Category Archives: Uncategorized

Industri Makanan dan Minuman Diprediksi Tumbuh 7 Persen pada 2021

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman, memprediksikan industri Food and Beverage (F&B) di 2021 bisa tumbuh mencapai 5-7 persen.

“Saya prediksi kita di industri Food and Beverage untuk 2021 bisa mencapai sekitar 5 sampai 7 persen. Meskipun ini jauh dibanding 2019 yang hampir 8 persen,” kata Adhi dalam MarkPlus The 2nd Series Industry Roundtable (Episode 7) – FMCG Industry Perspective, Jumat (25/9/2020).

Di tahun 2020 ini, industri Food and Beverage mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19. Hal tersebut sudah terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen. Oleh karena itu ia berharap untuk 2021 perekonomian bisa membaik khususnya untuk industri Food and Beverage.

“Kalau kita lihat saya tetap optimistis ekonomi 2021 pasti akan lebih baik setelah tahun 2020 mengalami the worst menurut saya. Kalau kita bicara semester I tahun 2020 ini terjelek karena terjadi anomali biasanya di Lebaran dan puasa itu industri makan dan minum panen tapi ini justru tahun ini Mei April itu terendah,” ungkapnya.

Kendati begitu, ia masih bersyukur mulai Juni dan sampai sekarang sudah ada peningkatan penjualan. Selain itu ia berharap untuk konsumsi, purchasing power untuk middle low income, bisa terus meningkat di tengah program pemerintah pemulihan ekonomi nasional.

“Kita harapkan juga the middle up class ini juga mulai berani membelanjakan apabila situasi sudah mulai normal. Karena middle up ini sebenarnya bukan masalah purchasing power atau tidak punya uang tapi masalah ketakutan. Kalau ketakutan sudah bisa hilang dan kita mulai beradaptasi new normal tentunya akan meningkat di middle up class,” jelasnya.

Hal ini tentu saja akan membawa keuntungan tersendiri bagi industri makanan dan minuman karena ada permintaan.

Milenial

Lanjut Adhi, perkembangan generasi milenial saat ini membuka peluang bagi industri makanan dan minuman, sebab generasi milenial adalah generasi yang suka mencoba. Oleh sebab itu, inilah kesempatan bagi industri makanan minuman untuk menciptakan inovasi produk-produk baru.

“Tentunya semua ini akan kita capai kalau konsistensi dari pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional ini terus dilakukan dengan konsisten, dan tidak hanya tahun ini tapi tahun depan bahkan diharapkan sampai Tahun 2022 sampai normal,” pungkasnya.

Menko Airlangga Sebut Kuartal III Ekonomi RI Bisa Minus 3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 akan terkontraksi hingga minus 3 persen.

Kontraksi ekonomi ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda 215 negara, termasuk Indonesia.

“Pandemi covid juga berakibat pada kuartal kemarin kontraksi minus 5,32 persen. Kuartal ketiga kira-kira 1 minggu lagi diperkirakan outlok di kuartal ketiga adalah minus 3 hingga minus 1,” katanya di Bintan, Jumat (25/9/2020)

Dengan demikian sebut Airlangga, outlook perekonomian RI hingga akhir tahun mencapai minus 1,7 persen hingga positif 0,6 persen.

“Dan forecast tahun depan, berbagai lembaga sudah menilai ekonomi kita akan kembali positif yaitu 4,5 sampai 5 persen,” ucapnya.

Pemulihan ekonomi ini, kata dia, tentu tergantung hasil ketersediaan vaksin seperti yang direncanakan oleh pemerintah akan masuk pada akhir tahun atau awal 2021. “Indonesia negara yang mendekati ke jumlah penduduk atau 270 juta vaksin,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada kuartal III, perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi hingga minus 2,9 persen. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III akan berada di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen.

Angka tersebut lebih dalam jika dibandingkan dengan proyeksi awalnya, yakni sebesar minus 2,1 persen hingga 0 persen. Adapun keseluruhan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akan berada di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Sebelumnya, proyeksi Sri Mulyani berada di kisaran minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.

