemerintah fasilitasi, salah satunya fasilitas perpajakan,” tambahnya. (ara/ara)