Monthly Archives: July 2020

  • 0

Ancaman KSPI soal Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Ngototnya DPR…

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI), Rabu (29/7/2020), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Aksi itu digelar untuk mendesak penghentian pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

“Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, Omnibus Law didesain sebelum pandemi,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2020).

“Dengan demikian, Omnibus Law bukan solusi untuk mengatasi pandemi,” lanjut dia.

Said Iqbal menyuarakan dua tuntutan dalam aksi tersebut, yakni menolak RUU Cipta Kerja dan menghentikan pemutusan hubungan Kerja (PHK) akibat dari pandemi virus corona atau Covid-19.

“Aksi ini merupakan reaksi terhadap sikap keras kepala dan tidak pedulinya DPR RI, khususnya Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko yang ngotot omnibus law tetap dibahas di saat pandemi corona,” ujar dia.

Ia menyesalkan sikap DPR yang masih terus melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Menurut dia, seharusnya DPR fokus pada masalah lain yang lebih penting untuk nasib para pekerja, yakni terkait masalah PHK.

“Saat ini yang lebih mendesak dari Omnibus Law adalah darurat PHK,” ujar dia.

Said mengatakan, khusus anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen, pada masa pandemi Covid-19 ini sudah 96.000 orang yang dirumahkan. Bahkan, sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.

Sementara itu, yang di PHK sudah mencapai 100.000 orang yang tersebar di 57 perusahaan.

Ada juga yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.

Menurut Said, sikap DPR yang memprioritaskan pembahasan RUU Cipta Kerja juga menimbulkan kecurigaan.

Ia menilai, DPR seperti sedang terburu-buru untuk memenuhi pesanan dari pihak tertentu.

“Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain sebelum pandemi,” ujar dia.

“Dengan demikian, Omnibus Law bukan solusi untuk mengatasi pendemi,” ucap dia.

Ancaman Gelar Aksi Besar

Said mengatakan, aksi tolak RUU Cipta Kerja dan stop PHK ini akan dilakukan setiap minggu di depan Kompleks Parlemen dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomoian.

Selain itu, KSPI akan melakukan aksi di 20 provinsi secara bergelombang dan terus-menerus untuk menyuarakan isu yang sama.

Aksi tersebut, kata Said, akan terus dilakukan sampai Badan Legislasi DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ia juga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika dua tuntutan KSPI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan penghentian PHK di masa pandemi Covid-19 tidak dipenuhi

“Jika dalam aksi ini tuntutan buruh agar Omnibus Law tidak didengar, KSPI memastikan bersama-sama dengan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi besar-besaran,” kata Said.

Said mengatakan, aksi besar-besaran tersebut akan melibatkan ratusan buruh dan akan dilakukan saat DPR menggelar sidang paripurna 14 Agustus mendatang.

Bahkan, di kota-kita lain juga akan melakukan aksi besar-besaran terkait desakan penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Di mana buruh dari Jawa Barat, DKI dan Banten akan memusatkan aksinya di DPR RI. Selain itu, aksi juga akan dilakukan serentak di 15 provinsi yang lain,” ujar dia.

Tak Akan Dihentikan

Melihat adanya aksi tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan, DPR dan pemerintah tidak akan menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Ia menjelaskan, RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang dirancang untuk menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19.

“Kenapa dihentikan? Ini kan formula untuk kita keluar dari krisis. Tidak boleh kita ego sektoral dalam situasi saat ini,” kata Willy saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Willy meminta kelompok buruh tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Dia menegaskan, RUU Cipta Kerja merupakan solusi terhadap situasi krisis yang saat ini ada di depan mata.

“Sekarang apa solusi kita keluar dari krisis ini? Kalau kita bicara ego sektoral, semua punya ego untuk kepentingan masing-masing,” ujar Willy.

Kendati demikian, dia menyatakan, aksi unjuk rasa yang akan digelar massa buruh hari ini merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.

Willy pun mengatakan, Fraksi Partai Nasdem sejak awal meminta agar klaster ketenagakerjaan dicabut dari draf RUU Cipta Kerja, agar pembahasan RUU berjalan mulus.

“Tentu kalau mereka demo, itu hak politik mereka. Kalau Nasdem sendiri sejak awal ingin klaster ketenagakerjaan tidak dibahas, ditarik dari RUU Cipta Kerja,” ucap Willy.


  • 0

Asosiasi Perkirakan 3.000 Karyawan Farmasi Terkena PHK

Category : Uncategorized

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Tirto Kusnadi, menyebutkan gelombang PHK pegawai juga ikut merambah ke sektor farmasi karena utilisasi pabrik rendah. Prediksi 2.000 hingga 3.000 karyawan sudah dirumahkan.

