Category Archives: Uncategorized

  • 0

Dukung Industri Otomotif, Perusahaan Perkakas Asal AS Ikut Mejeng di GIIAS 2019

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Perusahaan perkakas terkemuka asal AS, Stanley Black & Decker (SBD) ikut berpartisipasi di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Berlokasi di Hall 9 Booth No S53-S58, SBD menghadirkan berbagai produk tools anyar berteknologi tinggi yang dapat membantu industri serta para pecinta dunia otomotif.

Dalam pameran ini, SBD akan membawa semua produk unggulan Stanley, Dewalt, Black + Decker, khususnya produk perkakas otomotif. Selain itu, SBD juga menghadirkan produk yang baru saja diluncurkan, yakni coffee maker digital.

“Di ajang GIIAS kali ini, kami launching polisher baru dari Stanley SP137,” ucap Country Director Stanley Black & Decker Indonesia, King Hartono Hamidjaja di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (18/7).

King menambahkan, untuk semakin menarik minat para pecinta dunia otomotif, SBD pada ajang GIIAS kali ini juga memberi sejumlah promo menarik antara lain diskon Crazy Sale hingga 73 persen dan Flash Sale diskon hingga 92 persen. Berbagai promo itu bisa didapatkan jika konsumen datang langsung ke booth SBD.

“Sebagai perusahaan peralatan (tools) global, kami selalu memberi nilai lebih kepada para pelanggan. SBD saat ini juga sudah memiliki service center di seluruh Indonesia, dengan berbagai showroom yang ada di Jawa Tengah, Jakarta dan Surabaya,” tegas King.

Seiring perkembangan positif dunia otomotif nasional, SBD ingin turut berkontribusi agar industri otomotif nasional semakin berkembang. Sekaligus, melalui GIIAS 2019, para pecinta dunia otomotif, semakin kenal dengan berbagai pilihan produk berkualitas tinggi milik SBD.

Kata King, kehadiran SBD di GIIAS 2019 menjadi bukti bahwa perusahaan selalu hadir dan turut berkontribusi di tengah-tengah perkembangan industri nasional. Sebagai produsen peralatan (tools), SBD komitmen menghadirkan produk yang dapat menunjang perkembangan dunia otomotif, baik dari level industri, perbengkelan, hingga tools yang dapat digunakan untuk konsumen atau pehobi dunia otomotif dalam sehari-hari.

King menjelaskan, para pemilik kendaraan baik roda dua maupun empat, sudah seharusnya memiliki tool kit, karena merupakan perkakas teknik yang memudahkan untuk membuka, memperbaiki, maupun mengencangkan baut, atau hal-hal lain yang sifatnya mekanis.

“Berbagai produk tools milik SBD sudah teruji, harga bersaing dengan standar internasional, serta melewati quality control sehingga kualitasnya terjamin ketika digunakan konsumen, para pecinta dunia otomotif,” tegas King.

Di beberapa kota besar, kata King, tools milik SBD juga sudah digunakan berbagai komunitas seperti perajin kayu. Ini membuktikan, produk SBD diterima masyarakat luas. SDB, ditegaskan King, terus berinovasi untuk menjawab tantangan dari setiap industri karena produk SBD sudah digunakan dari kelas DIY, industri otomotif, dan hingga konstruksi.


  • 0

Bangun KEK Rebana, Jabar Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Tol Cisumdawu

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Segitiga Rebana (Cirebon-Subang-Kertajati). KEK Rebana bakal dibangun untuk berbagai zona industri yang berorientasi ekspor dan punya daya saing.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Jawa Barat, Arifin Soedjayana mengatakan, pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam membangun KEK Rebana. Dukungan yang paling dibutuhkan yakni infrastruktur pendukung konektivitas.

Dukungan infrastruktur sudah ada seperti kehadiran Pelabuhan Patimban, Bandar Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon. Ini menjadi modal pengembangan KEK Rebana ke depan.

“Kita punya kekuatan penting di situ ada Patimban yang sekarang on progres, 2020 mudah-mudahan bisa launching. Kemudian Kertajati sudah, kemudian pelabuhan Cirebon ada itu adalah salah satu daya dukung dari konektivitas termasuk Cisumdawu,” kata dia, dalam gelaran ‘IBEF 2019’, di JCC, Jakarta, Jumat (19/7).

Karena itu dia pun mengharapkan pemerintah dapat mendukung percepatan pembangunan tol Cisumdawu. Sebab memiliki kontribusi penting bagi KEK Rebana.

“Saya mohon (pemerintah pusat) bisa mendorong Cisumdawu rada susah untuk perwujudannya. Jadi memang harus putar dulu ke Cipali,” ujar dia.

Jika KEK Rebana rampung, maka akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah timur Provinsi Jabar. KEK Rebana nantinya diarah menjadi ‘rumah’ bagi industri di wilayah Jawa Barat.

