Author Archives: kspsi

Daftar Pekerjaan yang Menderita Imbas Corona

Jakarta – Pandemi COVID-19 telah menyebabkan jutaan pekerja bekerja dari rumah, dan jutaan juga orang terancam menganggur. Menurut situs pencari kerja Glassdoor, ada sejumlah pekerjaan mengalami penurunan lowongan kerja hingga Oktober 2020.

Berikut daftarnya Dikutip dari CNBC, Jumat (20/11/2020) dalam infografis berikut ini.

Rupiah Ditutup Melemah, Ini Sentimen Pendorongnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah pada penutupan pasar spot, Jumat (20/11/2020).

Melansir Bloomberg, rupiah melemah 10 poin (0,07 persen) dan ditutup pada level Rp 14.165 per dollar AS dibandingkan dengan penutupan sebelumnya Rp 14.055 per dollar AS.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, pelemahan rupiah terdorong sentimen pengumuman Bank Indonesia yang di luar dugaan, memangkas suku bunga acuan.

Hal ini merupakan kali kedua pasar merespon negatif terhadap kebijakan tersebut.

“Waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunga sebenarnya di bulan Desember, bukan dibulan November, di mana secara bersamaan Bank Sentral Global seperti The Fed, ECB dan BoE akan bersama-sama menurunkan suku bunga,” kata Ibrahim dalam siaran pers.

Ibrahim juga mengatakan, sentimen negatif juga muncul dari rencana vaksinasi virus Covid-19 di Desember 2020 yang bakal mengalami revisi. Hal ini dilakukan lantaran vaksin belum tersedia dan kemungkinan rencana vaksinasi akan direalisasikan pada kuartal I-2021.

“Pasar kecewa tentang penundaan vaksinasi tersebut,” kata dia.

Di sisi lain, sentimen positif muncul dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III-2020 surplus sebesar 2,1 miliar dollar AS. Realisasi ini jauh lebih rendah dari kuartal II-2020 dengan surplus mencapai 9,2 miliar dollar AS.

Dengan begitu, posisi cadangan devisa pada kuartal III-2020 naik menjadi 135,2 miliar dollar AS. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Meskipun ada kabar baik NPI yang surplus, sentimen negatif (mendominasi), wajar saja jika mata uang garuda melemah dalam perdagangan penutupan akhir pekan,” kata Ibrahim.

Kemenperin: Implementasi Industri 4.0 Buat RI Masuk 10 Negara Ekonomi Terbesar Dunia

Merdeka.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen mengakselerasi penerapan industri 4.0 di sektor manufaktur. Melalui program Making Indonesia 4.0, sektor industri dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saingnya, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko SA Cahyanyo mengatakan, penerapan Making Indonesia 4.0 juga berpeluang meningkatkan nilai tambah terhadap PDB nasional sebesar USD 120 miliar pada 2025. Sebagaimana studi yang dilaporkan McKinsey.

“Melalui penerapan Making Indonesia 4.0, Indonesia juga berpotensi meningkatkan nilai tambah PDB hingga USD 120 miliar pada 2025. Seperti studi McKinsey,” ujar dia dalam Webinar Insan Bisnis dan Industri Manufaktur Indonesia (IBIMA), Jumat (20/11).

Eko mengungkapkan, implementasi making Indonesia 4.0 akan mempercepat pembangunan sektor industri yang berdaya saing global. Sehingga dapat mewujudkan asa Indonesia berada menjadi 10 negara ekonomi terbesar pada tahun 2030.

“Bahkan, implementasi Making Indonesia 4.0 akan membuka peluang 20 juta lapangan kerja dengan keahlian baru di sektor industri dan jasa pendukung industri pada 2030 mendatang,” imbuh dia.

Untuk itu, Kemenperin terus berupaya meningkatkan daya saing sektor industri melalui penerapan teknologi terbarukan dan peningkatan kompetensi SDM di tujuh sektor prioritas. Yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, kimia, elektronika, alat kesehatan dan farmasi.

