Monthly Archives: September 2020

  • 0

Tak Ikut Mogok Kerja, KSPN Komitmen Kawal RUU Cipta Kerja

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Sejumlah serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) sepakat untuk melaksanakan mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020. Aksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Aksi mogok kerja nasional ini rupanya tidak akan diikuti oleh pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN). Pernyataan sikap ini ditegaskan dalam sebuah surat yang dikeluarkan pada Selasa, 29 September 2020.

Kendati demikian, Presiden KSPN Ristadi menegaskan, pihaknya tetap akan terus mengawal perumusan Omnibus Law demi kepentingan seluruh pekerja di Tanah Air.

“Iya, kami masih konsisten dengan hasil tim tripartit yg dibentuk pemerintah dan tim perumus yang dibentuk oleh DPR. Meski kami tidak ikut aksi mogok nasional karena situasi yang tidak memungkinkan tapi kami akan tetap kawal sampai selesai,” katanya kepada Liputan6.com, Rabu (30/9).

Adapun dalam surat pernyataan sikapnya, KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, lobi, hingga terlibat langsung dalam audiensi.

Selain itu, pihak konfederasi juga mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Mempertimbangkan beberapa hal tersebut, KSPN memastikan tidak akan ikut aksi mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020. KSPN yang memiliki anggota lebih dari 300 ribu pekerja, salah satu serikat dengan anggota terbanyak, juga telah mempertimbangkan berbagai masukan dari pengurus pusat dan daerah untuk tidak mengikuti mogok nasional ini.

Namun, Ristadi berkomitmen, KSPN akan terus mengawal perumusan RUU Cipta Kerja dan menjalin komunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

“Komunikasi intens dengan anggota Baleg DPR untuk terus memperjuangkan sesuai hasil tim tripartit dan kesepakatan tim perumus yg dibentuk DPR,” ujar Ristadi.


  • 0

Industri Manufaktur Jadi Pengungkit Ekonomi di Tengah Pandemi

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kegiatan manufaktur berkontribusi besar untuk membangkitkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Sebab, 30 persen penerimaan pajak berasal dari sektor manufaktur.

Selain itu, 80 persen ekspor Indonesia juga berasal dari perusahaan manufaktur, demikian juga kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hampir seluruhnya dari sektor ini.

“Seluruhnya menunjukkan arah yang baik, sehingga kegiatan manufaktur ini akan terus didorong, apalagi terkait dengan distribusi, retailer, seluruhnya sudah menggunakan teknologi berbasis digital, demikian pula dengan sektor keuangannya,” ujar Airlangga dalam peresmian atap solar panel Pabrik Coca Cola Amatil Cibitung, Rabu (30/9).

Dia menjelaskan, pandemi Covid-19 telah mengubah kegiatan-kegiatan analog menjadi digital. Para pekerja mulai melalui work from home (WFH), meski ada yang masih work from office (WFO) namun para pekerja sektor manufaktur tetap masih harus bekerja di pabrik.

“Work in factory ini harus berjalan. Work in the factory ini menunjang perekonomian nasional, dan dalam kondisi ekonomi sekarang, kegiatan manufaktur telah membuktikan diri sebagai pengungkit ekonomi,” lanjutnya.

Untuk mendukung sektor manufaktur, pemerintah tengah gencar menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Regulasi ini dinilai bakal mempermudah investasi masuk ke Indonesia serta membangkitkan industri dalam negeri yang berorientasi ekspor.

Menurutnya, hampir seluruh pasal-pasal yang ada telah disetujui dan dalam waktu dekat, RUU ini bisa segera diselesaikan. “Saya dapat sampaikan, hampir seluruh pasal-pasal telah disetujui bersama oleh pemerintah dan 9 fraksi di DPR, dan dalam waktu tidak lama, ditargetkan dalam masa sidang ini bisa diselesaikan,” ujarnya.


  • 0

STOP Union Busting di Jawa Pos

Category : Uncategorized

Salam Independen!
Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan bisa terus beraktivitas.