“Jawa Barat ke timur Akan lebih berkembang dalam rangka mempercepat supaya pertumbuhan ekonomi di Timur bisa lebih meningkat,” urai dia.

“Kita ingin coba, karena teman-teman di Jakarta sekarang mengonsumsi air dari Citarum, dan mungkin tingkat polusi sudah sangat tinggi, industri tekstil akan kita coba dirikan di kawasan timur. Itu kawasan industri Rebana,” tandasnya.


  • 0

Soal Blok Masela, Jokowi Pastikan Tenaga Kerja dan Produk Indonesia Mendominasi

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Presiden Joko Widodo menginginkan kontruksi Blok Masela bisa segera dimulai sehingga berproduksi pada 2027. Dia memastikan kehadiran Blok Masela bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dia juga menyampaikan ke pihak Inpex untuk bisa memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri.

“Saya sampaikan kemarin kepada Inpex, local contain harus setinggi-setingginya. Penggunaan tenaga kerja, karyawan dari daerah lokal dan Indonesia sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Presiden Jokowi menyebut besarnya investasi Inpex pada Blok Masela membawa berkah bagi ekonomi bangsa. Investasi asing di Blok Masela, lanjutnya, menjadi yang terbesar setelah Indonesia merdeka.

“Nanti capital inflow, uang masuk ke Indonesia memberikan dampak kepada ekonomi kita,” ungkap Presiden Jokowi.

Sebelumnya diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengemukakan investasi asing di Blok Masela menjadi yang terbesar di Indonesia sejak 1968. Total biaya pengembangan lapangan Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku, mencapai USD 18,5 miliar sampai USD 19,8 miliar.

“Ini (Blok Masela) adalah investasi asing terbesar sejak 1968 dan simbol pembangunan di Indonesia Timur yang berskala global setelah Freeport Indonesia,” kata Menteri Jonan.


  • 0

Rupiah Tekuk Balik Dolar AS ke Rp 13.905

Category : Uncategorized


Jakarta – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah kembali melemah. Nilai tukar dolar AS kini mendarat di level Rp 13.905.

Demikian dikutip dari data perdagangan Reuters, Jumat (19/7/2019). Hingga pukul 09.55 WIB, dolar AS terpantau bergerak dari level Rp 13.890 hingga Rp 13.955.

Dolar AS stabil di bawah level Rp 14.000 dalam perdagangan lima hari terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, mata uang Paman Sam tercatat bergerak dari level Rp 13.889 hingga Rp 14.000.

Dari data RTI, dolar AS hari ini tercatat melemah 55 poin (0,39%) di level Rp 13.905. Hal ini membuat rupiah menjadi mata uang yang paling kuat menekan dolar AS hingga pagi ini.

Mata uang lainnya yang menyusul rupiah menekan dolar AS adalah baht Thailand, peso Filipina, yuan China, hingga ringgit Malaysia. Sedangkan yen Jepang, franc Swiss, dan dolar Australia sebaliknya ditekan pagi ini.

Sementara rupiah pagi ini tercatat menguat terhadap seluruh mata uang negara utama dunia. Rupiah tercatat paling kuat menekan yen Jepang, franc Swiss, dan dolar Australia.


  • 0

Buruh di Gresik Demo Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang Menghapus Upah Pensiun

Category : Uncategorized


SURYA.co.id | GRESIK – Serikat bersama, Pekerja – buruh (Sekber) Kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten Gresik. Mereka menolak rencana revisi Undang-undang ketenagakerjaan, sebab diduga ada penghapusan pasal yang bisa merugikan kaum buruh.

Anggota Koordinator Sekber Kabupaten Gresik Ali Muhsin mengatakan, unjuk rasa tersebut untuk meminta kepada Pemkab Gresik melayangkan penolakan terhadap rencana revisi Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.

“Kita unjuk rasa ini untuk meminta kepada Pemkab Gresik agar melayangkan surat kepada pemerintah pusat tentang penolakan revisi terhadap Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, yang isinya menghapus pesangon bagi pekerja yang putus hubungan kerja (PHK) maupun yang pensiun,” kata Ali, Rabu (17/7/2019).

Selain itu, massa Sekber juga menuntut agar Pemkab Gresik segera melaksanakan janjinya untuk mensejahterakan masyarakat pekerja di Gresik dan melaksanakan komitmen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Gresik melalui tim unit reaksi cepat (URC).

Menurut Ali, revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 akan merugikan buruh, sebab menghapus upah pensiun dan PHK dengan alasan sudah mendapat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Revisi ini tidak merugikan serikat pekerja, tapi teman-teman buruh yang akan menerima dampaknya. Sebab, pesangon pensiun dan PHK akan dihapus,” katanya.


