Author Archives: kspsi

  • 0

Menaker Catat 413.694 Perusahaan Terima Bantuan Upah, Terbanyak di Pulau Jawa

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat total perusahaan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebanyak 413.649 perusahaan. Jika dilihat dari sebarannya yang terbanyak berasal dari pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Menaker menyebutkan, sebaran penerima bantuan subsidi upah berada di pulau Sumatera mulai dari Aceh Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Papua, dan Maluku.

“Jadi kalau total penerima wilayah Sumatera itu ada 1,9 juta orang, rata-rata gaji Rp2,8 juta. Jumlah perusahaan penerima BSU 76.590,” kata Menaker dalam Raker bersama Komisi IX DPR RI, Senin (18/1).

Kemudian untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terdapat 8,7 juta penerima BSU dengan rata-rata gajinya Rp2,8 juta. Jumlah perusahaannya ada 272.657 perusahaan, lebih besar dari perusahaan yang ada di wilayah Sumatera.

“Karena cukup padat perusahaannya di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,” katanya.

Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan total penerimanya 1,04 juta orang dengan rata-rata gaji Rp2,9 juta. Jumlah perusahaan penerima BSU sebanyak 25.265 perusahaan. Sementara untuk wilayah Papua dan Maluku lebih kecil jumlah penerima BSU hanya 679.769 orang dengan rata-rata gaji Rp2,7 juta.

Syarat Menerima Bantuan Upah

Menaker menjelaskan, yang berhak menerima program BSU tersebut adalah mereka yang memenuhi persyaratan dalam Permenaker. Di antaranya warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK, dan terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial Ketenagakerjaan BPJS.

Syarat lainnya, pekerja atau buruh penerima gaji atau upah, lalu mengikuti kepesertaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan ini sampai dengan bulan Juni 2020. Selanjutnya, pekerja atau buruh yang upahnya di bawah Rp 5 juta.

“Sesuai dengan gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dan syarat yang terakhir adalah memiliki rekening bank yang aktif,” pungkasnya.


  • 0

Ribuan Karyawan Belum Terima Bantuan Subsidi Upah, Bagaimana Nasibnya?

Category : Uncategorized

 

Merdeka.com – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) gelombang I mencapai 99,11 persen atau belum tersalurkan sebanyak 110.762 pekerja. Sementara, pada gelombang kedua realisasi justru menurun menjadi 98,71 persen atau sekitar 159.727 pekerja.

Lalu bagaimana nasib para karyawan yang memenuhi syarat namun belum mendapat bantuan?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan para pekerja yang telah memenuhi syarat namun belum mendapat BSU tetap akan mendapat haknya. Rencananya, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan tersebut pada bulan ini.

“Mudah-mudahan dalam bulan Januari ini, yang memang sudah menerima pada program gelombang pertama, dan betul betul memang datanya sudah clear semua. Maka akan kembali kita mintakan perbendaharaan negara menyalurkan kembali,” ujarnya, Jakarta, Senin (18/1).

Ida mengatakan, beberapa waktu lalu memang terdapat kendala dalam penyaluran bantuan tersebut. Sementara, Kemnaker harus mengembalikan dana kepada Kementerian Keuangan mengingat batas waktu penyaluran segera berakhir.

“Saya kira kami ada kesepakatan dengan Kementerian Keuangan, kesepakatannya adalah uang dikembalikan dulu sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diatur oleh PMK, uang dikembalikan dulu,” jelasnya.

“Setelah kami lakukan rekonsiliasi data dengan bank penyalur maka kami akan meminta kembali kepada perbendaharaan negara agar yang sudah benar datanya itu untuk disalurkan kembali,” sambungnya.

Mantan Anggota DPR tersebut menambahkan, sejak program tersebut digulirkan pihaknya banyak menerima curhatan dari para pekerja. Apalagi jikan bantuan terlambat disalurkan padahal keterlambatan tidak selalu diakibatkan lambatnya verifikasi di Kemnaker.

“Di luar itu bapak dan ibu saya juga secara pribadi sering menerima WA (whatsapp) dari para pekerja. Jadi sering kali meletakkan persoalan itu di Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal kami ini hanya menyalurkan kepada pekerja yang datanya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya.


  • 0

Indonesia Bakal Tiru Malaysia Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Pemerintah Jokowi berencana menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja di Indonesia. Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini adalah salah satu program yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, setidaknya sudah ada tiga negara yang menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yaitu Jepang, Korea Selatan dan Malaysia. Indonesia sendiri akan meniru Malaysia dalam menerapkan program tersebut.

