Author Archives: kspsi

  • 0

Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua kampus vokasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka penerimaan bagi para lulusan SMA sederajat.

Kedua perguruan tinggi vokasi (PTV) itu, yakni Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu dan Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung.

“Kami harap lulusan sekolah vokasi ESDM nantinya mampu mengisi kekosongan akan kebutuhan industri sektor ESDM,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulis, Minggu (7/3/2021).

Agung menjelaskan, pada tahun ini, PEP Bandung kembali membuka tiga program studi yaitu D3 Program Studi Teknologi Geologi, D3 Program Studi Teknologi Pertambangan, dan D3 Program Studi Teknologi Metalurgi.

Sementara PEM Akamigas memiliki total lima program studi yang terdiri dari Teknik Pengolahan Migas, Teknik Produksi Migas, Teknik Instrumentasi Kilang, Teknik Mesin Kilang dan Logistik Migas.

Proses seleksi pada PEP Bandung dimulai sejak tanggal 8 Maret 2021 melalui website www.pepbandung.ac.id atau melalui WhatsApp di nomor 082219995001, dengan skema jalur umum melalui prestasi akademik, jalur umum melalui UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), jalur umum melalui TPIU (Tes Potensi Intelektual Umum) dan jalur kerja sama (industri dan pemda).

Adapun PEM Akamigas mulai membuka seleksi pada 22 Maret 2021 melalui skema jalur umum dan jalur kerja sama. Untuk alur pendaftaran lebih detail bisa dilihat di laman resmi www.pmb.akamigas.ac.id atau bisa juga menghubungi 0296421897 atau nomor WhatsApp 081328409481/79.

“Kami harap mahasiswa lebih memahami ruang-lingkup pekerjaan di dunia nyata bidang migas, geologi, maupun pertambangan sehingga sesuai dengan yang diharapkan perusahaan,” ucap Agung.


  • 0

Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor industri agar bisa menjalankan aktivitas sekaligus meningkatkan kinerjanya di saat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan stimulus diluncurkan sesuai kebutuhan pelaku usaha demi mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai jurus jitu yang telah dikeluarkan Kementerian Perindustrian dalam memacu pembangunan industri di Tanah Air, salah satunya memfasilitasi pembangunan kawasan industri.

Hingga saat ini, terdapat 128 kawasan industri yang sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dan telah beroperasi.

Sementara itu, ada 38 kawasan industri yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

“Pengembangan kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2020-2024, sebanyak 27 KI yang sebagian besar di luar Pulau Jawa, yaitu 14 KI di Sumatera, 6 KI di Kalimantan, 1 KI di Madura, 1 KI di Jawa, 3 KI di Sulawesi dan Maluku, 1 KI di Papua, serta 1 KI di Nusa Tenggara,” sebut Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko S.A. Cahyanto melalui keterangan tertulis, Minggu (7/3/2021).

Kemenperin turut aktif mendorong percepatan pengembangan kawasan industri halal.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Eko menambahkan, upaya mendongkrak daya saing industri nasional, juga dilakukan melalui penerapan peta jalan Making Indonesia.

Program ini untuk memprioritaskan pengembangan terhadap tujuh sektor industri dalam mengimplementasikan teknologi digital pada proses produksinya agar lebih efisien dan kompetitif.


  • 0

Program Padat Karya PUPR per Awal Maret 2021 Telah Serap 700.000 Pekerja

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di 2021. PKT ini ditargetkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1,23 juta orang dengan total anggaran sebesar Rp23,24 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya untuk infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (6/3).

Salah satu PKT yang telah dimulai oleh Kementerian PUPR adalah pada bidang jalan dan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,465 triliun. PKT ini direncanakan dapat menyerap 15.225.029 Hari Orang Kerja (HOK).

Tercatat hingga awal Maret 2021 telah berhasil menyerap 714.268 HOK. Pekerjaan padat karya ini dilakukan di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga yang mencakup penanganan ruas jalan nasional di seluruh Indonesia.

PKT yang dilaksanakan Ditjen Bina Marga terbagi menjadi beberapa jenis yaitu PKT Rutin, PKT Revitalisasi Drainase, PKT Non Rutin, PKT Jalan Tol, serta PKT Tambahan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selanjutnya

Untuk pekerjaan PKT Rutin yaitu preservasi jalan senilai Rp1,05 triliun misalkan untuk pembersihan median jalan, dan pengecatan marka. Selain jalan, juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat dengan anggaran sebesar Rp460 miliar misalkan untuk pengecatan rangka jembatan.

