0
0
Jakarta – Buruh khawatir ledakan PHK segera terjadi kembali seiring dengan pemberlakuan PPKM Darurat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai beberapa perusahaan sudah mulai berunding dengan serikat pekerja untuk melakukan PHK.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan selama sepekan terakhir, kabar itu makin banyak dilaporkan oleh para buruh. Apalagi opsi memperpanjang PPKM Darurat pun nampaknya makin nyata akan terjadi.
Dia mengaku sudah menerima laporan soal perundingan efisiensi karyawan alias tawaran PHK bagi para buruh di industri komponen otomotif, peleburan besi, dan keramik.
“Seminggu Lalu kami dapat informasi, sudah minta serikat kerja untuk efisiensi kurangi karyawan, memang belum semua mendapatkan keputusan,” ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7/2021).
Sementara itu, selama pandemi COVID-19 berjalan, menurut Said Iqbal berbagai sektor usaha memang sudah melakukan PHK kepada para pekerjanya. Mulai dari sektor ritel, transportasi, hingga perhotelan.
“Kita bisa bayangkan situasi ini terjadi, akan ada ledakan PHK di depan mata kalau PPKM diperpanjang lagi,” ujar Said Iqbal.
KSPI memprediksi ada ratusan ribu orang yang kehilangan pekerjaan bila PPKM Darurat dan kondisi krisis karena pandemi terus berlangsung. Menurutnya, pemulihan ekonomi harus dipercepat dengan menangani pandemi dengan baik.
“Akan terjadi ledakan PHK seberapa banyak ya sesuai dengan seberapa cepat pemulihan ekonomi dan lonjakan kasus ini. Kalau krisis terus, pandemi belum berakhir, KSPI prediksi ada ratusan ribu orang, apalagi kalau dilanjutkan PPKM Darurat ini,” pungkas Said Iqbal.
Tapi sebetulnya, sebesar apa sih kemungkinan PPKM Darurat bakal diperpanjang?
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku koordinator PPKM Darurat masih belum menjawab pertanyaan tersebut secara gamblang. Dia hanya menjelaskan panjang lebar bahwa meroketnya kasus COVID-19 di Indonesia sangatlah tidak terprediksi.
“Saya kira ini begini, kasus meroket ini sudah kita duga juga mungkin terjadi, tapi tidak kita duga secepat ini. Tapi dibalik-balik karena pemahaman kita mengenai delta varian ini juga banyak tidak paham betul,” ujar Luhut merespons pertanyaan, apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, dalam konferensi pers virtual.
Namun dia mengaku masih terus berkonsultasi dengan pakar kesehatan mengenai masalah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.
“Anda sudah lihat bukan hanya kita, banyak negara lain banyak yang kena, karena ilmu kita, ilmu dunia kedokteran juga belum sampai ke sana, saya selalu tanya teman-teman dokter mengenai ini,” ungkap Luhut.
Di sisi lain, Luhut juga memaparkan dampak ekonomi akibat kebijakan PPKM Darurat. Dia menyebut akan menghitung dan mengamati sampai kapan kebijakan PPKM Darurat bakal dijalankan. Menurutnya, kebijakan ini secara ekonomi memang tidak bisa dilakukan lama-lama.
“Tentu kita amati dengan cermat, kami ada tim juga yang mengamati sampai berapa jauh kita boleh pergi. Istilah saya itu kalau kita bengkokan sesuatu mesti ada batasnya, kalau bengkok itu patah. Jadi kita mengamati betul masalah ekonomi ini jangan sampai kelamaan juga, malah buat mati,” ujar Luhut.
Di sisi lain, pemerintah akan membahas evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat besok, Jumat. Evaluasi dilakukan untuk menentukan PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.
Hal itu dikatakan oleh Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Susiwijono Moegiarso, dia menjelaskan sementara ini PPKM Darurat diputuskan berlaku sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021.
“Nah, apakah nanti diperpanjang, berapa lama diperpanjang, besok kita akan ada rapat, biasanya setiap Jumat,” kata Susiwijono dalam diskusi virtual.