Kurs Rupiah Diprediksi Menguat Seiring Perkembangan Paket Stimulus AS

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta berpotensi menguat seiring perkembangan paket stimulus lanjutan oleh pemerintah AS.

Pada pukul 9.45 WIB, Rupiah masih melemah 7 poin atau 0,05 persen menjadi Rp14.897 per USD dari sebelumnya Rp14.890 per USD.

“Sentimen penguatan dolar AS terlihat berkurang pagi ini setelah pasar mulai kembali masuk ke bursa saham AS yang mendorong kenaikan indeks saham AS semalam,” kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Jumat.

Pagi ini indeks saham Asia juga terlihat bergerak menguat mengikuti sentimen tersebut.

Menurut Ariston, hal itu bisa membantu penguatan nilai tukar regional termasuk Rupiah terhadap dolar AS.

Dari AS, berita terbaru menyebutkan Partai Demokrat bersiap mengajukan proposal stimulus sebesar USD 2,4 triliun untuk dinegosiasikan dengan rivalnya.

“Paket stimulus fiskal kedua AS ini sangat ditunggu pasar dan menjadi berita positif, karena banyak ekonom mengatakan pemulihan ekonomi AS akan terganggu bila tidak ada stimulus lagi karena kondisi pandemi masih berlangsung,” ujar Ariston.

Omnibus Law Cipta Kerja memasuki babak akhir

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mulai masuk babak akhir. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 8.000 DIM itu kini hanya menyisakan 5% materi  yang belum dibahas.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, 95% DIM RUU Cipta Kerja telah dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR. Selain itu ada sejumlah materi tertunda atas Undang-Undang (UU) sektoral yang masih harus dibahas secara intensif. “Mudah-mudahan besok (hari ini) kami bisa masuk ke klaster yang terakhir, yakni  Bab IV tentang ketenagakerjaan,” kata Supratman, Kamis (24/9).

PSBB Diperpanjang, Hotel dan Restoran Siap-siap PHK Pegawai

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Krisnadi mengatakan perpanjangan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berdampak pada bertambahnya pengangguran di ibu kota.

Jika kondisi ini tak segera diakhiri, kata dia, pengusaha hotel dan restoran akan kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, perusahaan tak akan sanggup lagi membiayai gaji pegawai di tengah minimnya pemasukan.

“Saya lagi coba mendata, Kalau ini diperpanjang, misalnya Oktober belum habis dan diperpanjang lagi saya memperkirakan pengusaha udah enggak tahan dan akan mem-PHK karyawan,” ujar Krisnadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/9).

Per Mei 2020 saja, menurut Krisnadi, jumlah hotel plus restoran di Jakarta yang tutup akibat PSBB sudah mencapai seratus. Hingga kini, sebagian besar hotel dan restoran tersebut belum kembali buka karena prospek pasar makin suram dan besarnya kebutuhan modal.

“Namanya enggak ada bisnis kan? Mereka enggak mungkin bisa menghidupi (biaya) overhead yang ada. Tapi, kan, usaha-usaha ini kalau sudah tutup mereka akan susah lagi. Jadi ya bahaya kalau kondisinya enggak bisa segera membaik,” jelasnya.

Krisnadi juga menyoroti belum efektifnya pengetatan PSBB DKI Jakarta selama pandemi. Menurutnya, jika penegakan aturan yang dijalankan pemerintah masih terkesan main-main dan tak tegas, jumlah kasus baru harian di DKI Jakarta tak akan menurun.

“Efektif kalau ini diikuti semua warga baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Protokol kesehatan harus dijalankan serius tidak pandang bulu tidak hanya hukumannya, sorry to say, basa-basi manjat pohon masuk peti mati, lah. Saya tidak yakin ini bisa menyadarkan mereka,” ucapnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang PSBB hingga 14 hari ke depan atau sampai 11 Oktober 2020.

Keputusan itu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI dan juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020 yang mengizinkan perpanjangan selama 14 hari jika kasus belum menurun secara signifikan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus Covid-19 ini. Dari data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data kasus di DKI telah melandai dan terkendali, namun kawasan penyangga Bodetabek masih meningkat.

