Author Archives: kspsi

Menaker Minta Pekerja Bongkar Muat Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ida menilai TKBM bekerja dengan risiko cukup tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

“Karena ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi, karena risiko cukup tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada bapak/ibu semua,” kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Hal ini disampaikan Ida saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, ia pun menyampaikan data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021 yang mencatat jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 2.325 orang.

Menaker mengungkap dari jumlah tersebut seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, lanjut Ida, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi pelabuhan lainnya,” terangnya

Menaker menjelaskan Pemerintah telah memberlakukan sejumlah aturan untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal. Adapun hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan turunannya.

Selain itu, ia pun menyebutkan pemerintah menghadirkan UU Cipta Kerja tidak hanya untuk meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.

“Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan perlindungan kepada mereka yang sudah bekerja,” sebut Menaker.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan penguatan pelindungan sosial untuk para pekerja diwujudkan salah satunya melalui peluncuran program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ia menyebutkan JKP diperuntukkan bagi pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK. Nantinya, kata Ida, mereka akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja.

“Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada pekerjanya,” kata Menaker

Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh karenanya, ia berharap TKBM dapat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Anggoro menjelaskan berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk membantu pekerja/buruh manakala mengalami kecelakaan kerja, namun juga memberi pelindungan kepada keluarganya.

“Jadi benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja pada bapak/bu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga,” imbuhnya.

Sebagai informasi, acara ini juga dihadiri oleh Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, M. Tohir, dan Ketua DPP FSPTI, Surya Bakti Batubara.

Gandeng LKKNU, Kemnaker Berkomitmen Bangun Community Parenting di Desmigratif

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjalankan empat pilar Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Menurutnya, pihaknya belum terlalu memperhatikan aspek penguatan salah satu program Desmigratif, yakni community parenting atau pembentukan komunitas pembangunan keluarga.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKKNU) untuk bekerja sama memperkuat community parenting di Desmigratif.

“Saya percaya LKKNU sudah teruji dan menyiapkan konsep keluarga sakinah yang disusun bersama Kementerian Agama (Kemenag). Dengan Kemenag saja bisa, kenapa dengan Kemnaker tidak bisa?” celetuk Ida diselingi senyum.

Hal itu disampaikan Ida selepas penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker dengan LKKNU di Ruang Tri Dharma, Kemnaker, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dalam penandatanganan MoU tersebut, pihak Kemnaker diwakili oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Binapenta & PKK Suhartono dan pihak LKKNU diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar LKKNU Alissa Wahid.

Dalam sambutannya, Ida menjelaskan, upaya penguatan community parenting dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan kementerian atau lembaga serta pemangku kepentingan lain.

“Desmigratif sendiri merupakan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarga sejak dari desa,” jelas Ida dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Hal itu, lanjut dia, didasarkan pada kesadaran bahwa PMI dan keluarga merupakan isu lintas sektor atau cross cutting, sehingga Kemnaker sangat terbuka dengan berbagai upaya kolaborasi dan kerja sama.

“Kerja kolaboratif ini diinisiasi oleh Kemnaker dengan LKKNU. Tapi ini bukan untuk Nahdlatul Ulama (NU) saja, tetapi untuk bangsa dan kepentingan masyarakat secara lebih luas,” terangnya.

Ida pun mengakui, meski dirinya merupakan bagian dari LKKNU, tetapi profesionalitas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dalam kerja sama harus tetap dijaga.

“Kepada teman-teman LKKNU saya berharap untuk bersama-sama saling menjaga pengelolaan kegiatan ini agar berjalan secara profesional,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pengasuhan terhadap anak-anak PMI oleh keluarga asuh biasanya kurang optimal dibandingkan dengan dilakukan orangtua kandung.

Dalam beberapa kasus, ada pula anak-anak yang diasuh hanya oleh ayah saja dan ibu saja, sehingga mereka kurang mendapatkan kasih sayang yang seimbang.

“Padahal anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan kejayaan bangsa di masa mendatang. Kemnaker sangat menyambut baik partisipasi dan peran aktif LKKNU yang sangat berpengalaman dalam berbagai program penguatan kapasitas fungsi keluarga,” paparnya.