Dia menuturkan di masa pandemik Covid 19, permintaan kebutuhan farmasi menurun drastis atau turun 50-60 persen. “Hal itu karena pasien non Covid 19 yang berkunjung ke faskes menurun drastis,” kata Tirto dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Bappenas, Rabu, 29 Juli 2020.

Oleh karenanya kapasitas produksi menjadi menganggur dan utilisasi hanya terpakai kurang dari 50 persen selama tiga bulan terakhir.

Dia menuturkan industri farmasi nasional dan BUMN memproduksi sekitar 90 persen obat untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan mempunyai kapasitas yang memadai untuk memenuhi pertumbuhan permintaan sampai 50 persen dari kebutuhan saat ini.

“Jadi sebenarnya pada seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir karena Industri farmasi dalam negeri cukup mampu menyiapkan semua kebutihan obat,” ujar dia

GP Farmasi menargetkan pada 2025 penjualan farmasi mencapai Rp 700 triliun. “Nilai itu terdiri dari penjualan untuk ekspor, domestik dan bahan baku,” kata Tirto.

Namun, saat ini total penjualan produk farmasi pada 2019 kurang lebih masih sekitar Rp 80 triliun. Angka itu, kata dia, masih jauh sekali jika dibandingkan industri makanan.

Adapun pertumbuhan industri farmasi sejak 2016 hingga 2019 cukup menarik. Pada 2016 industri farmasi tumbuh 6,76 persen, 2017 tumbuh 3,48 persen, 2018 tumbuh 8,25 persen, dan 2019 tumbuh 9,75 persen.

“Tapi di 2020 kuartal I pertumbuhannya minus 1,2 persen,” ujar dia.

Dia mengatakan pada 2010 hingga 2015, pertumbuhan farmasi hampir mencapai dua digit. “Namun sekarang kami sulit sekali, karena persaingan, karena juga mungkin situasinya yang terdepresi menahan pertumbuhan farmasi ini sendiri,” kata dia.


  • 0

Melemah, Berikut Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot kembali melemah. Berdasarkan data Bloomberg Kamis (30/7/2020) pada pukul 10.07 WIB, di pasar spot rupiah berada pada posisi Rp 14.610 per dollar AS.

Posisi ini melemah 0,46 persen (67 poin) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level Rp 14.543 per dollar AS.

Adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada pada level Rp 14.653 per dollar AS. Posisi ini melemah dibandingkan hari sebelumnya yang berada pada level 14.570 per dollar AS.

Adapun kurs di bank-bank besar di Indonesia , seperti di Bank Central Asia (BCA), kurs jual dipatok pada Rp 14.680 per dollar AS. Kurs jual berarti pihak bank menjual dollar AS pada posisi ini.

Sementara untuk kurs beli BCA adalah Rp 14.650 per dollar AS. Kurs beli ini berarti bila Anda ingin menjual dollar AS maka pihak bank akan membelinya pada posisi ini. Berikut nilai tukar dollar AS hari ini di 5 bank:

Bank                                   Jual                          Beli

BCA                                    14.680                     14.650

Mandiri                             14.700                     14.525

BRI                                     14.776                     14.476

BNI                                     14.915                     14.405

CIMB Niaga                     14.649                     14.619

 


  • 0

Lindungi ABK WNI, Pemerintah Bakal Integrasi Data Penduduk dan Dokumen Pelaut

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mewacanakan integrasi data kependudukan dan dokumen pelaut untuk meningkatkan pengawasan pergerakan awak kapal perikanan. Melalui cara ini diharapkan perlindungan terhadap awak kapal Indonesia dapat lebih maksimal.

“Dengan adanya integrasi data kependudukan dan dokumen pelaut pergerakan awak kapal mudah di pantau. Sekaligus bagian perlindungan terhadap mereka,” kata Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves, Basiolio Araujo dalam sebuah diskusi virtual via Zoom, Kamis (30/7).

Basilio mengatakan rencana strategis ini akan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Kemendagri betugas untuk melakukan verifikasi NIK awak kapal yang akan diserahkan ke kementerian lain. Kemudian, Kemenkumham bertugas memverifikasi data pekerjaan dan ijazah untuk pengajuan paspor profesi pelaut.

“Sementara, Kemenhub bertugas memastikan Seafarer Identity Document (SID) sebagai dokumen pelaut internasional. Untuk Kemenlu akan melakukan pendataan laporan dan penanganan kasus awak kapal di luar negeri,” jelasnya.

