Author Archives: kspsi

  • 0

UU Cipta Kerja Tak Hilangkan Kewenangan Pemberian Izin Pemda

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menegaskan, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak membuat daerah kehilangan haknya dalam memberikan izin investasi. Semua perizinan harus mendapatkan restu dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

“Di Undang-Undang Cipta Kerja ini, tidak ada satu izin daerah yang ditarik di pusat. Izin semua ada di daerah,” kata Menteri Bahlil dalam diskusi virtual berjudul Investor Lokal Anak Kandung yang Perlu Didukung, Jakarta, Selasa (15/6).

Menteri Bahlil menjelaskan, yang dilakukan pemerintah hanya melakukan integrasi proses perizinan. Dilakukan melalui sistem OSS (One Single Submission) dengan sistem iklim positif.

Setelah izin diajukan lewat sistem online, maka prosesnya tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah daerah tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi izin.

Hanya saja lama proses pemberian izin dibatasi waktu selama 20 hari kerja. Bila setelah melewati batas waktu tersebut, maka izin akan diproses dari pemerintah pusat.

“Kalau semuanya sudah lengkap tapi belum dapat izin dari bupatinya, otomatis izin yang keluar dari pemerintah pusat,” kata Menteri Bahlil.

Cara ini dilakukan pemerintah demi memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Sebab hal ini menjadi yang paling penting bagi pengusaha. Sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

“Kolaborasi ini instrumen penting buat pengusaha daerah karena kalau daerah tidak siapkan izin dengan baik, maka akan susah kalau ada investasi yang masuk,” tuturnya.

Pesan Jokowi ke Pemda: Izin Investasi Berorientasi Ekspor Harus Langsung Diberikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada masuknya investor, khususnya yang berorientasi ekspor. Sebab, dengan kinerja ekspor yang kuat, Indonesia tidak perlu lagi khawatir akan gejolak yang terjadi pada perekonomian global.

Jokowi mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi masalah besar saat ini yaitu ketidakpastian ekonomi global. Ini perlu diwaspadai karena juga berdampak pada perekonomian Indonesia.

“Problem besar kita yang kita hadapi sekarang ini itu ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dikalkulasi karena kebijakan-kebijakan sekarang ini memang pada posisi transisi yang menuju kepada norma yang baru. Ini masa transisi. Oleh sebab itu persiapan antisipasi itu betul-betul harus terus kita lakukan dalam merespons setiap perubahan-perubahan yang ada,” ujar dia saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7).

Dalam menghadapi gejolak ekonomi global ini, lanjut dia, neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia harus lebih kuat. Dengan demikian, meski kondisi global penuh ketidakpastian, namun tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

“Kalau kita sudah surplus neraca perdagangan kita, mau ada gejolak apa kita bisa kipas-kipas. Defisit transaksi berjalan kita sudah surplus ya sudah kita kipas-kipas. Pertama saya titip itu investasi yang orientasi ekspor yang kedua investasi yang berkaitan dengan substitusi barang impor buka lebar-lebar,” kata dia.

Agar neraca perdagangan Indonesia bisa surplus, lanjut Jokowi, maka investasi di sektor industri yang berorientasi ekspor harus ditingkatkan. Untuk itu, peran Pemda sangat penting untuk mempermudah perizinan dan birokrasi agar para investor tersebut mau masuk.

“Oleh sebab itu saya titip kepada gubernur, bupati, walikota urusan yang berkait dengan investasi yang orientasinya ekspor atau investasi yang itu adalah substitusi barang-barang yang impor sudahlah jangan ada pembicaraan lagi. Tutup mata langsung suruh bangun investasi itu investor. Karena ini yang kita butuhkan. Jangan mikir panjang panjang, jangan ditanya macam-macam sehingga batal enggak jadi investasi di provinsi di kabupaten kota daerah Bapak Ibu semuanya,” jelas dia.

Bahkan jika perlu, kata Jokowi, izin investasi yang diajukan oleh investor langsung diberikan saat itu juga. Dengan demikian, investor perlu lagi menunggu dan akhirnya batal berinvestasi di Indonesia.

