Category Archives: Uncategorized

  • 0

Demo Buruh di Dekat Gedung BEI, Lalu Lintas di Jalan Sudirman Padat

Category : Uncategorized


Jakarta – Massa buruh menggelar aksi demo di dekat gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Demo tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Sudirman ke arah Blok M padat merayap.

Massa memenuhi trotoar di kawasan SCBD. Massa merupakan buruh ritel pakaian H&M yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN). Sekadar untuk diketahui, H&M memiliki department store di Mal Pacific Place, SCBD.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (17/9) pukul 12.15 WIB, arus lalu lintas dari SCBD yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman ditutup karena ada aksi demo. Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Sudirman mengarah ke Blok M sedikit terhambat karena ada massa.

Sejumlah polisi tampak mengamankan massa demo. Polisi juga mengatur lalu lintas di sekitar lokasi.

Puluhan buruh membawa spanduk. “H&M Made In Sweatshop. Di Setiap Helai Pakaian H&M Ada Keringat Buruh Yang Belum Dibayarkan Haknya,” demikian tulisan pada spanduk itu.

Koordinator aksi sekaligus Panglima Koordinator Serikat Nasional Pekerja Jawa Barat Buya Fauzi menyebut massa sengaja menggelar aksi di kawasan SCBD. Sebab, kantor pusat H&M berada di sana.


  • 0

Pengusaha: Penyebab PHK di Industri Tekstil Bukan soal Upah

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Terjadinya pemutusan hubungan kerja ( PHK) di sektor tekstil bukan disebabkan oleh faktor upah. Banjirnya produk tekstil impor lah yang menjadi biang lesunya indusri tekstil sehingga berujung PHK.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, pengusaha tekstil dengan tenaga kerja telah sepakat pengaturan upah menggunakan skema Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut dia, turunnya industri tekstil hingga terjadi PHK dikarenakan banyaknya barang impor. Oleh karena itu perlu ada tindakan pengamanan dan harmonisasi tarif bagi barang impor.

“Kami secara resmi men-submit safeguard ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan sudah mendapat persetujuan,” ujar Ade di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dia mengatakan, safeguard diusulkan hanya akan dilakukan selama tiga tahun. Namun, pemberlakuan safeguard harus mengikuti aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Selain safeguard, API juga meminta harmonisasi tarif. Khususnya bagi barang impor yang berasal dari China karena ada ASEAN-China Free Trade Agreement.

Perjanjian dagang tersebut membuat tarif impor kain dan garmen menjadi 0 persen. Sementara untuk produk hulu ada bea masuk sebesar 5 persen bahkan ada tambahan tarif anti dumping hingga 9 persen.

“Tarifnya bisa ada yang menjadi 15 persen ada yang 20 persen, itu yang membuat industri kita jadi lemah,” kata Ade.

Harmonisasi diusulkan kepada Menteri Perindustrian (Menperin). Produk yang harus mendapat bea masuk 0 persen hingga 5 persen merupakan produk hulu sedangkan bea masuk kain 9 persen, dan garmen sebesar 12 persen.


  • 0

Produk Impor Banjiri Indonesia, Buruh Kena Gilir Kerja, Sebagian di-PHK

Category : Uncategorized


SOREANG, (PR).- Para buruh yang bekerja di sektor pabrik tekstil terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), menyusul membanjirnya produk impor dari Tiongkok ke Indonesia. Dampak membanjirnya produk impor itu, pemasaran produk lokal pun tersendat karena kalah bersaing dalam persoalan harga.

Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera menghentikan impor produksi tekstil dari luar negeri yang melibatkan para importir tersebut.

“Dampak dari impor barang atau produk tekstil itu, para buruh yang kena dampaknya. Saat ini sudah terjadi efisiensi waktu (gilir) kerja dan pengurangan tenaga kerja dengan cara di-PHK,” keluh Uben Yunara di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Senin 16 September 2019 malam.

