0
0
Merdeka.com – Kementerian Keuangan menetapkan sebanyak 119 kawasan berikat mandiri dari total keseluruhan kawasan berikat yang berjumlah 1.372. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan dalam roadmap kawasan berikat mandiri sebanyak 100 kawasan berikat.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dari total 119 kawasan berikat mandiri tersebut memiliki keunggulan dibandingkan fasilitas yang terdahulu. Di mana, Bea Cukai telah menciptakan konsep pengawasan yang tidak menghambat operasional pemasukan dan pengeluaran barang.
“Ini adalah suatu lompatan yang bersejarah langsung link and match dengan adanya kawasan berikat mandiri lebih efisien. Karena semua sudah otomatis jadi bisa tidak tergantung waktu lagi,” kata dia di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (19/9).
Mardiasmo menjelaskan dari 119 kawasan berikat mandiri itu, seluruh pengecekan saat keluar barang termasuk saat ekspor dilakukan secara mandiri oleh perusahaan penerima fasilitas atas persetujuan Bea Cukai. Sehingga ini dipercayai akan memangkas waktu dari yang sebelum-sebelumnya panjang menjadi pendek.
“Proses simple efisien kita harus bersaing kualitas dan harga. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu efisiensi sangat terasa 35-37 persen itu sangat besar selaku pelaku usaha dengan efisiensi itu,” kata dia.
Mardiasmo menambahkan untuk menjaga kepatuhan pengguna jasa, kegiatan mandiri yang dilakukan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mandiri harus dilaporkan secara real time menggunakan aplikasi gate mandiri yang terhubung dengan CEISA Tempat Penimbunan Berikat.
Sementara itu, untuk tetap memastikan pengawasan tetap dijalankan, Bea Cukai mengubah sistem pengawasan menjadi berbasis manajemen risiko serta memanfaatkan teknologi dan informasi.
“Pengawasan dilakukan tetap melalui pemeriksaan fisik dan dokumen melalui random penjaluran dokumen, pemeriksaan sewaktu-waktu untuk menguji kepatuhan perusahaan yang bisa dilakukan terhadap pemberitahuan pabean, IT Inventory, stock opname barang, maupun pengujian kepatuhan lainnya, pemantauan perusahaan secara rutin melalui evaluasi secara periodik, dan; audit kepabeanan dan cukai,” jelas dia.
Pemanfaatan fasilitas kawasan berikat mandiri ini dipercaya akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan, kawasan berikat mandiri akan menumbuhkan kepastian dan kecepatan berusaha, layanan pemasukan dan pengeluaran barang cepat tanpa tergantung keberadaan petugas, dan efisiensi biaya-biaya yang tidak perlu akibat menunggu proses layanan.
Sementara bagi Bea Cukai, kawasan berikat mandiri akan memberikan manfaat berupa efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia untuk pelayanan dan pengawasan, efisiensi anggaran untuk pelayanan, dan meningkatkan citra Bea Cukai di mata para pelaku usaha.
“Sementara bagi Indonesia, Kawasan Berikat Mandiri juga akan berkontribusi positif terhadap peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB), dan meningkatkan investasi serta ekspor,”jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menargetkan hingga 2021-2022 seluruh kawasan berikat di Indonesia dapat menjadi kawasan berikat mandiri. Transformasi kawasan berikat menjadi kawasan berikat mandiri ditujukan bukan semata untuk mengefisiensikan pengawasan, namun manfaatnya terhadap perekonomian juga telah dirasakan.
“Dan ini nanti kita harapkan sampai 2021 semua kawasan berikat itu 1.372 kawasan berikat sudah semuanya mandiri,” kata Heru.
Dia mempekirakan kontribusi dengan berlakunya seluruh kawasan berikat mandiri tersebut akan ada peningkatan efisiensi sebesar 30 persen. Jumlah itu terdiri dari total ekspor kawasan berikatn mandiri sebesar USD 6,13 miliar atau Rp 86 triliun yang meningkat Rp 25,8 triliun, dan total investasi kawasan berikat andiri mencapai Rp 19,6 triliun yang meningkat Rp 5,88 triliun.
“Sehingga kalau kita gunakan observasi yang sekarang ya efisiensinya 30 persen kali value yang sekarang. Tinggal dinaikkan sekitar satu per tiganya lah. Dan ini tentunya ekspor sama investasi,” tandasnya.
