Author Archives: kspsi

Aturan Direvisi, Jokowi Teken Perpres Baru Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.

Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Di dalam pasal 31 A aturan baru tersebut diatur mengenai pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut tidak tertuang di dalam aturan sebelumnya.

Namun demikian, pemerintah bakal tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Pemberian dan pelaksanaan manfaat dan pemilihan paltform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa,” jelas beleid tersebut seperti dikutip Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Lebih lanjut, Perpres baru itu juga menyatakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan Komite Cipta Kerja serta tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Perpres baru dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikad baik.

Adapun kebijakan yang dimaksud di antaranya, kerja sama dengan platform digital, termasuk dengan lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan platform digital.

Peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut.

Sesuai syarat, peserta Kartu Prakerja hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

“Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan atau insentif wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif tersebut kepada negara,” katanya.

Pengembalian biaya ini berlaku dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Melalui Perpres baru, Jokowi juga menambah anggota Komite Cipta Kerja menjadi 12 orang yang terdiri dari menteri sekretaris negara, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri ketenagakerjaan ,menteri perindustrian, menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala BPPN, sekretaris kabinet, jaksa agung, kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Semula anggota Komite Cipta Kerja hanya enam, dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil adalah Kepala Staf Presiden.

Korban PHK Akibat Corona di Negara ini Terima Rp 8,6 Juta per Minggu

Merdeka.com – Pandemi Corona membuat jutaan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Terutama bagi tenaga kerja berpenghasilan rendah.

Namun, Biro Riset Ekonomi atau National Bureau of Economic Research (NBER) mencatat ada dua pertiga pengangguran di AS akan mendapatkan tunjangan lebih dari nilai gaji mereka.

Berdasarkan hasil penelitian NBER yang dilakukan oleh Peter Ganong, Joseph S. Vavra dan Pascal J. Noe mencatat bahwa sebesar 68 persen dari korban PHK akan memperoleh nilai kompensasi mencapai 134 persen. Sementara, 20 persen lainnya akan mendapat kompensasi sebanyak 200 persen dari gaji sebelumnya.

Dikutip dari CNBC, Kamis (9/7), petugas kebersihan akan memperoleh kompensasi senilai 158 persen dari gaji mereka. Sedangkan, pekerja ritel bisa mendapatkan 142 persen dari penghasilan terakhir sebelum kena PHK.

Selain itu, pengangguran di AS juga berhak memperoleh manfaat dari regulasi CARES. Di mana, mereka akan menerima dana tunjangan pengangguran sebesar USD 600 per orang atau setara Rp 8,6 juta untuk setiap minggunya sampai bulan Juli (kurs Rp 14.380).

Kendati demikian, tim peneliti NBER meminta pemerintah AS untuk memangkas pemberian kompensasi tidak lebih dari 100 persen nilai pekerja yang terdampak PHK. Sehingga nilai tunjangan yang diberikan hanya sebesar USD 300 atau Rp 4,3 juta.

Sebab, bila nilai tunjangan yang diberikan terlampau tinggi, dikhawatirkan akan memicu masalah baru di AS. Seperti terhambatnya berbagai program untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Pemberian nilai tunjangan yang tinggi dapat memberikan likuiditas yang diperlukan bagi rumah tangga untuk mempertahankan daya beli selama pandemi berlangsung. Tapi harus proporsional saat ekonomi seperti ini,” tukasnya.

Dipecat, Pekerja Outsourcing Ancam Geruduk Lion Air Tower

Jakarta, CNN Indonesia — Ratusan pekerja alih daya (outsourcing) maskapai penerbangan Lion Air berencana menggelar unjuk rasa di kantor Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Senin, 13 Juli 2020. Mereka menuntut hak yang disebut belum dibayarkan oleh manajemen perusahaan.

“Aksi kami enggak muluk-muluk. Kami dari para pekerja outsourcing yang terdampak hanya meminta hak-hak kami dibayarkan,” ujar Awal Nurrizky, koordinator perwakilan pekerja Lion Air yang terdampak pemberhentian kerja, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/7).

Awal mengungkapkan karyawan yang diberhentikan sekitar 900 orang di mana sebagian besar berasal di bagian porter dan operator lapangan. Para pekerja tersebut telah mengabdi selama tahunan hingga belasan tahun namun tetap berstatus pegawai outsourcing dan kontrak.