Terakhir, BP2MI harus melakukan pendataan calon pekerja migran Indonesia (PMI) melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Sebab, penggunaan data berbasis digital dinilai akan memudahkan proses verifikasi dokumen PMI.

“Dengan integrasi data kependudukan dan dokumen pelaut, kita dapat menelusuri mekanisme dan identifikasi calon pelaut. Bahkan, mulai dari sekolah hingga berkerja di kapal dan saat kembali ke Tanah Air,” tukasnya.


  • 0

Pemerintah Cabut Kepmenaker 151, Pekerja Migran Bisa Kembali Bekerja

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Pemerintah telah mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 151/2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran indonesia. Dengan dicabutnya aturan ini, maka pemerintah resmi membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia, setelah sebelumnya sempat terhenti sementara akibat pandemi covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, hal ini guna mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing.

“Maka kami memandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja kembali di negara tujuan penempatan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan,” kata Ida dalam video konferensi, Kamis (30/7).

Dia menjelaskan, bagi pemerintah tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik Permenaker 151/2020. Terlebih lagi, semua pihak-pihak terkait sudah siap untuk membuka kesempatan bagi pekerja migran.

“Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada untungnya pemerintah untuk menahan-nahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu. Setelah kita bisa pastikan semuanya siap, baru kita lakukan pembukaan kembali,” imbuhnya.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang merupakan kantor penyalur tenaga migran. Diantaranya termasuk kesiapan pemerintah daerah untuk penempatan tenaga kerja migran di masa adaptasi kebiasaan baru (ABK). Setelah semuanya dipastikan siap, Ida menyebutkan segera dilakukan pembukan setelahnya.

Sebabkan Pengangguran

Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendorong Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) di masa pandemi Covid-19. Pencabutan moratorium ini diyakini dapat menambah penerimaan negara hingga Rp5,7 triliun.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelindungan bagi seluruh PMI baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta upaya pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, seharusnya moratorium PMI segera dicabut dalam waktu dekat untuk menekan angka pengangguran. Apalagi, pemerintah Indonesia telah memberlakukan relaksasi bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk kembali bekerja di Indonesia di masa pandemi Covid-19.

“Semestinya relaksasi juga ke dalam. Jadi, kebijakan relaksasi ke dalam harus disertai dengan relaksasi ke luar kan?” kata Benny dalam diskusi virtual via Facebook BNPB, Minggu (28/6).


  • 0

Bakal Kedatangan 7 Perusahaan Asing, Kemenperin: Kawasan Industri Batang Bersaing dengan China

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memastikan kesiapan sejumlah kawasan industri yang akan dijadikan lokasi untuk menampung sejumlah pabrikan multinasional yang ingin relokasi ke Indonesia .

Oleh karena itu, diperlukan area terintegrasi agar aktivitas industri bisa berjalan efisien sehingga bisa menjadi daya tarik bagi para investor. Salah satunya Kawasan Industri Terpadu ( KIT) Batang, Jawa Tengah.

“Kami menyampaikan bahwa pemerintah ingin pembangunan 450 hektar dari total lahan 4.300 hektar bisa selesai dalam kurun waktu enam bulan,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2020).

Menurut Dody, dari segi infrastruktur, KIT Kabupaten Batang memiliki banyak kelebihan dan daya tarik untuk menjawab keluhan para investor. Biasanya keluhan utama dari investor, yakni tentang harga lahan yang bergejolak tinggi setelah ditetapkan menjadi kawasan industri.

“Namun, harga lahan dan fasilitas di KIT Batang mampu bersaing dengan kawasan industri di negara lain seperti China,” ujarnya.

Dody mengatakan, kawasan industri terpadu di Batang ini nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti perumahan pekerja, unit pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan rantai pasok antara sektor industri.

“Sekitar 108 hingga 2.027 hektar akan dibangun sampai tahun 2024, tidak hanya sebagai daya tarik, tapi menjadi supply chain di koridor Pantura Jawa,” tuturnya.

KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah.

Infrastruktur tersebut meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat (dry port) dan pelabuhan. Di samping itu, KIT Batang akan dikembangkan sesuai klaster industri, bukan berdasarkan asal negara.

Selanjutnya, KIT Batang didorong untuk mengalokasikan minimal lima persen dari luas lahan untuk klaster Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan asas efektifitas dan efisiensi ekonomi untuk memudahkan penyediaan fasilitas pendukung.

Sementara itu, Bupati Batang Wihaji mengatakan, pihaknya meminta dukungan pemerintah pusat dengan regulasinya untuk mempercepat kehadiran investor di KIT Batang. Sebab, ketika ada investasi, efeknya berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang sehingga memacu perekonomian.

