Merdeka.com – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hasil evaluasi pelaksanaan program kartu prakerja menyatakan 80 persen telah dilakukan sesuai rencana. Program ini dinilai tepat sasaran dan banyak korban PHK yang telah memiliki profesi baru.
“Mereka mendapatkan manfaat dari pada kartu prakerja dan dirasakan tepat sasaran dan dari mereka yang tadinya terkena PHK jadi mendapatkan profesi baru,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Selasa (15/12).
Tahun ini program kartu prakerja diselenggarakan dengan menggunakan dana sebesar Rp 20 triliun. Sedangkan, tahun depan program ini juga akan dilanjutkan namun dengan dana yang kembali seperti perencanaan yakni Rp 10 triliun.
“Tahun depan kita akan kembali ke dana yang Rp 10 triliun karena program bantuan pemerintah disesuaikan dengan situasi dengan harapannya pandemi ini akan turun,” tutur dia.
Program kartu prakerja ini juga akan dilanjutkan dengan model yang sama. Setelah itu akan kembali dilakukan evaluasi pada kuartal kedua 2021.
Evaluasi ini untuk menentukan apakah di masa adaptasi kebiasaan baru program akan dilakukan sesuai rencana atau dengan model seperti saat ini. “Tentu itu kita lihat dari kuartal pertama capaiannya,” kata dia.
Sebagai informasi, sebanyak 5,6 juta peserta kartu prakerja telah dinyatakan lulus dalam program peningkatan kapasitas ini. Mereka berasal dari 514 kabupaten/kota di 34 Provinsi. Mereka terjaring dalam sebelas gelombang pendaftaran dari April hingga November 2020 yang diikuti oleh 43 juta orang.
Model Prakerja Dievaluasi Kuartal II 2021
Program kartu prakerja ini juga akan dilanjutkan dengan model yang sama. Setelah itu akan kembali dilakukan evaluasi pada kuartal kedua 2021.
Evaluasi ini untuk menentukan apakah di masa adaptasi kebiasaan baru program akan dilakukan sesuai rencana atau dengan model seperti saat ini. “Tentu itu kita lihat dari kuartal pertama capaiannya,” kata dia.
Sebagai informasi, sebanyak 5,6 juta peserta kartu prakerja telah dinyatakan lulus dalam program peningkatan kapasitas ini. Mereka berasal dari 514 kabupaten/kota di 34 Provinsi. Mereka terjaring dalam sebelas gelombang pendaftaran dari April hingga November 2020 yang diikuti oleh 43 juta orang.