Menurut Uben, mulai terjadi efisiensi waktu kerja dan PHK tenaga kerja itu, karena pemasaran produk tekstil yang dihasilkan para pengusaha lokal sudah tidak menjanjikan lagi. Para pengusaha pun menjerit karena mengalami kesulitan pemasaran produk tekstil.

“Bagaimana tidak kesulitan dalam pemasaran produk tekstil. Produk impor, khususnya kain per satuan itu harganya lebih murah dari produksi dalam negeri. Misalnya, harga kain impor Rp 10.000 per satuan, sementara produk dalam negeri Rp 15.000 per satuan, sehingga ada perbedaan harga yang jauh dan mencolok,” kata Uben.

Bayar pajak
Untuk mempertahankan usaha para pengusaha lokal itu, lanjut Uben, ada keberpihakan pemerintah pusat terhadap para pelaku usaha di dalam negeri.

“Para pengusaha dalam negeri sudah puluhan tahun menjalankan usahanya. Tentunya memberikan dampak positif kepada negara karena para pengusaha melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Selain menciptakan lapangan kerja untuk para buruh dalam negeri untuk memenuhi tuntutan hidupnya. Namun saat ini sudah mulai banyak para pekerja pada sektor tekstil yang di-PHK karena perusahaannya mengalami kelesuan setelah banyak masuk barang impor,” paparnya.

Ia berharap kepada pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah-langkah cepat, sebelum para pengusaha tekstil gulung tikar. “Jika barang impor dibiarkan deras membanjiri pasar dalam negeri, pengusaha lokal hanya tinggal menunggu waktu (gulung tikar). Imbasnya ya para buruh dirugikan karena menjadi korban PHK,” ucapnya.

Saat ini, imbuh Uben, para pengusaha bisa bertahan sudah untung karena sulit memasarkan produk. Ditambah lagi para pengusaha dihadapkan pada kewajibannya membayar upah kerja, selain tuntutan membayar pajak.

Terkait dengan persoalan itu, Uben bersama perwakilan buruh lainnya berencana mendatangi Pemkab Bandung untuk membahas nasib para pekerja di kemudian hari. Selain membahas membanjirnya impor barang tekstil, ucap Uben, pihaknya akan menyampaikan persoalan kenaikan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) yang diperkirakan bakal membebani para pengusaha dan buruh yang masuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

“Disamping itu akan membahas persoalan peraturan daerah dan pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Bandung pada 2020. Pada bulan Oktober dan Nopember itu sudah masuk pada pembahasan UMK Bandung 2020,” katanya kepada wartawan Galamedia, Engkos Kosasih.

Ia khawatir dengan berbagai persoalan di lapangan, yang saat ini dialami sangat pahit oleh para pengusaha berdampak pada ekonomi buruh yang mencari penghidupan di sektor tekstil. “Yang jelas, pemerintah harus turun tangan dalam menyikapi persoalan yang dialami para pengusaha tekstil saat ini. Lebih baik, pemerintah menghentikan impor produk tekstil supaya tidak menyengsarakan pengusaha dan buruh lokal yang menggantungkan ekonomi sehari-hari di sektor tekstil tersebut,” pungkasnya.*


  • 0

Plt Gubernur Aceh Terima Perwakilan Buruh, Ini Sejumlah Aspirasi yang Disampaikan

Category : Uncategorized


SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan pihaknya akan menampung dan menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan serikat buruh.

Terutama mengenai penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) Aceh.

Plt Gubernur mengatakan akan menyesuaikan kebijakannya secara koperatif berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) agar buruh di Aceh mendapatkan upah yang layak tanpa mengganggu proses investasi

“Organisasi pekerja merupakan komunitas penting di negeri ini,” ujar Nova Iriansyah saat menerima audiensi perwakilan serikat buruh dari Aceh dan nasional di rumah dinasnya, Senin, (16/9/2019) sore.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Obor Tabroni, Sekjen FSPMI Riden Hatam Azis, Ketua Aliansi Buruh Aceh Saiful Mar dan Ketua FSPMI Aceh Habibi Inseun.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Plt Gubernur Aceh.

