Monthly Archives: April 2020

  • 0

2 Karyawan Meninggal karena Covid-19, Ini Penjelasan HM Sampoerna

Category : Uncategorized

KOMPAS.com – PT HM Sampoerna Tbk menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik Rungkut 2, setelah dua pegawai pabrik yang meninggal dinyatakan positif Covid-19.

Penghentian produksi dilakukan sejak 27 April hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Penghentian sementara ini bertujuan untuk melakukan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh di area pabrik Rungkut 2 guna menghentikan penyebaran virus corona

“Kami juga telah menyerahkan data dan informasi terkait karyawan kami kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya dan Jawa Timur. Dengan memegang prinsip perlindungan data pribadi atas karyawan kami yang terdampak, maka kami tidak memberikan data dan informasi kepada pihak lain selain pihak yang berwenang,” ujar Direktur PT HM Sampoerna Tbk Elvira Lianita lewat rilis resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Elvira menjelaskan, sesuai arahan dan koordinasi dengan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim, pihaknya telah menerapkan protokol yang dianjurkan, yaitu penyemprotan disinfektan di seluruh fasilitas pabrik dan melakukan contact tracing.

Pihaknya juga meminta karyawan untuk karantina mandiri, melakukan test Covid-19, dan bekerjasama dengan rumah sakit setempat.

Elvira mengatakan, seluruh kebijakan itu diambil untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para karyawan

Selain itu, manajemen juga memastikan tetap memberikan tanggung jawab sosial terhadap komunitas, antara lain dengan memberikan cuti dan gaji seperti biasa bagi karyawan yang terdampak, karyawan yang perlu melakukan karantina mandiri, dan karyawan yang perlu merawat anggota keluarga mereka yang terdampak.

Sampoerna juga memastikan kualitas produk dengan melakukan karantina produk selama lima hari sebelum akhirnya didistribusikan ke konsumen dewasa, atau dua hari lebih lama dari batas atas stabilitas lingkungan Covid-19 yang disarankan oleh European CDC (European Centre for Disease Prevention and Control) dan juga World WHO.

Elvira menjelaskan, sejak pemerintah melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada pertengahan Maret, Sampoerna telah melakukan berbagai upaya dan menerapkan praktik protokol kesehatan secara ketat di seluruh area kantor dan fasilitas produksi.

Upaya ini mencakup membatasi akses ke fasilitas produksi hanya kepada karyawan yang berkepentingan, memeriksa suhu tubuh ketika memasuki area kantor/produksi, serta meningkatkan protokol tindakan kebersihan dan sanitasi.

Upaya lainnya dengan pengelompokan kegiatan kerja, misalnya, pemisahan kelompok kerja, waktu istirahat/waktu makan dan pergantian jadwal shift, serta menyediakan dan memastikan penggunaan perlengkapan perlindungan diri seperti masker dan hand sanitizer;

Manajemen juga menerapkan physical distancing di seluruh area dan fasilitas produksi seperti kantin, tempat beribadah, dan area berkumpul lainnya.

“Hal ini juga diterapkan di alat transportasi karyawan yang disediakan oleh perusahaan,” ujar Elvira.

Bagi karyawan non-produksi, manajemen telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah sejak 16 Maret, mengurangi perjalanan bisnis, membatalkan pertemuan/interaksi fisik dan melakukan diskusi secara daring, dan mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan pribadi serta menjaga jarak sosial/fisik.

Sedangkan upaya bagi sebagian karyawan non-produksi yang bertanggung jawab untuk fungsi bisnis kritikal dan masih tetap harus bertugas, yaitu memastikan protokol kebersihan dan sanitasi seperti menyediakan perlengkapan proteksi diri termasuk masker medis dan hand-sanitizer;

Pihaknya juga menyesuaikan operasional bisnis dengan meminimalisasi kunjungan lapangan dan hanya fokus pada in call mission. Permintaan lain dilakukan secara daring;

Serta rutin menyemprot disinfektan di kantor dan fasilitas terkait lainnya, termasuk kendaraan operasional yang digunakan.