Ia merinci sejumlah hak yang diminta antara lain pembayaran tiga bulan tunggakan iuran BPJS Kesehatan; sisa THR yang baru dibayarkan sebesar Rp1,5 juta dari yang seharusnya sebesar upah minimum kota (UMK) Rp4,1 juta; dan pesangon kepada para pekerja yang diberhentikan secara sepihak.

Rencananya, peserta unjuk rasa akan terlebih dahulu berkumpul di kantor Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI). Setelah itu secara bersama-sama mendatangi Lion Air Tower. Ia juga mengklaim telah mengirim surat ke pihak kepolisian baik di Kota Tangerang maupun Jakarta.

Sementara itu, Ketua Departemen Organising FSPBI Angga Saputra menyatakan akan mendampingi aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para pekerja outsourcing yang terdampak akibat pemberhentian secara sepihak oleh Lion Air.

Menurutnya, FSPBI dan pekerja alih daya Lion Air sudah menjalin komunikasi seiring ruang lingkup federasi yang menaungi persoalan-persoalan yang ada di bandara.

“Kami sudah berkomunikasi cukup lama dengan kawan-kawan pekerja outsourcing yang terdampak pemberhentian oleh Lion Air. Oleh karena itu, FSPBI akan support penuh aksi menuntut hak yang memang harus diterima oleh kawan-kawan,” ujarnya.

Angga menambahkan, pada unjuk rasa damai ini, pihaknya mewanti-wanti agar para peserta aksi mematuhi protokol covid-19 dengan menjaga jarak, memakai masker dan melengkapi peralatan lain guna mencegah penyebaran covid-19.

Sebelumnya,  Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menyebut pengurangan itu dilakukan terhadap 2.600 karyawan atau kurang lebih 9 persen dari total 29 ribu karyawan akibat pandemi virus corona.

“Pengurangan tenaga kerja berdasarkan masa kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang yaitu kurang lebih 2.600 orang dari total karyawan kurang lebih 29 ribu,” katanya kepada CNNIndonesia.com pekan lalu.

Keputusan itu bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis, merampingkan operasi perusahaan, mengurangi pengeluaran dan merestrukturisasi organisasi di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal sebagai dampak pandemi covid-19.

Ia mengungkapkan sejak kembali beroperasi, rata-rata kapasitas operasi hanya mencapai 10-15 persen dari kapasitas normal yaitu rata-rata 1.400-1.600 penerbangan per hari.

Dicecar DPR soal Nurani Gunakan TKA China, Menaker: Pengin Nangis

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah hari ini menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI. Pada kesempatan itu, Ida dicecar soal tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi mempertanyakan alasan pemerintah memperbolehkan 500 TKA China masuk ke proyek di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Saya ingin bertanya sebetulnya spesifik itu apa sih, Bu? Artinya pekerjaan itu sampai kemudian harus 500 TKA dari China yang harus didatangkan dan resistensinya besar,” kata dia di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Dia ingin mendapat penjelasan mengenai spesifikasi TKA China yang masuk ke Indonesia mulai dari pekerjaannya, waktu bekerjanya, dan jabatannya.

“Saya penasaran Bu, karena ini menyangkut nurani kita semua, spesifik pekerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu, mungkin kalau jangka waktu tertentu dan sebagainya. Spesifik pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu itu mohon dijawab. Terima kasih,” lanjutnya.

Ida Fauziyah segera merespons hal tersebut. Dirinya tampak tak nyaman karena disinggung soal nurani berkaitan dengan diizinkannya TKA China masuk Indonesia.

“Saya kira kalau bicara nurani, saya kira kayaknya kita semua punya hal yang sama. Mohon maaf. Kalau misalnya kami mengeluarkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), kiranya bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini, pengin nangis jadinya. Kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja,” ujarnya.

Intan pun menjelaskan bahwa yang dia tekankan bukan soal nurani tapi spesifikasi TKA China yang dipekerjakan di Indonesia.

“Izin pimpinan, saya bicara nurani karena tadi saya bilang artinya saya tahu bahwa yang saya inginkan konkret Bu, spesifikasi pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu. Kalau soal itu saya sudah mulai tadi, artinya kita semua pasti punya keberpihakan untuk soal nurani,” tambahnya.

Namun mengingat agenda rapat hari ini tidak ada poin pembahasan mengenai TKA, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku pimpinan rapat memutuskan agar pembahasan pekerja asing tidak diteruskan.

