Monthly Archives: March 2020

  • 0

Rupiah Bergerak Menguat Terpengaruh Sentimen Positif Ekonomi China

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat di perdagangan hari ini, Selasa (31/3). Pagi ini, Rupiah dibuka di Rp 16.345 per USD, melemah tipis dibanding penutupan perdagangan sebelumnya di Rp 16.337 per USD.

Dikutip data Bloomberg, Rupiah sempat melemah hingga menyentuh Rp 16.355 per USD, namun kemudian terus bergerak menguat. Saat ini, Rupiah menguat dan berada di level Rp 16.319 per USD.

“Hari ini rupiah bisa mendapatkan sentimen positif dari data indeks aktivitas manufaktur dan nonmanufaktur China versi pemerintah untuk bulan Maret yang dirilis melebihi ekspektasi dan masuk zona ekspansi, 52 vs 44,9 dan 52,3 vs 42,1,” kata Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston di Jakarta, dikutip Antara.

Menurut dia, hasil tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi China telah berhasil mengatasi pandemi wabah COVID-19. Pulihnya ekonomi China bisa membantu perekonomian negara mitra yang membutuhkan material dan pasar Negeri Tirai Bambu itu.

Selain itu, penguatan indeks saham AS juga bisa memberikan sentimen positif ke rupiah hari ini. Indeks Dow Jones pada Senin (30/3) ditutup menguat 3,19 persen.

Kendati demikian, penambahan penyebaran wabah masih menjadi sentimen negatif karena masalah utama belum terselesaikan. Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp16.200 per USD hingga Rp16.400 per USD.


  • 0

Putus Kontrak, 359 Pekerja Katering Aerofood ACS Protes

Category : Uncategorized

TEMPO.CO, Tangerang – Ratusan pekerja outsourcing atau alih daya yang bekerja untuk PT Aerofood Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta melakukan aksi protes atas aksi putus kontrak yang diduga dilakukan sepihak. Sebanyak 359 pekerja dirumahkan oleh perusahaan yang bergabung di grup Garuda Indonesia ini.

Aksi protes dilakukan para pekerja dengan mendatangi kantor manajemen, Senin, 30 Maret 2020.” Karena pemecatan ini dilakukan mendadak dan secara sepihak,” kata Ketua Serikat Buruh Gerakan Buruh Katering, Isan Saputra, kepada Tempo siang ini.

Menurut Isan, ratusan buruh sepakat menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) itu sebelum tuntutan mereka terpenuhi. “Tuntutan karyawan agar gaji dan pesangon dibayarkan sesuai ketentuan,” kata dia.

Isan mengatakan ratusan pekerja outsourcing itu disalurkan oleh PT Nur Hasta Utama ke Aerofood. Mereka melayani kebutuhan katering maskapai pelat merah itu.

Menurut dia, perusahaan mengambil langkah PHK secara sepihak tanpa melakukan dialog terlebih dahulu dengan para buruh, “Jelas kami menolak PHK sepihak itu dan akan melawan tindakan tersebut. Kami juga meminta pemerintah untuk turun untuk memberikan keadilan untuk para buruh.”

Isan mengatakan keputusan perusahaan jelas menyalahi aturan ketenagakerjaan dan bersikap semena-mena terhadap pekerja outsourcing yang telah banyak berkontribusi untuk perusahaan selama bertahun-tahun dan mengerjakan pekerjaan utama. Isan mengatakan saat ini yang sudah mendapat surat pemutusan kontrak sebanyak 359 orang dari 800 lebih buruh outsourcing itu.

Ketua Serikat Pekerja PT Aerofod ACS Bandara Soekarno-Hatta, Ahmad Hidayat yang ikut mendampingi buruh outsourcing berdialog dengan manajemen mengatakan, ratusan buruh alih daya itu berjuang untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan.” Itu yang sedang diupayakan, selain hak dan kelebihannya,” kata Ahmad.

