Author Archives: kspsi

  • 0

Di UU Cipta Kerja Majikan Tak Bayar Pesangon Bisa Dipidana, Ini Kata Mahfud MD

Category : Uncategorized

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons poin di Undang-Undang Cipta Kerja mengenai perusahaan yang enggan bayar pesangon hingga status karyawan kontrak.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 ini mengatakan, sebenarnya UU Cipta Kerja malah memihak kelompok buruh. Sebab dalam UU Cipta Kerja, buruh mendapat jaminan hukum yang lebih pasti dibanding sebelumnya. Konteks yang dibicarakan adalah mengenai perusahaan yang enggan membayar pesangon, buruh bisa melapor.
“Kan sekarang dimasukkan ke ancaman pidana sepertinya itu tadi. Kalau anda ndak bayar dipidanakan, dilaporkan oleh buruh sebagai tindak pidan,a meski itu dasar perdata tapi keengganan untuk melakukan itu dianggap sebagai tindakan kriminal. Bisa dilaporkan,” katanya melalui video konferensi pers, Senin (19/10).
Selain itu, Mahfud juga membahas mengenai jumlah pesangon yang turun menjadi 25 kali. Menurutnya, dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding sebelumnya sebanyak 32 kali, namun pekerja lebih mendapat kepastian.
“Kan dulu PHK dengan pesangon 32 kali, itu dulu hanya 7 persen yang lakukan itu. Itu pun ndak penuh,” lanjutnya.
Mahfud juga membantah tudingan berbagai pihak yang menyatakan Presiden Joko Widodo mengabaikan aspirasi kalangan buruh dalam merancang Undang-Undang Cipta Kerja.
“Dan misalnya kalau dikatakan buruh itu tidak didengar itu tidak benar juga, karena presiden beberapa kali memanggil mereka,” ungkapnya.
Mahfud memaklumi sebagian besar masyarakat kecewa dengan adanya UU Cipta Kerja. Ia mengakui dalam proses perundingannya sangat cepat.
“Saya maklum karena memang waktu itu cepat sekali,” lanjutnya.
Namun demikian, Mahfud menuturkan, perancangan UU Cipta Kerja memang merupakan salah satu misi Jokowi pada saat kampanye. Ia juga menegaskan, pada saat pelantikan sumpah presiden menyampaikan percepatan investasi.

  • 0

3 Fakta Rencana Demo Buruh Pekan Depan ke Istana

Category : Uncategorized

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan ancaman dari para buruh. Jika orang nomor 1 di Indonesia itu menandatangani UU Omnibus Law Cipta Kerja buruh akan menggelar demo besar-besaran.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, berdasarkan informasi yang dia dapat UU Cipta Kerja itu akan diteken Jokowi pada 28 Oktober 2020 mendatang.

Jika itu dilakukan maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja. Berikut 3 faktanya:

1. Revisi Tanggal Demo

Aksi demo besar-besaran itu akan dilakukan pada Senin, 2 November 2020. Puluhan ribu massa akan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.

“Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020).

KSPI memperkirakan, Presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi atau konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

2. Serempak di 24 Provinsi

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Jokowi untuk mengeluarkan Perppu guna membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh,” kata Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 – 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh. Mereka menuntut DPR harus melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislatif review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain itu mereka juga akan menyampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

3. Aksi Non Violence

Said Iqbal mengatakan aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 provinsi dan melibatkan 200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

“Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan ‘non violence’. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib,” tutupnya.


  • 0

Rupiah Ditutup Menguat di Tengah Pelemahan Mata Uang Asia

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta ditutup menguat tipis di tengah pelemahan mayoritas mata uang Asia.

Rupiah Senin sore ditutup menguat 10 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp14.650 per USD dibandingkan hari sebelumnya Rp14.660 per USD.

“Rupiah bergerak tipis hari ini meski menguat. Penguatan Rupiah mungkin didukung oleh net buy asing di Bursa Efek Indonesia yang mendorong penguatan IHSG,” kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Senin (26/10).

Kendati menguat, lanjut Ariston, kebuntuan negosiasi stimulus AS dan meningkatnya kasus penularan Covid-19 di dunia membayangi pergerakan mata uang Garuda hari ini.

Kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan terganggunya pemulihan ekonomi karena masih mandeknya negosiasi stimulus AS, mendorong pasar mencari aman di dolar AS.

“Stimulus fiskal AS yang belum jelas dan meningkatnya kasus Covid-19 di dunia, menahan penguatan rupiah tersebut,” ujar Ariston.