“Lebih lanjut, sebagai langkah pencegahan terhadap karyawan yang kemungkinan rentan terhadap dampak Covid-19, Sampoerna juga mengharuskan mereka yang sedang hamil atau yang berusia di atas 50 tahun untuk bekerja dari rumah,” ujar Elvira.


  • 0

Buruh di Kota Tangerang Tetap Lakukan Aksi May Day di Tengah Pandemi Covid-19

Category : Uncategorized

TANGERANG, KOMPAS.com – Kelompok buruh di Kota Tangerang akan tetap menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh atau dikenal dengan May Day.

Koordinator Wilayah Banten Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Maman Nuriman mengatakan, aksi tersebut tetap terselenggara di tengah pandemi Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kita tetap melakukuan aksi,” ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Kamis (30/4/2020).

Namun, lanjut Maman, aksi tersebut akan berbeda dari biasanya. Maman mengatakan aksi akan bersifat taktis dan tidak bergerombol.

“Aksinya taktis saja di depan pabrik masing-masing,” tutur Maman.

Aksi di depan pabrik masing-masing tersebut, kata Maman, dilakukan dari pertimbangan kesehatan dan penerapan PSBB di wilayah Kota Tangerang.

Dia mengatakan aksi tersebut dipastikan tidak akan membuat kerumunan massa.

“Hanya massa di parbik-pabrik yang ada dan akan membuat barisan menjaga jarak semeter sampai dua meter,” tutur Maman.

Selain itu, peserta aksi juga diwajibkan menggunakan masker dan jas hujan sebagai bentuk perlindungan diri dan rencananya akan berlangsung singkat.

“Nanti kita sampaikan aspirasi tuntutan May Day, hanya 10 sampai 20 menit,” tutur Maman.

Tuntutan Buruh

Dalam aksinya, buruh menyoroti tanggung jawab pengusaha terhadap para pekerja di tengah krisis akibat wabah Covid-19.

“Kami menyoroti pengusaha dan dampak Covid-19 bertentangan dengan aturan imbauan pemerintah. Seharusnya pengusaha menjamin kelangsungan hidup buruh, tapi buruh diliburkan dan tidak dibayar,” ujar Maman.

Selain meminta pengusaha tak lari dari tanggung jawab penghidupan pekerjanya, Maman mengatakan, dalam aksi tersebut akan disampaikan rapor merah kinerja pengawas dari Dinas Perindustrian.

Dia menilai tak selayaknya pengawas dari pemerintahan ikut-ikutan bekerja dari rumah di tengah laju pemutusan hubungan kerja (PHK) yang begitu tinggi.


  • 0

Dampak Pandemi Covid-19, ILO: Hampir Setengah dari Angkatan Kerja Global Berisiko Kehilangan Mata Pencarian

Category : Uncategorized

NOVA.id – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengatakan bahwa 1,6 miliar pekerja di perekonomian informal di dunia berada dalam bahaya langsung karena akan mengalami kehancuran mata pencarian mereka.

Itu bisa terjadi karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan menurunnya jam kerja secara global.

Menurut Monitor ILO edisi ketiga: COVID-19 dan dunia kerja, penurunan jam kerja di kuartal (kedua) tahun 2020 diperkirakan akan semakin buruk dibandingkan estimasi sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan tingkatan sebelum krisis (Q4 2019), maka saat ini diperkirakan akan terjadi kemerosotan sebesar 10,5%.

Angka itu setara dengan 305 juta pekerjaan penuh waktu, dengan asumsi 48 jam kerja dalam seminggu.

Estimasi sebelumnya adalah penurunan 6,7%, setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu.

Hal ini diakibatkan perpanjangan dan perluasan tindakan karantina.

Secara regional, situasi ini memburuk semua kelompok regional utama.

Estimasi memperkirakan 12,4% hilangnya jam kerja di Q2 untuk kawasan Amerika (dibandingkan dengan tingkatan sebelum krisis) dan 11,8% untuk kawasan Eropa dan Asia Tengah.

Estimasi untuk kelompok-kelompok regional lainnya mendekati angka itu dan semuanya di atas 9,5%.