Ahmad mengatakan PT NHU yang membawahi ratusan pekerja outsourcing itu melakukan pemutusan hubungan kerja setelah Aerofood memutuskan kontrak kerja sama dampak dari pandemi Corona. ” Jadi yang PHK bukan Aerofod tapi NHU perusahaan penyalurnya,” kata Ahmad.

Tempo berusaha meminta konfirmasi dari manajemen NHU. Namun, telepon Direktur NHU Sandi Ardiansyah tidak aktif. Begitu juga dengan pesan WhatsApp belum mendapat respons.


  • 0

Buruh Ancam Demo Besar Jika DPR Masih Bahas Omnibus Law

Category : Uncategorized

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM — Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Hal tersebut harus dilakukan selama pandemi virus corona atau COVID-19 belum berhenti di Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan jika DPR masih membahas Omnibus Law dalam rapat paripurna di Senayan pada Senin (30/3/2020) hari ini, maka pihaknya akan menyiapkan massa untuk turun ke jalan tanpa peduli bahaya virus corona.

“Bila DPR mengabaikan permintaan para buruh yang menolak omnibus law, buruh akan turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran menolak RUU Cipta Kerja. Kami tak peduli dengan adanya larangan unjuk rasa di tengah pandemi corona,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).

“Bahkan bila perlu RUU Cipta Kerja tersebut di drop dari Prolegnas Tahun 2020,” tegasnya.

KSPI meminta anggota DPR untuk segera mencari jalan keluar untuk mengatasi pandemi virus corona di Indonesia, termasuk memikirkan nasib para buruh yang terancam kena PHK akibat ekonomi yang terus melemah.

“Misalnya dengan membuat kebijakan bahan baku impor dipermudah masuk, menstabilkan nilai tukar rupiah, menurunkan harga BBM dan gas industri di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia, dan pemberian insentif bagi industri yang terdampak,” ucapnya.

Diketahui, hingga Minggu (29/3/2020) di Indonesia sudah tercatat 1285 orang positif corona, 1107 di antaranya dirawat, 114 orang meninggal dunia, dan 64 orang sembuh.

 


  • 0

GEBRAK Serukan #LockdownPabrik Demi Lindungi Nyawa Buruh

Category : Uncategorized

Suara.com – Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mendesak pemerintah untuk menegur perusahaan yang memaksa buruhnya bekerja tanpa dilengkapi alat pelindung diri supaya tak terinfeksi Covid-19. Kekinian masih banyak pabrik yang mengabaikan keselamatan buruh-buruhnya di tengah pandemi virus corona.

“Sampai sekarang kami melihat tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan keselamatan buruhnya,” kata Ketua Umum Konfederasi Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

GEBRAK menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan tekanan kepada perusahaan agar mengurangi proses produksi untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 dengan tetap membayar penuh hak buruh. Sementara bagi perusahaan sektor strategis dan esensial, harus ada jaminan buruh dipekerjakan dengan menjalani protokol kesehatan secara ketat demi melindungi kesehatan para buruh seperti alat pelindung diri, hand sanitizer, management physical distancing, perbaikan gizi, vitamin, serta pemberian insentif tambahan.

“Jika proses produksi tetap berjalan tanpa ada perlindungan kesehatan, GEBRAK menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan #LockdownPabrik sesegera mungkin,” ujarnya.

Gelombang PHK Akibat Pandemi Corona

Sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki mulai melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) seiring dengan menurunnya permintaan dari negara megara Eropa dan Amerika. Begitu juga di sektor-sektor industri lainnya. Namun, hingga saat ini tidak ada kebijakan pemerintah yang menjamin kelas buruh Indonesia terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan.

Insentif-insentif ekonomi yang diberikan tidak menghentikan gelombang PHK yang terjadi.

“Sementara skema insentif lewat Kartu Prakerja juga diragukan efektifitasnya mengingat dampak pekerja kena PHK akan jauh lebih besar dari cakupan bantuan ini,” jelas Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah.

Oleh karena itu, GEBRAK mendesak pemerintah memberikan jaminan agar tidak ada PHK selama krisis Covid-19.

