Author Archives: kspsi

  • 0

Imbas Banjir Bandang Sukabumi, Operasional Pabrik Aqua Berhenti Sementara

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Operasi pabrik milik salah satu perusahaan air mineral, PT Aqua Golden Mississippi yang terletak di Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat dihentikan sementara akibat meluapnya Sungai Citarik-Cipeuncit yang mengakibatkan banjir bandang.

“Kami telah melakukan penghentian sementara fasilitas produksi PT Aqua Golden Mississippi untuk memastikan keamanan dan keselamatan karyawan kami,” kata Corporate Communications Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin dikutip dari Antara, Selasa (22/9).

Dia menyatakan bahwa, salah satu lokasi produksi AQUA, PT. Aqua Golden Mississippi yang berada di Kecamatan Cicurug, ikut terkena dampak dari banjir bandang tersebut. Perusahaan, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam menangani masalah ini dan tetap menerapkan protokol keselamatan dan keamanan dengan mengikuti standar yang berlaku.

Selain itu, ujar dia, saat ini seluruh karyawan dipastikan dalam kondisi aman.

Langkah Pengamanan

Merdeka.com – Sementara itu perusahaan segera melakukan berbagai langkah pengamanan untuk terus memastikan kualitas terbaik bagi konsumen dan pasokan produk dapat terus terpenuhi dengan kualitas yang tetap terjaga.

“Kami pun memastikan bahwa kondisi ini tidak berimplikasi pada kualitas serta layanan produk AQUA dan pasokan untuk para konsumen tetap terpenuhi melalui fasilitas pabrik kami yang lain,” katanya.

Arif mengemukakan, fokus pihaknya selanjutnya saat ini adalah membantu masyarakat yang berada di dekat fasilitas kami yang justru banyak mengalami kerugian akibat banjir bandang ini.

Terjadinya banjir bandang luapan air sungai Citarik-Cipeuncit dengan ketinggian air sekitar 5 – 6 meter telah mengakibatkan sekitar 12 rumah terbawa hanyut, 85 unit rumah terendam, dan beberapa kendaraan terbawa hanyut.


  • 0

RI Pasti Resesi, Dolar AS Bikin Rupiah Keok ke Rp 14.720

Category : Uncategorized

Jakarta – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini menguat. Sinyal resesi yang kian menguat membuat rupiah melempem.

Dikutip dari data perdagangan Reuters, Rabu (23/9/2020). Hingga pukul 09.28 WIB, dolar AS bergerak di lebel Rp 14.720.

Sementara mengutip data perdagangan RTI, dolar AS menguat ke level Rp 14.760.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III-2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan melakukan pembaruan proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%.

“Forecast terbaru kita pada September untuk 2020 adalah minus 1,7% sampai minus 0,6%. Ini artinya, negatif territory kemungkinan terjadi pada kuartal III,” kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (22/9/2020).


  • 0

Kemnaker Beri Bantuan Dana untuk Pekerja Migran Bermasalah

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) memberikan bantuan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah, Siti Sadiah (45) binti Sanusi Asfi di kediamannya RT 009/03 Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundey, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (22/9).

Bantuan dana fasilitasi senilai Rp10juta diberikan Kemnaker untuk meringankan beban Siti Sadiah yang dipulangkan dari Taiwan ke Indonesia pada 16 Juni 2020 karena menderita kanker payudara.

“Bantuan dana fasilitasi kepada Siti Sadiah ini, untuk meringankan beban biaya pengobatan,” kata Direktur PPTKLN Kemnaker, Eva Trisiana, pada Selasa (22/9).

Menurut Eva, bantuan dana fasilitasi diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan pelindungan PMI. Terutama permasalahan PMI terkait kesehatan atau permasalahan lain yang tidak bisa tercover jaminan sosial, mengingat Siti Sadiah dipulangkan karena menderita kanker payudara.

“Untuk itu, pada masa pandemi ini kami menghimbau kepada seluruh perusahaan penempatan PMI ikut berperan aktif dalam pelindungan PMI baik sebelum, selama dan setelah bekerja, khususnya pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Eva.