Melalui kerja sama itu pula, Ida berharap niat baik, perhatian, serta kepedulian semua pihak terhadap perkembangan anak-anak PMI bisa menjadi nyata.

“Terutama melalui penyusunan konsep dan model pembangunan community parenting di Desmigratif,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Binapenta & PKK Suhartono mengatakan, ruang lingkup MoU terletak pada beberapa bidang. Salah satunya adalah assessment atau pemetaan untuk penelitian awal tentang realitas dan kebutuhan pengasuhan berbasis komunitas Desmigratif.

Kemudian ada pengembangan konsep community parenting Desmigratif, penyusunan empat modul untuk penguatan, dan pelaksanaan uji coba modul pembangunan community parenting.

“Ada pula pelaksanaan training of trainer penguatan community parenting dan pelaksanaan pilot project model penguatan community parenting,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan itu, sebut dia, nantinya akan dibentuk oleh Tim Penguatan Community Parenting di Desmigratif.

“Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal penandatanganan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PBB LKKNU Alissa Wahid menyambut positif inisiatif Kemnaker untuk penguatan community parenting di Desmigratif.

Pasalnya, menurut dia, hal itu sesuai dengan mandat LKKNU yang fokus pada permasalahan keluarga dan mengelola seluruh urusan kemaslahatan atau kebaikan keluarga.

“Kerja sama ini merupakan langkah yang membahagiakan karena keluarga merupakan tema sehari-hari. Kami punya konsep keluarga maslahah, yakni keluarga yang tak hanya baik dan bahagia, tapi juga membawa kebaikan kepada setiap anggota keluarga dan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Menteri Bahlil Bakal Bangun Kawasan Industri Terpadu di Lebak

Merdeka.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mendorong adanya pusat pengembangan ekonomi baru di Provinsi Banten.

Bahlil mengaku telah melihat peluang pengembangan ekonomi baru itu saat berkunjung ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

“Kehadiran saya di sini seperti pulang ke kampung sendiri. Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang dapat membuka kawasan-kawasan ekonomi baru, konektivitas antara Jakarta-Cilegon-Rangkasbitung di wilayah Banten ini. Adanya kawasan industri di sini akan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah Lebak, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberdayakan pelaku usaha sekitar,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (9/5).

Bahlil mengunjungi wilayah rencana pembangunan Pintu Tol Cileles di Jalan Tol Serang-Panimbang, serta wilayah yang berpotensi menjadi kawasan industri terpadu di Lebak.

Kabupaten Lebak memiliki lahan seluas 3.000 hektare di Kawasan Industri Cileles yang berstatus clean and clear, sehingga siap dikembangkan untuk menarik investor. Lokasi tersebut terletak 300 meter dari rencana Pintu Tol Cileles dan 6 km dari rencana Pintu Tol Bojong.

Bahlil mengungkapkan Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memiliki kewajiban memfasilitasi investor yang akan berusaha di Indonesia, namun juga mendorong infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi.

Banyaknya kawasan industri di Indonesia akan menambah pilihan bagi investor, serta meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara lain. “Kami akan buat masterplan pengembangan kawasan industri terpadu di Lebak, akan didorong seperti KIT Batang. Akses dekat Pintu Tol Bojong (Serang-Panimbang Fase 2) selesai 2023,” imbuhnya.

Bahlil menambahkan adanya peluang pengembangan proyek percontohan perikanan, terutama ikan patin, menggunakan teknologi. Konsepnya akan memberdayakan masyarakat sekitar dengan sistem plasma inti dengan ketersediaan lahan seluas 13 hektare.

Potensi Investasi

Mulyadi Jayabaya yang juga mantan Bupati Lebak 2003-2013 menyampaikan bahwa dalam pengalamannya mengelola Kabupaten Lebak, terdapat beberapa sektor investasi yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti perumahan pemukiman, perkebunan dan kawasan industri.

“Kami senang Bapak Menteri berkunjung ke Lebak lihat potensi-potensi usaha yang ada di sini. Supaya Pak Menteri ingat selalu ke Lebak. Ada potensi kawasan industri di Cileles seluas 3.000 hektare. Tadi, juga saya bawa ke sentra patin. Peluangnya bagus, potensinya produksi sampai 700 ton dalam satu bulan. Kita juga akan lakukan pembinaan kepada petani. Kita berikan pendidikan dasarnya supaya jalan,” kata Mulyadi.