Pemotongan Upah

Ironisnya, pemerintah justru melindungi pengusaha dengan membuka peluang terjadinya pemotongan upah lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Surat edaran itu mengizinkan adanya perubahan besaran dan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Namun kenyataannya hanya berdasarkan keputusan pengusaha.

Buruh kembali dikorbankan dalam menanggung dampak perlambatan ekonomi. Padahal berbagai stimulus dan kemudahan telah diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha sejak Paket Kebijakan Ekonomi 2015, keringanan pajak hingga stimulus ekonomi dalam masa krisis Covid-19.

“Semua kebijakan hanya memberikan manfaat bagi pengusaha namun tidak memberi manfaat bagi kaum buruh,” ujar Ilham.

Oleh karena itu, GEBRAK mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang merugikan buruh dan bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, di tengah wabah virus corona banyak pekerja lepas yang diupah harian kehilangan pekerjaan.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) hingga 25 Maret, tercatat ada lebih dari 110 pekerja lepas yang kehilangan pekerjaan akibat krisis Covid-19 ini. Mereka dalam kondisi sulit karena tetap harus membayar tagihan dan kebutuhan pokok sementara tidak ada pekerjaan.

“Para pekerja lepas berharap ada kebijakan yang membela mereka dalam kondisi krisis ini,” ungkap Ketua Pengurus Harian SINDIKASI Ellena Ekarahendy.

Oleh karena itu, GEBRAK mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan insentif untuk mengurangi beban pekerja harian, berpenghasilan rendah, dan korban PHK. Insentif tersebut dapat berupa pembebasan tagihan listrik, gas, air bersih, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, relaksasi kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit pemilik kendaraan.


  • 0

Bakti MPBI Untuk Negeri

Category : Uncategorized

Majelis Pekerja Buruh Indonesia membagikan hand sanitizer dengan cara door to door ke rumah.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh DPC KSPSI Kabupaten Tanggerang pada tanggal 26 Maret 2020.


  • 0

Bank Indonesia: Rupiah Menguat ke Level Rp16.100 per USD

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Bank Indonesia mencatat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) dibuka menguat ke level Rp16.100. Rupiah tercatat menguat jika dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp16.275 per USD.

“Rupiah dibuka menguat di level Rp 16.100,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Onny Wijanarko dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (27/3).

Di lain hal, yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 7,99 persen. DXY (Indeks Dolar) melemah ke level 99,35. 4. Yield UST Note 10 tahun naik ke level 0,867 persen.

Terkait aliran modal asing di minggu keempat bulan Maret ini, Onny menyebut kepanikan di pasar keuangan mulai mereda. Hal ini mendorong Premi CDS (Currency Default Swap) Indonesia 5 tahun turun ke 181 bps per 26 Maret 2020 dari 239 bps per 20 Maret 2020.

Berdasarkan data transaksi 23-26 Maret 2020, non-residen di pasar keuangan domestik net jual Rp9,93 triliun. Net jual di pasar SBN sebesar Rp10 triliun dan di pasar saham sebesar Rp0,07 triliun.


  • 0

Buruh Protes Masih Harus Tetap Kerja: Jangan Jadikan Kami Tumbal

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz mengingatkan para pengusaha untuk tidak menjadikan kaum buruh sebagai tumbal saat Indonesia dilanda pandemi virus corona. Sebab, masih ada sejumlah perusahaan yang mengharuskan buruh untuk masuk kerja

“Kami para buruh yang menjadi tumbal, tidak ada libur,” keluh Aziz saat dikonfirmasi Merdeka.com pada Jumat (27/3).

Sejumlah perusahaan dikatakan masih belum mengikuti instruksi pemerintah untuk menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH), sehingga kaum buruh berisiko tinggi tertular virus Covid-19 akibat kontak langsung di area kerja.