Eks Karyawan Merpati Ngadu Pesangon ke Kementerian BUMN, Hasilnya?

Jakarta – Perwakilan eks-karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) sore tadi menyambangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu dengan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Inspektur Jenderal Polisi Carlo Brix Tewu dan juga Direktur Utama (Dirut) Merpati Asep Ekanugraha.

Pertemuan itu merupakan audiensi terkait persoalan pelunasan pesangon 1.233 karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak tahun 2016.

Perlu diketahui, karena kondisi perusahaan akhirnya pesangon atas 1.233 karyawan yang kena PHK harus dipotong 50%. Selain itu, pesangon yang sudah dipotong itu akan dicicil dua kali.

Namun, sejak tahun 2018, PT Merpati Nusantara Airlines baru melakukan satu kali cicilan. Sementara cicilan keduanya tak dilunasi hingga sekarang.

Dalam kunjungan sore ini, Mantan SVP Corporate Planning PT MNA Ery Wardhana bersama 9 orang eks-karyawan lainnya yang tergabung dalam Tim Dobrak Merpati meminta solusi pada Carlo terkait pelunasan pesangon. Pasalnya, menurut Ery sejak tahun 2018 Asep sudah berhenti berkomunikasi dengan eks-karyawan yang pesangonnya belum dilunasi.

“Direksi sejak terakhir pembayaran pesangon di 2018 itu sudah nggak ada komunikasi sama kami. Apalagi mengumpulkan untuk audiensi, nggak ada. Makanya kami ke mana lagi? Ya ke Kementerian BUMN,” kata Ery ketika ditemui awak media di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Sayangnya, menurut Ery hasil pertemuan itu berujung buntu. Audiensi yang berlangsung selama 1 jam sejak pukul 14.30-15.30 WIB berujung buntu. Pasalnya, baik Kementerian BUMN maupun Asep tak memberikan kepastian kapan sisa pesangon cair.

“Nggak ada titik temunya. Keliatan hanya bela diri saja. Nah itu kapan. semuanya makin tidak jelas,” ungkap Ery.

Menurutnya, baik Carlo maupun Asep hanya berpaku pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. PKPU itu muncul ketika sebuah perusahaan katering (Parewa Catering) dan kreditur lain yang diajukan adalah PT Prathita Titian Nusantara (anak Usaha Dana Pensiun Merpati) dan PT Kirana Mitra Mandiri menagih utang pada PT MNA sebesar Rp 2,4 miliar.

“Apa yang terjadi 2018? Tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, Merpati dimohon PKPU oleh nilai utangnya cuma Rp 2,4 miliar,” imbuh Ery.

Saat Pandemi, Banyak Milenial yang Klaim JHT BPJAMSOSTEK

Jakarta – BPJAMSOSTEK mencatat tren peningkatan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) seiring dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama sejak pandemi COVID-19. Diketahui, klaim JHT didominasi anak muda atau milenial dengan rentang usia 25-30 tahun dan memiliki kepesertaan rentang satu hingga tiga tahun.

“Yang perlu dicermati, siapa sih mereka yang datang ke kantor kami untuk klaim JHT? Ini rata-rata yang kepesertaannya 1-3 tahun (33,87%) dan mereka adalah anak-anak muda 25-30 tahun (46%). Itu usia produktif, karena di bawah 40 tahun,” ujar Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif dalam Webinar Pelayanan Tanpa Kontak Fisik ‘One To Many’ di Era New Normal, Kamis (9/7/2020).

Lebih rinci, tren klaim JHT berdasarkan usia di antaranya 46% berusia 20-30 tahun, 29% berusia 30-40 tahun, 15% berusia 40-50 tahun, 7% berusia 50-57 tahun, 2% di atas usia 57 tahun, dan 1% usia 15-20 tahun.

Adapun tren kasus klaim JHT berdasarkan kepesertaan di antaranya 33,87% 1-3 tahun, 22,28% 3-5 tahun, 27,17% 5-10 tahun, dan 11,62% 10-20 tahun. Pada bulan Juni saja, sebanyak 264,466 peserta telah melakukan klaim JHT. Angka ini paling tinggi jika dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Dijelaskan Krishna, pihaknya juga menemukan peserta klaim JHT lebih banyak tercatat mengundurkan diri (78%) dibanding ter-PHK (20%). Lalu dari skala usaha, kebanyakan mereka berasal dari sektor menengah (46%).