Dampak perekonomian informal

Pandemi virus corona mengakibatkan hampir sekitar 1,6 miliar pekerja perekonomian informal (mewakili kelompok paling rentan di pasar kerja) mengalami kerusakan besar dalam kapasitas mereka untuk memperoleh pendapatan.

Angka itu dari sekitar dua juta miliar di seluruh dunia dan 3,3 miliar angkatan kerja global.

Hal itu bisa terjadi karena tindakan karantina dan/atau karena mereka bekerja di sektor yang paling terkena imbas pandemi.

Bulan pertama krisis ini diperkirakan mengakibatkan kemorosotan 60% dari penghasilan pekerja informal secara global.

Bila dirincikan secara kawasan, kemerosotan 81% terjadi di kawasan Afrika dan Amerika, 21,6% di kawasan Asia dan Pasifik, dan 70% di Eropa dan Asia Tengah.

Para pekerja dan keluarganya tidak akan memiliki sarana apapun untuk bertahan, jika tidak mempunyai sumber penghasilan alternatif.

Usaha terkena risiko

Proporsi pekerja yang hidup di negara-negara yang merekomendasikan atau mewajibkan penutupan tempat kerja telah menurun dari 81 menjadi 68% selama dua minggu terakhir ini.

Penurunan dari estimasi sebelumnya, yaitu 81% pada monitor edisi kedua (diterbitkan 7 April), utamanya disebabkan oleh perubahan di Tiongkok.

Sementara, di wilayah lainnya penutupan tempat kerja meningkat.

Di seluruh dunia, lebih dari 436 juta usaha menghadapi risiko tinggi akibat pandemi covid-19.

Usaha-usaha ini termasuk 232 juta di sektor usaha eceran, 111 juta di manufaktur, 51 juta di akomodasi dan jasa makanan, dan 42 juta di usaha properti dan kegiatan usaha lainnya.

Perangkat kebijakan yang paling dibutuhkan

Menanggapi masalah ini, ILO menyerukan tindakan-tindakan mendesak, tersasar dan fleksibel.

Hal itu harus dilakukan untuk mendukung pekerja dan dunia usaha, khususnya usaha kecil, dan mereka yang berada di ekonomi informal lainnya yang rentan.

Tindakan-tindakan untuk pengaktifan kembali ekonomi harus mengikuti pendekatan yang kaya pekerjaan, didukung oleh kebijakan dan lembaga ketenagakerjaan yang lebih kuat, dan sistem perlindungan sosial dengan sumber daya yang lebih baik dan menyeluruh.

Koordinasi internasional mengenai paket stimulus dan tindakan pembebasan utang akan menjadi penting dalam menjadikan proses pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

Standar-standar ketenagakerjaan internasional, yang telah disepakati secara tripartit, dapat menjadi kerangka kerja.

“Sejalan dengan perkembangan pandemi dan krisis ketenagakerjaan, kebutuhan untuk melindungi mereka yang paling rentan menjadi semakin mendesak,” kata Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder.

“Untuk jutaan pekerja, tidak memiliki penghasilan berarti tidak ada makanan, tidak ada keamanan dan tidak ada masa depan. Jutaan usaha di dunia tidak lagi dapat bernapas. Mereka tidak memiliki tabungan atau akses ke kredit. Ini adalah wajah nyata dunia kerja. Jika kita tidak membantu mereka sekarang, mereka akan binasa,” lanjutnya. (*)

Sahabat NOVA punya usaha dan ingin tambah ilmu agar lebih sukses? Atau mungkin sedang butuh penghasilan tambahan dan mau mulai berwirausaha?

Salah satu cara terbaik adalah dengan ikut berbagai pelatihan online di bidang kewirausahaan, seperti program We Learn dari organisasi internasioanl, UN Women.

Program ini gratis, alias tidak dipungut biaya. Tinggal daftar di sini dan siap-siap makin sukses berwirausaha!

Sahabat NOVA, jangan sampai ketinggalan berita dan informasi terbaru dan menarik soal selebriti dan dunia perempuan di Tabloid NOVA, ya.