Jokowi Buka Lowongan Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penerbitan surat keputusan yang ditandatangani pada 21 September 2020 ini karena masa tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Kesehatan akan berakhir pada 19 Februari 2021. Dewan Direksi sebelumnya ditetapkan sesuai dengan Kepres Nomor 24/P Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016.

Jokowi menunjuk Suminto sebagai ketua Panitia Seleksi, Daniel Tje sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

Anggota berikutnya adalah Hasbullah Thabrany, Krishna Jaya, Sudarso Kaderi Wiryomo, Yanuar Nugroho dan Yulita Hendrartini yang mewakili unsur tokoh masyarakat

Selanjutnya Ricky Radius Siregar sebagai Sekretaris. Panitia Seleksi ini bertugas menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman dan penetapan calon anggota dewan pengawas dan calon anggota direksi BPJS Kesehatan. Selain itu menetapkan dan melaksanakan tata kerja pendaftaran, seleksi dan pengumuman.

Kemudian Pansel juga harus menerima pendaftaran dan seleksi administratif, mengumumkan nama calon anggota dewan pengawas dan dewan direksi ke masyarakat.

“Menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS Kesehatan yang lolos seleksi administratif,” tulis pengumuman tersebut.

Pansel juga melakukan penilaian kompetensi dan integritas moral Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan. Masa kerja panitia seleksi ini terhitung sejak ditetapkan keputusan Presiden sampai ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pansel dibebankan kepada APBN pada Dewan Jaminan Sosial Nasional,” tulisnya.

Indonesia Resesi, Kadin: Pengangguran Akan Bertambah 5 Juta Orang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi bakal kembali negatif di kisaran -1,7 persen hingga -0,6 persen, artinya, Indonesia bakal mengalami resesi.

Sebab pada kuartal II yang lalu kinerja perekonomian Indonesia juga tercatat negatif 5,32 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, dengan adanya risiko resesi tersebut, jumlah pengangguran di Indonesia bakal meningkat hingga 5 juta orang.

” Pertumbuhan ekonomi di minus 1,7 persen dan 0,6 persen akan meningkatkan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Sekarang jumlah pengangguran kurang lebih 7 juta orang, dan akan bertambah lebih dari 5 juta,” jelas Rosan ketika memberikan penjelasan dalam diskusi virtual, Kamis (24/9/2020).

Di sisi lain, setiap tahun di Indonesia ada tambahan 2,24 juta orang yang membutuhkan lapangan kerja baru,

Selain itu, berdasarkan data ketenagakerjaan saat ini ada 8,14 juta orang yang setengah penganggur dan 28,41 juta orang pekerja paruh wkatu.

Dengan demikian, setidaknya ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh.

“Atau 33,59 persen, angka ini cukup baru, dan dari data Kemenkeu, akan ada tambahan 4 juta hingga 5 juta pengangguran akibat Covid-19,” jelas Rosan.

Rosan pun menyoroti kinerja sektor-sektor industri di Indonesia yang berkontribusi terhadap minusnya pertumbuhan ekoomi Indonesia.

Dia mengatakan, sektor perdagangan dan pengolahan, sebagai dua sektor dengan jumlah tenaga kerja yang besar kinerjanya tercatat kontraksi sebesar minus 7,57 persen dan minus 6,19 persen pada kuartal II lalu.

Selain itu, sektor akomodasi dan makanan pinuman bakan mengalami kontraksi 22,02 persen serta industri transportasi hingga minus 30,84 persen.

“Makanan dan minuman mengalami kontraksi besar, tekanan terhadap tenaga kerja sangat besar, oleh karena itu langkah-langkah ke depan dalam penciptaan lapangan kerja menjadi penting ke depannya,” ujar dia.

Baleg DPR: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 95 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah mencapai 95 persen.

Pihak pemerintah dan anggota Baleg sudah menyepakati sejumlah pasal dari 10 klaster di tingkat panitia kerja (Panja) Cipta Kerja.

