‘Bom Waktu’ PHK Karena Letusan Virus Corona

  • 0

‘Bom Waktu’ PHK Karena Letusan Virus Corona

Category : Uncategorized

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat bekerja di rumah. Imbauan yang ia keluarkan pekan lalu tersebut diberikan demi menekan penyebaran virus corona yang makin meluas di dalam negeri belakangan ini.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran Covid-19 ini bisa kita hambat dan setop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” kata dia, dalam konferensi pers, Minggu (15/3).

Walaupun bersifat imbauan, tidak sedikit kantor yang mulai menerapkan ‘petuah’ Jokowi tersebut dengan menerapkan sistem kerja dari rumah selama dua pekan. Imbauan kerja dari rumah ditetapkan bersamaan dengan ‘social distancing‘.

Dampaknya, pusat perbelanjaan sepi. Penjaja jasa seperti tukang cukur hingga cleaning service nyaris ‘lumpuh’ karena tak ada pekerjaan.

Nasib pekerja sektor non-formal nampaknya tidak ‘semewah‘ formal yang bisa bekerja di rumah dan tetap mendapatkan gaji. Industri pariwisata seperti perhotelan dan restoran di berbagai daerah mulai melaporkan akan merumahkan pekerja mereka karena pendapatan yang anjlok.
Jika kondisi seperti ini terus menerus, gelombang PHK tak terelakkan. Gejala PHK dan peningkatan pengangguran sudah terlihat dari kebijakan yang diambil sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata.

Salah satunya perusahaan biro perjalanan Star Jet di Plaza Lagoi Bintan, Kepulauan Riau. Mereka memutuskan hubungan kerja (PHK) 150 karyawan lantaran bisnis perusahaan lesu akibat wabah virus corona.

Selain Star Zet, Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan Indra Hidayat mengatakan empat perusahaan sektor pariwisata di daerahnya akan merumahkan karyawannya karena wabah itu. Ketua Umum Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Ashok Kumar mengatakan kebijakan merumahkan karyawan yang dilakukan oleh pengusaha di sektor pariwisata dilakukan karena pendapatan menurun tajam.

Data yang dimilikinya, untuk usaha di bidang perhotelan, virus corona telah menggerus omzet bisnis sampai dengan 50 persen.

“Karyawan sudah ada yang dicutikan dan diliburkan, okupansi sudah rontok. Walau (wisman) sudah bayar uang muka tapi tetap dibatalkan,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com pada Senin (16/3).

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal memperkirakan, walau ada gelombang PHK akibat virus corona di Indonesia tidak akan ekstrem. “Saya rasa belum sampai seekstrem itu. Namun, income paling bawah mereka akan terdampak,” ujarnya Kamis, (19/3).

Perkiraan tersebut ia buat berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ia mengungkap kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan saat krisis 1998.

Jika kondisi seperti ini terjadi pada 1998 maka PHK massal memang tak akan terelakkan. “Memang akan buruk tapi tidak akan seburuk yang kita duga. Sekarang, bukan lagi pertimbangan ekonomi tapi pertimbangan kemanusiaan,” papar Fithra.

Perkiraan juga ia buat dengan mempertimbangkan sejumlah stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk meredam dampak ekonomi virus corona. Sebagai informasi, pemerintah memang sudah menggelontorkan dua stimulus fiskal untuk meredam dampak virus corona.

Salah satu insentif, penambahan dana program sembako murah dari yang awalnya hanya Rp150 ribu per keluarga penerima menjadi Rp200 ribu. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp3,3 triliun untuk mendiskon pajak restoran dan hotel agar mereka tak tertekan virus corona.

Ia menilai stimulus tersebut penting untuk menopang daya beli kaum menengah ke bawah yang terdampak virus corona. Beberapa insentif yang dia nilai penting adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kartu prakerja.

“Bisa juga realokasi dana infrastruktur untuk menjaga kelompok paling bawah, kelompok paling rawan yang terdampak wabah agar diberikan bantuan,” ungkap Fithra.

Kebijakan Ekonomi

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (ApindoDanang Girindrawardana mengatakan agar ancaman PHK di tengah corona tidak menjadi kenyataan, pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi yang tepat. Kebijakan tersebut terutama diperlukan untuk kalangan menengah bawah dan sektor non-formal yang lebih terancam dalam situasi seperti sekarang.

“Selain dunia usaha, masyarakat kecil yang kerja individual, pekerja yang pake upah harian, sektor non formal akan menghadapi situasi yang berbahaya untuk mereka,” ujarnya.

Danang menilai sektor non-formal ini harus dipikirkan betul insentif yang diberikan. Hal ini penting agar ke depannya tidak terjadi konflik sosial. Dia mengungkap akan mendukung keputusan pemerintah. Walaupun, kondisi seperti saat ini akan membuat roda perputaran ekonomi melambat.


Leave a Reply