“Kalau melihat dari tiga negara ini, kita lebih yang dekat yang dilakukan oleh Malaysia,” ujar Ida dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Ida menjelaskan, Jepang melakukan inisiasi program ini pada 1947 sementara waktu implementasi 1974. Pekerja menerima manfaat tunjangan pengangguran, layanan stabilitas ketenagakerjaan dan layanan pengembangan SDM.

“Sementara itu, tidak ada kualifikasi sepanjang memenuhi kualifikasi cash benefit. Adapun durasi yang diterima pekerja yaitu manfaat PHK 3 hingga 6 bulan. Meninggalkan pekerjaan secara sukarela 3 atau 5 bulan. Kemudian, difabel 5 sampai 13,” paparnya.

Selanjutnya, Korea selatan menginisiasi program ini pada 1960 kemudian waktu implementasi 1995. Adapun manfaat program tunjangan pengangguran, program stabilisasi pekerjaan, program pengembangan kompetensi kerja.

“Kualifikasi minimal mengiur 6 bulan selama 18 bulan kepesertaan. Lalu durasi manfaat usia kurang dari 30 tahun mendapat manfaat 3 sampai 6 bulan, sementara usia 31 hingga 50 tahun dengan manfaat 3 sampai 7 bulan, untuk usia lebih dari 51 tahun atau cacat mendapat jaminan 3 sampai 8 bulan,” jelasnya.

Penerapan di Malaysia

Sementara itu, Malaysia melakukan inisiasi program ini pada 2011 sementara implementasi dilakukan pada 2018. Adapun kualifikasi minimal mengiur 12 selama 24 bulan kepesertaan. Durasi manfaat yang diterima pekerja yaitu selama 6 bulan.

“Adapun manfaat yang diterima pekerja adalah employment benefit, employment services dan vocational training. Kami sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan Kemenkeu dan saat ini sedang proses finalisasi,” tandasnya.


  • 0

Sidang Perkara No 101/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 dengan Agenda Mendengarkan Keterangan DPR RI dan Presiden RI

Category : Uncategorized

JAKARTA 18 Januari 2021. Sidang Perkara No 101/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden


  • 0

Menaker Kerahkan Mobil Unit Reaksi Cepat untuk Percepat Penyaluran Bantuan Gempa Majene

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengerahkan Mobil Training Unit (MTU) dari Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar dan mobil Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan dari Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta kendaraan-kendaraan dinas untuk mempercepat penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa bumi di daerah Mamaju dan Majene, Sulawesi Barat.

“Kami mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang bantuan guna membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Sulawesi Barat. Saya juga telah meminta kepada jajaran untuk memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau pelosok desa di daerah sekitar gempa,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Sementara itu untuk penggalangan bantuan, Menaker menjelaskan pihaknya telah mengajak sejumlah pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Bantuan yang digalang berupa dana tunai, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan makanan.

“Penggalangan bantuan melibatkan internal pegawai Kemnaker, mitra perusahaan, dan juga Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Saat ini penggalangan bantuan masih berlangsung,” katanya.

Kemudian nantinya distribusi akan melibatkan Pengawas Ketenagakerjaan di Balai K3 dan para instruktur BLK Makassar yang berada di sekitar lokasi gempa. Kebutuhan urgen saat ini adalah kebutuhan di kamp pengungsian seperti tenda, kebutuhan makanan dan air minum, karena hampir semua warga memilih mengungsi untuk sementara.

“Saya telah meminta agar menyiapkan MTU dan mobil URC untuk bisa dikerahkan menyalurkan bantuan, sehingga dapat menjangkau pelosok-pelosok desa,” kata Menaker.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terkini terkait gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat dini hari (15/1/2021). Hingga pukul 14.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 34 jiwa.

“Dengan rincian 26 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, Jumat sore.

Raditya menuturkan, jumlah pengungsian korban gempa di Kabupaten Majene telah tersebar di 10 titik. Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat lima titik pengungsian yang berada di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro.

“10 titik pengungsian di Kabupaten Majene, antara lain di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang, Desa Limbua yang terdapat di Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda serta Kecamatan Sendana,” ujarnya membeberkan.

“Sampai saat ini jaringan listrik juga masih padam dan komunikasi selular tidak stabil pada dua kabupaten tersebut,” kata Raditya menambahkan.