“Pemanfaatan teknologi digital ini nantinya akan dimulai dari tahapan produksi hingga distribusi kepada konsumen. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden agar segera disusun program digitalisasi nasional,” tutupnya.

Hadirkan Program Unggulan

Informasi saja, IBIMA saat ini hadir sebagai aggregator & integrator dan think tank bisnis serta industri dengan menghadirkan program-program unggulan untuk bisa memacu pengembangan SDM secara lebih luas termasuk karakter, values dan teknologi, sistem, proses & excellence operational dan hal lainnya. Ini kemudian diimplementasikan secara terpadu dan terintegrasi ke dalam sebuah skema yang mengkolaborasikan berbagai stakeholders dari academics, business, government, community, financing & media.

Kehadiran IBIMA dalam rangka upaya membantu ekonomi untuk bangkit dan tumbuh di tengah krisis, dan upaya recovery & rebuild secara mandiri, dengan mengoptimalkan seluruh local resources di Indonesia, di antaranya melalui pemberian dukungan terhadap IKM, UMKM, Koperasi dan upaya riset & inovasi serta pengembangan Bisnis & Industri lainnya.

Founder & CEO IBIMA, Made Dana Tangkas, MSi mengatakan bahwa Integrated Launching & Kick Off dilaksanakan sebagai bagian dari program IBIMA bekerja sama dengan PII – BKTI, IOI dan pelaku usaha atau industri lainnya serta Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyediakan berbagai jenis bentuk kerja sama, services, platform, fasilitas/infrastruktur dan pelayanan/akses multisectoral bagi bisnis & industri dalam membantu percepatan pemulihan kondisi perekonomian dari krisis yang terjadi saat ini serta pengembangan SDM nasional yang lebih kompeten dan berdaya saing.

“Program ini dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi IBIMA yaitu menjadi Lembaga yang terkemuka sebagai penggerak, fasilitator maupun integrator dalam pembangunan industri nasional dengan produktivitas & daya saing berkelas dunia untuk membangun industri berdikari & sejahtera serta kontribusi industri terhadap GDP di tahun 2030 lebih besar dari 30 persen,” katanya.

Dampak Pandemi ke Industri Rokok, Ribuan Tenaga Kerja SKT Terancam Diberhentikan

Merdeka.com – Pandemi covid-19 yang berlangsung di Indonesia berimbas pada berbagai aspek kehidupan, utamanya perekonomian. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan efisiensi dengan menekan biaya operasional hingga pengurangan tenaga kerja.

Salah satu yang juga terdampak adalah Industri Hasil Tembakau (IHT). Ketua Umum RTMM Sudarto mengatakan, tahun ini merupakan ujian berat bagi para buruh karena menghadapi pukulan ganda.

Sebab, pada awal tahun 2020, cukai rokok naik 23 persen lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019. Lalu, dalam upaya IHT beradaptasi, Indonesia dihantam pandemi covid-19.

Untuk itu, Sudarto sangat menyayangkan jika pemerintah tetap bersikukuh berencana untuk menaikkan tarif cukai di 2021. Terutama untuk segmen padat karya Sigaret Kretek Tangan (SKT).

“Situasi di lapangan saat ini benar–benar berat. Banyak pabrik yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja SKT terancam menghentikan operasional karena dampak Covid-19,” kata Sudarto dalam diskusi virtual – Perlindungan Tenaga Kerja SKT Di Tengah Resesi Ekonomi, Jumat (20/11).

Dari sisi bisnis, dikhawatirkan perusahaan enggan mempertahankan SKT dan mendorong perpindahan ke rokok mesin untuk alasan efisiensi dan penghematan.

Perbandingan Produksi Mesin dan Orang

Sebagai pembanding, Sudarto menjelaskan, seorang buruh SKT hanya bisa melinting sekitar 360-an batang/jam. Sementara mesin menghasilkan lebih dari 600.000 batang/jam dengan jumlah pekerja minim. “Sungguh, sebuah angka yang sangat jomplang,” ujarnya.