  • 0

Bukan 1 November, KSPI Pastikan Akan Demo Besar-besaran 2 November 2020

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal meralat jadwal aksi demo dalam rangka menolak UU Cipta Kerja yang semula 1 November 2020 menjadi 2 November 2020.

Said mengatakan, aksi demo akan dilaksanakan pada 2 November jika UU Cipta Kerja ditanda tangani Presiden Jokowi yang kabarnya akan dilakukan pada 28 Oktober 2020.

“Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Said mengatakan, aksi demo akan melibatkan puluhan ribu buruh KSPI, KSPSI Andi Gani, dan 32 federasi serikat yang dipusatkan di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Menurut Said, aksi demo akan disertai dengan penyerahan berkas uji materi atau judicial review ke MK.

“Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, Said mengatakan, KSPI akan melanjutkan aksi demo berskala nasional pada 9 sampai 10 November 2020 yang akan diikuti ratusan ribu buruh.

Tuntunan aksi ini adalah meminta DPR RI mencabut UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 Pasal 20, 21, dan 22A serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Kemudian, meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia.

Menurut Said, aksi demo pada 9-10 November 2020 akan dilaksanakan di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota, diantaranya adalah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang dan Indramayu.

Kemudian, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon dan Papua.

“Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan ‘non violence’. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya dan serikat buruh lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 1 November 2020 jika Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia memperkirakan UU tersebut akan ditandatangani Jokowi pada 28 Oktober. Buruh tidak langsung mendemo pada hari setelahnya mengingat ada libur panjang.

“Maka, 1 November kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia, 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran,” kata Said.

Said memastikan bahwa aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional, dan berlangsung damai.

Menurut Said, aksi demo tersebut akan disertai dengan pengajuan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

“Tanggal 1 November tersebut tentu secara bersamaan kami akan membawa judicial review UU Cipta Kerja, andaikan tanggal 28 Oktober sudah ditandatangani dan memiliki nomor,” ujarnya.


  • 0

Polemik Upah 2021: Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Pengusaha Tolak Mentah-Mentah

Category : Uncategorized

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tak ada senyum di bibir Sulaiman. Karyawan outsourcing di sebuah perusahaan swasta di daerah Jakarta Pusat ini kecewa berat terhadap kebijakan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) yang mengusulkan tidak ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021.

Terbayang di benaknya, tahun depan tak ada kenaikan gaji. Sementara biaya hidup terus meningkat. Tapi, ia memang tak mau berharap terlalu muluk terkait kenaikan upah tahun depan.

 


  • 0

Lembaga AS Komentari Omnibus Law, Luhut: Dia Bilang Untungkan Buruh

Category : Uncategorized

Jakarta – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bercerita mengenai pujian dari pihak Amerika Serikat (AS) soal UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dia mengungkapkan AS menilai aturan ini menguntungkan buruh di Indonesia.

Pujian itu diberikan oleh CEO US International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler yang sempat berdiskusi dengan Luhut.

“Dengan Omnibus ini bisa membuat kita very competitive, tadi staff saya Nando, berikan paparan ke Adam Boehler soal Omnibus Law. Mereka terkejut melihat progresifnya Indonesia membuat aturan ini, dia bilang aturan ini akan menguntungkan pegawai dan buruh kita, dan membuat kita jadi negara kompetitif,” ujar Luhut saat memberikan arahan di Lemhannas yang disiarkan di YouTube, Jumat (23/10/2020).

Luhut kemudian mengatakan dirinya sedikit gemas dengan peringkat kemudahan berusaha alias ease of doing bussines (EODB) Indonesia yang stagnan selama tiga tahun. Bahkan dia mengaku sempat ditanya Presiden Joko Widodo mengapa tingkat kemudahan berusaha Indonesia tidak makin meningkat.

Melihat kondisi ini menurutnya Indonesia butuh mengambil langkah berani, salah satunya dengan cara membuat Omnibus Law. Dia berharap, aturan ini bisa mendorong kemudahan bisnis di Indonesia, kalau perlu bisa mendorong peringkat kemudahan berusaha ke peringkat 50.

“Kita rating EODB ini ada di 73 terus tiga tahun terakhir, ini berhenti tiga tahun. Presiden tanya kok bisa begini? Saya jawab, pak kalau kita nggak melakukan perubahan Omnibus, jadinya seperti ini. Maka harus berani berikan breakthrough agar ini bisa berjalan, kita harap bisa posisi 50 di satu tahun ke depan,” ujar Luhut.

Luhut melanjutkan, selama ini kemudahan berusaha Indonesia berada di bawah banyak negara Asia Tenggara. Menurutnya hal itu karena negara-negara tetangga sudah menggunakan aturan macam Omnibus Law juga secara lebih awal.