“Dari 10 pasal, sudah 95 persen disepakati di tingkat Panja. Ada beberapa materi-materi pending di beberapa sektor yang masih (dibahas),” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam webinar, Kamis (24/9/2020).

Supratman pun mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini bakal memasuki tahap terakhir, yakni untuk klaster Ketenagakerjaan.

Selain itu, Panja juga akan membahas mengenai beberapa pasal yang belum mencapai kesepakatan.

“Hari ini akan kami selesaikan. Dan kita mudah-mudahan besok bisa masuk ke klaster terakhir, yakni BAB 4 tentang ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Supratman menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja dengan metode omnibus law perlu dilakukan untuk melak

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kehadiran omnibus law ini sebagai cara agar tidak lagi terjadi tumpang tindih antar kementerian/lembaga mengenai peraturan dan kebijakan di Indonesia.

Dengan demikian, para pelaku usaha tidak mengelami kesulitan dalam berinvestasi dan harapannya bisa meningkatkan lapangan kerja di Indonesia.

“Omnibus yang dipakai satu-satunya cara bisa melakukan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan di Indonesia yang terlalu banyak tumpang tindih karena ego sektoral yang bermain. Ini menjadi satu metode bagus untuk menata hukum politik ke depan,” pungkas dia.

Kadin Sebut Sudah Undang Serikat Pekerja untuk Bahas RUU Cipta Kerja

Merdeka.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan dunia usaha telah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja dengan para ketua federasi serikat pekerja. Pembahasan tersebut dilakukan dengan 6 federasi selama 3 minggu pada bulan Juli 2020.

“Sebetulnya kami di sudah ketemu dengan ketua konfederasi selama 3 minggu di bulan juli dengan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Rosan dalam Webinar dengan bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/9).

Dia menjelaskan, 6 konfederasi tersebut mewakili 3,4 juta pekerja formal yang tergabung dari serikat pekerja. Namun, Rosan mengaku dari 6 konfederasi yang diundang, 2 konfederasi memilih walkout sebelum pembahasan dimulai.

“Memang dari 6 federasi itu ada 2 yang walk out sebelum masuk pembahasan materi dimulai,” imbuhnya.

Rosan menyebut 2 konfederasi yang memilih walk out yakni KSPI yang dipimpin oleh Iqbal dan KSPSI yang dipimpin oleh Andi Nena Wae. Sehingga, pembahasan pasal-pasal RUU Omnibus Law Cipta Kerja khusus kluster tenaga kerja hanya diikuti oleh 4 konfederasi.

Selama pembahasan Rosan mengaku antara Kadin dengan serikat buruh tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Ada beberapa hal yang akhirnya tidak menemukan titik temu.

Beberapa di antaranya terkait pekerja outsourcing. Dunia usaha mengusulkan masa kerja pekerja outsourcing tidak dibatasi lama kerja. Namun mereka tetap diberikan uang pesangon yang sebelumnya belum ada. “Usulan kami tidak dibatasi bidangnya, tetapi diberikan seperti uang pesangon yang kalau dulu kan tidak ada,” kata Rosan.

Begitu juga dengan masalah UMR yang masih belum menemukan titik temu. Para perwakilan konfederasi meminta agar nilainya tidak lebih rendah dari yang ada saat ini.

“UMR seingat saya sudah ada permintaan dari mereka jangan sampai UMR nantinya di bawah UMR yang sekarang. Itu ada formulanya, dan memang perlu ada pembahasan. Ada yang disetujui tapi ada subjeknya,” tuturnya.

Meski begitu, ada juga beberapa hal yang telah mencapai kesepakatan bersama. Hasil pembahasan selama 3 pekan itu pun telah disampaikan Kadin kepada para legislator. Hal-hal tersebut juga sudah menjadi pembahasan di DPR.

Dinamika pembahasan pun tak bisa dihindarkan. Berbagai pendapat juga telah ditampung dan dia berharap keputusan akhirnya baik untuk semua pihak. “Sudah didengarkan masukannya dan ini telah jadi pembahasan di DPR,” tandasnya.

Pemerintah Pastikan Tak Ada Penghapusan Amdal dalam RUU Cipta Kerja