  • 0

Pemerintah Targetkan Latih Komputasi Awan ke 100.000 Pekerja pada 2025

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ( SDM) di bidang cloud computing atau komputasi awan. Terkait hal ini, Kemenaker menggandeng Amazon Web Services (AWS).

Dalam kerja sama tersebut, AWS dan Kemenaker menargetkan dapat melatih ratusan ribu SDM Indonesia dalam berbagai keahlian layanan cloud di tahun 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menjelaskan, pembangunan SDM menjadi prioritas pemerintah mulai 2019.

“Mulai tahun ini, prioritas pemerintah diarahkan kepada pembangunan SDM agar semakin kompeten, kreatif, inovatif, produktif, dan kompetitif. Untuk itu, tentu saja pemerintah sangat terbuka dan membuka diri serta memberikan insentif bagi dunia usaha untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah dalam upaya mengakselerasi pengembangan SDM itu,” kata Hanif dalam keterangannya, Kamis (18/7/2019).

Menurut dia, pembangunan SDM di tengah kemajuan teknologi digital saat ini sudah menjadi perhatian utama pemerintah. Ketika perkembangan teknologi begitu masif, pemerintah tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar.

“Kta ingin agar rakyat bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itu digital skill perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Hanif menilai pemerintah menyadari tantangan pembangunan SDM di zaman digital saat ini. Untuk itu pemerintah sangat terbuka dan membuka diri serta memberikan insentif bagi dunia usaha dalam mengakselerasi pengembangan SDM.

“Caranya, kita bersama-sama mendorong digital literasi dan ekosistem inovasi agar berbagai bentuk kreativitas memperoleh ruang yang baik. Dengan ruang itu, kami percaya hal tersebut dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas,” sebut Hanif.

Menaker juga mengapresiasi langkah AWS yang bersama-sama dengan Kemnaker akan memulai program pelatihan dan upgrading di bidang cloud computing untuk 100 instruktur.

“Tahun ini 100 instruktur, tahun 2020 tambah lagi 300 instruktur. Dengan demikian, pada 2025 kami menargetkan 100.000 tenaga kerja Indonesia yang sudah ditraining dan dididik untuk bidang cloud computing. Ini potensi yang cukup besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” jelasnya.


  • 0

Rupiah Menguat Usai BI Turunkan Suku Bunga Acuan

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Rupiah ditutup menguat di pasar spot pada Kamis (18/7/2019). Di hari yang sama, Bank Indonesia ( BI) memutuskan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Dari dari Bloomberg, kurs rupiah ditutup pada level Rp 13.960 per dollar AS alias menguat 0,16 persen.

Sementara itu, pada hari ini di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah berada di angka Rp 13.976 per dollar AS atau melemah 0,19 persen.

Di sisi lain, dalam rapat dewan gubernur (RDG) bulanan, BI memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate (BI 7 day RRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

“Setelah mempertimbangkan berbagai assasement dan perkiraan tersebut baik dari global maupun domestik, RDG BI pada 17 Juli-18 Juli 2019 memutuskan untuk menurunkan BI 7 day reverse repo rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen,” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo.

Selain itu, BI juga menurunkan suku bunga deposit facility rate sebesar 0,25 persen menjadi 5 persen dan lending facility rate sebesar 0,25 persen menjadi 6,5 persen.

Menurut Perry, kebijakan ini ditempuh dengan pertimbangan rendahnya inflasi ke depan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah prospek pertumbuhan global yang sedang turun.


  • 0

Aturan Baru, Perusahaan di Bekasi Wajib Rekrut Penduduk Lokal jadi Tenaga Kerja

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang perluasan kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2019 menekankan kepada perusahaan di sana memprioritaskan penduduk setempat menjaga tenaga kerjanya.

“Di Kabupaten Bekasi terdapat kawasan industri terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. 34,46 persen investasi nasional berada di sini. Belum lagi 22 persen volume ekspor nasional berasal dari Kabupaten Bekasi,” kata Eka di sela sosialisasi di kawasan industri Jababeka, Selasa (16/7).

Melalui regulasi itu, perusahaan di kawasan industri di Kabupaten Bekasi diwajibkan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak banyaknya. Bahkan, dia akan intensif mendatangi perusahaan-perusahaan langsung di kawasan industri menyosialisasikan Perbup tersebut.

“Sekarang ini ada sebanyak 10 kawasan industri tersebar di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Melalui Perbup itu, Eka berharap dapat membantu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Sehingga, dapat meminimalisir pengangguran di wilayahnya.

Direktur Jababeka Tbk, Sutedja S. Darmono mengatakan, Jababeka sebagai salah satu perusahaan pelopor penyediaan lahan industri di Kabupaten Bekasi selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait kepentingan masyarakat.