Kami Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera yang terafiliasi dengan LBH Pers, menerima aduan dari sejumlah pengurus Serikat Pekerja (SP) Jawa Pos pada 6 Agustus 2020 terkait dugaan pemberangusan serikat pekerja atau union busting di lingkungan kerja PT Jawa Pos Koran. Perwakilan SP, juga melampirkan data-data pendukung atas situasi yang mereka alami, baik sebagai pengurus dan anggota SP maupun individu.

Setelah mempelajari laporan dan bukti-bukti pendukung, kami menilai, ada dugaan kuat bahwa manajemen PT Jawa Pos Koran memberangus SP. Modus pemberangusan itu melalui pemutusan hubungan kerja yang dibahasakan manajemen dengan sebutan ‘pensiun dini’. Perlu diingat, di dalam UU Ketenagakerjaan, tidak dikenal istilah ‘pensiun dini’ di dalam hubungan industrial.

Kalaupun manajemen memakai istilah ‘pensiun dini’ itu artinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan, PHK harus disepakati kedua belah pihak, pekerja dan manajemen. Artinya, yang disebut manajemen PT Jawa Pos Koran sebagai ‘pensiun dini’ tersebut adalah tawaran kepada para pekerjanya dan sama sekali tidak boleh ada unsur paksaan. Namun nyatanya, sejumlah pekerja ‘dipaksa’ mengambil opsi pensiun dini. Jika menolak, para pekerja di-PHK.

Menurut laporan, manajemen berdalih melakukan efisiensi karena dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis perusahaan. Salah satu cara yang digunakan adalah resizing, baik jumlah, komposisi pekerja maupun operasional. Alhasil, sejak Juli sampai saat ini, puluhan pekerja PT Jawa Pos Koran dari berbagai unit kerja, dipaksa pensiun dini. Yang menolak, di-PHK manajemen. Gelombang kebijakan ini menyapu hampir semua pengurus dan anggota SP.

Namun, skema resizing itu bertolak belakang dengan lahirnya Jawa Pos Minggu per 23 Agustus yang jumlah halamannya lebih tebal. Jika dibandingkan halaman reguler, Jawa Pos Minggu setara 32 halaman. Sedangkan pada hari biasa, Jawa Pos hadir 24 halaman. Artinya, ada penambahan biaya cetak, padahal perusahaan sedang menggulirkan efisiensi.

Kami melihat, resizing ini tidak jelas parameternya. Pasalnya, manajemen PT Jawa Pos Koran ternyata kembali mempekerjakan sebagian besar pekerja yang sudah diberhentikan. Mereka dipekerjakan kembali dengan status kontrak dan durasi kerja beragam atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Berdasar laporan yang kami terima, manajemen PT Jawa Pos Koran menyebutkan bahwa pensiun dini hanya ditawarkan kepada pekerja yang berusia 40 tahun ke atas. Faktanya, tujuh pengurus SP yang berusia di bawah 40 tahun juga ditawari mengambil pensiun dini. Kepada lima di antaranya, tawaran itu disertai ancaman PHK jika menolak. Dua dari lima pengurus yang diintimidasi dengan PHK itu, Janesti Priyandini dan Ratnachrista Rachmawati yang berusia 30-an tahun, tegas menolak pensiun dini. Manajemen PT Jawa Pos Koran pun mem-PHK mereka pada 13 Agustus 2020.

Total ada 48 anggota SP Jawa Pos, 26 di antaranya pengurus, terpaksa mengambil opsi pensiun dini karena takut di-PHK. Sedangkan dua pengurus dan dua anggota lainnya, mengalami PHK. SP sudah berkali-kali mengajak manajemen untuk berdialog terkait permasalah hubungan industrial ini. Sampai akhirnya, pengurus SP mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Surabaya agar dilakukan tripartit.

Upaya itu berhasil memaksa manajemen PT Jawa Pos Koran duduk satu meja dengan SP. Dan dalam pertemuan yang digelar pada 2 September 2020 itu, disepakati 4 poin untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang pada intinya, manajemen PT Jawa Pos Koran mencegah terjadinya PHK masal, semua kebijakan manajemen terutama terkait PHK harus dikomunikasikan dengan SP.