 


  • 0

Uni Eropa, Gigih Tolak Sawit Indonesia, Tapi Butuh Nikelnya

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Uni Eropa kembali melanjutkan sengketa atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Kini Uni Eropa mendesak Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) untuk membentuk panel guna membahas sengketa tersebut ( Uni Eropa gugat RI soal nikel).

Merespon perlawanan Uni Eropa tersebut, Menteri Perdagangan ( Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia siap menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Menurut Lutfi, Indonesia baru mendapatkan notifikasi bahwa Uni Eropa tetap akan melanjutkan proses sengketa ke WTO yang jadi wasit perdagangan antar-negara itu.

“Tentunya kami sangat kecewa bahwa sudah ada konsultasi yang begitu lama. Tetapi ini bagian dari pada interaksi kita dengan dunia internasional, kita akan layani dan jalankan tuntutan tersebut,” ujar Lutfi dalam keterangannya, Jumat (15/1/2021).

Sebagai informasi, gugatan Uni Eropa itu didasarkan pada anggapan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel telah menyulitkan pihak Uni Eropa untuk bisa berkompetisi dalam industri baja di dunia.

Khususnya kebijakan terkait produk bijih nikel yang menjadi bahan baku dari stainless steel. Dalam persaingan itu, Indonesia telah mampu menjadi negara penghasil stainless steel terbesar kedua setelah China.

Perang dagang antara Uni Eropa dengan Indonesia terkait regulasi UU minerba tersebut sebenarnya merupakan sengketa lama.

Gugatan Uni Eropa ke WTO sudah mulai dilayangkan pada awal tahun 2020. Ini karena larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia mulai berlaku di tahun 2020.

Ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mempermasalahkan gugatan Uni Eropa tersebut. Menurutnya, selama ini Indonesia tak mendapatkan banyak nilai tambah karena puluhan tahun hanya mengekspor bijih mineral mentah.

“Pak, kita mau tarung, apapun kita hadapi. Kita hentikan ekspor nikel ore keluar, ini sudah digudat sama Uni Eropa, digugat di WTO,” kata Jokowi di Musrenbang RPJMN di Istana Negara, pada 16 Januari 2020.

“Kalalu defisit transaksi berjalan sudah beres siapapun yang gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut?” ujar dia lagi.

Menurutnya, alasan larangan ekspor mineral mental sejalan dengan upaya hilirisasi agar industri peleburan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri bisa berjalan.

Dengan nilai tambah dari mineral mentah yang diolah dalam negeri, juga bisa menambah lapangan kerja serta memperbaiki defisit neraca berjalan.

Ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Barang, barang kita, nikel, nikel kita, mau ekspor mau enggak suka-suka kita. Ya, enggak?” lanjut dia.

Program hilirisasi tambang mineral, kata Jokowi, dilakukan bertahap. Bahkan di masa mendatang, pemerintah juga akan melarang ekspor bijih mentah lain selain nikel.

Nilai ekspor bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, ekspor bijih nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18 persen pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Menolak sawit

Selain jadi tergugat dalam kasus nikel, Indonesia juga berposisi sebagai penggugat di WTO dalam sengketa ekspor minyak sawit dan produk turunannya seperti biodiesel.

Pada 9 Desember 2019 lalu, Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO.

Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia.

Diskriminasi dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar UE.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, melalui kebijakan RED II, UE mewajibkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2030 penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui.

Selanjutnya, Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi.

Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia.

“Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh UE. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global,” ujar Wisnu.

Data statistik BPS menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan tren negatif pada lima tahun terakhir.

Nilai ekspor FAME mencapai 882 juta dollar AS pada periode Januari–September 2019, atau menurun 5,58 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar 934 juta dollar AS.

Sementara nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke dunia juga tercatat melemah 6,96 persen dari 3,27 miliar dollar AS pada periode Januari–September 2018 menjadi 3,04 miliar dollar AS secara tahunan (year on year).


  • 0

BPS Catat Upah Buruh Turun di Desember 2020

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal harian buruh tani dan bangunan pada Desember 2020 mengalami penurunan karena adanya kenaikan indeks konsumsi rumah tangga serta inflasi. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan upah buruh tani pada Desember 2020 sebesar Rp55.921 per hari.

“Ini rata-rata upah buruh tani dari berbagai jenis pekerjaan sehingga kalau dibandingkan November naik 0,13 persen,” kata Suhariyanto, dikutip Antara, Jumat (15/1).