Sedangkan PKT Non Rutin adalah pekerjaan penanganan berupa di bidang pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi. Untuk PKT Jalan Tol dilaksanakan baik untuk pekerjaan operasi maupun konstruksi. Sementara PKT Tambahan PEN mencakup pekerjaan revitalisasi drainase, perbaikan lereng, bronjong, pernaikan minor jembatan, dan perkerasan bahu.

Pada 2021, PKT revitalisasi drainase jalan dianggarkan sebesar Rp1,5 triliun. Pembenahaan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.

Pembangunan drainase pada ruas jalan nasional sangat mendesak dilakukan mengingat sifat aspal yang mudah rusak apabila terendam air. Daya rusak jalan akan meningkat empat kali lipat bila dilintasi kendaraan dengan muatan melebihi batas maksimal (tonase).


  • 0

Rupiah Melemah ke Rp14.365 per USD Terimbas Hasil Obligasi AS

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah di perdagangan hari ini, Senin (8/3). Pagi ini, Rupiah dibuka di Rp14.335 per USD, melemah dibanding penutupan di minggu lalu di Rp 14.300 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah sempat stagnan usai pembukaan lalu melemah ke Rp14.348 per USD. Sempat stagnan lagi, Rupiah kembali melemah dan saat ini berada di Rp14.365 per USD.

Analis Samuel Sekuritas, Ahmad Mikail mengatakan, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta diprediksi akan tertekan oleh naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS). Dalam kajiannya, kenaikan indeks dolar dan imbal hasil (yield) obligasi AS kemungkinan akan mendorong pelemahan rupiah di tengah minimnya sentimen positif dari dalam negeri.

Menurutnya, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun kemungkinan menguat ke level 1,6 persen. “Para pelaku pasar berekspektasi akan semakin tingginya tingkat inflasi di AS pasca-adanya tambahan cash transfer dari unemployment benefit bagi warga AS dengan adanya stimulus fiskal tambahan dari pemerintah AS,” ujar Ahmad, dikutip Antara, Senin (8/3).

Stimulus fiskal AS senilai USD1,9 triliun telah diloloskan oleh Senat. Selanjutnya, pengesahan akan dilakukan oleh Kongres AS dan dikirimkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani sebelum batas waktu 14 Maret 2021 dan memperbaharui program bantuan sebelumnya.

Sementara itu, lanjut Ahmad, kemungkinan menguat ke level 92 hari ini di tengah kuatnya data pasar tenaga kerja di AS minggu lalu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) hari ini diperkirakan melemah ke level Rp14.400 per USD.

“Tingginya yield US Treasury kemungkinan juga akan mengundang arus modal masuk ke AS dan memperkuat dolar AS,” tandasnya.


  • 0

Pemogokan Buruh Terbesar Dalam Sejarah Dunia Dimulai dari Zaman Firaun

Category : Uncategorized

JAKARTA – Aksi mogok buruh untuk menuntut hak pekerja ternyata tidak saja dilakukan oleh pekerja di abad ke 20. Karena pemogokan buruh juga pernah dilakukan para pekerja di zaman Firaun Ramses III yang mengeluh terlambatnya pemberian gaji. Namun aksi terbesar dilakukan para pekerja kantor pos di Amerika Serikat, mereka mogok kerja selama delapan hari yang tercatat sebagai aksi mogok terbesar di negeri Paman Sam tersebut. Berikut aksi mogok terbesar dalam sejarah dunia:

1. Pemogokan buruh pertama di Mesir

Aksi mogok pertama kali di dunia tercatat terjadi di Mesir kuno pada 1156 SM. Ketika para pekerja berhenti bekerja untuk memprotes pembayaran yang terlambat dari firaun, Ramses III. Pekerja penggali makam mulai mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji selama sebulan di tahun 1156 SM. Firaun dan pekerja akhirnya berkompromi dan mereka mendapatkan gaji

2. Aksi mogok pekerja Romawi

Dari 400 hingga 200 SM, buruh Romawi menghentikan seluruh aktivitasnya selama berhari-hari selama Pemisahan Pleb. Mereka yang mogok antara lain buruh, pembuat roti, dan pekerja biasa. Mereka menuntut perlakuan yang lebih adil selama bekerja. Aksi pemogokan menyebabkan adanya pencabutan undang-undang yang merugikan para pekerja.