  • 0

Sebagian Perusahaan Disebut Hanya Sanggup Bertahan 3 Bulan Lagi, Serikat Pekerja di Depok Cemas

Category : Uncategorized

DEPOK, KOMPAS.com – Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno menyebutkan, rata-rata perusahaan di Depok kemungkinan hanya sanggup bertahan selama 3 bulan ke depan gara-gara pandemi Covid-19.

Wido berujar, perusahaan yang berpeluang mengalami kesulitan paling telak ialah yang bergerak di sektor elektronik dan otomotif.

“Saya diskusi dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Ada perusahaan, misalnya perusahaan masih sampai 3 bulan ke depan, maka mereka akan menyerah,” jelas dia kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

Wido membeberkan, daya produksi perusahaan-perusahaan itu terus merosot karena banyak bahan material yang bersumber dari impor suplainya seret.

Suplai bahan-bahan produksi kerapkali terlambat, sedangkan order atau permintaan terhadap barang-barang elektronik dan otomotif juga menukik.

“Orderan tidak ada, material telat, lama-lama sudah tidak bisa produksi lagi. Itu masalah ke depan,” ujar Wido.

Masih kata Wido, persoalan kian runyam jika perusahaan-perusahaan itu menyerah dan memilih jalan pintas untuk menyelamatkan perusahaan dengan mengorbankan kaum buruh, maka ada ribuan pegawai yang jadi korban.

Sementara itu, ia beranggapan bahwa sejauh ini pemerintah kurang menaruh perhatian pada para pegawai korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) sejauh ini mengklaim hanya terdapat 397 korban PHK di Depok, yang seluruhnya telah didaftarkan ke program prakerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wido menyatakan ada ribuan pegawai korban PHK di Depok namun tak tercatat sehingga tak memperoleh perhatian apa-apa dari pemerintah.

“Menurut saya, Disnaker kurang tanggap tentang itu, kurang peduli terhadap nasib buruh. Contoh, banyak saudara kita yang ada dirumahkan tidak gajian, tidak ada solusinya. Saat buruh tidak bekerja dan lemah, dampaknya akan apa, daya beli jatuh, ekonomi jatuh, dan besar dampak sosial yang kita alami,” ungkap dia.

“Jika perusahaan menyerah dan pemerintah tidak tanggap, ini preseden buruk untuk bangsa ini,” tutup Wido.


  • 0

PHK Massal Pabrik Sepatu di Tangerang, Pekerja Kena Semua?

Category : Uncategorized

Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di industri manufaktur, kali ini di Pabrik Sepatu yang berada di Banten, yakni di PT Shyang Yao Fung. Hal ini terungkap setelah adanya video viral pengumuman PHK massal dari pihak manajemen perusahaan kepada para pegawai.
Namun, bukan berarti keseluruhan karyawan yang mencapai 2.500 orang itu akan di-PHK. Ada kemungkinan perusahaan membawa sebagian pekerja dari Banten ke Brebes, dimana pabrik baru sesuai rencana pengembangan perusahaan berada.

Menurut Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), PT Shyang Yao Fung sudah melaporkan ke asosiasi melakukan PHK massal karena harus relokasi pabrik dari Kota Tangerang, Banten ke Brebes Jawa Tengah.

“Kalau bahasa di media sosial kan ditutup ya, di-PHK semua. Tapi itu kan nggak menutup kemungkinan nanti akan ada. Bisa saja dari Banten ikuti prosedur baru tapi penyesuaian kondisi di Brebes. Terutama soal gaji dan UMK (Upah Minimum Kota),” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/4).
Faktor upah murah menjadi alasan kuat banyaknya pabrik sepatu yang relokasi dari Banten dan Jawa Barat ke wilayah Jawa Tengah. Meski merencanakan adanya rekrutmen baru dari warga setempat, namun banyak juga perusahaan yang membawa orang kepercayaan di tempat sebelumnya untuk kembali bekerja di tempat baru.
“Tentu nggak semua. Rata-rata pabrik di Jateng untuk perluasan, mereka investasi baru, PT baru, di sana sebagian manajemen diambil dari Banten. Sebagian dari Banten diambil, misalnya untuk Spv (supervisor). Standar pabrik kan nggak mau totaly baru,” ungkap Firman.
Sebelumnya, dari video yang sempat viral berisi pengumuman PHK massal. “Diberitahukan kepada seluruh karyawan karyawati PT Shang Yao Fung bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan Kerja atau PHK masal
terhadap semua karyawan dan karyawati,” tegas pengumuman dalam video.