Disaksikan Ketua RW 03 Sunanta, usai menyerahkan bantuan dana fasilitasi, Kasubdit Perlindungan TKI Kemnaker, M. Ridho Amrullah menambahkan bantuan dana fasilitasi selain untuk meringankan beban biaya pengobatan, hendaknya juga dapat digunakan sebagai modal usaha. Pasalnya, sejak suaminya meninggal 10 tahun silam, hingga saat ini, Siti Sadiah menjadi tulang punggung keluarga untuk menafkahi 4 orang anaknya.

Sementara Siti Saadah mengaku memiliki kontrak kerja selama 3 tahun di Taiwan dan akan berakhir pada Mei 2021. Sebagai single parent, setelah dipulangkan ke Indonesia, untuk menghidupi empat anaknya, Siti Sadiah terpaksa berjualan secara online.

“Saya bantu posting baju, sandal milik teman. Lumayan dapat Rp 50-100 ribu untuk biaya hidup,” kata perempuan yang pernah bekerja 2 tahun di Arab Saudi tahun 2009-2011.

Setelah menjalani kemoterapi pertama pada 16 September lalu, Siti Saadah mengaku akan kembali kontrol pada 28 September 2020 nanti, sebelum kemoterapi kedua (7 Oktober) di RS Santosa, Bandung, Jawa Barat.

Siti Saadah mengatakan dirinya harus menjalani kemoterapi sebanyak 3x sebelum dan 3x pasca operasi. Setiap kemoterapi menelan beaya hampir Rp1juta.

“Terima kasih Kemnaker. Bantuan ini sangat membantu bolak-balik pengobatan ke RS Santosa, terutama untuk menebus obat yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Kemnaker,” ujar Siti Sadiah seraya terisak-isak.

Sedangkan Lily Pujiati selaku Kordinator Peduli Buruh Migran (PBM) menyambut positif langkah Kemnaker memberikan dana bantuan fasilitasi kepada Siti Sadiah yang menderita kanker payudara.

“Saya apresiasi di saat situasi pandemi, Kemnaker hadir memberikan dana fasilitasi kepada PMI bermasalah,” katanya.

Lily menambahkan PBM siap bersinergi dengan Pemerimtah dalam menangani permasalahan buruh migran di dalam dan luar negeri.


  • 0

Bank Indonesia Ungkap 3 Pilar Transformasi Digital

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengatakan ujung dari transformasi digital perbankan untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan mensejahterakan masyarakat. Maka, transformasi digital yang dilakukan perlu bergerak dengan cara saling bersinergi dengan adaptif, agile dan akseleratif.

“Harus saling bersinergi dengan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, agile dalam mencari solusi dan akseleratif dalam mewujudkan cita-cita yang diinginkan,” kata Filianingsih dalam Webinar bertajuk Transformation In Financial Industry: Shifting Of Service Into Digital Platform In The Era Of New Normal, Jakarta, Selasa (22/9).

Ketiga elemen ini harus mengutamakan kepentingan nasional dan pembukaan akses bagi seluruh kalangan masyarakat. Dalam hal ini, perbankan dan industri diminta untuk saling bersinergi.

Sinergi Antara Perbankan dan Fintech

Merdeka.com – Sebagaimana kementerian dan lembaga lain yang juga ikut serta dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, Filianingsih berharap kolaborasi antara perbankan dan perusahaan fintech misalnya bisa membuka ruang yang lebih luas.

Dengan begitu kata dia, transformasi digital perbankan yang dilakukan saat ini bisa menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan digital pada tahun 2025. “Kami percaya Indonesia akan membawa Indonesia masuk ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital,” kata dia.

Sehingga regulator harus siap menghadapi tantangan ini. Membawa 91,3 juta penduduk yang belum terhubung dengan perbankan. Termasuk 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan melalui pemanfaatan digitalisasi.


  • 0

Sejumlah Ketentuan di RUU Cipta Kerja Dinilai Rugikan Petani, ini Sebabnya

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Anggota Konsorsium Petani Muda, Widya Hasian, menyatakan bahwa kaum petani sangat menyambut baik solusi pemerintah dalam memajukan UMKM supaya berkembang. Namun, dia menemukan beberapa uraian yang menurutnya masih menyulitkan petani.

Widya memaparkan ada 12 poin yang mencerminkan bagaimana RUU Cipta Kerja ini memiliki kelemahan serta memosisikan masyarakat petani atau masyarakat marginal dengan posisi yang kurang menguntungkan.

