Monthly Archives: August 2020

  • 0

Paling Terpukul Saat Pandemi, UMKM Bisa Lakukan Ini

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) ekonomi kreatif bisa memanfaatkan peluang saat pandemi Covid-19.

Adapun peluang yang dimaksud adalah mengakselerasi digital dalam pertumbuhannya, sehingga dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada penurunan pendapatan bisa diminimaliskan.

“Karena itu kami mendorong para pelaku usaha melakukan transformasi digital. Ini penting khususnya di era pandemi, di mana kita ketahui bersama, era digital ini terakselerasi dengan sangat cepat,” kata Wishnutama dalam launching Karya Kreatif Indonesia (KKI) secara virtual, Jumat (28/8/2020).

Wishnu juga mendorong UMKM lebih kreatif dan inovatif dalam memunculkan produk-produk lokal yang baru, yang mampu bersaing dengan produk lokal yang sudah ada dan berkompetisi di luar negeri.

Kreatifitas dan inovasi harus dimunculkan karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya.

“Kita tahu di sisi fashion, tiap daerah Indonesia punya karakter dan kreatifitas, misalnya dari kain, desain pakaian, dan batik. Di sisi kuliner apalagi, punya keunikan tersendiri,” ungkap Wishnutama.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, Indonesia menjadi negara ketiga setelah AS dan Korea Selatan yang memiliki kontribusi ekonomi kreatif terbesar bagi perekonomian nasional.

Sumbangan ekonomi kreatif di AS pada ekonomi nasional sebesar 11,36 persen, Korea Selatan 8,9 persen, dan Indonesia sebesar 7,28 persen.

Tiga kontributor terbesar PDB ekonomi kreatif adalah dari subsektor fashion sebanyak 41,4 persen, kuliner 17,6 persen, dan kriya sekitar 15 persen.

Ketiga sektor ini pun merupakan penyumbang ekspor ekonomi kreatif teratas. Fashion menyumbang ekspor sebesar 11.964 juta dollar AS, kriya 6.000 juta dollar AS, dan kuliner sebesar 1.300 juta dollar AS.

“Dengan kekayaan tersebut, industri ekonomi kreatif Tanah Air memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan karena banyak ide yang bisa diambil dari kearifan lokal,” pungkasnya.


  • 0

Akhir Pekan, Rupiah Ditutup Menguat

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot menguat pada Jumat (28/8/2020).

Mengutip data Bloomberg rupiah sore ini, rupiah ditutup menguat 28 poin atau 0,19 persen pada level Rp 14.632 per dollar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 14.660 per dollar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan penguatan rupiah di akahir pekan terdorong oleh gelontoran stimulus yang diberikan pemerintah senilai Rp 180 triliun kepada sektor usaha, di tengah perpanjangan PSBB selama dua pekan kedepan yang diumumkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

Ibrahim memproyeksikan, resesi di kuartal ketiga tahun 2020 tidak akan terhindarkan. Namun dengan kucuran stimulus tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat bisa terselamatkan.

Ibrahim mengatakan, perpanjangan masa transisi PSBB memang mendorong Indonesia masuk dalam jurang resesi, namun pemerintah terus melakukan strategi-strategi guna untuk menggairahkan pasar terutama konsumsi masyarakat yang masih stagnan.

“Pemerintah lebih agresif melakukan belanja negara dengan mengucurkan dana lebih besar lagi terutama di sektor UMKM, dunia usaha atau koperasi. Dengan begitu, maka kuartal ketiga terjadi kontraksi namun kuartal keempat akan terhindar dari kontraksi sehingga Indonesia keluar dari resesi,” kata Ibrahim.

Daya beli masyarakat yang rendah juga seiring dengan tingkat investasi yang berjalan di tempat akibat pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19.

Berbagai proyek investasi pada kuartal II mendapat pukulan berat akibat pandemi, maka dari itu ia berharap pemerintah dapat kembali menggenjot proyek infrastruktur sepanjang tahun ini.