3. Pemogokan pekerja pertama di benua Amerika

Pemogokan pekerja pertama di Amerika terjadi di Real del Monte, Meksiko pada 1766. Pada 1766, para penambang yang bekerja untuk penjajah Spanyol memprotes pengurangan upah dan kondisi kerja yang buruk. Kedua pihak akhirnya menegosiasikan kontrak kerja yang lebih baik. Pemogokan dimulai pada 30 Juli setelah manajemen pertambangan tidak mau menanggapi daftar keluhan pekerja. Pemogokan berlangsung sekitar satu bulan, dan berakhir ketika pemerintah setuju untuk meningkatkan upah dan memenuhi tuntutan lainnya.

4. Aksi pemogokan pekerja pertama di AS

Pemogokan pekerja pertama di Amerika Serikat (AS) dilakukan sekitar 20.000 pekerja (tukang kayu, pekerja batu bara, dan pekerja pekerjaan umum) di Philadelphia pada 1835. Aksi ini menyerukan pengurangan jam kerja agar lebih pendek. Tiga minggu setelah pemogokan umum, pemerintah kota memberlakukan hari kerja 10 jam dan menaikkan upah buruh.

5. Jam kerja buruh 8 jam/hari diadopsi kali pertama di Australia

Jam kerja buruh selama 8 jam per hari pertama kali diusulkan oleh sosialis Skotlandia Robert Owen pada 1817. Owen menyerukan satu hari buruh terdiri dari 8 jam kerja yang sama, 8 jam rekreasi, dan 8 jam untuk istirahat. Terinspirasi hal itu, Serikat buruh Australia menyerukan tuntutan yang sama yakni jam kerja buruh selama 8 jam sehari. Setelah negosiasi sempat gagal beberapa bulan kemudian, karyawan dan pemerintah menyepakati hari kerja 8 jam tanpa penurunan upah. Sementara di AS, munculnya tuntutan jam kerja 8 jam sehari kali pertama diterapkan di negara bagian Illinois.

6. Pemogokan pekerja di AS yang menginspirasi Hari Buruh

Pemogokan buruh yang menginspirasi dicetuskannya Hari Buruh terjadi di AS pada 1894 di Kota Cleveland. Ironisnya dalam aksi pemogokan yang terjadi saat itu menelan korban jiwa sebanyak 30 orang tewas dan memakan kerugian sebesar USD80 juta. Pemogokan saat itu dipelopori pekerja The Pullman Company yang menyerukan pemberian upah yang lebih tinggi.

7. Pemogokan pekerja pos AS selama 8 hari

Aksi mogok pekerja Kantor Pos AS terjadi pada 1970. Aksi dilakukan dengan menghentikan pengiriman surat karena sebanyak 210.000 operator surat berhenti bekerja selama 8 hari. Sebuah pemogokan terbesar karyawan federal dalam sejarah negeri Paman Sam.


  • 0

Industri Baja Kebal Pandemi, Produksi Naik 30,2 Persen

Category : Uncategorized

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian mencatat kenaikan produksi baja nasional naik di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun lalu produksi baja mencapai 11,5 juta ton atau naik 30,2 persen secara tahunan. Selain itu, utilisasi pada 2020 juga meningkat menjadi 88,38 persen, terbilang jauh dari 2019 yang sebesar 67,86 persen.

Pada tahun ini kemampuan industri baja nasional semakin menguat. Hal ini tercermin dari kapasitas produksi bahan baku baja nasional (slab, billet, bloom) sebesar 13 juta ton.

Kemenperin menjelaskan pada tahun lalu fokus menjalankan program yang menargetkan substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022. Langkah strategis ini guna membangkitkan kembali kinerja industri dan ekonomi nasional akibat gempuran dampak pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengatakan periode 2020 merupakan lembaran baru bagi industri baja nasional. Sebab, Indonesia berhasil menekan impor baja hingga 34 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kita berhasil menekan impor sebesar 34 persen, di mana sebelumnya pada 2019, 2018, dan 2017 itu sering diwarnai banjir impor. Karena apa? kami menegakkan kebijakan yang tepat, dengan mengatur supply and demand secara smart, terstruktur dan sesuai dengan kapasitas industri nasional,” katanya, Kamis (4/3/2021).