Selain itu, dia menyebut berbagai fasilitas di sejumlah perusahaan tidak memenuhi unsur higienitas, sehingga dapat mengancam kondisi kesehatan para buruh. Seperti bus operasional perusahaan berkapasitas 55 penumpang, setiap harinya terisi penuh oleh buruh yang bekerja.

“Itu di kawasan industri daerah Tangerang” imbuh Aziz.

FSPMI sebagai serikat buruh telah mengusulkan ke pihak perusahaan untuk sementara waktu meliburkan atau mempekerjakan karyawan dengan sistem WFH. Namun, hingga saat ini Aziz menyebut masih menemui jalan buntu.

Untuk itu pemerintah diharapkan melakukan lobi guna menekan perusahaan yang masih mewajibkan para buruh tetap bekerja tanpa sistem WFH, karena dinilai membahayakan nyawa buruh.

“Jangan sampai negara gagal melindungi warganya,” pungkas dia.


  • 0

Syarat Mendapatkan Kartu Pra Kerja dan Bisa Terima ‘Gaji’ Rp 1 Juta Per Bulan

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah bakal mempercepat realisasi program Kartu Pra Kerja guna mengatasi meningkatnya angka pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), imbas mewabahnya virus corona (Covid-19).

Lalu apa saja syarat dan cara mendapatkan Kartu Pra Kerja

Dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/3/2020), Kartu Pra Kerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Syarat penerima Kartu Pra Kerja adalah:

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Usia minimal 18 tahun
  • Sedang tidak mengikuti pendidikan formal

Di luar itu, belum ada ketentuan lain syarat mendapatkan Kartu Pra KerjaKartu Pra Kerja artinya kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling). Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah.

Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau berpotensi ter-PHK. Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.

Para pemilik Kartu Pra Kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan.

Pelaksaan Kartu Pra Kerja bekerja sama dengan banyak mitra, seperti digital platform, mitra lembaga pelatihan, serta mitra bidang pembayaran. Program ini nantinya mampu membantu para pencari kerja untuk meningkatkan kompetensinya.

Manfaat Kartu Pra Kerja sendiri dapat digunakan untuk pelatihan berbayar, di mana pembayarannya dilakukan dengan Kartu Pra Kerja untuk mengikuti pelatihan online maksimal Rp 3 juta, dan pelatihan offline maksimal Rp 7 juta.

Peserta program Kartu Pra Kerja juga akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang diikutinya, baik online maupun offline. Sementara untuk insentif atau honor, akan ditransfer dalam tiga tahapan dalam bentuk e-wallet.

Bagaimana syarat mendapatkan Kartu Pra Kerja dan tahapannya hingga pelatihan?

1. Daftar di website Kartu Prakerja

Dalam tahapan ini, peserta perlu melakukan penginputan data dan seleksi online. Petugas Pengantar Kerja/Antar Kerja di Disnaker mendampingi peserta untuk mendaftar melalui website secara kolektif dan melakukan seleksi online berdasarkan kemampuan dasar dan motivasi. Bagaimana mendapatkan Kartu Pra Kerja?

Pendaftaran Kartu Pra Kerja baru bisa dilakukan pada bulan April di laman Pekerja.go.id.


  • 0

Buruh Bakal Demo Tuntut Pengusaha Bayar THR dan Gaji Penuh

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak keras jika ada pengusaha yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya ( THR) dan upah secara penuh.

Bila tindakan sepihak ini tetap dilanjutkan, KSPI bersama buruh Indonesia akan mengorganisir demonstrasi sebagai bentuk protes.

Pasalnya, diketahui ada pengusaha bakal membayar THR sebesar 50 persen akibat ekonomi sulit karena virus corona.

“Karena itu, KSPI meminta pemerintah tidak mengabulkan usulan pengusaha yang ingin memberikan THR hanya 50 persen dan tidak membayar upah buruh yang diliburkan secara penuh,” tandas Iqbal melalui pesan tertulis, Kamis (26/3/2020).

Apalagi saat ini, lanjut Iqbal, ada pengusaha yang meliburkan pekerjanya dengan hanya memberi upah sebesar 25 persen.

