0
0
Merdeka.com – Pemerintah memperkirakan butuh sekitar Rp 300 triliun untuk dapat menangani dampak perubahan iklim (climate change). Namun, alokasi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tak cukup menanggulangi dampak perubahan iklim.
“Dana itu mencapai 27 persen dari APBN. Kita lakukan budget packing, kita juga beri budgeting ke pemerintah daerah,” ujar Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adi Budiarso, dalam sesi webinar, Kamis (6/1).
Adi menghitung, sekitar 33 persen dari total Rp 300 triliun itu akan jadi tanggung jawab sektor swasta. Sementara, sisanya dipenuhi oleh filantropi maupun investor lain.
Bila tidak mulai berinvestasi pada ekonomi hijau, dia menilai Indonesia bakal menghadapi perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana. Total biaya untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana saja bisa menghabiskan Rp 35 triliun per tahun.
“Di tengah pandemi, 4 persen dari PDB (produk domestik bruto) keluar di satu tahun saja untuk menghadapi bencana kesehatan,” tegas Adi.
Sektor Fokus Pengurangan Karbon
Untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia pun turut ikut dalam komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) di Paris Agreement. Kesepakatan ini diperuntukan guna mengurangi emisi karbon 29 persen dengan usaha sendiri, dan 40 persen dengan bantuan internasional.
Terdapat lima sektor yang emisi karbonnya akan dikurangi, yakni kehutanan, energi, transportasi, limbah, dan pertanian.
“Energi dan transportasi walau nomor dua itu dari sisi cost luar biasa besar, ongkosnya sekitar Rp300 triliun per tahun kebutuhan investasinya,” pungkas Adi.