Apalagi saat pandemi ini, banyak terjadi PHK dan pemerintah seharusnya fokus mempertahankan lapangan kerja yang ada, termasuk di SKT. Sudarto menyebutkan, mayoritas atau lebih dari 80 persen pekerja SKT adalah ibu–ibu berusia lebih dari 40 tahun dengan pendidikan minim. Kebanyakan dari mereka juga merupakan tulang punggung keluarganya.

“Kami meminta kepada Pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai SKT sektor padat karya dan segera mengumumkan kebijakan cukai 2021 demi kepastian hukum. Kami berharap masih dapat mencari nafkah dengan damai dan tenang, tanpa harus berteriak dan turun ke jalan menuntut keberpihakan,” jelas Sudarto.

Pemerintah Bentuk Tim Pembahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini Anggotanya

Merdeka.com – Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan tim independen terkait penyelesaian aturan lanjutan UU Cipta Kerja. Keberadaan tim independen ini untuk mengakomodasi seluruh aspirasi dan menampung masukan dari masyarakat serta stakeholder terkait substansi dan muatan RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja.

Hal ini sejalan dengan berlakunya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Di mana Pemerintah wajib menyelesaikan Peraturan Pelaksanaannya dalam jangka waktu 3 bulan.

“Pemerintah memerlukan masukan dari masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan, agar RPP dan RPerpres turunan dari UU Cipta Kerja ini dapat benar-benar dilaksanakan dan operasional di lapangan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (20/11).

Tim dimaksud terdiri dari para ahli dan tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam UU Cipta Kerja.

Para Ahli dan Tokoh yang akan duduk dalam Tim tersebut antara lain, Prof. Romly Atmasasmita, Hendardi, Prof. Satya Arinanto, Prof. Hikmahanto, Prof. Ari Kuncoro, Franky Sibarani, Agus Muharam, Emrus Sihombing, Bomer Pasaribu, KH. Robikin Emhas, Andi Najmi, Mukhaer Pakkanna, Airin Rachmy Diani, Made Suwandi, Prof. Asep Warlan Yusuf.

Kemudian San Safri Awang, Prof. Nur Hasan Ismail, Prof. Haryo Winarso, Prof. Muhammad Yamin, Prof. Budi Mulyanto, Eka Sastra, Najih Prastiyo, M. Pradana Indraputra, dan Dani Setiawan.

“Pemerintah akan segera menetapkan para Ahli dan Tokoh Nasional yang mewakili beberapa sektor utama di UU Cipta Kerja, untuk duduk di Tim Serap Aspirasi, yang akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak, dalam penyusunan RPP dan RPerpres,” kata dia.

UU Cipta Kerja, Kepentingan Publik atau Kartel Politik?

PRESIDEN Jokowi menindaklanjuti keputusan paripurna DPR yang telah menyetujui UU Omnibus law. Pada 2 November 2020 (kurang 3 hari dari batas waktu pengesahan UU oleh Presiden), Presiden Jokowi mengesahkan Undang-undang tersebut dalam lembaran negara menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Padahal, protes terhadap UU ini cukup kuat.

Penolakan bukan hanya dari kelompok buruh tetapi juga dari akademisi, termasuk dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah, dan NU.

Hiper regulasi

Protes dan penolakan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat adalah sesuatu yang wajar dan diperlukan. Proses legislasi UU Cipta Kerja yang super cepat menimbulkan kecurigaan. Apalagi masyarakat mengalami kebingungan karena ada beberapa draft berbeda yang telah disahkan. Naskah yang diserahkan DPR kepada Istana sendiri berjumlah 812 halaman.

Kemudian berubah menjadi naskah final versi pemerintah sejumlah 1.187. Belakangan publik mendapati, terdapat “salah ketik” di beberapa pasal yang telah diundangkan dan disahkan dalam lembaran negara. Hubungan pasal 5 dan pasal 6 dalam UU tersebut juga bermasalah.