  • 0

14.500 Perusahaan Kok Boleh Buka Selama PSBB?

Category : Uncategorized

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan izin operasi kepada 14.533 perusahaan di saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Data tersebut tercatat per 26 April 2020.

Perusahaan yang telah mengajukan izin, paling banyak dari sektor industri agro, industri kimia, farmasi dan tekstil, industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, industri kecil menengah dan aneka, serta kawasan industri dan jasa industri.

“Sampai tanggal 26 April 2020, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri sebanyak 14.533,” kata Sekjen Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (28/4/2020).

Menurutnya hal itu tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

“Pada lampiran bagian D, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, halaman 24 mensyaratkan adanya izin dari Kementerian Perindustrian bagi sektor industri yang membutuhkan proses berkelanjutan,” jelasnya.

Sigit menjelaskan alasan Kemenperin mengeluarkan izin tersebut di tengah pemberlakuan PSBB. Menurutnya tidak semua industri bisa berhenti operasi secara tiba-tiba.

Untuk itu, pihaknya justru kesulitan dengan adanya peraturan daerah (Perda) terkait PSBB yang menyatakan apabila ditemukan adanya kasus COVID-19 di suatu kegiatan usaha maka harus ditutup secara total.

“Nah ini berlawanan dengan Kementerian Perindustrian di mana sektor industri tidak menginginkan seperti itu, karena ada beberapa industri yang apabila itu ditutup maka investasinya akan besar sekali untuk restart sebuah industri, seperti industri kaca,” kata dia.

Faktor keselamatan juga jadi alasan izin tersebut diberikan. Misalnya saja industri petrokimia. Jika pabrik diberhentikan secara tiba-tiba akan membahayakan keselamatan.

“Untuk industri-industri yang petrokimia sifatnya. Apabila dia diberhentikan secara mendadak maka itu akibatnya bisa terjadi peledakan dan sebagainya, karena prosesnya yang sangat kontinyu dan sangat berbahaya sifatnya untuk diberhentikan secara mendadak,” terangnya.


  • 0

Ganasnya Imbas Corona: 1.732 Orang Kena PHK, 3.703 Dirumahkan

Category : Uncategorized

Jakarta – Pandemi Corona terus berdampak pada perusahaan-perusahaan di Boyolali. Jumlah perusahaan yang mengurangi karyawannya pun bertambah.

Karyawan perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pun bertambah. Dari semula sejumlah 1.607 orang, per hari ini bertambah menjadi 1.732 orang.

 “Ya, ada update terkait data karyawan yang kena PHK, dirumahkan, dan diliburkan. Jumlah yang di PHK per hari ini sebanyak 1.732 orang di 16 perusahaan,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali, M. Syawaludin, kepada para wartawan Rabu (29/4/2020).

Jumlah karyawan yang dirumahkan juga bertambah. Saat ini ada sejumlah 3.703 orang dari 5 perusahaan.

“Kemudian yang diliburkan atau di-rescedule jadwal masuk kerjanya ini sejumlah 2.041 orang ada di 6 perusahaan,” jelasnya.

“Sehingga total keseluruhan per hari ini, 29 April 2020, jumlah karyawan di PHK, dirumahkan dan diliburkan ini jumlah totalnya 7.476 orang,” imbuh Syawaludin.

Syswaludin mengungkapkan, kebijakan sejumlah perusahaan di Boyolali hingga melakukan PHK, merumahkan dan meliburkan itu memang disebabkan beberapa hal dampak pandemi global virus Corona atau COVID-19. Hal itu berdampak antara lain pada aspek pemasaran produk yang berkurang banyak.

Selain itu juga perusahaan kesulitan mendapatkan bahan baku, dampak sejumlah kebijakan dari pemerintah maupun dari negara lain, dalam menanggulangi penyebaran virus Corona. Sehingga perusahaan kehabisan bahan baku.

