Kadin Sebut Sudah Undang Serikat Pekerja untuk Bahas RUU Cipta Kerja

  • 0

Kadin Sebut Sudah Undang Serikat Pekerja untuk Bahas RUU Cipta Kerja

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan dunia usaha telah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja dengan para ketua federasi serikat pekerja. Pembahasan tersebut dilakukan dengan 6 federasi selama 3 minggu pada bulan Juli 2020.

“Sebetulnya kami di sudah ketemu dengan ketua konfederasi selama 3 minggu di bulan juli dengan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Rosan dalam Webinar dengan bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/9).

Dia menjelaskan, 6 konfederasi tersebut mewakili 3,4 juta pekerja formal yang tergabung dari serikat pekerja. Namun, Rosan mengaku dari 6 konfederasi yang diundang, 2 konfederasi memilih walkout sebelum pembahasan dimulai.

“Memang dari 6 federasi itu ada 2 yang walk out sebelum masuk pembahasan materi dimulai,” imbuhnya.

Rosan menyebut 2 konfederasi yang memilih walk out yakni KSPI yang dipimpin oleh Iqbal dan KSPSI yang dipimpin oleh Andi Nena Wae. Sehingga, pembahasan pasal-pasal RUU Omnibus Law Cipta Kerja khusus kluster tenaga kerja hanya diikuti oleh 4 konfederasi.

Selama pembahasan Rosan mengaku antara Kadin dengan serikat buruh tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Ada beberapa hal yang akhirnya tidak menemukan titik temu.

Beberapa di antaranya terkait pekerja outsourcing. Dunia usaha mengusulkan masa kerja pekerja outsourcing tidak dibatasi lama kerja. Namun mereka tetap diberikan uang pesangon yang sebelumnya belum ada. “Usulan kami tidak dibatasi bidangnya, tetapi diberikan seperti uang pesangon yang kalau dulu kan tidak ada,” kata Rosan.

Begitu juga dengan masalah UMR yang masih belum menemukan titik temu. Para perwakilan konfederasi meminta agar nilainya tidak lebih rendah dari yang ada saat ini.

“UMR seingat saya sudah ada permintaan dari mereka jangan sampai UMR nantinya di bawah UMR yang sekarang. Itu ada formulanya, dan memang perlu ada pembahasan. Ada yang disetujui tapi ada subjeknya,” tuturnya.

Meski begitu, ada juga beberapa hal yang telah mencapai kesepakatan bersama. Hasil pembahasan selama 3 pekan itu pun telah disampaikan Kadin kepada para legislator. Hal-hal tersebut juga sudah menjadi pembahasan di DPR.

Dinamika pembahasan pun tak bisa dihindarkan. Berbagai pendapat juga telah ditampung dan dia berharap keputusan akhirnya baik untuk semua pihak. “Sudah didengarkan masukannya dan ini telah jadi pembahasan di DPR,” tandasnya.


Leave a Reply