Pasal 6 dalam undang-undang itu merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf a. Namun pada pasal 5 tidak terdapat ayat atau huruf.

Maka, masyarakat layak untuk bertanya, kepentingan apa dan siapa yang direpresentasikan oleh UU no 11 tahun 2020? Mengapa pemerintah terlihat ngotot untuk mengesahkan UU ini dan mengabaikan aspirasi masyarakat?

Pemerintah menjelaskan, omnibus law adalah langkah strategis untuk mengatasi kesemrawutan dan tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi dan pergerakan roda ekonomi.

Presiden Jokowi menyebut, Indonesia mengalami hiper regulasi di mana sekitar 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah telah menyebabkan ruang gerak pemerintah dan dunia usaha tidak lincah karena terpasung birokratisasi.

Presiden Jokowi benar. Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menemukan bahwa masalah besar dalam regulasi di Indonesia adalah hiper regulasi di mana ada tumpang tindih dan ketidaksesuaian antar UU yang ada. Belum lagi ditambah jumlah undang-undang yang sangat banyak. Jadi, semangat UU Omnibus law untuk memangkas, menata dan mengharmonisasi UU sehingga UU yang ada saling terkait dan relevan, memang sangat diperlukan.

Omnibus Law yang berwatak neo liberal

Bagi pemerintah, investasi merupakan solusi untuk mendongkrak kondisi ekonomi. Omnibus law menolong dari sisi regulasi.

Pertanyaan penting terkait hal ini, kepentingan siapa yang hendak direpresentasikan dalam UU tersebut? Apakah investasi dan peningkatan perekonomian benar-benar untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat? Apakah UU Omnibus law didasari oleh pertimbangan-pertimbangan otonom negara atau merepresentasikan kepentingan kelompok ekonomi dominan ? Apakah UU ini untuk kepentingan publik atau kartel politik?

Relasi antara kekuasaan negara dan kepentingan ekonomi bersifat problematik (Caporasso dan Levine: 1992). Negara tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kepentingan ekonomi dengan membiarkan pasar berjalan sebebas-bebasnya. Tetapi negara juga tidak bisa menguasai sepenuhnya ekonomi untuk kepentingan-kepentingan rakyat banyak dan dirinya.

Dari sisi ekonomi, pasar tidak bisa mengkhianati prinsip efisiensi dan pasar bebas. Tetapi ia tidak bisa sepenuhnya steril dari intervensi pemerintah. Menurut Caporaso dan Levine, di tengah-tengah berbagai kepentingan dari kelas-kelas dominan di bidang ekonomi dan kepentingan masyarakat, pemerintah bisa memainkan otonomi untuk mengambil kebijakan transformatif.

Jika menyimak alasan mengapa Pemerintah Jokowi perlu membuat omnibus law, kita menemukan alasan jelas: demi investasi dan kemajuan ekonomi. Sesungguhnya, ini merupakan kelannjutan dari liberalisme pasar.

Sebagaimana umum diketahui, rejim Orde Baru memiliki kebijakan dan pendekatan ekonomi pasar bebas. Presiden Soeharto sangat akomodatif terhadap modal asing dan peranan lembaga donor internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Itu terlihat jelas pasca UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disahkan. Liberalisasi ekonomi juga terjadi melalui deregulasi yang berlangsung di era 1980-an. Saat itu modal asing yang hendak berinvestasi di sektor perbankan diberikan keleluasaan.

Gelombang liberalisasi dalam pembangunan perekonomian nasional kembali berlangsung pasca krisis moneter tahun 1997-1998. Saat itu pemerintah Indonesia sepakat dengan nasehat IMF agar Indonesia melakukan privatisasi, pengurangan subsidi, liberalisasi keuangan serta reformasi sistem perbankan.