Di antaranya, terkait penolakan buruh terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

Kemudian kebijakan upah yang layak, tenaga kerja asing, serta mewujudkan peraturan gubernur (Pergub) terkait tunjangan meugang dan libur peringatan tsunami Aceh.

Terkait persoalan Pergub tentang tunjangan hari meugang dan libur pada peringatan hari tsunami Aceh, Nova meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh untuk segera menyusun draft pergub tersebut.

“Di Aceh tidak masalah lagi (Pergub meugang), tolong segera diformatkan,” kata Nova.

Sementara itu, perihal penolakan rencana revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003, Nova menuturkan, dengan adanya penolakan dari para pekerja di Aceh, maka pemerintah Aceh akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat dipertimbangkan kembali.

Plt Gubernur Aceh juga menaruh perhatian penuh terkait tenaga kerja asing illegal di Aceh.

Ia menerangkan, pihaknya melalui Disnaker akan menindaklanjuti serta melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga asing ilegal.

“Kita juga sudah pernah melakukan sidak dan menemukan sejumlah pekerja asing di sebuah pabrik semen. Saya minta mereka di deportasi hari itu juga karena memang aturannya demikian,” kata Plt Gubernur Aceh.

Nova menambahkan, untuk memperkerjakan tenaga asing, ada sejumlah posisi yang diperbolehkan maupun tidak.

Seperti, posisi penting yang kualifikasinya tidak dimiliki tenaga kerja lokal atau tenaga ahli.

Perusahaan, kata Nova, tidak boleh memperkerjakan pekerja kasar atau jabatan rendah untuk tenaga asing.

Sebab, tenaga kerja di bidang tersebut masih bisa dilakukan oleh tenaga lokal.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Aceh yang didampingi Kadis Mobduk Iskandar Syukri, Kadis Sosial Al Hudri dan Karo Humpro Muhammad Iswanto mengajak seluruh pekerja di Aceh untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pemerintah Aceh.

Hubungan yang baik tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Aceh.


  • 0

KUNJUNGAN CNV INTERNATIONAL KE DPP KSPSI

Category : Uncategorized

Ibu Amalia Falah Alam, selaku CNV Country Representative Indonesia melakukan kunjungan ke kantor DPP KSPSI, hari ini selasa 17 September 2019.


  • 0

Sri Mulyani: Kenaikan Cukai Rokok Pertimbangkan Nasib Petani dan Buruh

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bahwa nasib petani menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok. Cukai rokok naik 23 persen dan harga jual rokok eceran naik 35 persen pada 2020.

“Kita perhatikan ada unsur elemen petani, dan juga petani terutama tembakau dan cengkeh versus adanya impor cengkeh tersebut,” kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/9).

Selain dimensi kemiskinan petani, nasib buruh rokok juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemutusan kebijakan tersebut. “Adanya unsur tenaga kerja terutama sigaret kretek tangan. Jadi kami mencoba untuk mencari keseimbangan di antara berbagai concern tadi,” ujarnya.

Namun, alasan utama kenaikan cukai rokok adalah aspek kesehatan. Mantan pejabat bank dunia tersebut menyebutkan jumlah perokok dari kalangan anak muda dan perempuan mengalami peningkatan terus menerus.

Terlebih rokok ternyata banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Dengan naiknya harga rokok, diharapkan jumlah perokok akan menurun.

“Di sisi lain menjaga harus mencegah rokok ilegal agar tetap gak meningkat. Maka keputusan yang disampaikan di dalma ratas, melihat berbagai aspek itu menaikkan cukai 23 persen untuk 2020 yang semenjak 2018 ga naik,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto menyebut bahwa rencana kenaikan cukai rokok akan memberikan pengaruh pada peningkatan inflasi. Meski demikian, pengaruh kenaikan inflasi akibat cukai rokok tidak akan terlalu besar.