“Kemudian ranking Indonesia masih di bawah negara Asia. Karena mereka ini juga terapkan Omnibus, Vietnam sudah, Filipina sudah tahun 2016,” kata Luhut.


  • 0

Rupiah Melemah Dipengaruhi Belum Disepakatinya Stimulus AS

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak fluktiatif di perdagangan hari ini, Jumat (23/10). Pagi tadi, Rupiah dibuka di Rp14.660 per USD atau stagnan dari penutupan di perdagangan sebelumnya di Rp14.660 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah masih melanjutkan pelemahannya usai pembukaan ke posisi Rp14.705 per USD. Meski demikian, Rupiah kemudian menguat dan saat ini berada di posisi Rp14.684 per USD.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta terkoreksi dipicu masih belum disepakatinya paket stimulus lanjutan di Amerika Serikat.

Dia memperkirakan hari ini rupiah berpotensi melemah di kisaran Rp14.600 per USD hingga Rp14.750 per USD. “Stimulus fiskal AS yang masih juga belum disepakati, memberikan sentimen negatif ke pasar keuangan pagi ini,” kata Ariston dikutip Antara, Jumat (23/10).

Selain antara pemerintah AS dan DPR yang dikuasai Partai Demokrat, pemerintah AS juga mendapatkan ketidaksepakatan dengan senat yang dikuasai Partai Republik. “Ini mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar utama dunia pagi ini dan berpotensi menekan rupiah juga,” imbuhnya.

Semalam juga data ekonomi AS menunjukkan perbaikan seperti data klaim tunjangan pengangguran mingguan yang menurun dan data penjualan rumah yang meningkat. Initial Jobless Claims mencapai 787 ribu, lebih rendah dibandingkan sebelumnya 842 ribu dan lebih baik dari perkiraan konsensus pasar 860 ribu, serta merupakan level terendah sejak memasuki periode pandemi.


  • 0

DPR Akui Ada Pasal yang Dihilangkan Setelah Naskah UU Cipta Kerja Diedit Kemensetneg

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Badan Legislasi (BalegDPR RI Supratman Andi Agtas mengakui ada pasal yang dihapus dalam naskah UU Cipta Kerja. Yakni Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Supratman seharusnya Pasal 46 tersebut tidak ada di dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR bersama pemerintah.

Pasal tersebut ditemukan oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) saat melakukan proses penyuntingan dan perbaikan teknis naskah UU Cipta Kerja.

“Jadi kebetulan Setneg yang temukan. Jadi itu (Pasal 46) seharusnya memang dihapus,” ujar Supratman saat dihubungi, dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (23/10/2020).

Supratman menambahkan Pasal 46 berisi tentang tugas BPH Migas. Terkait hal itu pemerintah mengusulkan kewenangan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee dialihkan dari BPH Migas ke Kementerian ESDM.

Setelah dibahas pada rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, usulan pemerintah tersebut tidak dapat diterima.

Namun usulan pemerintah yang tertuang dalam naskah UU Cipta Kerja yang dikirimkan DPR ke Setneg masih tercantum ayat 1-4 dalam Pasal 46.

“Karena tidak ada perubahan (kewenangan toll fee), Setneg mengklarifikasi ke Baleg, dan saya berkonsultasi ke kawan-kawan, seharusnya tidak ada (Pasal 46) karena kembali ke undang-undang eksisting,” ujar Supratman.

Adapun naskah UU Cipta Kerja yang diserahkan ke pemerintah yakni setebal 812 halaman. Setelah Kemensetneg melakukan perbaikan teknis jumlah halaman bertambah menjadi 1.187.

Mensetneg Pratikno menegaskan secara substansi isi kedua draf UU Cipta Kerja yang berbeda jumlah halaman adalh sama.

Selain menghapus Pasal 46, Kemensetneg juga melakukan pengeditan terkait keberadaan Bab tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Restribusi.

Awalnya dalam draf UU Cipta Kerja yang diberikan DPR, ketentuan terkiat kebijakan fiskal nasional diatur dalam Bab VIA. Posisinya disisipkan antara Bab VI dan Bab VII.

Namun, dalam naskah versi terbaru dari pemerintah ketentuan tersebut menjadi Bab VII A. Disisipkan antara Bab VII dan Bab VIII.

Meski melakukan penyuntingan, Kemensetneg tetap memberikan penjelasan mengenai perubahan yang ada pada draf UU Cipta Kerja yang diberikan DPR.