Paket kebijakan deregulasi, swastanisasi dan minimalisasi peran negara yang disepakati dengan IMF ini merepresentasikan ideologi ekonomi liberal, sebagaimana dinyatakan dalam Washington Concencus pada tahun 1989 (Simon Vaut : 2014).

Karena semangat yang mendasari UU Omnibus law adalah untuk menarik investasi asing dan membuka lapangan kerja, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa UU Omnibus law berwatak neo liberal. Ia melanjutkan ideologi liberalisme ekonomi klasik.

Pemerataan bukan hanya pembangunan

Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merepresentasikan neo liberalisme sudah disahkan pemerintah. Kita tidak tahu apakah gugatan ini akan dikabulkan seluruhnya, sebagian atau malah ditolak MK.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat untuk diterjemahkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan Presiden turunan Undang-undang.

Kebijakan ekonomi (neo) liberal yang didasari asumsi bahwa kesejahteraan masyarakat akan terjadi seiring dengan kemajuan ekonomi, yang berdampak pada trickle down effect sebagaimana dianut Orde Baru, tidak sesuai dengan kenyataan.

Liberalisasi ekonomi memang meningkatkan ekonomi Indonesia. Tetapi itu tidak diikuti dengan kesejahteraan sebagian besar masyarakatnya. Peningkatan ekonomi hanya dialami para pengusaha besar.

Yang terjadi bukanlah trickle down effect tetapi trickle up effect. Pembangunan terjadi. Tetapi itu tidak memakmurkan seluruh negeri. Hanya segelintir orang yang menikmati.

Mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan, Batara Simatupang menjelaskan, dana pihak ketiga di bank menunjukkan ketimpangan yang besar. 47 persen total dana pihak ketiga di bank, dimiliki hanya oleh 0,03 persen pemilik. Indikator ini mencerminkan tingkat ketimpangan sosial yang sangat parah di Indonesia.

Idealnya, pembangunan dan peningkatan ekonomi perlu dilihat secara holistik dan berfokus juga pada pemerataan. Apa yang disampaikan Amartya Sen perlu untuk kita sadari.

Dalam Development as Freedom (1998), Sen berpendapat bahwa pembangunan perlu dilihat sebagai upaya untuk mengupayakan kemerdekaan individu, bukan sekedar dilihat dalam angka PDB atau pendapatan perkapita.

Ada lima indikator yang ia sebut sebagai ekonomi kesejahteraan: kemerdekaan politik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan jaminan keamanan. Kelimanya tidak boleh dilihat secara parsial tetapi terintegrasi. Peningkatan yang satu akan membawa dampak positif kepada indikator yang lain.

Mengupayakan kesejahteraan secara holistik dan mewujudkan keadilan sosial adalah dua pekerjaan rumah besar yang dimiliki pemerintahan Jokowi.

Pemerintah Jokowi- yang kebijakan ekonominya berwatak neo liberal- perlu mengakomodasi dua hal tersebut dalam turunan UU Cipta Kerja agar dapat membuktikan bahwa UU yang menimbulkan pro kontra ini dibuat demi kepentingan publik bukan kartel politik.

Rupiah Melemah ke Rp 14.151 per USD Jelang Pengumuman Hasil Rapat BI

Merdeka.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah di perdagangan hari ini, Kamis (19/11). Rupiah dibuka di Rp 14.095 per USD, atau melemah dibanding penutupan perdagangan sebelumnya di Rp 14.070 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah masih stagnan di 4 menit usai pembukaan, namun langsung bergerak naik. Saat ini, Rupiah berada di Rp 14.151 per USD.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar rupiah terkoreksi jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI). Dia menilai, pagi ini terlihat penguatan dolar AS terhadap nilai tukar negara berkembang.

“Pasar keuangan diliputi kekhawatiran soal naiknya kasus positif COVID-19 yang sudah menyebabkan lockdown di beberapa negara dan bisa memicu lockdown baru. Lockdown ini akan mengganggu pemulihan ekonomi,” ujar Ariston, dikutip Antara, Kamis (19/11).