Dia mengatakan, karena terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga di pedesaan pada Desember 2020 sebesar 0,58 persen, maka secara riil, upah buruh tani turun 0,45 persen. Hal yang sama juga terjadi pada upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Desember 2020 yang tercatat naik 0,01 persen dibanding November 2020, yaitu dari Rp90.807 menjadi Rp90.816 per hari.

“Karena Desember 2020 terjadi inflasi 0,45 persen, maka secara riil upahnya turun 0,44 persen,” imbuhnya.

Upah riil buruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja. Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, sedangkan upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan.

 


  • 0

Rupiah Ditutup Menguat Dekati Level Psikologis Rp14.000 per USD

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore ditutup menguat mendekati level psikologis Rp14.000 per USD.

Rupiah ditutup menguat 39 poin atau 0,28 persen ke posisi Rp14.020 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.059 per USD.

Analis Central Capital Futures, Wahyu Laksono mengatakan, sejak awal tahun ini nilai tukar Rupiah dan pasar saham domestik cukup baik seiring dengan pelemahan USD.

“Tapi, awal tahun ini pesta tahun barunya juga sudah usai, jadi keseriusan dan ancaman-ancaman yang akan dihadapi di 2021 ini akan mulai dicemaskan oleh market,” ujar Wahyu dikutip dari Antara.

Menurut dia, pasar saham secara global valuasinya belum tentu akan sebaik pasar saham domestik karena pertumbuhan ekonomi global masih menjadi tanda tanya.

“Itulah kenapa belakangan ini AS sedang sangat cemas ketika di saat Joe Biden berikan wacana stimulus USD 1,9 triliun, USD 2 triliun atau bisa USD 3 triliun. Secara total orang malah cenderung ‘gimana ini inflasinya?’. Karena secara efek yang sangat logis adalah inflasi. Indikasinya yield obligasi AS naik. Jadi kalau yield-nya naik gimana? Orang akan takut masuk bursa saham,” katanya.

Wahyu menuturkan, akan muncul sebuah orientasi pasar yang baru. Pada pemerintahan Joe Biden akan kelihatan pada 19 Januari 2020 dengan mantan Gubernur The Fed Janet Yellen justru akan ditempatkan di posisi menteri keuangan yang cenderung pro dolar AS alias pro menjaga inflasi.

“Justru kelihatan jelas di situ dibanding The Fed yang pro stock market atau membiarkan inflasi. Janet Yellen di sidang konfirmasi hearing-nya itu akan kelihatan tanggal 19 sebelum tanggal 20-nya pelantikan,” ujar Wahyu.

Dampak di Indonesia

Kendati demikian, lanjutnya, apapun yang terjadi di global nanti, dampaknya tidak akan sebesar yang terjadi di AS itu sendiri.

“Stock market bagus kita diuntungkan, stock market jelek ada inflasi naik tapi pengangguran di AS masih banyak, kita juga masih ada harapan. Justru dari Eropa atau Amerika larinya ke emerging market termasuk Indonesia,” kata Wahyu.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi Rp14.040 per USD. Sepanjang hari, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.020 per USD hingga Rp14.050 per USD.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat menunjukkan, Rupiah menguat menjadi Rp14.068 per USD dibandingkan hari sebelumnya di posisi Rp14.119 per USD.


  • 0

Digugat Eks Karyawan soal Pesangon, Ini Respons Grup MNC

Category : Uncategorized

Jakarta, CNBC Indonesia – Manajemen MNC Group milik taipan Hary Tanoesoedibjo menegaskan gugatan yang diajukan mantan karyawan PT MNC Aladin Indonesia (Mister Aladin) bukan ditujukan kepada perusahaan induk MNC Group.

Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik dalam keterangan resminya di Jakarta, mengatakan gugatan yang dilayangkan mantan pekerja MNC Aladin ke Pengadilan Hubungan Industri Jakarta Pusat secara substansi memang terdapat informasi yang beredar di tengah masyarakat dan tidak tepat.

Pertama, yang digugat PT MNC Aladin, bukan MNC Group.

Kedua, segala negosiasi dengan karyawan dilakukan oleh MNC Aladin bukan MNC Group atau Holding MNC Group.

 Ketiga, karyawan tersebut merupakan karyawan kontrak MNC Aladin yang sudah menyepakati secara tertulis segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi kesepakatan tersebut diingkari dan coba diuji melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

“Terhadap gugatan tersebut, kami berkeyakinan MNC Aladin pasti akan mengikuti proses hukum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya dikutip, Jumat (15/1).