Provinsi Banten berada pada peringkat keempat lokasi tujuan investasi terbesar pada triwulan I 2021 dengan nilai investasi Rp14,8 triliun. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp7 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp7,8 triliun.

Sepanjang periode 2016-Triwulan I 2021, realisasi investasi di Kabupaten Lebak sebesar Rp7,5 triliun. Nilai ini berada pada posisi tujuh dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Tiga besar realisasi investasi di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang (Rp87,27 triliun); Kota Cilegon (Rp84,33 triliun); dan Kabupaten Serang (Rp37,99).

Didorong Faktor Eksternal, Rupiah Ditutup Menguat di Rp14.197 per USD

Merdeka.com – Nilai tukar Rupiah ditutup menguat ke level Rp14.197 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.285 per USD. Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang Rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup menguat direntang Rp14.160 hingga Rp14.230 per USD.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, Dolar Amerika Serikat (USD) naik pada Senin pagi di Asia tetapi tetap mendekati level terendah lebih dari dua bulan. Investor terus menilai laporan ketenagakerjaan AS yang mengecewakan minggu sebelumnya dan implikasinya terhadap kebijakan moneter menjelang data inflasi yang akan dirilis akhir pekan ini.

“AS merilis laporan ketenagakerjaan April pada hari Jumat, yang mengatakan bahwa non-farm payrolls naik 266.000 selama sebulan, jauh di bawah perkiraan kenaikan 978.000. Tingkat pengangguran juga naik ke 6,1 persen lebih tinggi dari perkiraan di bulan April,” ujar Ibrahim dalam riset harian, Jakarta, Senin (10/5).

Angka yang mengecewakan itu dikaitkan dengan kurangnya pekerja dan bahan baku, bahkan ketika situasi COVID-19 yang membaik dan langkah-langkah stimulus pemerintah mendorong pemulihan ekonomi negara dari COVID-19.

Investor sekarang menunggu data inflasi AS, termasuk Indeks Harga Konsumen Inti, yang akan dirilis akhir pekan ini. China juga akan merilis data inflasi pada hari Selasa. Beberapa investor tetap pesimis karena indeks dolar merosot ke level 90,128 untuk pertama kalinya sejak 26 Februari.

Dari sisi Internal, efektivitas kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh dari harapan. Ini terlihat dari penanganan pandemi Covid-19 yang masih belum konsisten sehingga selalu tertinggal dari negara negara lain yang sudah tumbuh positif dan bisa menangani Covid-19 dengan vaksinasi.

“Pertumbuhan ekonomi yang masih minus merupakan bukti bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah belum serius dan efektif. Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 maka ada ketakutan di Kuartal Kedua tahun 2021 pertumbuhan ekonomi masih akan terkontraksi dan masih terjebak dalam jurang resesi atau walaupun positif kemungkinan hanya di 1-2 persen dan keluar dari jurang resesi,” kata Ibrahim.

Lebih lanjut, kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya, terutama manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos.

“Selain itu, masih besarnya SILPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah dilembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Ibrahim.

Oleh karena itu, tantangan pada kuartal-II 2021 jauh lebih besar, kebijakan pelarangan mudik tanpa ada alternatif untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat, akan membuat perekonomian nasional masih tertekan. “Dan yang terpenting pemerintah jangan terlalu ambisius dengan target pertumbuhan mencapai 7 persen, tetapi tetap realistis dengan pergerakan ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian,” tandasnya.

Pemerintah Sebut Akan Ada 46 Juta Lapangan Kerja Tercipta Berkat Teknologi

Merdeka.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, penggunaan teknologi mampu menciptakan inovasi yang membuka lapangan pekerjaan baru di tengah pandemi Covid-19. Sebab, selama virus corona mewabah setidaknya ada 23 juta orang kehilangan pekerjaan.

“Teknologi digital mampu menciptakan peluang di tengah 23 juta orang kehilangan pekerjaan,” kata Menteri Sandiaga dalam Webinar Cara Baru Bekerja di Era New Normal, Jakarta, Senin (10/5).