Menurut dia, bila upah buruh tidak dibayar penuh maka berdampak terhadap daya beli buruh yang menurun.

Terutama saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri, kebutuhan buruh akan meningkat tajam.

Dia mendapat dari pekerja di sektor tekstil dan garmen di Jawa Barat yang meliburkan buruhnya dengan hanya membayar sekitar 25 persen. Di Jawa Tengah, ada buruh yang hanya dibayar 50 persen.

Sementara, posisi para buruh tersebut, lanjut Iqbal, mereka masih bekerja. Kondisi miris upah buruh tidak dibayar malah terjadi di Jawa Timur, lantaran perusahaan tersebut tidak memiliki uang.

“Apalagi kalau pemerintah mengabulkan membayar THR sebesar 50 persen. Maka nasib buruh akan semakin terpuruk. Sudah terancam virus corona karena masih harus tetap bekerja, hak-haknya pun dipotong,” katanya.


  • 0

Tangkal Corona, MPBI Bagikan 20 Ribu Hand Sanitizer

Category : Uncategorized

RMco.id  Rakyat Merdeka – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyalurkan bantuan berupa 20 ribu hand sanitizer kepada para buruh di basis-basis buruh di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan mewabahnya virus corona (Covid-19).

MPBI merupakan gabungan tiga konfederasi besar buruh yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Kemudian, diserahkan ke Sekjen KSPI Ramidi, Deputi Presiden Bidang Konsolidasi KSBSI Surnadi dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi di Jakarta, Rabu (25/3).

Andi Gani mengatakan, pembagian hand sanitizer kepada buruh ini memberikan contoh semangat kegotongroyongan bagi masyarakat.

Menurutnya, ditengah kesulitan menolak Omnibus Law Cipta Kerja, buruh tetap semangat untuk ikut berjibaku bersama masyarakat dan rakyat Indonesia melawan virus corona. “Kalau buruh saja bisa melakukan semangat sosialnya, perusahaan-perusahaan besar diharapkan ikut tergerak untuk saling membantu di tengah kondisi bangsa yang sulit ini akibat virus corona,” katanya.

Andi Gani menjelaskan, pembagian hand sanitizer ini juga dilakukan dengan cara door to door ke rumah. Jadi, tidak membuat perkumpulan massa dalam jumlah besar. Sekaligus menjalankan himbauan pemerintah untuk social distancing (jaga jarak). “Kita bagikan ini ke daerah basis-basis buruh biasa bekerja. Diantaranya Jabodetabek, Karawang, Bandung Raya, Batam dan Jawa Timur,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Andi Gani, MPBI juga sedang menyiapkan tenda penyemprotan disinfektan secara otomatis. Setiap tamu dianjurkan masuk ke tenda dan melakukan gerakan memutar di depan mesin pengembun (humidier) yang berisi cairan disinfektan di tiap-tiap kantor konfederasi buruh. “Mulai Minggu depan akan terpasang di kantor KSPSI, KSPI dan KSBSI yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat,” ucapnya.

Terkait insentif yang diberikan pemerintah kepada para pekerja dampak corona, Sekjen KSPI Ramidi mengatakan, insentif yang diberikan belum terlalu menyentuh nasib buruh. Terutama perusahaan yang meliburkan sementara karyawannya, tidak membayar upah secara penuh.

“Kami mendesak pemerintah dengan memberlakukan work from home bagi pekerja agar upahnya dibayar penuh nggak dipotong,” tegasnya.

Deputi Presiden Bidang Konsolidasi KSBSI Surnadi mengatakan, insentif belum menyentuh ke sektor pekerja formal. Banyak yang hanya ke sektor informal seperti ojek, nelayan, dan buruh informal. Sejauh ini, buruh formal hanya menerima surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan.

“Insentif belum disampaikan secara menyeluruh, ini yang harus jadi perhatian besar. Karena, perusahaan dan pabrik-pabrik juga mengalami kelesuan,” ucapnya.