‎”Sekali lagi yang namanya investasi yang orientasinya ekspor buka lebar-lebar. Yang namanya investasi untuk substitusi barang-barang impor buka lebar-lebar. Jangan ada pertanyaan lagi. Kalau bisa selesaikan izinnya detik itu juga hari itu juga. Biar besok dia bisa langsung bangun. Ini pelayanan kecepatan,” tandas dia.


  • 0

Freeport Akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Freeport Indonesia (PTFI) mulai melaksanakan program Vaksinasi Covid-19.

Vaksinasi ini dilakukan melalui skema Vaksin Gotong Royong (VGR) dan melalui program kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Vaksin diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan yang memenuhi syarat. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 38.000 karyawan beserta keluarga yang terdaftar akan menerima suntikan vaksin.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pemberian vaksin merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan beserta keluarganya.

“Prioritas PTFI adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan, serta untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman,” ujar Tony Wenas dalam siaran pers, Selasa (15/6/2021).

Tony menuturkan, pemberian vaksin dilakukan secara bertahap berdasarkan pengadaan vaksin oleh pemerintah melalui Biofarma dan alokasi vaksin ke perusahaan.

Pada tahap pertama, vaksin akan diberikan kepada 500 karyawan beserta keluarga di Kantor PTFI Jakarta. Pemberian vaksin sudah dimulai pada 14 Juni 2021 kepada 5.855 karyawan.

Sedangkan untuk vaksinasi melalui program kerja sama dengan Pemkab Mimika, PTFI telah menerima vaksin Sinovac yang mulai diberikan kepada 4.500 karyawan di area kerja sejak minggu kedua Juni 2021.

“PTFI menyambut baik kerja sama vaksinasi dengan Pemkab Mimika dan program Vaksinasi Gotong Royong yang dicanangkan pemerintah,” beber Tony.

Lebih lanjut Tony menambahkan, manajemen PTFI senantiasa memastikan pelaksanaan semua protokol kesehatan dan melakukan upaya berkelanjutan dalam memitigasi penyebaran Covid-19 di semua area kerja.

Sejak awal pandemi, PTFI telah meningkatkan pelayanan medis perusahaan dengan memperluas jangkauan pemeriksaan agar dapat mengidentifikasi kasus positif secara lebih cepat dan melakukan tracing.

Selain itu, PTFI juga membantu masyarakat dengan menggunakan mesin Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan laboratoriumnya untuk menganalisis sampel tes swab Covid-19 dari rumah sakit di Mimika dan kabupaten sekitar Mimika di Papua.


  • 0

Ekonom: UU Cipta Kerja Permudah Investor Masuk ke Indonesia, tetapi…

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih mengatakan, Undang- undang Cipta Kerja mampu menarik perhatian investor ke Indonesia karena salah satunya dianggap mampu memberikan kepastian hukum dan kemudahan regulasi.

“Bahwa Undang Undang Cipta Kerja itu memang red carpet untuk investor dunia usaha Indonesia. Dari peraturan dan turunannya, saya lihat sudah ada nampaknya,” kata Sri pada Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar secara virtual bertajuk Strategi Indonesia Meraih Investor, Senin (14/6/2021).

Walau demikian, lanjut dia, masih ada tantangan yang harus dihadapi mulai dari Undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah.

Ia pun berharap perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada, termasuk permasalahan perijinan di dunia usaha.

Selain itu, terkait fiskal dia berharap tidak membuat investasi di dunia usaha menjadi lebih berat.

Sri juga menilai, untuk di negara ASEAN, pajak di Indonesia tidak terlalu rendah dan masih terbilang cukup tinggi. Padahal, pajak masih menjadi persaingan dan pertimbangan para investor untuk berinventasi di Tanah Air.

“Mudah-mudahan Pemerintah yang akan melakukan reformasi perpajakan ini jangan sampaimembuat investasi dunia usaha malah bebanya semakin berat,” ujar dia.

Sri menambahkan mengatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan kerjasama ekonomi yang sudah dilakukan dengan berbagai negara.