Sebelumnya, beberapa mantan karyawan MNC Aladin mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.

Eks karyawan pengelola situs penjual tiket Mister Aladin, mengajukan gugatan pada Rabu, 13 Januari 2021.

Gugatan itu terkait perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. Penggugat yakni Panca Adi Putra dkk, dengan tergugat MNC Aladin Indonesia.

Adapun, sidang perdana akan digelar pada 27 Januari 2021 mendatang.

Sejak diluncurkan November 2015, situs pemesanan hotel dan pesawat Mister Aladin mencoba peruntungan dalam bidang travel.

Dalam petitum gugatan disebutkan:

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa sisa upah/sisa kontrak kepada Para Penggugat sebesar (tabel):

Petitum GugatanFoto: Petitum Gugatan
Petitum Gugatan

Selain itu, menyatakan kewajiban Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan kerja kepada Para Penggugat sebagai akibat pengakhiran hubungan kerja dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 500.000 per hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini.

Lainnya yakni menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (seketika setelah putusan ini di bacakan) (uitvoerbaar bij vorraad) dan Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sidang pertama dijadwalkan pada Rabu, 27 Januari 2021, berdasarkan keterangan yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diakses Jumat ini (15/1).

“Saya selaku mantan karyawan dari salah satu perusahaan Holding MNC Group mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak Perusahaan MNC Group melakukan PHK sebelum berakhirnya kontrak kerja yang disepakati oleh Karyawan dengan Perusahaan,” kata salah satu penggugat, Ahmad Mora Saputra, dalam keterangannya.

“Perusahaan beralasan melakukan PHK terhadap karyawan karena terdampak pandemi Covid-19. Saya selaku mantan karyawan sangat menyayangkan PHK yang dilakukan oleh Perusahaan. Apalagi sesuai arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan PHK seharusnya dijadikan sebagai pilihan terakhir namun di sini perusahaan malah melakukan pilihan sebaliknya, perusahaan mengambil kebijakan pertama dengan melakukan pemutusan kerja kepada lebih dari 30% karyawan yang ada di MNC Aladin Indonesia,” tulisnya.

Dia mengatakan, PHK yang dilakukan oleh perusahaan tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh karyawan.

“Saya selaku mantan karyawan tidak mendapatkan konpensasi atau Pessangon dari Perusahaan atas PHK yang saya alami.”

Pihaknya, bersama rekan kerja lainnya yang mengalami PHK ini telah melakukan musyawarah dengan pihak MNC Group. Namun pihak perusahaan tetap kepada keputusannya untuk melakukan PPHK tanpa ada konpensasi atau pesangon yang diberikan kepada karyawan.

“Permasalahan PHK ini pun telah ditangani oleh pihak Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan telah mengeluarkan anjuran kepada perusahaan agar Memperhatikan hak dari karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar Perusahaan Membayarkan Konpensasi sesuai dengan sisa kontrak kerja yang masih ada.”

Dia mengatakan, dalam hal ini MNC Group telah mengabaikan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja DKI jakarta, sehingga pihaknya bersama karyawan lainnya telah mengajukan gugatan tersebut.

Surat DisnakerFoto: Surat Disnaker
Surat Disnaker

  • 0

Mau Beli Dollar AS? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot melemah di pasar spot Kamis (14/1/2021).

Melansir Bloomberg, pukul 10.04 WIB rupiah berada pada level Rp 14.092 per dollar AS, atau melemah 32 poin (0,23 persen) dibandingkan dengan penutupan sebelumnya Rp 14.060 per dollar AS.

Sementara itu, Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada pada level Rp 14.119 per dollar AS. Posisi ini melemah dibandingkan hari sebelumnya yang berada pada level 14.109 per dollar AS.

Bagaimana dengan kurs rupiah terhadap dollar AS di bank-bank besar di Indonesia?

Bank Mandiri pagi ini mematok kurs jual pada Rp 14.165 per dollar AS. Kurs jual berarti pihak bank menjual dollar AS pada posisi ini.

Sementara untuk kurs beli Bank Mandiri adalah Rp 14.065 per dollar AS. Kurs beli ini berarti bila Anda ingin menjual dollar AS maka pihak bank akan membelinya pada posisi ini.

Berikut nilai tukar rupiah per dollar AS hari ini di 5 bank:

Bank             Jual      Beli

Mandiri        14.165  14.065

BRI               14.220  14.030

CIMB Niaga  14.124  14.099

BCA             14.125  14.095

BNI              14.195  14.010