Kemudian, SP harus menyampaikan kesepakatan ini kepada para pekerja. Dan poin keempat, pensiun dini bersifat tawaran dan tidak boleh dipaksakan dengan cara apapun. Sekali lagi, tidak boleh dipaksakan dengan cara apapun, termasuk ancaman PHK bagi yang menolak tawaran itu seperti yang dilakukan manajemen. Namun, kesepakatan itu diabaikan manajemen dengan tetap melakukan PHK terhadap dua anggota SP atas nama Raka Denny Respati Wardhana dan Chandra Nur Satwika.

Perlu diketahui, SP Jawa Pos, resmi dideklarasikan pada 3 Maret 2020 dan dicatatkan ke Disnakertrans Kota Surabaya pada 18 Mei 2020. Upaya pemberangusan serikat pekerja ini, melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 500.000.000.

Kami pun menyadari panademi ini memukul semua sektor usaha termasuk media massa. Namun, tentu saja pandemi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan pemberangusan serikat pekerja. Apalagi, pandemi juga berdampak pada kehidupan para pekerja. Untuk itu, kami mendesak manajemen PT Jawa Pos Koran:

  1. Menghentikan PHK kepada para pekerja, khususnya yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jawa Pos, yang menolak tawaran pensiun dini.
  2. Menghentikan intimidasi kepada para pekerja, khususnya yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Jawa Pos yang menolak tawaran pensiun dini.
  3. Batalkan PHK kepada para pekerja yang menolak tawaran pensiun dini sesuai kesepakatan di Disnakertrans Kota Surabaya.
  4. Agar merumuskan skema resizing yang dilakukan memiliki parameter yang jelas, objektif dan transparan sehingga tidak menarget anggota dan pengurus serikat pekerja. Hal ini sesuai rekomendasi dari Disnakertrans dan Kemententerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
  5. Agar menghormati kelembagaan Serikat Pekerja Jawa Pos sebagai wadah berorganisasi para pekerja sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  6. Agar mengedepankan cara-cara dialogis yang memenuhi rasa keadilan dengan melibatkan Serikat Pekerja Jawa Pos.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita semua terus selalu menggalang solidaritas sesama jurnalis dan pekerja media.

Surabaya, 28 September 2020

Miftah Faridl (Ketua)


  • 0

Demi Investor Omnibus Law Ciptaker Soal Pesangon PHK Bakal Diubah

Category : Uncategorized

Pemerintah tengah menyiapkan tujuh perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam RUU Omnibus Law Ciptaker membahas mengenai perubahan pada perhitungan mengenai pesangon bagi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Ini menggambarkan kondisi eksistensi pembayaran pesangon yang diberi ketenagakerjaan. Jadi dengan pengaturan ini implementasinya tidak sama. Oleh karena itu kami anggap masih ada ketidakpasitan dalam pesangon ini harus kita selesaikan,” ujar Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Elen Setiadi dalam video yang diunggah DPR, Minggu (27/9/2020)


  • 0

Tolak Omnibus Law, Buruh Mogok Nasional 6-8 Oktober

Category : Uncategorized

BEKASI, AYOBANDUNG.COM — Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja sepakat untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan ini diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu (27/9/2020).

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, rapat bersama ini dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja, di antaranya beberapa federasi yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM.

Termasuk aliansi serikat pekerja seperti GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

Dia mengklaim mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai, direncanakan akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020.

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (28/9/2020).

“Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut,” lanjutnya.

Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota.

Aksi ini juga melibatkan beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha.

Salah satunya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon.

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” ujarnya.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai 29 September hingga 8 Oktober 2020.

Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober 2020.

Secara bersamaan, saat sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020, selain mogok nasional menghentikan proses produksi di tingkat pabrik, puluhan ribu buruh se-Jawa juga akan melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI selama berlangsungnya sidang paripurna.

 


  • 0

Anggota Komisi VII DPR minta investor utamakan tenaga kerja lokal

Category : Uncategorized

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mengingatkan para investor yang berinvestasi di Kalbar mengutamakan pekerja lokal dan tidak sembarangan memasukkan tenaga kerja asing (TKA) di perusahaannya.