Menteri Sandi menilai pemanfaatan teknologi mampu menciptakan peluang kerja baru hingga 46 juta lapangan pekerjaan. “Banyak yang hilang pekerjaan karena tergantikan teknologi tetapi ada 46 juta pekerjaan baru karena perkembangan teknologi,” kata dia.

Pariwisata Khususnya Bali Mulai Membaik

Meski begitu dia tak menampik, sektor pariwisata masih terpuruk selama pandemi berlangsung. Salah satunya Bali sebagai daerah yang bergantung pada sektor pariwisata. Tahun lalu, perekonomian di Bali terpuruk hingga kontraksi -12 persen.

“Pariwisata ini masih prihatin, misalnya Bali yang tahun lalu perekonomiannya -12 persen,” kata dia.

Memasuki 2021, perekonomian di Bali mulai menunjukkan perbaikan. Hanya saja masih berada di angka -9 persen. “Tahun di Bali sudah ada perbaikan tetapi ini masih minus 9 persen,” kata dia mengakhiri.

Angka Pengangguran AS di Bawah 500.000, Terendah Sejak Tahun 2000

Jakarta – Angka pengangguran di Amerika Serikat (AS) diklaim mengalami penurunan di bawah 500.000 pada pekan lalu. Iini menjadi pertama sejak pandemi COVID-19 serta menjadi yang terendah sejak tahun 2000.

Rendahnya jumlah pengangguran, terlihat dari jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran, yaitu di bawah 500.000 pada pekan lalu. Ini menandakan adanya pemulihan pasar tenaga kerja di tengah tren perkembangan ekonomi.

Mengutip Reuters, Jumat (7/5/2021), penurunan jumlah pengangguran diperkuat oleh data pemberi kerja yang berbasis di AS. Pada hari Kamis waktu setempat mengumumkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) paling sedikit sejak 21 tahun lalu.

Laporan data ketenagakerjaan tersebut juga menambah optimistis lainnya yang menunjukkan bahwa ekonomi sudah bergerak baik di April 2021. Namun begitu, pasar tenaga kerja masih belum pulih, karena ada sekitar 16,2 juta orang yang masih mengumpulkan cek pengangguran.

“Meskipun pengangguran tetap tinggi, pasar tenaga kerja pulih dengan cepat,” kata Gus Faucher, kepala ekonom PNC Financial di Pittsburgh, Pennsylvania.

Departemen Tenaga Kerja menyebut klaim tunjangan pengangguran negara bagian turun 92.000 menjadi 498.000 untuk 1 Mei 2021. Adapun ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan ada 540.000 atau terjadi penurunan klaim di Virginia, Florida, New York, dan California.

Perlu diketahui, pemerintah AS telah memberikan bantuan pandemi hampir US$ 6 triliun selama setahun terakhir. Orang AS yang berusia di atas 16 tahun jika sudah memenuhi syarat maka bisa menerima vaksin COVID-19. Beberapa negara bagian juga sudah mencabut pembatasan khususnya bagi kegiatan bisnis.

Stimulus fiskal yang besar serta situasi kesehatan masyarakat yang membaik dengan cepat mengakibatkan adanya perebutan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan yang mulai beroperasi kembali.

Dolar AS Tertekan ke Rp 14.270 Jelang Akhir Pekan

Jakarta – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini berada di level Rp 14.270. Mata uang Paman Sam melemah 47 poin (0,33%).

Demikian dikutip dari data RTI, Jumat (7/5/2021).

Dolar AS berada di level tertingginya Rp 14.320 dan terendahnya di Rp 14.246. Ditarik dalam sebulan, The Greenback melemah 2,03%.

Dolar AS juga tertekan terhadap yuan China 0,16% ke level 6,45. Sedangkan terhadap yen Jepang, dolar AS menguat 0,06% ke level 109.

Kemarin dolar AS berada di level Rp 14.414. Mata uang Paman Sam menguat 4 poin (0,03%).

Kadin: 17.832 Perusahaan Daftar Vaksin Gotong Royong

Merdeka.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, hingga saat ini sebanyak 17.832 perusahaan sudah mendaftar vaksin gotong royong. Sementara jumlah peserta mencapai 8,6 juta.

“Hingga kini 17.832 perusahaan hampir 8,6 juta peserta. Jadi memang jumlahnya sudah banyak yang sudah mendaftar dan menunggu mendapatkan vaksinasi,” ujar Shinta dalam diskusi daring, Jakarta, Kamis (6/5).