“Itu merupakan salah satu pintu masuk untuk bisa menarik investor masuk ke Indonesia,” imbuh dia.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan mensinergikan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan ITPC (Indonesian Investmen Promotion Center).

IIPC merupakan perwakilan resmi Kementerian Investasi di luar negeri yang bertugas mempromosikan investasi Indonesia ke para calon investor di luar negeri.

Sedangkan ITPC unsur pelaksana teknis yang merupakan bagian dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang membidangi Perdagangan Luar Negeri Indonesia.

“Nah ini adalah sebenarnya juga salah satu (cara) untuk menggaet investor. Selain diplomat kita, itu juga ada Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center),” kata Sri.


  • 0

Rupiah Melemah ke Rp14.243 per USD Dipicu Kekhawatiran Pengetatan Kebijakan The Fed

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa diprediksi melemah dibayangi wacana pengetatan kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed).

Pada pukul 10.10 WIB, Rupiah melemah 40 poin atau 0,28 persen ke posisi Rp14.243 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.203 per USD.

“Rupiah mungkin masih dibayangi kekhawatiran pasar terhadap wacana perubahan kebijakan moneter bank sentral AS dan kekhawatiran kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia yang bisa memicu pengetatan aktivitas ekonomi lebih lanjut,” kata Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (15/6).

Menurut Ariston, hal tersebut berpotensi menekan rupiah terhadap dolar AS hari ini.

Tapi di sisi lain, lanjutnya, membaiknya minat pasar terhadap risiko dengan positifnya indeks saham AS semalam dan indeks saham Asia pagi ini, bisa menahan pelemahan rupiah. “Pasar tidak sepenuhnya meyakini ada perubahan kebijakan di bank sentral AS dalam waktu dekat,” ujar Ariston.

Neraca Perdagangan

Hari ini akan dirilis data neraca perdagangan Indonesia Mei 2021. Ariston menilai, apabila surplusnya melebihi surplus sebelumnya, bisa menahan pelemahan Rupiah dan Rupiah mungkin bisa menguat.

Ariston mengatakan, Rupiah hari ini berpotensi melemah ke kisaran Rp14.230 per USD dengan potensi menguat di kisaran Rp14.180 per USD.

Pada Senin (15/6) lalu, Rupiah ditutup melemah 14 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp14.203 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.189 per USD.


  • 0

Data BPS: Upah Buruh Tani Naik 0,14 Persen per Mei 2021

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan upah buruh, baik buruh tani maupun buruh bangunan pada bulan Mei 2021.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, upah buruh tani di bulan Mei mengalami peningkatan 0,14 persen secara nominal menjadi Rp56.710 per hari.

“Namun, karena ada kenaikan indeks konsumsi rumah tangga di pedesaan sebesar 0,22 persen, jadi secara riil, upah buruh turun 0,07 persen,” ujar Kecuk dalam konferensi pers, Selasa (15/6).

Sementara itu, upah buruh bangunan tercatat mengalami peningkatan secara nominal sebesar 0,04 persen menjadi Rp91.025.

“Lalu secara riil, karena selama Mei terjadi inflasi 0,32 persen, upah buruh bangunan secara riil turun 0,28 persen,” tutur Kecuk.

Rata-rata nominal upah buruh potong rambut wanita Mei 2021 dibanding April 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen menjadi Rp29.126. Sementara upah riil naik sebesar 0,02 persen menjadi Rp27.315.

Untuk upah asisten rumah tangga, secara nominal mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen menjadi Rp424.164. Sementara upah riilnya turun 0,17 persen menjadi Rp397.792.


  • 0

Ekonomi Digital RI Diprediksi Tumbuh 8 Kali Lipat pada 2030

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi optimistis ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat pada tahun 2030.

Lutfi mengatakan, pada tahun 2020, transaksi ekonomi digital tercatat Rp 632 triliun. Dengan potensi peningkatan hingga 8 kali lipat, berarti potensi pertumbuhan ekonomi digital pada 2030 bisa mencapai Rp 4.531 triliun.