“Melihat permasalahan polemik TKA yang bekerja di beberapa perusahaan tambang di Kalbar, seperti yang terjadi di Ketapang dan akhirnya menimbulkan penolakan dari masyarakat, sebenarnya hal ini harus menjadi perhatian serius bagi para investor,” kata di Pontianak, Kalbar, Selasa.

Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat ini, melihat polemik perusahaan tambang yang menimbulkan kisruh di Ketapang, Kalbar, ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

“Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa posisi kita sebagai aparatur dan penting bagi saya sebagai wakil rakyat dari Komisi VII berharap bagi seluruh perusahaan tambang yang ada di Kalimantan Barat tentunya harus memperhatikan dan memprioritaskan serta memfasilitasi masyarakat daerah setempat untuk bisa bekerja,” tuturnya.

Karena, menurut Maman, semangat investasi itu adalah meningkatnya lapangan pekerjaan agar ekonomi masyarakat di sekitar juga bisa maju.

“Yang kedua, ingin saya sampaikan, tentunya aspirasi siapapun yang disampaikan tidak boleh melanggar aturan pidana dan tentunya ini juga perlu saya mengimbau kepada aparatur setempat untuk bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan para tokoh masyarakat dalam mencegah konflik lebih jauh,” katanya.

Poin ketiga adalah konflik yang terjadi di Ketapang tersebut bisa segera dikendalikan oleh aparatur setempat, agar tidak semakin berlarut.

Sampai saat ini, polemik TKA asal Tiongkok di Ketapang masih terus berlanjut. Puluhan TKA itu bekerja di salah satu perusahaan tambang emas di Desa Nanga Kelampai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Warga setempat memprotes keberadaan TKA tersebut karena diduga masuk tanpa izin, sehingga meminta mereka diproses secara hukum.

Masyarakat juga mendesak perusahaan berhenti beroperasi karena merasa tak pernah mendapatkan hak atas pengelolaan tanahnya oleh perusahaan asal Tiongkok tersebut.


  • 0

Jumlah Pengangguran dan Orang Miskin RI Bakal Melonjak saat Resesi

Category : Uncategorized

Jakarta – Kementerian Keuangan meyakini angka pengangguran dan kemiskinan RI bakal naik signifikan saat Indonesia masuk jurang resesi. Sebab, perekonomian Indonesia saat ini sudah terdampak hebat dan diperkirakan pertumbuhannya akan terus negatif sampai akhir tahun. Hal ini dipastikan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

“Pengangguran dan juga angka kemiskinan diperkirakan akan naik cukup signifikan di mana kemiskinan kemungkinan akan naik sekitar 3,02 hingga 5,71 juta orang. Dan pengangguran meningkat kurang lebih 4-5,23 juta orang,” kata Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati dalam acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH secara virtual, Selasa (29/9/2020).

Untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, sambungnya, dibutuhkan suatu kebijakan yang luar biasa untuk menjaga agar dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 tidak berkembang menjadi sangat berat dan berkelanjutan

“Pemerintah telah merespons data pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai macam paket kebijakan sejak dikeluarkannya Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah menjadi UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan,” paparnya.


  • 0

Ratusan Karyawan AirAsia Terancam PHK

Category : Uncategorized

Jakarta – Maskapai penerbangan andalan Malaysia AirAsia Grup berencana merumahkan ratusan karyawannya akibat pandemi COVID-19. PHK ini akan dilakukan di semua unit AirAsia.

Melansir dari Reuters, Selasa (29/9/2020) karyawan yang terkena dampak akan diberitahu tiga hari sebelum hari PHK. Karyawan juga akan diberikan tunjangan, dari jaminan kesehatan hingga kupon penerbangan akhir tahun.

Chief Executive Officer AirAsia Riad Asmat mengatakan maskapai telah menghubungi pemerintah tetapi belum menerima tanggapan apa pun. Dia mengungkap korban PHK akan dipekerjakan kembali setelah maskapai berhasil melalui pandemi COVID-19.