Sampai saat ini BPJAMSOSTEK masih mencatat lonjakan pengajuan klaim JHT. Ia mencontohkan di bulan Juli sudah terjadi dua kali lipat peningkatan pelayanan, terutama di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.

“Jadi memang setiap customer service di tiap lokasi rata-rata sudah memberikan 2-3 kali pelayanan. Setiap customer service tadinya melayani 15 peserta per hari, sekarang sampai 45-50 peserta per hari, khususnya di Jawa Barat dan DKI yah,” ujarnya.

Krishna juga mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi adanya lonjakan atau ledakan klaim JHT. Selain itu, dengan adanya layanan online, offline, hingga kolektif, peserta bisa lebih mudah mengajukan klaim JHT, terutama di masa pandemi saat ini yang menerapkan protokol kesehatan.

Menurutnya, Di masa pandemi dan banyaknya peserta yang membutuhkan JHT, merupakan jadi momentum masyarakat untuk memahami perlunya jaminan sosial, terutama dalam menghadapi berbagai risiko kejadian.

Dalam Webinar tersebut, turut menjadi speaker, di antaranya Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Guntur Witjaksono, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, dan Direktur Perencanaan Strategis Dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK Sumarjono.

Turut hadir juga penanggap antara lain Wakil Ketua Komisi X DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena; Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang; Direktur Anggaran Bidang Perekonomian Dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya; Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), Moch. Ihsanuddin; Dewan Jaminan Sosial Nasional, Paulus Agung Pambudhi; dan Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida.

Ngebut! 7 Pabrik yang Pindah ke RI Dibangun Bulan Ini

Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan tujuh perusahaan asing yang merelokasi pabriknya ke Indonesia akan melakukan groundbreaking pada bulan ini.

Bahlil menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut sudah memenuhi semua persyaratan. Dia memastikan bulan Juli ini akan ada sebagian pabrik yang mulai groundbreaking.

“Saat ini ada 7 perusahaan yang akan berinvestasi dan sudah diumumkan pak Presiden, termasuk juga yang dari China. Beberapa perusahaan ini akan memasuki groundbreaking pada bulan Juli,” kata Bahlil dalam konferensi pers virtual berbahasa Inggris, ditayangkan live di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/7/2020).

“Perusahaan ini telah memenuhi semua syarat dan juga kami telah memfasilitasi mereka di lokasi investasi, di Juli groundbreaking akan dilakukan,” ujarnya.

Hanya saja Bahlil tak menjelaskan pabrik mana yang mau groundbreaking bulan ini. Seperti diketahui ada 7 perusahaan yang mau merelokasi pabriknya dari China, Jepang, dan Korea ke Indonesia. Hal ini diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

Sebanyak 7 pabrik ini akan direlokasi ke beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Tiga di antaranya akan direlokasi ke KIT Batang.

“Saya senang hari ini sudah ada yang masuk 7, sudah pasti ini yang 7,” kata Presiden Jokowi saat meninjau Kawasan Industri Terpadu di Batang dilihat dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6/2020) lalu.

Kembali ke Bahlil, dia menjelaskan bahwa masih ada 17 perusahaan lainnya yang akan memindahkan pabriknya ke Indonesia. Dia menargetkan di akhir 2020 prosedur perizinan investasi untuk belasan perusahaan ini akan selesai.

“Kami juga memiliki 17 perusahaan lain dan kami jaga komunikasi dengan mereka. Pengembangan investasinya mencapai 80%. Pada akhir tahun 2020, prosedur perizinan para investor akan selesai,” ujar Bahlil.

“Kami juga melihat perhatian datang dari banyak negara, salah satunya dari Amerika Serikat,” lanjutnya.

Ekonomi Terancam Krisis, Jokowi: Terus Terang Saya Ngeri!

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku khawatir dengan potensi krisis ekonomi dunia tahun ini. Banyak lembaga internasional yang sudah memprediksi kontraksi ekonomi global tahun ini akan sangat dalam.

Jokowi pun meminta para menterinya untuk bekerja tidak seperti biasanya. Dia ingin semua menteri merasa bekerja seolah-olah sudah dalam kondisi krisis.

“Tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi. Semua negara sekarang ini mengalami itu, kerjanya cepet-cepetan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis,” ujarnya saat membuka rapat terbatas yang membahas serapan anggaran seperti dilansir Kamis (9/7/2020).