“Dalam 12 poin tersebut, ada 5 poin yang punya pengaruh besar terhadap bidang pertanian. Pasal-pasal dalam UU diharapkan dapat mampu melindungi petani dalam arti produsen, terlebih negara kita sangat bergantung pada sektor UMKM yang dalam hal ini petani juga termasuk. Namun, kenapa payung hukum yang tadinya melindungi malah seakan-akan dilebur dan membuat petani tidak punya pelindung lagi?” ungkap Widya dalam sesi webinar bersama Katadata, Selasa (22/9).

Adapun menurut analisanya, perubahan-perubahan terjadi pada Pasal 19 dalam UU No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultur yang mengalami banyak rombakan dan berpotensi merugikan petani kecil, perubahan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UU Nom 18 Tahun 2012 tentang Pangan: importasi pangan.

“Dalam konteks pembangunan, apalagi berkelanjutan, dalam kurun waktu 10 tahun belakangan, Indonesia memang mengalami pertumbuhan positif dalam hal ekonomi dan kemiskinan. Namun, kesenjangannya semakin melebar. Oleh karena itu, harus dilihat lagi sebenarnya payung hukum ini menguntungkan keseluruhan masyarakat atau hanya beberapa pihak saja?” ujar Widya.

Kemudian, Widya juga melihat bahwa posisi petani kembali dijadikan sebuah objek pemerintah, bukan subjek dari pembangunannya sendiri. “Kami perlu penguatan untuk menyamaratakan pembangunan yang akhirnya bisa mendorong sebuah daya saing yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dia berniat untuk menunjukan bahwa banyak pihak, terutama anak muda yang melirik sektor pertanian sebagai sektor yang laik untuk diperjuangkan bersama, selama masyarakat Indonesia masih menikmati makanan di meja makan. Oleh karena itu, mulai terlihatnya ketertarikan generasi muda ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing yang sedang digalakkan.

“Anggap saja amunisi daya saing untuk daerah berkelanjutan. Karena mereka tidak hanya membicarakan bisnis yang berputar pada diri mereka sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya,” jelas Widya.

Sehingga, ke depannya diharapkan kue pembangunan yang dicanangkan tidak hanya bertumpuk pada salah satu pihak, melainkan terdistribusi ke seluruh masyarakat.

12 Poin RUU Cipta Kerja Rugikan Petani

Merdeka.com – 12 Poin tersebut di antaranya:

– Melegitimasi investasi perusak lingkungan,
– Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur,
– Percepatan krisis lingkungan hidup akibat dari investasi,
– Menerapkan perbudakan modern melalui sistem fleksibilitas tenaga kerja,
– Satgas Omnibus Law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen,
– Sentralisme kewenangan,
– Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja,
– Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah,
– Celah korupsi melebar dan penghilangan hak gugat oleh rakyat,
– Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat,
– Memisahkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok minoritas,
– Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat.


  • 0

Upah Minimum 2021, Mencari Jalan Tengah antara Pengusaha dan Pekerja

Category : Uncategorized

Bisnis.com, JAKARTA – Perdebatan mengenai upah minimum sebenarnya merupakan persoalan yang menahun. Tetapi, kisah perdebatan penentuan upah minimum pada tahun mendatang bakal berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,

Kondisi perekonomian negara yang buruk akibat dihantam Covid-19 menuntut agar perdebatan tersebut berujung di muara solusi yang tidak saling merugikan, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

Kali ini, kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan di tengah hempasan ekonomi akibat Covid-19. Sudah puluhan bisnis harus rela berhenti akibat krisis kesehatan ini yang mengakibatkan pemangkasan karyawan secara besar-besaran.

Di satu sisi upah minimum pekerja dinilai mesti dinaikkan demi menjaga upaya pemulihan daya konsumsi. Tetapi, di sisi lain, penurunan atau tidak menaikan upah minimum dinilai sebagai langkah yang paling adil.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, pilihan yang paling adil untuk saat ini adalah menurunkan atau tidak menaikkan upah minimum sama sekali.

“Artinya, kalau mau konsisten dengan situasi. Bisa saja turun atau tidak ada kenaikan upah minimum. Namun, kalau nanti tetap diumumkan naik, itu tidak fair. Orang sedang kondisi kahar kayak gini,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Minggu (20/9/2020).