Chief Executive Officer Benyamin Ismail menambahkan karyawan yang tersisa tidak akan kena pemotongan gaji. Maskapai juga berencana berhemat biaya perusahaan selama pandemi COVID-19.

Maskapai juga berencana menawarkan cuti tak berbayar kepada karyawannya. Kemungkinan jangka waktu cuti itu enam bulan atau hingga kondisi membaik.

AirAsia Malaysia dikabarkan akan melakukan PHK hingga akhir bulan ini. Sementara staf AirAsia X yang terkena dampak akan diberhentikan pada akhir Oktober.

 


  • 0

Rupiah Bergerak Melemah ke Posisi Rp 14.915 per USD

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah di perdagangan hari ini, Selasa (29/9). Pagi ini, Rupiah dibuka di Rp 14.875 per USD, menguat tipis dari penutupan kemarin di Rp 14.900 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah bergerak stagnan usai pembukaan, kemudian melemah ke Rp 14.888 per USD. Meski sempat menguat tipis, namun Rupiah kembali melemah dan saat ini berada di posisi Rp 14.915 per USD.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta berpotensi menguat didukung rencana paket stimulus lanjutan oleh pemerintah AS. Dia menjelaskan rupiah kemarin mendapatkan tekanan karena kekhawatiran pasar terhadap perlambatan pemulihan ekonomi di Indonesia.

“Kekhawatiran ini masih bisa menjadi sentimen negatif untuk pergerakan rupiah hari ini,” ujar Ariston, dikutip Antara, Selasa (29/9).

Tapi di sisi lain, lanjut Ariston, dolar AS yang mulai tertekan sejak kemarin bisa menjadi pendorong penguatan rupiah terhadap dolar AS.

Menurut Ariston, pelemahan dolar AS dipicu oleh kelanjutan rencana stimulus paket dua AS dengan proposal terbaru senilai USD 2,2 triliun dari Partai Demokrat yang akan dirundingkan dengan Partai Republik. “Stimulus AS ini akan membantu pemulihan ekonomi di AS dan memberikan sentimen positif ke pasar aset berisiko,” imbuhnya.

Dia menambahkan rupiah berpotensi berbalik menguat bila sentimen pelemahan dolar AS berlanjut. Ariston memperkirakan hari ini rupiah bergerak di kisaran Rp14.800 per USD hingga Rp14.950 per USD.


  • 0

Data September 2020: 1.219 Pekerja BUMN Tambang Positif Corona, Delapan Meninggal

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Holding BUMN pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencatat, jumlah pekerja sektor tambang yang meninggal akibat virus corona atau covid-19 mencapai delapan orang. Data ini per 24 September 2020.

Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID, Orias Petrus Moedak memaparkan, hingga 24 September 2020 ada 1.219 orang pegawai yang terpapar virus Corona.

“Status Covid-19 di grup MIND ID, per 24 September kasus konfirmasi secara kumulatif ada 1.219 orang,” ungkap Orias dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (29/9).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 235 orang masih menjalani isolasi dan 978 orang telah selesai isolasi. Sementara pekerja meninggal akibat covid-19 sebanyak delapan orang. Terdiri dari lima pekerja di Freeport, dua pekerja PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan satu pekerja dari anak usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

“Yang meninggal 6 orang di ring 1. 6 orang ini di Papua ada 5 orang, dan satu lagi dari anak usaha Aneka Tambang. Di Bukit Asam ada kematian, tapi ini tidak di ring 1, jadi di luar lokasi kerja,” ungkap Orias.

Orias mencatat kasus Corona paling banyak terjadi di PT Freeport Indonesia. Setidaknya ada 724 orang yang terpapar Corona dengan jumlah korban jiwa 5 orang.

“Untuk Freeport kasusnya ada 724 orang. Di mana sudah selesai isolasi 561 dan 159 orang masih isolasi, dan meninggal 5 orang,” kata dia.

Sementara itu, jumlah tes yang sudah dilakukan MIND ID sebanyak 92 ribu, dengan rincian rapid test sebanyak 73 ribu dan tes PCR 19.000.