“Kami memiliki 10 unit bidang usaha, dan mengutamakan tenaga kerja asli. Belum lagi industri yang ada di kawasan Jababeka. Tentunya kami mendukung kebijakan pemerintah daerah,” kata dia.


  • 0

LPJKN Targetkan 512.000 Tenaga Kerja Tersertifikasi Tahun Ini

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi masih rendah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah serta lembaga pegiat konstruksi.

Dalam catatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi baru mencapai 512.000 orang. Padahal, jumlah total tenaga kerja konstruksi mencapai 5,3 juta orang.

Tahun ini, LPJK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 512.000 tenaga kerja konstruksi kembali tersertifikasi. Dengan tambahan ini, total pekerja tersertifikasi menembus lebih dari 1 juta orang.

“Target ini 300.000 dari LPJK, 212.000 orang pekerjaannya Pak Syarif (Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR),” kata Ketua LPJK Ruslan Rivai menjawab Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Menurut Ruslan, sertifikasi bukan sekadar bukti bahwa tenaga kerja tersebut mampu atau berkompeten sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sertifikat juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan standar minimum pengupahan yang diterima tenaga kerja.

Hingga pertengahan tahun ini, Ruslan mengaku, baru puluhan ribu tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi dari target 300.000 yang menjadi tugas LPJK. Namun, ia enggan, menyebut jumlah pastinya.

Namun, Ruslan optimistis target yang ditentukan dapat tercapai. Salah satunya dengan cara menghidupkan kembali sertifikat yang telah mati.

Untuk diketahui, masa berlaku setiap sertifikat hanya tiga tahun. Setelah itu tenaga kerja konstruksi dapat memperpanjang kembali.

“Yang mati itu ada sekitar 150.000-an,” ucapnya.

Untuk memperpanjang sertifikat, imbuh dia, pekerja konstruksi tak perlu datang jauh-jauh ke kota. Cukup dengan mengajukan dokumen yang diperlukan secara daring melalui situs resmi LPJK, setelah itu tinggal mengikuti prosedur yang berlaku.

“Nantinya, kita akan perpanjang masa berlaku sertifikat ini. Mungkin sampai 5 tahun,” ucap Ruslan.


  • 0

Tak Sia-sia, Korban PHK Ini Menangkan Gugatan Lawan PT APMR

Category : Uncategorized


KALAMANTHANA, Penajam – Perjuangan 30 orang pekerja anggota Kahutindo yang merupakan eks karyawan PT APMR, tak sia-sia. Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, mengabulkan gugatan mereka, Rabu (17/7/2019).

Para penggugat ini adalah mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Agustus 2016 lalu. “Saat dilakukan PHK, kepada mereka tidak diberikan haknya sesuai aturan. Ini yang membuat mereka menyerahkan permasalahan ini kepada DPC FSP Kahutindo,” ujar Sekretaris DPC FSP Kahutindo Penajam Paser Utara, Asrul Paduppai kepada KALAMANTHANA.

Padahal, mereka sudah bekerja bertahun-tahun, tapi masih tetap berstatus sebagai buruh harian lepas. Rata-rata masa kerja mereka di atas lima tahun.

Bersama Ketua DPC FSP Kahutindo PPU Dedy Saidi, tiga orang ibu-ibu perwakilan eks karyawan yang ingin mendengar hasil putusan hakim, pihaknya juga menghadirkan satu tim advokasi dengan DPD FSP Kahutindo Kaltim.

“Untuk diketahui, DPC FSP Kahutindo PPU juga pernah memenagkan gugatan PHK pekerja PT STN sebanyak 21 orang,” tambahnya.

Dia menambahkan, untuk salinan putusan, pihaknya belum mendapatkannya. Tapi, dia menyebutkan total keseluruhan yang mesti dikeluarkan untuk eks karyawan PT APMR senilai Rp1,175 miliar.

Padahal, mereka sudah bekerja bertahun-tahun, tapi masih tetap berstatus sebagai buruh harian lepas. Rata-rata masa kerja mereka di atas lima tahun.

Bersama Ketua DPC FSP Kahutindo PPU Dedy Saidi, tiga orang ibu-ibu perwakilan eks karyawan yang ingin mendengar hasil putusan hakim, pihaknya juga menghadirkan satu tim advokasi dengan DPD FSP Kahutindo Kaltim.

“Untuk diketahui, DPC FSP Kahutindo PPU juga pernah memenagkan gugatan PHK pekerja PT STN sebanyak 21 orang,” tambahnya.

Dia menambahkan, untuk salinan putusan, pihaknya belum mendapatkannya. Tapi, dia menyebutkan total keseluruhan yang mesti dikeluarkan untuk eks karyawan PT APMR senilai Rp1,175 miliar.

“Sesuai pernyataan hakim, dalam 14 hari setelah menerima salinan putusan, jika mereka tidak kasasi, maka putusan sudah berkekuatan hukum tetap,” imbuhnya lagi.