“Infrastruktur merupakan salah satu indikator penjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini semua seharusnya dikerjakan secara bersamaan dengan menarik investasi baik swasta maupun asing yang kemarin terhenti karena PSBB. Sekarang bisa direalisasikan secara bertahap,” jelas dia.


  • 0

Lapangan Kerja di RI Turun Drastis di Tengah Pandemi Covid-19

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Startup perekrutan tenaga kerja digital, Topkarir mencatat adanya penurunan lapangan kerja yang signifikan di tengah pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, startup ini bisa menyediakan hingga 36.000 lapangan kerja dari klien perusahaan. Saat ini, lapangan kerja yang tersedia turun hingga jadi 12.000 saja.

“Kita analisa dua industri drop luar biasa karena pandemi ini. Biasanya area yang kuat itu manufaktur dan hospitality. Manufaktur itu kan padat karya dan selama pandemi pabrik harus stop. Kemudian hospitality seperti hotel dan restoran serta cafe mereka juga terdampak drop. Mitra kita di area tersebut,” kata CEO TopKarir, Bayu Janitra Wirjoatmodjo di Jakarta dikutip Jumat (28/8).

Namun demikian, lapangan kerja sektor lain masih tersedia. Bahkan kebutuhan tetap meningkat di tengah pandemi. Sektor industri yang tetap bertahan sekaligus klien Topkarir yaitu usaha sektor internet service. Permintaan sektor ini kata Bayu meningkat cukup tinggi karena kebutuhan masyarakat juga meningkat.

“Ada klien kita, mereka internet service provider dan permintaan (tenaga kerja) naik terus .Permintaan mereka lagi tinggi karena banyak yang minta pasangin wifi, pelayanan koneksi internet tinggi,” tegas Bayu.

Bayu menceritakan, sebelum pandemi dan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (wfh), permintaan klien atas tenaga kerja melalui top karir tembus 300 posisi tiap bulan. Namun, setelah pandemi permintaan drop sampai nol atau tidak ada permintaan sama sekali. Tak hanya itu, perusahaan bahkan malah ada yang terpaksa melakukan rasionalisasi agar tetap bisa bertahan.

“Mereka klien kita bahka minta tolong agar karyawan karyawan yang mereka lepas bisa dikembangkan di Topkarir.Berikan training dan pendidikan ke teman teman kena dampak, kita diminta beri pembekalan. Jadi perusahaan tak lepas begitu saja,” katanya.

Topkarir mempunyai fitur yang membantu tenaga kerja mengembangkan bakat mereka. Harapannya, mereka yang telah mengembangkan minat bakat dapat bekerja dengan posisi yang tepat. Fitur ini dinamakan top-edu.

“Melalui top-edu, ini e-learning provide sesuai minat bakat mereka dibutuhkan industri. Sebenarnya membantu anak muda supaya bisa mensupport pebisnis agar bisa perform dengan baik, memilih pekerjaan dengan baik. Talent anak muda dibutuhkan, bukan hanya minat bakat tapi multi tasking juga,” tegasnya.

Topkarir kata Bayu mempunyai misi membantu perusahaan atau klien mereka untuk berkembang mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan.

“Saya melihat dalam riset bahwa kesulitan anak muda bertahan di sebuah perusahaan, misalnya 3 bulan terus resign, senangnya kutu loncat. Kemudian ini kita dalami lebih seksama dari hasil interview sebenarnya karena salah mengindentifikasi minat dan bakat. Ini kita bantu,” tutupnya.


  • 0

Menaker Ida Tegaskan Pembahasan RUU Cipta Kerja Libatkan Semua Pihak

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sangat terbuka dan melibatkan seluruh pihak banyak. Beberapa pihak dilibatkan di antaranya para pekerja buruh, pengusaha, dan praktisi dari akademisi dari berbagai keilmuan.

