0
0
Jakarta – Sejumlah orang mengatasnamakan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menaikkan UMP di Jakarta tanpa syarat.
Koordinator lapangan aksi, Bambang, mengatakan pihaknya meminta Anies tak hanya menaikkan UMP 3,27 persen bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19. Namun semua perusahaan harus menaikkan besaran UMP-nya.
“Harusnya adil, kalau naik, naik semua tanpa syarat. Pemprov DKI Jakarta menaikkan upah tiga koma sekian persen, dari klausul-klausul SK itu banyak yang harus kita revisi,” ujar Bambang, Rabu (11/11/2020).
Bambang mengatakan adanya syarat kenaikan UMP itu dapat menjadi celah para pengusaha untuk mengajukan perusahaannya terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya, hal itu dapat merugikan para buruh.
“Itu bermasalah semua, karena ujung-ujungnya buruh menjadi korban,” katanya.
Massa KSBI itu hanya berorasi sekitar 10 menit di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka kemudian bergeser ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan berkas gugatan mengenai Pergub 103 Tahun 2020, tentang upah minimum provinsi tahun 2021.
Setelah itu, massa KSBI berencana berunjuk rasa di depan Kantor Disnakertrans DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan kebijakan kenaikan UMP bersyarat itu untuk rasa adil. Sebab, tidak semua perusahaan mengalami kontraksi saat pandemi COVID-19.
“Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetris, di mana UMP 2021 ditetapkan Rp 4.416.186. Ini adalah UMP 2021. Adapun pengusaha, perusahaan, atau pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID bisa menerapkan UMP yang sama dengan 2020,” ujar Anies di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
