KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menginstruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sinergi tersebut dinilai dapat mencetak lulusan BLK yang unggul dan terampil sesuai dengan kebutuhan industri sehingga lebih mudah terserap pasar kerja.
“Kami dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha (dan) dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya,” kata Ida melalui keterangan tertulis, Minggu (6/6/2021).
Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan, di antaranya keterbukaan informasi pasar kerja, pengembangan kurikulum dan pengajaran, pengembangan standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional, dan sertifikasi kompetensi
Selain itu, terdapat program pelatihan vokasi lainnya seperti on the job training (OJT), peningkatan keterampilan wirausaha, pengembangan training center di industri, dan co-manage lembaga pelatihan.
Menurut Ida, kerja sama antara BLK Komunitas dan industri terkait tersebut dapat menciptakan simbiosis mutualisme.
Sebab, program pelatihan vokasi tersebut dapat mengurangi biaya pelatihan atau training dan investasi sumberdaya manusia (SDM) bagi industri.
Selain itu, arah kebijakan program sinergi tersebut adalah mengubah BLK secara total menjadi Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
Transformasi BLK pun menjadi salah satu lompatan besar yang dilakukan oleh Kemnaker saat ini dengan memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK Komunitas di Simalungun sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba.
Ida menyebut, keberadaan BLK Komunitas harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis.
Ida juga menyebut sejumlah pihak yang telah menjalin mitra dengan BLK Komunitas khususnya di bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide.
“Taruhlah (seandainya) BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak bergandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, (maka) dia tidak tahu bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar,” tambah Ida
Hal serupa juga ia ungkapkan apabila BLK Komunitas di sekitar Danau Toba tidak menjalin kerja sama dengan asosiasi tour guide di area tersebut.
“Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour guide, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya (Danau Toba), bagaimana meletusnya gunung (Toba) itu,” terangnya.
Menaker Ida mengatakan, Danau Toba merupakan salah satu wisata prioritas yang menjadi fokus pembangunan bagi pemerintah karena memiliki daya tarik tersendiri, yakni wisata gunung dan air.
“Jadi, kami sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten,” kata Ida.
Untuk diketahui, akhir pekan lalu, Kemenaker mengadakan acara Sosialisasi Program BLK Komunitas Bidang Pariwisata Danau Toba di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan, Sumatera Utara.
Acara tersebut dihadiri oleh Pakar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Reyna Usman, Anggota DPRD Sumatera Utara Leso Mena, dan Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM, Sertifikasi Usaha Retno Kusumayanti.
Dalam acara sosialisasi tersebut, Retno menyampaikan dukungannya terhadap program magang hasil kolaborasi antara BLK Komunitas dan PHRI setempat.
Retno berharap, melalui program magang tersebut, dunia periwisata, khususnya hotel dan restoran yang terdampak Covid-19 dapat kembali pulih.
“Jadi, mudah-mudahan dengan sinergi program magang ini membantu kebangkitan untuk industri pariwisata agar bisa kembali kepada situasi sedia kala,” kata Retno.
Sebagai informasi, sejak 2017, jumlah BLK Komunitas telah mencapai 2.127 yang tersebar di lembaga keagamaan di seluruh wilayah Indonesia.
Lembaga tersebut meliputi pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja atau serikat buruh.
Oleh karenanya, seluruh BLK Komunitas yang ada di Indonesia diharapkan dapat bersinergi dengan dunia industri yang punya potensi sehingga mampu mencetak SDM berkualitas dan kompeten.