“Ada (pengaruhnya ke inflasi) tapi mudah-mudahan enggak besar,” ujar Suhariyanto saat ditemui di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/9).

Pada dasarnya, rokok memang memberikan andil inflasi dari sisi kelompok administered price atau harga yang diatur pemerintah. Setiap bulan, rokok berkontribusi sebesar 0,01 persen daro rokok filter dan kretek.

“Setiap bulan kan ada kenaikan, tapi tipis ya kontribusinya,” kata dia.

BPS belum bisa memperkirakan dampak menyeluruh dari kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran rokok tersebut. Menurutnya, perlu melihat lebih lanjut terkait penerapan dari kenaikan cukai rokok pada tahun yang akan datang.

“Belum tahu dampaknya seberapa jauh, kami harus melakukan exercise dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu besar,” katanya.


  • 0

11 Perusahaan di China Bakal Direlokasi ke Indonesia

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Deputi Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengatakan, sebanyak 11 perusahaan di China siap direlokasi ke Jawa Tengah sebelum akhir 2019. Ini menyusul 33 perusahaan yang telah hengkang dari negeri Tirai Bambu sebagai imbas dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

“Kami tidak mau kehilangan momentum ini lagi setelah tidak satu pun dari 33 perusahaan yang masuk ke Indonesia, maka ini kami siap-siap agar kesempatan ini tidak terlepas lagi,” kata Ikmal di Semarang, dikutip Antara, Senin (16/9).

Menurutnya, sebagian besar dari 11 perusahaan tersebut bergerak di bidang furnitur atau mebel dan setelah melakukan pemetaan di beberapa wilayah, BKPM memutuskan wilayah yang paling cocok untuk menerima relokasi tersebut adalah Jawa Tengah. Meski begitu, dia mengaku belum bisa menyebutkan total investasi yang bakal masuk terkait dengan rencana relokasi 11 perusahaan dari Tiongkok ke Jawa Tengah itu.

“Jateng inikan sentra industri mebel nasional dengan kontribusi 80 persen. Kami mencari lokasi tepat untuk relokasi dan untuk relokasi ini salah satu parameter utamanya adalah ketersediaan lahan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan Kabupaten Kendal, Pemalang, dan Sukoharjo menjadi daerah paling potensial untuk menjadi lokasi relokasi perusahaan dari China berdasarkan berbagai pertimbangan terkait ketersediaan lahan dan infrastruktur yang bisa menjadi daya tarik tersendiri.

“Awal Oktober BKPM berkunjung ke sentra industri furnitur China. Setelah mendapat kepastian di Jawa Tengah, November akan bertemu dengan Presiden dan Desember harapannya sudah terealisasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan Provinsi Jawa Tengah bakal tancap gas untuk dunia industri. Terkait dengan rencana relokasi perusahaan China ke Jateng, Ganjar bakal menyiapkan klaster-klaster wilayah.

“Salah satu kekuatan di Jateng tekstil dan turunan tekstil, makanan dan minuman, dan furnitur. Kalau berkenan, jika BKPM ke China kawan-kawan bupati diajak biar langsung paparan dan bisa ‘deal’,” jelas Ganjar.


  • 0

Janji Babat 74 Aturan Pengganjal Investasi, Jokowi: Agar Bersaing

Category : Uncategorized


Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dalam waktu dekat Pemerintah akan memangkas 74 aturan yang selama ini dianggap menghambat laju investasi masuk ke Indonesia.

Jokowi mengatakan, pemangkasan 74 aturan ini akan dilakukan setelah pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode yang baru.

“Setelah pelantikan DPR baru kita akan mengajukan banyak revisi-revisi UU, kemarin kita hitung ada 74 RUU,” kata Jokowi saat membuka dan meresmikan Munas Hipmi XVI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019)

Jokowi mengungkapkan, pemangkasan 74 UU ini nantinya akan berada di bawah payung hukum bernama omnibus law, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara lalu lintas undang-undang sektoral. Tujuannya untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut.