  • 0

Huawei Mau PHK Pekerja dan Stop Investasi di Australia

Category : Uncategorized

Jakarta – Produsen dan pemasok perangkat komunikasi asal China Huawei berencana memangkas sejumlah staf dan investasinya di Australia. Hal itu dilakukan akibat ketegangan hubungan China dan Austalia.

Dikutip dari Reuters, Selasa (22/9/2020) ketegangan itu berawal pada 2018, ketika Australia melarang Huawei memasok peralatan untuk jaringan seluler 5G. Larangan itu dilakukan dengan alasan risiko keamanan nasional Australia dan khawatir akan bermotif politik.

Kepala Divisi Perusahaan Huawei Australia Jeremy Mitchell mengatakan larangan Huawei 5G telah merugikan sekitar seribu pekerja dan ekonomi perusahaan.

“Kami telah berubah dari 1.200 staf menjadi kurang dari 200 dan tahun depan akan lebih rendah lagi,” ujar Mitchell.

Mitchell mengungkap Huawei telah menghentikan investasi penelitian dan pengembangan senilai A$ 100 juta setara Rp 1 triliun (kurs Rp 10.600) di Australia sejak larangan 5G. Huawei juga akan mengakhiri sponsornya untuk klub liga rugby Australia setahun lebih cepat karena penurunan bisnis.

Hubungan diplomatik antara Australia dan China memburuk tahun ini setelah Australia menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap sumber pandemi COVID-19. China marah dengan tindakan tersebut. Sejak itu China memblokir impor daging sapi Australia, memberlakukan tarif dumping pada jelai Australia, dan meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap anggur Australia.


  • 0

Di RUU Cipta Kerja, Pemerintah Jokowi Bentuk Lembaga Pengelola Investasi

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Pemerintah Jokowi berencana membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Badan tersebut merupakan salah satu terobosan baru pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dengan tujuan menyerap lebih banyak investasi dari luar negeri ke Indonesia.

Anggota Perumus Lembaga Pengelola Investasi Kementerian BUMN, Robertus Bilatea mengatakan, pendirian Lembaga Pengelola Investasi ini didasari oleh kebutuhan Indonesia terhadap pendanaan infrastruktur. Di mana saat ini, tidak banyak pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah baik melalui bank pembangunan, pasar modal atau BUMN.

“Secara faktual kita mengalami kesulitan pendanaan infrastruktur yang cukup signifikan jumlahnya, untuk jalan tol, bandar udara dan sebagainya. Kalau kita perhatikan dari sisi perbankan kita tidak punya bank pembangunan, yang ada kita mempunyai komersial bank yang mengumpulkan dana masyarakat kemudian menempatkannya di investasi jangka pendek,” ujar Robertus, Jakarta, Senin (21/9).

Robertus mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah memang memiliki pilihan memanfaatkan dana lewat pasar modal. Namun pasar modal Indonesia belum mencukupi kebutuhan pembangunan yang kian meningkat.

“Kalau pun kita punya pasar modal, size pasar modal kita saat ini belum memenuhi ekspektasi kita bersama meskipun di pasar modal makin diperkaya dengan instrumen baru semacam reksadana penempatan terbatas dan instrumen-instrumen lainnya tapi ini kelihatannya belum mencukupi,” paparnya.

 


  • 0

Serikat Pekerja Harap RUU Cipta Kerja Tak Ubah Isi UU Ketenagakerjaan

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar RUU Cipta Kerja tidak mengubah isi dari Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota Panja Baleg , dan beberapa Fraksi di DPR.

“Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU No 13/2003 seperti penguatan fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktifitas melalui pelatihan dan pendidikan, pengaturan regulasi pekerja industri startup, pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0 maka mari kita dialog untuk dimasukan dlm omnibus law tapi tidak boleh sedikit pun mengubah apalagi mengurangi isi UU Nomor 13 tahun 2003,” kata Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (22/9).

Menurutnya, terlalu cepat jika pemerintah mengesahkan beleid tersebut pada Oktober nanti. Dirinya menilai, hal itu hanyalah propaganda negatif dan psywar dari pemerintah, karena pemerintah panik di mana mayoritas rakyat termasuk serikat pekerja menolak keras RUU Cipta Kerja dan meminta tidak disahkan oleh DPR.