“Kami Perlu menegaskan bahwa proses panjang pembentukan RUU Cipta kerja khususnya kluster ketenagakerjaan kami memulai kembali mereview kembali kami melibatkan partisipasi stakeholder,” kata dia dalam webinar di Jakarta, Jumat (28/8).

Bahkan, meskipun RUU Cipta kerja telah diserahkan dan tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Ketenagakerjaan bersama-sama dengan unsur pekerja buruh dan pengusaha terus melakukan pendalaman atas substansi ketenagakerjaan.

Pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan yang konstruktif untuk dapat disesuaikan. Mengingat proses pembahasan RUU Cipta kerja di DPR pastinya akan dilakukan secara transparan, demokratis dengan mengedepankan kepentingan nasional.

“Undang-undang RUU yang sudah kami serahkan kepada DPR kami menyadari betul bahwa betapa penting mendengar kembali masukan-masukan dari seluruh stakeholder dan Alhamdulillah itu dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dilangsungkan dengan suasana yang sangat dinamis namun kondisi masing-masing pihak tidak ada hambatan untuk mengungkapkan harapan aspirasi semua keinginan,” jelas dia.

Dia menekankan, undang-undang ini merupakan jawaban atas persoalan yang kita hadapi saat ini. Pemerintah berharap DPR dapat segera mengesahkan RUU Cipta kerja. Karena ini akan menjadi suatu undang-undang yang mampu membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik.

Selain itu, RUU Cipta Kerja ini diyakini akan mampu mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja yang lebih luas, mampu menjaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan pekerja atau buruh, serta mampu mendukung kelangsungan usaha yang berkesinambungan.

“Saya ingin mengulang bahwa kepentingan mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja yang lebih luas tapi di situ kami harus jaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan pekerja dan buruh dan mendukung kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya kepentingan perluasan kesempatan kerja saja tapi betapa penting meningkatkan perlindungan pekerja dan buruh serta bagaimana mendukung kelangsungan usaha itu agar berkesinambungan,” jelasnya.

“Ketiga hal itu yang kami harus akomodasi dalam RUU Cipta kerja tidaklah benar sekali lagi kalau hanya berkepentingan untuk kesempatan perluasan kerja dengan mendatangkan iklim investasi yang kondusif ketiga-tiganya harus dilakukan secara seimbang,” tambah dia.


  • 0

Menaker Ida Beberkan Alasan Mengapa Indonesia Butuh UU Cipta Kerja

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan terbentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan bagian dari ikhtiar dan proses panjang yang diambil pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Pemerintah pun telah melakukan berbagai kajian dan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memetakan kekuatan, peluang, tantangan dan hambatan guna mencapai visi tersebut.

Persoalannya tidak mudah. Tercatat masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Tantangan dihadapi antara lain pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka pengangguran masih tinggi, dan perlunya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan tren teknologi juga dibutuhkan untuk mengubah bentuk bisnis ke depan, sehingga mempengaruhi peta kebutuhan tenaga kerja dan perubahan pola hubungan kerja yang semakin dinamis dan fleksibel. Perlunya meningkatkan daya saing investasi melalui kemudahan berusaha. Lalu, penataan regulasi yang tumpang tindih sehingga mempengaruhi kecepatan dalam menangkap peluang investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan UMKM.

“Berdasarkan pemetaan peluang dan tantangan tersebut selanjutnya melalui metode Omnibus Law maka dibentuk RUU Cipta kerja yang mengambil beberapa ketentuan dari 79 undang-undang sektoral dan 1.245 pasal untuk diatur dalam satu induk undang-undang. Dengan demikian RUU Cipta kerja diharapkan dapat menghadirkan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor sehingga dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” jelas dia dalam webinar di Jakarta, Jumat (28/8).

Virus Corona Buat Indonesia Makin Butuh RUU Cipta Kerja

Menaker Ida mengatakan, RUU Cipta kerja untuk disahkan menjadi undang-undang justru semakin terasa urgensinya ketika Indonesia dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19. Pandemi sendiri tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, namun juga terhadap masalah ekonomi dan sosial.

