0
0
DPP KSPSI, Jakarta — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan kembali turun ke jalan melakukan aksi damai menolak UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (14/9/2023) esok.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea akan memimpin langsung aksi tersebut, di mana rencananya aksi demonstrasi dipusatkan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta.
Andi Gani yang juga Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) ini mengatakan, massa buruh KSPSI yang akan melakukan aksi demonstrasi berasal dari Jabodetabek.
Tuntunan utama dari aksi KSPSI yaitu, kata Andi Gani, menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Cipta Kerja yang sangat merugikan kaum buruh.
“10 ribu sampai 15 ribu massa aksi buruh KSPSI dipastikan siap masuk ke Jakarta dan menuntut MK membatalkan UU Cipta Kerja,” tegas Andi Gani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Dalam aksi nanti, Andi Gani sudah menyiapkan beberapa delegasi pimpinan KSPSI untuk bertemu pejabat MK menyampaikan langsung tuntutan-tuntutan KSPSI.
Ia meminta masyarakat Jakarta untuk tenang karena walaupun massa buruh yang akan aksi mencapai ribuan, KSPSI pimpinannya berkomitmen akan melaksanakan aksi damai.
Menurutnya, KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Tanah Air konsisten menolak UU Cipta Kerja.
Andi Gani menilai, alasan buruh kembali turun ke jalan karena diperkirakan putusan MK terhadap gugatan UU Cipta Kerja akan diumumkan dalam waktu dekat.
Dia bahkan mengklaim penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini dapat dukungan gerakan buruh internasional. Termasuk, dari 22 anggota organisasi buruh di Asia Tenggara.
“Kami akan terus menekan Pemerintah melalui aksi demonstrasi agar mau mencabut UU Cipta Kerja sampai hari dimana putusan MK tiba,” katanya.
Andi Gani memastikan walaupun ia dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo dan Pemerintah, hal itu tak menyurutkan perjuangannya untuk membela kaum buruh.
Andi Gani menegaskan, apa yang telah dilakukannya adalah murni membela kepentingan buruh.
“Kita boleh dekat dengan kekuasaan, tapi tetap kritis jika kebijakan pemerintah tidak berpihak pada buruh. KSPSI tetap berada pada garis perjuangan yang sama,” ucapnya.