Rencananya, tujuh perusahaan global yang berkomitmen menanamkan modal di KIT Batang dengan nilai 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,9 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 30.000 orang. Ketujuh perusahaan tersebut merelokasi bisnisnya dari China, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.


  • 0

Cegah PHK, Luhut Pastikan Bantuan Kredit Korporasi Cair Pekan Ini

Category : Uncategorized

TEMPO.COJakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah bakal segera menggelontorkan bantuan kredit korporasi non-UMKM dan non-BUMN pada pekan ini. Bantuan tersebut merupakan salah satu wujud program pemulihan ekonomi nasional dan mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK.

“Hal ini juga untuk membantu perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah PHK,” ujar Luhut dalam keterangannya, Senin, 27 Juli 2020.

Kredit modal kerja kepada korporasi direncanakan mencapai Rp 100 triliun. Bantuan itu akan diberikan secara bertahap untuk 18 bulan ke depan. Pada sesi awal, pemerintah bakal lebih dulu menginjeksi kredit usaha senilai Rp 30 triliun.

Di samping untuk korporasi, Luhut menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan program dukungan pembiayaan untuk pemerintah daerah. Total anggaran yang disalurkan oleh pemerintah kepada daerah sebanyak Rp 15 triliun.

Pemerintah juga menempatkan dana di tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp 11,5 triliun. Dengan penempatan dana di BPD ini, Luhut berharap penyaluran kredit BPD dapat lebih menyeluruh.

Luhut berharap pelaksanaan program-program tersebut dapat dilakukan secara cepat dengan kualitas implementasi yang baik. “Sehingga kita bisa menjaga laju pertumbuhan ekonomi tidak negatif, dan membantu penanganan kemiskinan serta pengangguran,” ujarnya.


  • 0

Pabrik Mau Dipindah, Ratusan Buruh Garmen di Semarang Demo

Category : Uncategorized

SEMARANG SELATAN, AYOSEMARANG.COM — Ratusan karyawan salah satu pabrik garmen di Kota Semarang, PT Pinnacle Apparel, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (28/7/2020).

Mereka menuntut pemerintah membantu persoalan mereka yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaanya.

Datang bergerombol, ratusan demonstran yang didominasi ibu-ibu itu menyuarakan tuntutannya. Setelah beberapa perwakilan ditemui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kantor yang terletak di depan kantor Gubernur Jateng, ratusan demonstran lain menunggu sambil duduk-duduk di trotoar depan kantor Gubernuran.

Tanpa memperdulikan protokol kesehatan, mereka asyik mengobrol satu dengan lainnya. Beberapa bahkan melepas masker dan hanya menempelkan di leher. Jarak mereka juga sangat berdekatan, bahkan bisa dikatakan berhimpit-himpitan.

Salah satu demonstran, Siska (27) mengatakan, perusahaannya yang terletak di Kawasan Pelabuhan Semarang berniat pindah lokasi ke Kabupaten Semarang. Para buruh menuntut agar upah mereka disamakan dengan UMR Kota Semarang meskipun perusahaan pindah ke Kabupaten Semarang.

“Tapi perusahaan tidak mau. Terus kami minta di PHK saja dan dikasih pesangon, perusahaan juga tidak setuju. Makanya kami menggelar aksi ini,” kata dia.

Disinggung bahayanya karena berkerumun saat pandemi covid-19, Siska mengatakan tidak takut. Ia berkeyakinan teman-temannya dan juga dirinya semuanya sehat.

“Insyaalah sehat, semuanya sehat. Ya bismillah lah semuanya sehat,” ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang melihat itu, langsung turun untuk menemui demonstran. Bukan hanya mendengarkan tuntutannya dan berjanji mencarikan solusi, Ganjar juga menegur para demonstran yang tidak mengindahkan protokol kesehatan itu.

Saat Ganjar datang, demonstran langsung mengerumuni Ganjar dan ingin foto bersama.

“Ora usah cedhak-cedhak (jangan dekat-dekat). Ayo jaga jarak. Lha diomongi kok, sampean kui ijeh dempet-dempeten (dibilangin kok, kamu masih berhimpitan). Ayo geser,” ucap Ganjar mengedukasi.

Beberapa ibu-ibu yang tadinya nekat mendekat langsung mengurungkan niatnya. Mereka langsung mengatur jarak satu dengan lainnya sambil mendengar masukan dari Ganjar. Namun, ada juga yang tetap ngeyel masih berdekatan dan satu dengan lainnya.

“Ayo geser. Eh, Kui malah jawil-jawilan (itu malah pegang-pegangan),” ucapnya.