Menurutnya, sentimen tersebut sementara menutup kabar positif dari hasil akhir uji vaksin Pfizer kemarin malam. Meskipun hasil vaksin positif, tapi pasar menilai vaksin masih perlu waktu untuk didistribusikan.

“Rupiah bisa ikut melemah terhadap dolar AS hari ini,” katanya.

Sementara dari dalam negeri, keputusan suku bunga acuan BI bisa mempengaruhi pergerakan rupiah. Suku bunga acuan yang tetap bisa menjaga tingkat imbal hasil aset rupiah tetap menarik di mata investor karena selisih (spread) yang masih besar dibandingkan negara maju.

Dia memperkirakan hari ini rupiah bergerak di kisaran Rp14.000 per USD hingga Rp14.150 per USD. “Ini bisa menahan pelemahan rupiah hari ini,” imbuhnya.

Per Hari ini, 29 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bisa Diakses di Website

Merdeka.com – Pemerintah kini tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari undang-undang Cipta kerja yang terdiri atas 40 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 4 rancangan Perpres. Per hari ini sudah ada 29 RPP yang bisa diakses dan diunduh melalui www.uu-ciptakerja.go.id.

“Per hari ini sudah ada 29 RPP yang sudah bisa diunduh melalui portal resmi undang-undang Cipta kerja, ini kami berharap pada akhir bulan ini semuanya bisa diunduh melalui portal Cipta kerja oleh seluruh masyarakat,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan, Kamis (19/11).

Susiwijono mengatakan, penyusunan pelaksanaan ini memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh stakeholder, agar dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan arahan Presiden dan komitmen dari pemerintah semua draft RPP dan RPerpes ini dapat diunduh oleh publik melalui portal undang-undang Cipta kerja yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

Menurutnya, penyusunan undang-undang Cipta kerja ini merupakan jembatan antara program mitigasi dampak penanganan covid-19 dan program reformasi struktural, selain menjadi jaring penyelamat pasca pandemi, undang-undang ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Serta mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, akan memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam jangka menengah panjang. Dengan tetap memberikan pelindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta tetap menjaga peningkatan pelindungan bagi pekerja.

Peraturan pelaksanaan undang-undang Cipta kerja di sektor perpajakan ini dilatarbelakangi perlunya ketentuan perpajakan untuk disinergikan ke dalam undang-undang Cipta kerja, agar mampu meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian globa, kata Susiwijono.

“Juga mendorong menyerap tenaga Kerja seluas-luasnya dan perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan agar sejalan dengan perkembangan di dunia usaha, terutama untuk meningkatkan kepatuhan memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim usaha yang lebih kondusif,” ungkapnya.

Selain itu dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan untuk mendukung bisnis guna memperkuat penyelesaian penguatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah, maka telah disusun RPP yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil Rapat, Depekab Subang Usulkan Dua Opsi Besaran UMK 2021

SUBANG, TINTAHIJAU.com – Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Subang memutuskan dua opsi besaran UMK pada 2021 mendatang.

Dari Berita Acara yang diperoleh TINTAHIAJU.com, antara Pekerja dan Pengusaha memiliki opsi nilai UMK tersendiri. APINDO mengusulkan tidak ada kenaikan UMK atau sama dengan UMK 2020 yakni sebesar Rp2.965.468.

Usulan itu didasari dari SK GUbernur Jabar Nomor 561/Kep/722-Yanbangsos/2020 tentang UMP tahun 2021 dan Surat Gubernur Jabar nomor 561/4795/Hukham tanggal 25 Oktober perihal penyampaian SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/11/HK/04/2020 tertanggal 26 Oktober.

SE Menaker itu tentang penetapan Upah Minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19 yaitu tidak ada kenaikan.