“Kebijakan perusahaan yang melakukan PHK, merumahkan dan meliburkan itu memang disebabkan, pertama aspek pasar atau pemasaran memang order lagi sepi. Juga bisa jadi perusahaan kesulitan dapat bahan baku,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya tetap mematuhi perundang-undangan baik ketenagakerjaan dan jaminan sosial di masa sulit akibat pandemi COVID-19. Perusahaan di Boyolali juga diminta untuk mengupayakan agar tidak melakukan PHK.

Segala permasalahan hubungan industrial agar diselesaikan dengan musyawarah bersama para karyawan.


  • 0

HM Sampoerna Sebut Tak PHK Karyawan di Tengah Virus Corona

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menegaskan komitmen dan prioritas perusahaan terhadap karyawan selama masa sulit pandemi Covid-19.

Ini mencakup kesehatan dan keselamatan, jaminan serta stabilitas pekerjaan, stabilitas keuangan, hingga pemberian penghargaan khusus kepada karyawan.

Presiden Direktur HM Sampoerna Mindaugas Trumpaitis mengatakan pihaknya beberapa minggu terakhir fokus pada berbagai upaya untuk meningkatkan protokol kesehatan yang ketat dan menyesuaikan kegiatan usaha sesuai anjuran pemerintah.

“Mewujudkan apa yang tertuang dalam Falsafah Tiga Tangan Sampoerna, maka fokus kami tertuju pada karyawan, mitra usaha, dan masyarakat luas. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari kesehatan, keselamatan, serta jaminan stabilitas ekonomi mereka dalam menghadapi masa sulit ini,” ujar Mindaugas Trumpaitis seperti dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (29/4/2020).

Dalam hal stabilitas pekerjaan, Sampoerna berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi ini terkecuali jika ada pelanggaran tertentu oleh karyawan.

Perusahaan juga akan memastikan karyawan tetap menerima kompensasi dan manfaat lainnya seperti biasa meskipun pekerjaan tidak dapat dilakukan secara maksimal seperti pada saat situasi normal.

Hal ini ditempuh guna menjaga stabilitas ekonomi karyawan sehingga kebutuhan mereka dapat tetap terpenuhi selama masa pandemi.

Lebih lanjut, Trumpaitis menyampaikan, Sampoerna secara khusus telah menyiapkan bonus khusus bagi karyawan yang memegang fungsi kritikal dan masih tetap harus hadir secara fisik di tempat kerja, seperti di fasilitas produksi, gudang, maupun lapangan untuk memastikan ketersediaan produk bagi konsumen dewasa.

Selain itu, sejak pemerintah menyatakan tanggap darurat pandemi COVID-19, Sampoerna telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan anjuran Pemerintah RI juga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Sampoerna percaya bahwa karyawan adalah bagian tak terpisahkan dari kesuksesan bisnis perusahaan. Maka mutlak, kami harus mengerahkan berbagai upaya untuk membantu semua pihak khususnya karyawan dalam menghadapi tantangan. Hal ini juga merupakan bentuk usaha perusahaan dalam mendukung pemerintah menangani krisis global yang terjadi,” terang Trumpaitis.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyampaikan saat ini merupakan situasi dan kondisi yang memang berat.

Namun, menurutnya inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak Covid-19.

Ia juga meminta seluruh perusahaan/dunia usaha agar menjadikan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah terakhir dalam melakukan segala upaya mengatasi dampak COVID-19 dan menggunakan alternatif lain yang bisa ditempuh.

Sebagai contoh mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengubah shift kerja, menghapuskan lembur dan sebagainya.

“Saya terima kasih pada pengusaha yang benar-benar melakukan berbagai alternatif sebelum sampai pada PHK,” tutup Ida.

Sebelumnya, perusahaan e-commerce Tokopedia juga secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan PHK dan pemangkasan gaji para karyawannya di tengah wabah Corona.

VP of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak mengatakan perusahaan saat ini lebih fokus untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah dampak penyebaran virus corona (Covid-19), sehingga opsi tersebut tidak menjadi pilihan saat ini.