“Ternyata setelah kami cek seharusnya Bab VII A. Itu kan hanya soal penempatan saja, tidak mengubah isi sama sekali,” ujar Supratman.


  • 0

Alasan Karyawan Gugat AirAsia: Tidak Digaji Selama 6 Bulan

Category : Uncategorized

Jakarta – 14 karyawan AirAsia Indonesia menggugat perusahaannya. Para karyawan ini melayangkan gugatan karena tidak mendapatkan gaji selama 6 bulan.

Radhitya Yosodiningrat salah satu kuasa hukum para karyawan menyebut AirAsia telah menelantarkan karyawannya dengan cuti tanpa dibayar sejak bulan April yang lalu.

“Bahwa AirAsia merupakan Perusahaan Besar didunia penerbangan, ternyata telah menelantarkan karyawannya dengan “memaksa” karyawannya untuk cuti tanpa dibayar sejak bulan April sampai dengan saat ini,” ujar Radhitya dalam keterangannya, Jumat (23/10/2020).

14 orang karyawan PT AirAsia Extra tersebut sudah mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap PT Indonesia Airasia Extra dan PT Indonesia AirAsia pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kota Serang.

Radhitya juga mengungkapkan, maskapai yang induk perusahaannya ada di Malaysia ini telah tiga kali mangkir dari Panggilan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 

Bahkan sebelum Pandemi Covid-19 ini, lanjut Radhitya, ternyata AirAsia sudah memotong dan juga tidak membayar sama sekali upah seluruh kliennya. Bukan cuma upah, semua kewajiban dalam kontrak kerja juga tidak dibayar AirAsia, salah satunya tagihan BPJS Ketenagakerjaan.

“Melihat status karyawan yang tidak jelas maka sebagian karyawan yang terdiri dari Capten Pilot, First Officer, Cabin Crew meminta di-PHK dengan alasan Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan d UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yaitu karena perusahaan tidak membayarkan gaji lebih dari 6 bulan berturut-turut dan juga telah tidak melaksankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak kerja,” kata Radhitya.

Para karyawan AirAsia ini telah melaporkan pihak AirAsia kepada Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No: LP/2930/V/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 20 Mei 2020.

Laporan dilakukan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penggelapan, yaitu telah membuat dan mengeluarkan slip gaji karyawan bulan Maret 2020 akan tetapi gaji tersebut tidak dibayar.

Kemudian, terhadap laporan tersebut telah dipanggil oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yaitu pihak Managemen Perusahaan, juga para direktur dan komisaris perusahaan untuk dimintai keterangan.

“Kami berharap kepada Direksi PT Indonesia AirAsia Extra dan PT Indonesia AirAsia dapat mengambil sikap untuk menerima dan melaksanakan isi dari Anjuran Mediator tersebut,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada perusahaan, terkait ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf
c Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas memberikan batas waktu selama 10 hari untuk Para Pihak harus sudah mengambil sikap atas anjuran dimaksud.

Kemudian, lanjut Radhitya, pihaknya akan mengajukan gugatan kepailitan terhadap PT Indonesia Airasia Extra dan PT Indonesia Airasia kepada Pengadilan Niaga yang berwenang.


  • 0

Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Kemnaker Jalin Kerja Sama dengan UIN Malang

Category : Uncategorized

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, saat ini ketenagakerjaan Indonesia masih memiliki beberapa persoalan, salah satunya ketidaksesuaian (link and match) antara sumber daya manusia ( SDM) dengan kebutuhan pasar kerja.

Ke depannya, ketenagakerjaan Indonesia juga harus menghadapi otomatisasi industri 4.0, yang akan berdampak pada pergeseran kebutuhan kerja dan kesiapan kemampuan SDM.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ida menandatangani Nota Kesepahaman Peningkatan Kemampuan SDM antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Universitas Islam Negeri ( UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (22/10/2020).

Kerja sama yang dimaksud dalam nota kesepahaman tersebut meliputi pelatihan kerja dan kewirausahaan, serta penelitian dan akses informasi ketenagakerjaan.

“Dengan diresmikannya Career Development Center ini, saya harap alumni UIN Malang memiliki akses informasi dan pelatihan sesuai pasar kerja, serta dapat membantu pemerintah mempercepat kesiapan pembangunan SDM di kalangan akademis,” kata Ida, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Abdul Haris pun menyambut baik kerja sama tersebut.

“Kami harap bisa terus mendapat pendampingan dalam membangun SDM yang ada di UIN ini, dan ke depannya kerja sama dapat diperluas,” ungkap Haris.

Pada kesempatan tersebut, Ida juga sempat menyosialisasikan substansi Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara masif karena perizinan berusaha dipermudah.