“Antara lain kita bisa melihat turunnya pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita minus terhambatnya produksi dan pemasaran hasil produksi akibat kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar ada beberapa negara yang melakukan lockdown. Kemudian yang ketiga menurunnya jumlah perusahaan yang mampu melangsungkan usaha dan memenuhi hak pekerja atau buruh, meningkatnya jumlah pekerja atau buruh yang di rumah kan atau bahkan mengalami PHK kemudian ini ternyata dampaknya pada sektor UMKM kita juga luar biasa terhambat aktivitas ekonomi,” jelas dia.

Berdasarkan data yang telah dihimpun hingga 31 Juli 2020 pandemi Covid-19 telah mengakibatkan lebih dari 3,5 juta orang secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak. Dari data yang sudah di cleansing oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,1 juta orang yang terdata by name by address.

“Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,1 juta sementara yang di PHK mencapai 380.000 orang. Sementara itu yang terdampak ini yang terdapat di Kemenaker di luar agar tentu ada di beberapa Kementerian lain ada 630.000 orang, selain itu juga ada 34.000 calon pekerja migran yang gagal berangkat dan terpaksa dipulangkan,” jelas dia.

Atas kondisi tersebut kehadiran Undang-Undang Cipta kerja diharapkan dapat menjadi landasan konstitusional negeri dan menciptakan lapangan kerja pasca pasca pandemi. Sehingga mendorong peluang lapangan pekerjaan baru dan menekan tingkat pengangguran di Tanah Air.


  • 0

1.642 Hotel Tutup akibat Pandemi, Kadin: Kalau Mau Beli, Sekarang Lagi Murah

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin Indonesia Soeprayitno mengatakan, lebih dari 1.600 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Ada 1.642 hotel di 31 provinsi itu tutup karena tidak ada yang datang. Kalau sekarang ada Banyuwangi dan Bali berani membuka pariwisata, tetapi di Jakarta masih belum,” katanya dalam webinar virtual, Kamis (27/8/2020).

“Di Jakarta ada sekitar 100 hotel, tapi yang paling terdampak itu di Jawa Barat 500,” tambah dia.

Dari kondisi saat ini, Soeprayitno justru menganjurkan bagi masyarakat atau investor yang tertarik ingin membeli hotel maupun losmen, tahun ini saatnya. Sebab, harga hotel yang telah ditutup dijual dengan harga murah.

“Jadi kalau beli hotel dan losmen, hari ini murah. Jadi kalau mau beli, lagi murah-murahnya,” ucapnya.

Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul karena mewabahnya pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan tamu menurun drastis.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan tingkat okupansi hotel yang tercatat pada bulan Mei 2020 di Indonesia hanya 14,45 persen.

“Jumlah penerbangan domestik pun juga ikut menurun, dibandingkan dengan Mei tahun lalu turun sekitar 98,34 persen. Sementara potensi yang hilang dari industri pariwisata bisa sampai 6 miliar dollar AS selama Januari-Juni 2020,” ujarnya dalam diskusi Planet Tourism Indonesia 2020 yang diselenggarakan oleh MarkPlus secara virtual, Rabu (29/7/2020).

Selain itu, Haryadi juga mengatakan, bahwa ada sekitar 2.000 hotel dan restoran yang tutup pada kuartal II tahun 2020, dengan kerugian masing-masing mencapai Rp 40 triliun dan Rp 45 triliun.


  • 0

Erick Thohir Perkirakan Harga Vaksin Covid-19 Rp 440.000 Per Orang

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menargetkan akan melakukan imunisasi massal vaksin Covid-19 di awal 2021. Kini, pemerintah tengah melakukan penghitungan terkait biaya vaksin per orangnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, tiap satu orang perlu dilakukan dua kali vaksinisasi. Rentang waktunya, berkisar dua minggu.