Shinta melanjutkan, pendaftaran vaksinasi gotong royong akan dibuka hingga 20 Mei 2021. Vaksinasi sendiri akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan zona letak perusahaan dan jenis sektornya.

“Kami juga melihat salah satu pencapaian pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid. Ini memang tidak cukup dengan protokol kesehatan, jadi vaksinasi ini sangat-sangat penting,” katanya.

Dalam hal ini niatan Kadin, kata shinta adalah membantu pemerintah dengan mendukung pencapaian herd immunity yang ditargetkan pemerintah mendapatkan 70 persen penduduk Indonesia. Salah satunya dengan cara gotong royong bersama supaya ini bisa dicapai.

“Untuk membeli vaksin secara gratis kepada pekerja yang mau dilakukan banyak perusahaan. Banyak perusahaan berminat dan saat ini sudah bersama Biofarma mempersiapkan dari sisi pelaksanaannya. Kemenkes dari sisi harga dan berapa alokasi didapatkan perusahaan swasta,” tandasnya.

Vaksin Covid-19 Gotong Royong untuk Pekerja Swasta Dimulai 17 Mei 2021

Koordinator Komunikasi Publik Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Arya Sinulingga mengatakan, program vaksin Gotong Royong akan dilaksanakan pada 17 Mei 2021. Tanggal vaksinasi itu ditetapkan agar tidak mengganggu aktivitas Lebaran.

“Vaksin Gotong Royong dilaksanakan pada 17 Mei 2021, ini kan mau Lebaran ya. Kalau minggu ini kan nanti ada yang sudah divaksin, lalu berapa ribu orang tertunda karena Lebaran. Jadi supaya Lebarannya selesai habis itu sudah lancar terus, jangan terpotong potong,” ujarnya dalam diskusi daring, Jakarta, Kamis (6/7).

Vaksin Gotong Royong, kata Arya, bertujuan untuk mempercepat Indonesia mencapai herd immunity. Pengusaha secara sukarela mengeluarkan dana untuk memvaksin secara mandiri karyawannya tanpa memungut biaya dari karyawan atau pemotongan gaji.

“Yang nanggung adalah pengusaha, jadi buruh atau karyawan gratis. Kita bikin aturan tidak boleh ada pembebanan kepada karyawan. Jangan vaksinasi jadi komersial. Pengadaannya dilakukan Biofarma, vaksinasinya bekerjasama dengan swasta,” jelasnya.

Sudah 1.300 Toko Ritel Tutup Akibat Terdampak Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai kondisi bisnis ritel masih menjanjikan meskipun selama 15 bulan terakhir bisnis ritel masih belum menunjukkan pemulihan yang signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan per Maret 2021 Indeks Penjualan Riil (IPR) masih minus 17,1 persen. Sementara di bulan April sudah terlihat adanya peningkatan pembelanjaan terutama karena masyarakat sudah menerima THR dari perusahaannya.

“Sehingga ini pemulihannya tidak signifikan walaupun ada peningkatan belanja 10 persen sampai 15 persen dari bulan sebelumnya,” kata Roy kepada Kontan.co.id, Rabu (5/5/2021).

Adapun beberapa daerah yang tercatat mengalami peningkatan pembelanjaan diantaranya yakni Jawa Tengah, Sumatera dan Kalimantan Tengah. Sementara tren belanja yang masih rendah berada di Bali dan Nusa Tenggara.

Sementara itu, terkait dengan adanya dampak pandemi Covid-19 turut menghentikan operasional dari beberapa ritel termasuk 212 Mart. Menanggapi hal ini, Roy menilai para ritel lokal di daerah mengalami pengeluaran biaya yang lebih besar daripada pendapatan.

“Ketika PPKM juga diberlakukan sudah pasti daerah-daerah akan tergerus ritelnya karena masyarakat punya memiliki pola yang berbeda.

Ada yang belanja sore, siang dan malam,” jelasnya. Adapun, ritel-ritel yang tutup justru di dominasi oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya daya konsumsi yang melemah dan rendah.