“Nah, ini e-commerce akan memerankan peran cukup besar. Dengan kontribusi mencapai 34 persen atau nilainya mencapai Rp 1.900 triliun di tahun 2030,” ujar Lutfi dalam konferensi pers belum lama ini.

Selain e-commerce, yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi digital di tahun 2030 adalam kerja sama business to business (B2B) di bidang teknologi yang digadang mengahsilkan Rp 763 triliun atau mencapai 13 persen dari total ekonomi digital.

Layanan kesehatan secara online juga diperkirakan akan tumbuh 8 persen atau mencapai Rp 471,6 triliun. Kemudian, online travel agent (OTA) juga diperkirakan akan berpotensi tumbuh dengan nilai Rp 575 triliun.

Begitu pula bisnis media daring hingga financial technology (fintech).

“Tak ketinggalan, sektor ride hailing seperti Gojek dan Grab juga akan memberikan potensi. Kami mengukur bisa Rp 401 triliun di tahun 2030,” ujar Lutfi.

Sayangnya, hingga saat ini pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih memiliki kapasitas yang rendah. Untuk itu, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan menunjang pertumbuhan ekonomi digital.

Beberapa di antaranya adalah dengan mengembangkan infrastruktur digital dan komunikasi, menguatkan aturan perlindungan konsumen, serta mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan khusus di bidang teknologi.

Dengan perkembangan ekonomi digital tersebut, pemerintah juga optimistis ini akan menekan biaya logistik dan akan membuatnya makin murah. Ia pun menargetkan, biaya logistik akan turun dari 23 persen menjadi 17 persen pada satu dekade lagi.


  • 0

Kurs Rupiah Melemah ke Level Rp14.203 per USD

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore ditutup melemah jelang rilis data neraca perdagangan Mei 2021.

Rupiah ditutup melemah 14 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp14.203 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.189 per USD.

Analis pasar uang Bank Mandiri, Rully Arya mengatakan, sepanjang pekan ini memang pasar akan menunggu pengumuman hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC Amerika Serikat (AS) pada 15 – 16 Juni 2021.

“Namun pelemahan hari ini kemungkinan lebih bersifat teknikal, setelah mengalami penguatan signifikan pekan lalu, dimana pada hari Jumat ditutup di bawah Rp14.200 untuk pertama kalinya selama hampir sebulan terakhir,” ujar Rully.

Selain itu, lanjut Rully, pelaku pasar juga akan mengamati publikasi data neraca perdagangan Indonesia untuk Mei 2021 pada Selasa (15/6) besok.

“Kami masih melihat akan adanya surplus yang besar pada bulan Mei 2021 lalu,” kata Rully.

Pada April 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan Indonesia surplus USD 2,19 miliar, yang menjadikan surplus beruntun selama 12 bulan sejak Mei 2020.

Indeks Dolar

Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang utama lainnya saat ini berada di level 90,474, turun dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yaitu di posisi 90,555.

Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun saat ini berada di level 1,464 persen, naik tipis dibandingkan posisi penutupan sebelumnya 1,462 persen.

Rupiah pada Senin pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.200 per USD. Sepanjang hari Rupiah bergerak di kisaran Rp14.200 per USD hingga Rp14.227 per USD.

Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin melemah ke posisi Rp14.222 dibandingkan posisi pada hari sebelumnya Rp14.206 per USD.


  • 0

Atase Ketenagakerjaan Punya Peran Penting Jaga Hubungan Bilateral

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan harus menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis.

Empat peranan utama yang mesti dilaksanakan tersebut yakni, memberi perlindungan kepada PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan, dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan dan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.

“Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis, ” ujar Anwar Sanusi dalam sambutannya saat memberikan Pembekalan bagi Calon Atase, Staff Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan di Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Jakarta, Senin (14/6).

Menurut Anwar Sanusi, Atase/staf teknis dan Kepala Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengamatan dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka bertugas.

“Selama ini, atase/staf teknis dan Kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan, ” kata Anwar Sanusi.

Sekjen mengungkapkan pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi Atase/Staf Teknis ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan, setelah menerima pembekalan sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri.

Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 orang Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan. Dari 12 orang tersebut terbagi delapan orang Atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha dan Seoul.

“Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI Siangapura, KJRI Hongkong dan Jeddah,” kata Anwar Sanusi.

Sementara Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemnaker, Helmiaty Basri dalam laporannya mengatakan pembekalan yang digelar pada 14-16 Juni 2021 ini, merupakan kegiatan pengetahuan dan pembekalan teknis yang akan diberikan kepada Calon Atase, Staff Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan oleh para pemateri. Materi yang akan disampaikan cukup beragam yang mencakup bidang ketenagakerjaan.

“Melalui pembekalan ini, diharapkan para Atase/Staf Teknis dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga ilmu dan informasi yang didapat pada pembekalan mendukung dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya di negara penempatan masing-masing, ” katanya.


  • 0

Tingkatkan Kualitas SDM, Kemenaker Bersama KSPI Resmikan Pusdiklat FSPMI

Category : Uncategorized

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Bogor pada Senin (14/6/2021).

“Kami selaku pemerintah, sangat mengapresiasi peresmian Pusdiklat sebagai wujud komitmen FSPMI dalam meningkatkan kualitas kompetensi kepada para pekerja anggotanya dan masyarakat pada umumnya,” ucap Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Menurut Ida, sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang vital dalam sebuah organisasi dan harus mendapat perhatian secara khusus.

Ia melanjutkan, kegiatan pengembangan SDM seperti kesempatan belajar, pembuatan program training, serta evaluasi program-program, harus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan SDM dalam suatu organisasi.

Ia optimistis, Pusdiklat akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan setiap individu.

Dengan demikian, setiap individu dapat mencapai potensi kerja yang maksimal dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional.

Sebagai informasi, sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga sudah membangun pusat pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah kepada serikat pekerja atau serikat buruh (SPSB), melalui program BLK Komunitas.

Menaker Ida mengatakan, SPSB dijadikan sebagai sasaran program BLK Komunitas lantaran SPSB merupakan komunitas yang secara langsung lekat dengan tugas, fungsi, dan peran Kemenaker.

“Kita terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui hubungan industrial yang semakin kondusif, memberikan keadilan, yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Said Iqbal mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah yang selama ini terus bersinergi dengan kawan-kawan buruh.

Menurut Said, upaya pengembangan pusdiklat perlu kontribusi dari pemerintah, agar kualitas SDM di kalangan SPSB dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan dalam pengembangan kualitas SDM tidak boleh berbeda dan harus satu tujuan bersama,” kata Said.


  • 0

4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meminta Atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan menjalankan empat peranan strategis agar hubungan pemerintah dengan negara penempatan tetap terjalin harmonis

Empat peranan utama tersebut yakni, memberi perlindungan kepada PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan, dan mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan dan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.

“Keempat peran utama tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, agar hubungan bilateral dengan negara penempatan terjalin dengan harmonis, ” ujar Anwar Sanusi melalui siaran pers Senin (14/6/2021).

Menurut Anwar, Atase/staf teknis dan Kepala Bidang ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Menteri Ketenagakerjaan di negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan dan diplomasi di bidang ketenagakerjaan dengan negara tempat mereka bertugas.

“Selama ini, atase/staf teknis dan Kepala ketenagakerjaan dikonotasikan hanya berperan mengurusi PMI. Namun sesungguhnya, atase/staf teknis Kepala Bidang ketenagakerjaan merupakan wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan, ” ungkap Anwar.

Anwar mengatakan, pembekalan Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian dari seleksi Atase/Staf Teknis ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan, setelah menerima pembekalan sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri.

Dari proses seleksi yang sudah dilakukan, lanjut Anwar Sanusi, didapatkan 12 orang Atase/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

Dari 12 orang tersebut terbagi delapan orang Atase ditempatkan pada KBRI Abu Dhabi, Saudi Arabia, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Amman, Kuwait City, Doha dan Seoul.

“Satu orang Kepala Bidang Tenaga Kerja ditempatkan pada KDEI Taipei, dan tiga orang staf teknis ditempatkan pada KBRI Singapura, KJRI Hongkong dan Jeddah, ” jelas dia.