“Nah perhitungan awal harga vaksin ini untuk satu orang, karena satu orang perlu dua kali suntik dan jeda waktunya dua minggu kurang lebih. Itu harganya 25-30 dollar AS range-nya,” ujar Erick di Komisi VI DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Artinya, jika dirupiahkan, maka satu orang untuk dilakukan dua kali vaksinasi membutuhkan biaya sekitar Rp 440.448. Angka tersebut didapat dengan asumsi kurs Rp 14.681 per dollar AS.

Erick menambahkan, PT Bio Farma (Persero) telah bekerja sama dengan Sinovac terkait bahan baku vaksin Covid-19. Jika pada akhir 2020 ini vaksin itu bisa diproduksi, maka Bio Farma harus membeli bahan bakunya ke Sinovac seharga 8 dollar AS per dosisnya.

“Memang harga yang sudah dikerjasamakan dengan Sinovac itu untuk 2020 harganya per dosis bahan bakunya 8 dollar AS, tapi di 2021 harganya 6-7 dollar AS, jadi ada penurunan. Ini bahan baku,” kata Erick.

Mantan bos Inter Milan ini mengungkapkan alasannya lebih memilih membeli bahan baku vaksin ketimbang yang sudah jadi. Dia ingin ke depannya Indonesia bisa membuat vaksin Covid-19 secara mandiri.

“Tapi bukan berarti kita ingin beli vaksin mahal, karena kan tentu vaksin ini hanya jangka pendek, yang ke depan itu vaksin merah putih harus dilakukan,” ucap dia.


  • 0

Kemenperin Rancang Aturan Teknis Penetapan Kawasan Peruntukan Industri

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Kementerian Perindustrian tengah menyusun rancangan peraturan tentang kriteria teknis penetapan kawasan peruntukan industri (KPI). Regulasi ini nantinya diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses penetapan KPI pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Sebagai salah satu instrumen investasi, penetapan KPI perlu dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria, sehingga akan mendorong pengembangan wilayah serta memicu pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Kamis (27/8).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, KPI merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi, kalau menurut UU No. 3/2014, kegiatan-kegiatan industri wajib berada di kawasan industri, kecuali industri yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri,” ucapnya.

Pengecualian selanjutnya adalah bagi industri yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang telah memiliki kawasan industri, tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis. Serta bagi industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

“Tetapi kami tetap harus memastikan bahwa ketiga jenis industri tersebut wajib berlokasi di KPI,” imbuh dia. Sebab pembangunan KPI juga bakal mendongkrak daya saing industri nasional serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di tanah air.

Percepatan Pembangunan

Selanjutnya, penetapan KPI dalam Perda RTRW perlu ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang dalam KPI. “Guna mendorong percepatan program pengembangan KPI, tentunya diperlukan adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” paparnya.

Dody menyampaikan, pihaknya telah merangkum beberapa isu strategis terkait dengan pengembangan kawasan peruntukan industri di Indonesia. Beberapa KPI yang sudah ditetapkan di dalam RTRW perlu ditopang berbagai infrastruktur penunjang seperti jalan, pelabuhan, sarana logistik dan pengelolaan limbah, serta ketersediaan energi dan air baku.

“Melalui strategi pengembangan perwilayahan industri, diharapkan mempercepat pemerataan dan penyebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan KPI melalui pemenuhan infrastruktur seperti akses jalan, pelabuhan, logistik, ketersediaan air dan listrik juga bisa menjadi jaminan bagi masuknya investasi ke daerah,” tegasnya.


  • 0

Pengusaha Minta Obesitas Regulasi Segera Ditangani untuk Hadapi Bayang-Bayang Resesi

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Pandemi Covid-19 berdampak keras ke perekonomian seluruh dunia, tak terkecuali di Asia Tenggara. Di tengah bayang-bayang resesi ekonomi, Indonesia masih menghadapi obesitas regulasi yang perlu penanganan segera agar investasi bisa masuk menopang pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini kita masih menghadapi obesitas regulasi, dalam catatan saya ada ribuan regulasi terkait investasi dan perizinan memulai usaha. Jika masalah ini masih terus kita hadapi di tengah kondisi nyaris krisis, hal ini akan membuat ekonomi kita sulit bergerak dan pulih kembali,” kata Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riau, Iva Desman dalam diskusi di Jakarta, Kamis (27/8).