“Otomatis daya beli akan tertahan, sehingga para ritel pasti mengeluarkan biaya yang besar dibandingkan pemasukan. Sehingga mereka memilih untuk tutup toko,” tambahnya.

Roy menambahkan, angka indikator di tahun 2020, dalam sembilan bulan pandemi sekitar 1.200 toko atau rata-rata 4-5 toko ritel tercatat tutup per harinya. Sementara periode Januari sampai Maret 2021 tercatat sekitar 90 toko ritel atau 1-2 toko tutup per hari.

“Jadi total sekitar 1.250-1.300 toko ritel di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Roy masih menilai bahwa bisnis ritel masih akan ciamik. Lantaran ritel merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat. Terutama para ritel modern yang akan semakin memudahkan masyarakat.

Selain itu, Roy juga melihat bahwa masih adanya tantangan para peritel di tengah pandemi Covid-19. Ia berharap pemerintah dapat menjadikan sektor peritel sebagai prioritas dalam APBN. Hal ini karena ritel-ritel turut memberikan kontribusi dalam konsumsi rumah tangga.

“Kita berharap ritel-ritel tidak banyak yang tutup dengan adanya bantuan dana alokasi dari pemerintah seperti PEN dan juga prioritas untuk vaksinasi Covid-19 bagi karyawan ritel,” tutupnya.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Perlindungan PMI

Merdeka.com – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terus mematangkan kerja sama tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.

Hingga saat ini, kerjasama dimaksud masih terus dibahas secara konkret oleh kedua negara dikarenakan counter-draft (draf tanggapan) Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum of Understanding (MoU) sektor domestik yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan September 2016, baru disampaikan kepada Pemerintah Indonesia pada Agustus 2020.

“Pemerintah Indonesia meminta kembali agar perundingan renewal MoU dapat segera dilakukan dan memperoleh posisi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat melakukan video conference dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Seri Saravanan, beserta jajarannya, Kamis (6/5).

Menaker berharap kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan/renewal MoU sektor domestik berdasarkan skema One Channel Recruitment. “Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing Negara,” lanjut Menaker

“Saya menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi terhadap isu tentang One Channel Recruitmen dan spesifikasi jabatan, one worker one task,” katanya.

Ida Fauziyah menambahkan, adanya spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri telah memiliki kompetensi khusus.

Pemerintah RI pun menyadari bahwa tiap-tiap negara penempatan memiliki aturan ketenagakerjaan terkait sektor domestik, sehingga tujuh spesifikasi jabatan yang tercantum dalam Kepmenaker Nomor 354 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan perlu disesuaikan.

Menaker mengatakan, spesifikasi jabatan dalam draf MoU untuk penempatan dan pelindungan sektor domestik saat ini telah disesuaikan/disimplifikasi menjadi lima jabatan. Yakni Housekeeper and Family Cook, Child and Baby Care, Elderly Caretaker,

Family Driver, dan Gardener (housekeeper telah digabung dengan family cook dan child care worker telah digabung dengan babysitter).

Ditegaskan Menaker, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara penempatan yang telah memiliki; (1) dokumen kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia, (2) regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, serta (3) program jaminan sosial,

“Kami berharap agar tata kelola penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat berlangsung melalui satu saluran/mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua negara sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Datuk Seri Saravanan Murugan mendukung langkah yang akan dilakukan dan pihaknya akan memperkenalkan satu aplikasi yang dapat membantu PMI di Malaysia. “Sistem aplikasi ini mampu membantu PMI untuk pihak Kementerian SDM Malaysia, apabila PMI memperoleh perlakuan tidak baik dari majikannya,” katanya.

Datuk Seri Saravanan menyambut positif adanya komitmen bersama Indonesia dengan Malaysia soal PMI di Malaysia. Pihak Kerajaan Malaysia pun telah memiliki kebijakan baru untuk membantu PMI di negeri Jiran.

Sebelumnya, lanjut Datuk Seri Saravanan, para PMI yang masuk ke Malaysia, mensyaratkan harus memiliki tempat tinggal. Tapi regulasi baru, Kerajaan Malaysia akan memberikan bantuan rumah-rumah yang layak seperti warga Malaysia.

“Selain itu juga ada jaminan sosial dari segi kesehatan, tabungan dan perumahan. Ini adalah langkah-langkah baru yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia,” katanya.