Jokowi menjabarkan proyeksi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang menyebutkan kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6%. Dia mengaku khawatir dengan proyeksi-proyeksi tersebut.

“Kalau endak, ngeri saya terus terang saya ngeri. Di kuartal III ini. Ini kuncinya di kuartal III. Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum,” ujarnya.

Ekonomi Indonesia juga tengah dihantui resesi. Kuartal II-2020 sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi akan minus. Jika kuartal III-20202 kembali minus maka sudah dipastikan ekonomi RI masuk dalam jurang resesi.

Jokowi pun mengaku akan memantau setiap hari penggunaan anggaran setiap kementerian. Dia minta agar serapan anggaran dikebut untuk belanja di dalam negeri. Sementara untuk belanja produk luar negeri dia minta direm.

Kabar Buruk buat Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar, Banyak Karyawan PHK Mereka Butuh Bantuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Cobaan di tengah Pandemi Covid-19 terus berdatangan.

Sudah ratusan nyawa melawan korban Covid-19 . Ancaman lain, pengangguran dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemda kabupaten/kota.

Makassar Ibu Kota Sulsel tentu menjadi penyumbang tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin Muhammadong juga harus memikirkan sektor ini.

Kemarin, Foto dan informasi Karyawan CV Rachmat didampingi Konfederasi  Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan melakukan aksi menginap di  depan kantor CV Rachmat, Jalan Aroeppala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulsel, Senin (6/7/2020) jadi perhatian.

Sudah lima hari karyawan perusahaan jasa penyewaan tenda dan dekorasi terbesar di Kota Makassar ini, melakukan aksi tidur di pinggir jalan depan perusahaan tersebut.

Aksi itu sebagai bentuk ekspresi atas perasaan kecewa lantaran hak-haknya yang tak kunjung diberikan.

Tuntutan mereka meminta pengelola CV Rachmat agar segera membayarkan gaji karyawan yang sudah memasuki bulan ke-3.

“Kami sudah 3 bulan tidak terima gaji terhitung April, Mei, dan Juni. Keluarga kami butuh makan kodong,” ujar seorang karyawan, Senin (6/7/2020).

Kordinator Lapangan (Korlap) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sanusi, saat ditemui Tribun Timur menjelaskan, 42 karyawan CV Rachmat belum mendapat gaji dan pihaknya sering berkoordinasi dengan perusahaan namun tidak ada respon.

SPSI juga sudah melakukan penyuratan ke Disnaker sebelum menduduki usaha tersebut. Aksi perjuangan menuntut hak-haknya sebagai karyawan itupun mendapat simpatik masyarakat, sehingga yang melintas di kawasan itu sesekali menepikan kendaraan dan memberi sumbangan

Dampak Covid-19 Sulsel ke Pekerja Sulsel,

300 Karyawan Garuda Ambil Tawaran Pensiun Dini, Dapat Apa?

Jakarta – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menawarkan karyawannya untuk pensiun dini. Hal ini dilakukan untuk agar bisnis perseroan bisa bertahan dari imbas Corona (COVID-19).

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan saat ini sudah ada sekitar 300 karyawan yang mengajukan pensiun dini. Angka ini dinilai terus bertambah.

“Setiap hari nambah terus kalau nggak salah (sekarang) ada 300-an,” kata Irfan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Karyawan yang bersedia untuk pensiun dini akan diberikan haknya sesuai aturan yang sudah ditetapkan perusahaan layaknya orang pensiun.

“Benefitnya banyak banget lah itu ada di aturan perusahaan macam-macam kita compile semua peraturan kalau orang pensiun terus kita kasih tambahan. Keuntungan dapat semua, terus dia baru umur 51 tahun punya aktivitas di luar yang mungkin produktif, ada opportunity kenapa enggak (pensiun dini),” ucapnya.

Dikarenakan harus memenuhi kewajiban karyawan yang pensiun dini, Irfan mengakui kebijakan ini memang memberatkan perusahaan. Tetapi dalam jangka panjang diyakini akan menguntungkan.

“Jadi memang akan berat di jangka pendek karena kita mesti memenuhi kewajiban. Tapi ini akan meringankan di jangka panjang buat perusahaan dan yang penting kita memastikan bahwa karyawan mengambil tawaran (pensiun dini) itu adalah mereka merasakan keuntungannya,” imbuhnya.