Konsumsi dalam negeri dan investasi jadi variabel yang selama ini menumpu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, menurut Iva, ke depannya investasi harus bisa diproyeksikan sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Investasi ini mau tidak mau harus jadi poin utama ke depannya. Supaya Indonesia bisa menarik minat investor, memang perlu payung hukum untuk memangkas regulasi untuk berusaha. Semangat RUU Cipta Kerja itu kan memang poinnya di sini dan memang diperlukan,” kata Iva.

Perumusan RUU Cipta Kerja yang sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19, menurut Iva, justru lebih relevan lagi untuk segera disahkan menghadapi dampak ekonomi setelah pandemi.

“Kalau pandemi ini bisa berakhir tapi kita tidak siap dengan kendaraan regulasi yang cepat, proses pemulihan ekonomi bisa sangat lambat. Penanganan pandemi harus bagus, tapi pembahasan RUU Cipta Kerja juga harus jalan terus,” kata Iva.

Kadin juga mengapresiasi upaya pemerintah dan DPR terus melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja yang melibatkan elemen pengusaha dan pekerja sebagai yang paling terdampak. Menurut Iva, ada harapan besar produk hukum ini bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

“Saya maklum kalau UU Cipta Kerja nantinya tidak bisa memberikan 100 persen kebahagiaan ke semua pihak, namun paling tidak produk hukum ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi yang lebih seimbang bagi semua pihak,” tutup Iva.


  • 0

Airlangga Soal Omnibus Law: Kesepakatan Sudah Terjadi

Category : Uncategorized

Jakarta, CNBC Indonesia – RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sudah hampir rampung. Pemerintah berharap di masa sidang tahun 2020 ini, RUU Omnibus Law Ciptaker bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pembahasan Omnibus Law Ciptaker sudah mencapai 80%. Pun isu krusial, dalm hal ini pasal ketenagakerjaan sudah disepakati bersama, baik itu oleh pemerintah, pengusaha, dan beberapa serikat buruh.

“Pembahasan detailnya sudah 80%, termasuk isu ketenagakerjaan. Sudah dibahas oleh pemerintah, pengusaha dari Apindo [Asoisasi Pengusaha Indonesia] dan Kadin [Kamar Dagang dan Industri Indonesia]. Juga dengan representasi dari serikat pekerja, 16 federasi dan serikat pekerja.”

“Kesepakatan sudah terjadi dan tinggal dituangkan di dalam draft legislasi,” kata Airlangga saat berbincang dengan CNBC Indonesia TV dalam acara Squawk Box, Rabu (26/8/2020).

Selain itu persoalan lainnya terkait sovereign wealth fund (SWF) juga kata Airlangga juga sudah selesai dibahas.

SWF merupakan investasi milik negara yang dialokasikan baik di aset riil maupun di aset keuangan seperti saham, obligasi, dan real estat. Ini adalah bentuk alternatif dari kumpulan dana investasi di pasar keuangan global selain private equity funds dan hedge funds.

“Isu terakhir bagaimana mengharmonisasikan masalah basis hukum yang ada di dalam Omnibus Law, atau yang merupakan basis hukum perizinan,” jtutur Airlangga.

Harmonisasi basis perizinan yang dimaksud Airlangga yakni perizinan dan pelanggaran yang terkait dengan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L), baik secara administratif atau masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait K3L tersebut, kata Airlangga bervariasi sanksinya. Misalnya terkait dengan izin, apabila investor dalam mendirikan usaha tidak dengan memperhatikan K3L maka hukumnya admnistratif. Sedangkan untuk investor yang tidak memiliki izin dan ada pelanggaran K3L, maka sanksinya berupa hukuman pidana.