Berbeda dengan APINDO, unsur serikat pekerja mengusulkan kenaiakan YMK tahun 2021 sebesar 8.51% dengan perhitungan UMK 2021 = UMK 2020 ditambah 8.51% yakni sebesar Rp3.217.829. UMK pada 2020 sebesar 2.965.468

Usulan tersebut nantinya disampaikan ke Bupati Subang sebagai bahan eprtimbangan untuk direkomendasikan sebelum tanggal 21 November mendatang

Jangan Mau Ditipu HRD, Ini Hitungan Biaya BP Jamsostek Anda!

Jakarta, CNBC Indonesia – Sesuai dengan skala sejak tanggal 1 Juli 2015 setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.

Ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Di mana penahapan pendaftaran untuk usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.

Besaran Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, apabila komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% dari upah sebulan. Iuran Jaminan Kematian (JKM) ditetapkan sebesar 0,30% dari Upah sebulan.

Jaminan Hari Tua

Untuk pekerja penerima upah atau karyawan, setiap individu membayar 2% sementara perusahaan akan membayar 3,7% dari upah yang dilaporkan.

Untuk pekerja bukan penerima upah maka harus dibayarkan 2% dari upah yang dilaporkan.Sementara untuk pekerja migran Rp 105 – Rp 600 ribu dari upah.

Simulasi

Misalnya anda memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp 6 juta. Iuran yang harus dibayarkannya, yaitu:

Pekerja penerima upah
* Perusahaan Anda membayarkan: 3,7% x Rp6 juta = Rp222 ribu
* Anda membayarkan (potong gaji): 1% x Rp6 juta = Rp60 ribu

Pekerja bukan penerima upah
* Anda membayarkan: 2% x Rp6 juta = Rp120 ribu

Jaminan Pensiun

Manfaat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan diberikan secara berkala setiap bulannya seperti gaji. Hal inilah salah sati perbedaan JHT dengan Jaminan Pensiun.

Adapun fungsinya sudah memberikan jaminan pensiun agar tetap memiliki kehidupan yang layak ketika peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total.
Besaran iuran Jaminan Pensiun yang harus dibayarkan adalah
* Pekerja penerima upah 3% dari gaji
* 1% dibayarkan oleh pekerja
* 2% dibayarkan oleh perusahaan

Simulasi

Anda memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp 6 juta. Maka, cara menghitung jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan untuk iurannya yaitu:
* Perusahaan Anda membayarkan: 2% x Rp6 juta = Rp120 ribu
* Anda membayarkan (potong gaji): 1% x Rp6 juta = Rp60 ribu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Sesuai dengan namanya, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan santunan tunai jika peserta mengalami risiko kecelakaan kerja. Sementara untuk iuran JKK disesuaikan dengan risiko kerja.
Besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang harus dibayarkan adalah
* Pekerja penerima upah 0,24 – 1,74 persen dibayarkan perusahaan. Sementara persentasenya tergantung dari besarnya risiko, seperti:
* Tingkat risiko sangat rendah, sebesar 0,24 persen dari upah.
* Tingkat risiko rendah, sebesar 0,54 persen dari upah.
* Tingkat risiko sedang, sebesar 0,89 persen dari upah.
* Tingkat risiko tinggi, sebesar 1,27 persen dari upah.
* Tingkat risiko tinggi banget, sebesar 1,74 persen dari upah.
* Pekerja bukan penerima upah 1 persen dari penghasilan yang dilaporkan.
* Jasa konstruksi mulai dari 0,21 persen yang nilainya berdasarkan nilai proyek.
* Pekerja migran Indonesia sebesar Rp370 ribu.

Simulasi

Anda memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp6 juta. Maka iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya
Pekerja penerima upah:

* Perusahaan Anda membayarkan: 0,3% x Rp6 juta = Rp18 ribu
Sementara cara menghitung BPJS Proyek jika nilai proyek Rp2 miliar:
* Jasa konstruksi harus membayarkan: 0,21% x Rp2 miliar = Rp4,2 jutaNah untuk Nah, cek saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung melalui aplikasinya untuk mengetahui berapa banyak JHT yang telah Anda kumpulkan.