“Bahkan Wakil Ketua DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja kepada tim perumus yang dibentuk oleh DPR RI bersama serikat pekerja, mengatakan tidak mungkin dalam waktu dekat hingga akhir tahun ini disahkan. Sekarang saja baru dibahas bab 7 dan bab 4 tentang klaster ketenagakerjaan nanti dibahas terakhir. Sementara sikap buruh seperti saya sampaikan di atas,” tegasnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta para menteri tidak usah berkomentar yang mengintimidasi rakyat dan buruh dengan selalu mengatakan selalu dalam waktu dekat RUU Cipta Kerja akan disahkan.

“Lucunya target bulan pengesahan yang disebut para menteri tersebut selalu berubah-ubah karena memang tujuannya hanya ingin psywar, intimidasi, dan menciptakan kepanikan untuk rakyat dan buruh. Tetapi buruh dan rakyat tidak akan terpengaruh dengan statement tersebut,” ujarnya.

Padahal pernyataan dari Pimpinan DPR RI, Panja Baleg, dan Fraksi di DPR menyampaikan kepada buruh dalam tim perumus adalah tidak ada target waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Tetapi yang ada adalah taget isi atau hasil RUU Cipta Kerja yang bisa diterima semua pihak, bukan maunya pemerintah saja.

Adapun yang ditolak buruh dari RUU Cipta Kerja antara lain hilangnya UMK dan UMSK, adanya upah padat karya, kenaikan upah minimum hanya pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi, PHK dipermudah, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup.

Lalu, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, jam kerja eksploitatip, TKA buruh kasar mudah masuk ke indonesia mengancam lapangan kerja untuk pekerja lokal, jaminan kesehatan dan pensiun hilang dengan berlakunya sistim kontrak dan outsourcing seumur hidup, dan sanksi pidana dihapus.

Said menilai, RUU Cipta Kerja sangat liberal tidak sesuai hubungan industrial Pancasila, maka buruh Indonesia menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, Oktober dan seterusnya, buruh akan melakukan aksi besar besaran di seluruh Indonesia yang melibatkan ratusan ribu buruh. Isu yang akan disuarakan adalah tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, naikan upah minimum UMK dan UMSK 2021 sebesar 8 persen dan stop PHK massal.

“Sebaiknya pemerintah fokus dalam masalah covid-19, ancaman jutaan PHK, dan resesi ekonomi. Tidak perlu membahas omnibus. Bohong kalau omnibus law disahkan akan menyelesaikan masalah resesi ekonomi, investor berbondong-bondong masuk ke indonesia, dan masalah PHK akan tertanggulangi. Tidak ada satu pun negara di dunia yang membuat omnibus law RUU Cipta Kerja dalam strategi menyelesaikan masalah tersebut,” pungkasnya.


  • 0

Rupiah Melemah Seiring Kasus Covid-19 Kembali Meningkat

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di perdagangan hari ini, Selasa (22/9). Pagi ini, Rupiah dibuka di Rp 14.705 per USD, melemah tipis dari penutupan sebelumnya di Rp 14.700 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah terus melemah usai pembukaan ke posisi Rp 14.759 per USD. Rupiah sempat menguat tipis namun kembali melemah ke Rp 14.762 per USD. Saat ini, Rupiah bergerak stagnan di posisi Rp 14.760 per USD.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta berbalik melemah seiring meningkatnya kasus covid-19. “Penguatan dolar AS yang tajam terhadap mata uang yang lebih berisiko, bisa berlanjut pagi ini di pasar Asia,” kata Ariston di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (22/9).

Menurutnya, penguatan dolar AS menyusul pelemahan indeks saham global pada Senin (21/9) kemarin karena berbagai kekhawatiran seperti mengenai kemungkinan lockdown kembali karena kenaikan kasus positif covid-19 di beberapa negara Eropa.

Kekhawatiran lainnya yaitu paket stimulus fiskal AS yang masih belum keluar untuk menopang pemulihan ekonomi di Amerika. Dia memperkirakan hari ini rupiah bergerak di kisaran Rp14.650 per USD hingga Rp14.800 per USD.