“Semuanya dalam tahap akhir, masih ada satu-dua harmonisasi lagi yang perlu dilakukan. Kami berharap bulan ini [Agustus] 90% bisa selesai, sehingga masa sidang ini bisa diketok di DPR. […] Tinggal kesepakatan ini dinarasikan menjadi legal drafting. Legal drafting ini adalah antara Pemerintah dan 9 Fraksi di DPR,” jelas Airlangga.

9 Alasan Kaum Buruh Menolak Omnibus Law Ciptaker

Sebelumnya, Selasa (25/8/2020) puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa dilakukan serentak di dua tempat yakni di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan di depan Gedung DPR.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada 9 alasan mengapa kaum buruh menolak RUU Omnibus Law yang diserahkan pemerintah kepada DPR.

Kesembilan alasan tersebut di antaranya hilangnya upah minimum, berkuranganya nilai pesangon, waktu kerja eksploitatif, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, PHK dipermudah, hak cuti dan upah atas cuti dihapus, Tenaga Kerja Asing (TKA) buruh kasar dipermudah masuk, sanksi pidana dihapus, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak dan outsourcing seumur hidup.

Pun kata Said sebelumnya, DPR RI dan Serikat Pekerja sepakat untuk membahas aspirasi buruh tersebut dengan membentuk tim bersama atau tim perumus.

Dalam tim perumus bersama tersebut disampaikan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Atau setidaknya, UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan tidak dirubah atau direvisi sedikitpun.

“Jadi UU No 13/2003 tetap berlaku seperti sekarang, termasuk didalamnya semua putusan MK yang sudah final terhadap UU No 13/2003 tersebut tidak boleh dirubah.”

“Kalau ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan ke dalam omnibus law, maka sebaiknya memasukan tentang perihal pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat, meningkatkan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan, atau segala sesuatu yang belum diatur dalam UU No 13/2003, seperti pekerja industri start up, UMKM, dan transportasi online,” jelas Said dalam siaran tertulisnya, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (26/8/2020).

Di tengah buruh melakukan unjuk masa itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya akhirnya menemui massa buruh yang menggelar demo menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Selasa (25/8/2020).

Kepada CNBC Indonesia, Willy mengatakan beberapa kesepakatan antara DPR dan serikat pekerja.

Kesepakatan tersebut di antaranya yakni materi Klaster Ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Ciptaker yang terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosia, semua kesepakatan itu harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika pada akhirnya keputusan MK terkait persoalan-persoalan yang diminta oleh para buruh ditolak, maka keputusan itu pun juga akan gugur atau batal secar hukum.

“Apa yang sudah menjadi putus an MK tentu sifatnya final dan mengikat,” kata Willy kepada CNBC Indonesia, Selasa (25/8/2020).

Selain itu, kata Willy berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dikembalikan sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama.

Berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri maka pengaturannya dapat dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.

Kemudian Fraksi-fraksi di DPR akan memasukkan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh kedalam Daftar Inventasis Masalah (DIM) Fraksi.

“Itu hasil sama buruh. Masih ada Bab 8, 9, 10 dan 4 [yang masih harus dibahas]. Secara prinsip sudah menyelesaikan izin lingkungan, pemanfaatan ruang, gedung dan bangunan, dan sanksi pidana,” jelas Willy.

Secara persentase Willy mengakui bahwa pembahasan antara Panitia Kerja (Panja) Pemerintah dan Baleg DPR, pembahasannya sudah lebih dari 75%.

Apabila tidak ada halangan, kata Willy RUU Omnibus Law Ciptakerja itu bisa disahkan oleh DPR.

“Ya kurang lebih sudah segitu [lebih dari 75%]. Tapi ini yang substansi semua. Jadi lebih berat. Kita lihat saja dinamika pembahasannya. Karena terbuka untuk publik dari TV Parlemen dan Sosial Media DPR,” jelas Willy.