Fakta-fakta soal Penundaan Kedatangan 500 TKA China

  • 0

Fakta-fakta soal Penundaan Kedatangan 500 TKA China

Category : Uncategorized

Polemik kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini dikabarkan ada 500 TKA dari China yang bakal masuk.

Kabar tersebut menuai beragam komentar. Mayoritas menyuarakan penolakan. Apalagi saat ini semua pihak sedang konsentrasi menyelesaikan virus corona.
Pemerintah setempat sampai Kementerian Ketenagakerjaan mengambil sikap terkait situasi tersebut.
Lalu, bagaimana fakta-fakta yang terjadi terkait bakal datangnya 500 TKA China ke Sultra?
Gubernur Benarkan Info 500 TKA Asal China Bakal Masuk ke Sultra
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi membenarkan kabar sekitar 500 Tenaga Kerja Asing asal China bakal masuk ke Sultra.
Dia juga membenarkan ratusan TKA itu seharusnya masuk pada 22 April 2020 dan akan bekerja di salah satu perusahaan pemurnian nikel di Sultra. Namun, rencana kedatangan TKA tersebut ditolak.
“Makanya, yang kemarin kita bicara ini ada 500 (TKA China), kita tolak, karena itu dari daerah sana (China) kan. Nah, nanti silahkan saja sampaikan ke pemerintah pusat, kalau ada petunjuk, ya rapat lagi sama sama,” jelas Ali Mazi kepada wartawan.
Ali Mazi mengatakan penolakan tersebut akan dibahas bersama DPRD Sultra dan seluruh Forkopimda pada Rabu (29/4). Penolakan karena Sultra sedang menghadapi pandemi Corona. Selain itu, pengalaman masuknya 49 TKA China beberapa bulan lalu juga membuat resah masyarakat.
Tolak Kedatangan 500 TKA China, DPRD Sultra Akan Surati Jokowi
DPRD Sulawesi Tenggara bakal mengirim surat kepada Presiden Jokowi, ihwal penolakan rencana kedatangan 500 TKA China ke Sultra.
Surat tersebut telah disiapkan, dengan Nomor 160/371, perihal penyampaian penolakan kedatangan TKA di Sultra. Surat itu tertanggal 30 April 2020 dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh.
Surat penolakan tersebut rencananya akan dikirim pekan depan. “Iya (suratnya sudah siap). Senin (4/5) rencana mau dikirim,” kata Plt Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Sultra, Trio Prasetio Prahasto, saat dihubungi kendarinesia, Sabtu (2/5).
Surat yang bakal dikirim ke Presiden Jokowi itu adalah tindak lanjut dari Rapat Paripurna yang digelar DPRD Sultra pada Rabu (29/4). Di mana dalam rapat tersebut, seluruh fraksi satu suara menolak kedatangan 500 TKA China.
Komisi IX DPR Protes soal TKA China ke Sultra
Komisi IX DPR RI heran dengan keputusan pemerintah memberikan izin masuk 500 TKA asal China di Sulawesi Tenggara. Padahal Gubernur Sulawesi Tenggara dan DPRD setempat sudah kompak menolak karena khawatir kedatangan para TKA itu akan memicu masalah baru di tengah pandemi COVID-19.
“Kenapa harus impor tenaga kerja asing? Sementara kita memiliki banyak sumber daya manusia yang bisa menjadi kekuatan bagi pengembangan ketenagakerjaan di negara kita,” kata anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, Jumat (1/5).
Kurniasih juga merespons penjelasan Kemenaker yang mengaku tidak bisa menolak izin tersebut. Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak menyerah begitu saja jika tidak bisa menolak pengajuan izin TKA China tersebut.
Kurniasih menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat kerja dengan Kemenaker dan membahas isu-isu aktual, termasuk polemik TKA China tersebut.
Kemnaker Akhirnya Tunda Kedatangan 500 TKA China ke Sultra
Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman.
Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno, mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan Plt Dirjen Binapenta, Aris Wahyudi, untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA China.
Penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA Chinake Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi.
“Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut,” kata Soes dalam keterangan resmi, Selasa (5/5).

Leave a Reply