Usai mengingatkan soal protokol kesehatan, Ganjar pun mendengarkan perwakilan demonstran menyuarakan tuntutannya. Ia pun mengatakan akan berusaha membantu mencarikan jalan keluar yang terbaik.

“Sudah tenang saja, kan tadi sudah ditemui Disnakertrans, insyaalah nanti kami carikan solusinya. Ayo sekarang pulang ke rumah masing-masing, nanti pasti kami bantu carikan solusi terbaik. Ingat untuk selalu jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun,” tandasnya.


  • 0

Huawei Dikabarkan PHK 60% Pegawai di India

Category : Uncategorized

Jakarta – Huawei baru saja merumahkan lebih dari setengah pegawainya di India. Raksasa teknologi asal China ini juga memangkas target pendapatannya di India hingga 50%.

Dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (28/7/2020) Economic Times pertama kali melaporkan Huawei akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 60-70% pegawainya.

Pegawai di bagian riset dan pengembangan serta Global Service Center disebut tidak akan terdampak PHK ini. Huawei India kemudian membantah laporan tentang PHK ini, tapi mereka tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Huawei saat ini diperkirakan mempekerjakan 700 pegawai di India, termasuk ratusan pegawai lainnya dari perusahaan pihak ketiga. Jumlah ini tidak termasuk pegawai yang ada di pusat riset dan pengembangan milik Huawei.

Sementara itu, Huawei disebut akan memangkas target pendapatan mereka di India pada tahun 2020. Awalnya mereka menargetkan pendapatan sekitar USD 700-800 juta, tapi kemudian dikoreksi menjadi USD 350-500 juta.

Perkembangan terbaru ini sepertinya didasari oleh tekanan dari pemerintah India yang semakin besar terhadap perusahaan China setelah perselisihan kedua negara di perbatasan pada bulan lalu yang berujung pada kematian 20 tentara India.

Setelah konflik tersebut, masyarakat India menyerukan boikot terhadap produk dan aplikasi buatan China. Bahkan pemerintah India telah melarang ratusan aplikasi buatan China termasuk Tiktok, WeChat dan masih banyak lagi.

Pemerintah India juga meminta operator telekomunikasi lokal untuk tidak menggunakan peralatan milik Huawei untuk uji coba jaringan 5G. Padahal saat ini Huawei memiliki dua mitra operator besar di India yaitu Bharti Airtel dan Vodafone Idea.

“Operasi dan sumber daya kami di India, didukung dengan talenta lokal telah dirancang untuk memenuhi permintaan apapun dari konsumen,” kata juru bicara HuaweiHuawei India mengatakan mereka akan terus melayani konsumennya di negara Asia Selatan tersebut.


  • 0

Buruh Mau Demo Tolak Omnibus Law, Menaker: Sebagian Besar Bersama Kami

Category : Uncategorized

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons rencana buruh menggelar demo besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Mereka akan dikerahkan ke Gedung DPR/MPR dan Kantor Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Ida sebagai besar buruh bersama Kemnaker dalam menggodok RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

“Iya ada (buruh yang menolak) tapi sebagian besar masih bersama-sama dengan kami,” kata Ida ditemui di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di kawasan Halim, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020).

Dia menjelaskan pembicaraan dengan sebagian perwakilan buruh berjalan dengan baik, yang mana di dalamnya juga ada perwakilan pengusaha.

“Pembahasan dilakukan dengan smooth. Pemerintah memahami apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman pekerja, teman-teman buruh, dan teman-teman pengusaha,” sebutnya.

Adanya pihak buruh yang menolak dan memilih jalan demo menurutnya membuat proses dialog menjadi tidak optimal. Sebab bila mereka berada di dalam Tim Teknis pembahas klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker akan membuat proses pembicaraan lebih baik.

“Yang menolak tentu ruangnya menjadi terkurangi untuk melakukan dialog, padahal kalau tetap di dalam, ya kira-kira apa yang menjadi aspirasi itu bisa dibicarakan bersama-sama,” jelasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya mengungkapkan ratusan ribu buruh akan demo pada awal Agustus menolak Omnibus Law.

“Ratusan ribu buruh akan datang ke Gedung DPR/MPR dan Menko Perekonomian. Bisa kita pastikan ratusan ribu buruh,” kata dia di Kantor KSPI Jakarta Timur, Senin (20/7/2020).
Dia menyebut jumlah buruh yang menolak Omnibus Law jauh lebih banyak ketimbang yang mendukung.

“Mungkin 3/4 (buruh) adalah yang bergabung di sini, yang menolak. Kita nggak menafikan ada sebagian jumlah anggota federasi atau konfederasi yang menerima dalam artian mengikuti proses pembahasan tim,” tambahnya.