Nuraini memastikan, saat ini Tokopedia berada pada kondisi finansial yang kuat, sehingga mampu membayarkan gaji karyawan secara penuh, demikian juga dengan insentif THR (Tunjangan Hari Raya). “Tidak ada PHK atau pemotongan gaji pokok, dan THR akan dibayarkan sesuai peraturan perundangan,” ujar Nuraini.


  • 0

Pemerintah Sebut Program Pelatihan Kartu Prakerja Sesuai Kebutuhan Masa Depan

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fadjar Utomo, menilai pelatihan online yang diberikan program kartu prakerja sudah sesuai standar kebutuhan masyarakat ke depan. Mengingat, banyak program pelatihan yang ditawarkan pemerintah menyasar pada ekonomi digital.

“Tentunya, dari sekian banyak ribuan pelatihan yang tersedia yang sudah disediakan provider itu untuk (ekonomi digital), ada juga di antaranya yang memang sangat sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya self employed,” kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (29/4).

Pemerintah memahami, sebelum adanya pandemi virus corona, berbagai program pelatihan sudah disesuaikan dengan kebutuhan di masa akan datang. Apalagi, masyarakat akan dihadapkan dengan dunia yang baru yakni perkembangan ekonomi digital.

“Ke depan kita sama-sama tahu bahwa kesempatan kerja akan lebih banyak terjadi peluangnya di kreatif digital ini menurut hemat saya,” kata dia.


  • 0

RUU Cipta Kerja Buat UMKM Cepat Naik Kelas

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memprioritaskan pembahasan terkait aturan kemudahan bisnis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Langkah ini mendapatkan apresiasi positif dari pelaku UMKM nasional.

CEO Serasa Food yang juga Praktisi UMKM, Yuszak Mahya mengatakan, dalam RUU Cipta Kerja setidaknya terdapat empat poin yang mendukung pengembangan UMKM agar segera naik kelas.

“Poin utama (UMKM) terakomodir mulai dari aspek perizinan, upah minimum, pendanaan, dan akses pemasaran jadi aspek yang paling berpengaruh dari draf RUU Cipta Kerja buat UMKM. Ini yang akan berdampak pada pengembangan UMKM pasca pandemi ini,” kata dia dalam diskusi online mengenai trik menyelamatkan UMKM di tengah pandemi covid-19, Rabu (29/4).

Menurutnya sistem birokrasi yang berbelit dinilai tidak ramah bagi kelangsungan usaha nasional. Di mana pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan saat mengurus perizinan usaha, izin edar, standar nasional, hingga sertifikasi halal.

Sehingga banyak UMKM di Indonesia yang belum mengantongi izin usaha hingga sertifikasi halal. Imbasnya produk UMKM kalah bersaing dengan perusahaan besar yang telah mengantongi lisensi halal MUI.

“Kami ini ibarat lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Dengan RUU Cipta Kerja, aspek perizinan ini mudah-mudahan lebih diperhatikan” terangnya.

Yuszak juga mengkritisi aturan upah minimum, di mana sistem pengupahan tenaga kerja masih merujuk pada penerapan Upah Minimum Kota (UMK). Aturan tersebut dianggap memberatkan bagi pelaku usaha UMKM yang mayoritas bergerak di sektor usaha mikro sampai kecil.

“Kami ini usaha kecil menengah dan mikro tidak mungkin bisa mengejar. Usulan menerapkan UMP secara tunggal ini bisa lebih diapresiasi,” tegas dia.

Lebih lanjut, Yuszak mengapresiasi rencana pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemberdayaan UMKM nasional yang tertuang dalam draf RUU Cipta Kerja. Melalui suntikan modal pemerintah diharapkan jumlah produksi UMKM akan semakin meningkat, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat meningkat.

“Sistem pendanaan bagi UMKM melalui DAK sangat positif walaupun masih dalam pembahasan,” imbuhnya.

Bahkan dalam Undang-Undang kontroversial juga mengatur aspek kemudahan pemasaran bagi UMKM. Sebab sejumlah retail besar harus mengakomodir produk UMKM dalam kegiatan bisnisnya.

“Terkadang untuk masuk ke retail atau supermarket besar. Kami sudah diperlakukan layaknya industri besar dengan biaya yang tinggi,” keluh dia.