“Nanti akan kita mintakan yang namanya omnibus law,” ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, perombakan 74 aturan setingkat UU ini agar Indonesia memiliki kecepatan dan mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.

“Agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki,” jelasnya.


  • 0

Produk Tekstil RI Kalah Jauh dari China dan Vietnam

Category : Uncategorized


Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pangsa pasar produk tekstil Indonesia tertinggal jauh oleh China, Vietnam, dan Bangladesh. Laju pertumbuhan pangsa pasar tekstil nasional berjalan stagnan.

Hal itu diungkapkannya saat menerima Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Jokowi menceritakan, produk tekstil dan serta sintetis, serta benang filamen mengalami pertumbuhan yang tinggi di triwulan II-2019, yakni sebesar 20,71%. Dengan capaian tersebut, sektor tekstil menjadi industri kelima terbesar kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Namun, pertumbuhan pangsa pasar tekstil dan produk tekstil di pasar global cenderung stagnan, yaitu di 1,6 persen, tertinggal jauh misalnya bila dibandingkan dengan China 31,8 persen, dan dua pesaing utama kita, Vietnam 4,59 persen dan Bangladesh 4,72 persen di tahun 2018,” kata Jokowi.

Jokowi bilang, ekspor produk tekstil tanah air di triwulan II tahun ini turun 0,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Dikatakan Jokowi, penurunan kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil ini dikarenakan tingginya biaya produksi hingga kebijakan yang berpihak pada impor.

“Kebijakan dagang berpihak pada impor dan kurangnya perencanaan jangka panjang yang berdampak pada minimnya investasi,” jelas dia.

Oleh sebab itu kehadiran para pengusaha sektor tekstil bisa membahas persoalan yang dihadapi bersama-sama dengan Pemerintah. Dikatakan Jokowi, Pemerintah ingin mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan pelaku usaha khususnya sektor tekstil dalam rangka menggenjot kinerja ekspor.

“Saya ingin tahu betul apa yang diinginkan oleh pelaku usaha, tapi jangan banyak-banyak, paling hanya tiga pokok saja, tapi kita rumuskan, kita putuskan, kemudian pemerintah akan lakukan kebijakannya, sehingga betul-betul bermanfaat bagi Bapak, Ibu, semuanya,” ungkap Jokowi.


  • 0

Sempat Menguat, Rupiah Kembali Melemah ke Level 14.000-an per USD

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Beberapa hari terakhir ini nilai tukar (kurs) Rupiah mengalami penguatan atau apresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Namun pada perdagangan pagi ini, Senin (16/9) Rupiah kembali melemah.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah dibuka di level Rp 13.990 per USD, atau melemah dibandingkan penutupan perdagangan minggu lalu di Rp 13.966 per USD. Rupiah masih bergerak melemah sentuh Rp 14.055, namun kembali menguat tipis dan saat ini berada di Rp 14.040 per USD.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.020 per USD. Melemah jika dibandingkan dengan patokan pada tanggal (13/9) yang ada di angka 13.950 per USD.

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (USD) bergerak stabil meski di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak. Rupiah masih berada dalam kondisi yang stabil dan aman. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan meski kadang terjadi fluktuatif naik turunnya nilai tukar Rupiah hanya berlangsung sementara.

“Alhamdulillah nilai tukar di tengah ketidakpastian dunia terus berlangsung termasuk kelanjutan ketegangan perdagangan AS dan Tiongkok juga meningkatnya risiko geopolitik di Inggris khususnya terkait brexit, nilai tukar bergerak stabil,” kata dia saat ditemui di Masjid Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat (30/8).

Perry menjelaskan, ketangguhan Rupiah didukung oleh situasi pasar yang masih menguntungkan.

“Paling penting bahwa mekanisme pasar itu berlangsung suplai dan demand berlangsung dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ungkapnya.