Menurut Taufiek, hampir seluruh negara mengalami penurunan produksi baja pada tahun pandemi 2020. Namun hal tersebut tidak terjadi di beberapa negara, seperti China yang produksinya justru meningkat 5,2 persen.

Berikutnya, produksi baja di Turki juga meningkat 6 persen, Iran meningkat 13 persen, dan Indonesia meningkat hingga 30,25 persen dibandingkan pada 2019.

“Sektor industri baja itu indikator ekonomi. Kalau industri bajanya tumbuh, tentunya ekonomi kita bisa terbangun dengan kuat, dan yang penting adalah kita harus mengoptimalkan produk-produk dalam negeri,” katanya.

Adapun Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim mengamini secara arah kebijakan pemerintah saat ini sudah lebih baik dalam mendukung industri dalam negeri meski masih perlu penyempurnaan.


  • 0

Genap 22 Tahun, Serikat Pekerja BNI Solid dan Siap Dukung Transformasi

Category : Uncategorized

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berpesan, semoga pada peringatan HUT Serikat Pekerja ini, BNI dapat secara konsisten meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Semoga BNI tetap konsisten untuk  memperjuangkan, membela, melindungi dan terutama yang paling penting adalah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” ujarnya dari Menara BNI Pejompongan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan, tahun 2020 memang bukanlah tahun yang mudah.

Namun, BNI siap menjadikan 2020 sebagai tahun pembelajaran. Sehingga  manajemen dan seluruh karyawan dapat terus menjunjung tinggi sikap dan komitmen dalam memberikan solusi terbaik kepada perusahaan.

Tak hanya itu, tahun ini BNI juga siap menjalankan program transformasinya yang diwujudkan lewat Business Value yang disebut BNI Race yakni Risk Culture, Agile, Collaboration dan Execution.

“Kita tengah menjalankan program Transformasi berdasarkan value business, yaitu BNI Race. Kita siapkan diri untuk bisa melaju lebih kencang. Saya meyakini BNI dapat tumbuh kokoh,” ujar Royke.

Tak lupa, Royke memberikan pesan dan harapannya kepada Serikat Pekerja BNI yang tengah merayakan hari jadinya yang ke-22.

“Saya mewakili manajemen menyampaikan terimakasih kepada Serikat Pekerja atas peran aktif dan terus konsisten menjadi mitra strategis manajemen. Selamat ulang tahun, semoga menjadi media yang menyuarakan aspirasi pegawai dan berperan aktif dalam menyiapkan kader-kader yang berkualitas,” tutup Royke.

Ketua Serikat Pekerja BNI Irfan Ferdiansyah menuturkan, “pada peringatan HUT Serikat Pekerja BNI kali ini, mari sama-sama kita bangkit untuk menjadi yang terbaik dan mewujudkan Visi-misi perusahaan. Kita juga harus peduli dengan lingkungan perusahaan dan eksternal serta menjadi garda terdepan dalam mendukung perkembangan bisnis dan pemulihan ekonomi nasional.”

Serikat pekerja BNI terus berupaya agar dapat menjadi agen berpengaruh dan berpartisipasi secara aktif membantu manajemen mengambil strategi bisnis yang tepat. BNI Hi-Movers perlu melakukan inovasi-inovasi mencapai target bisnis yang harapkan, juga aware pentingnya governance, risk management dan compliance (GRC) sebagai kunci sukses BNI.

”BNI memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi bank terbesar. Karenanya penting bagi aspirasi dan suara serikat pekerja untuk terintegrasi dalam kebijakan ketenagakerjaan. Serikat pekerja harus berperan aktif dalam mendukung manajemen menjalankan strategi bisnis nya,” ujar Irfan.


  • 0

Aturan Baru, Kerja Lembur Ditambah & Ada yang Tak Dibayar!

Category : Uncategorized

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Jokowi mengeluarkan aturan anyar tentang waktu kerja maupun istirahat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam aturan ini, Perusahaan harus mengikuti sejumlah ketentuan yang ada, mulai dari waktu lembur hingga istirahat.

“Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu,” tulis pasal 26 ayat (1) PP 35/2021.

Dari aturan lembur, ada penambahan waktu dalam PP anyar jika membandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu,” tulis pasal 78 ayat 1 (b)

Selain itu, dalam aturan baru, pengusaha juga bisa tidak membayar buruh dalam beberapa kondisi tertentu yakni, bagi Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan atau pengendali jalannya Perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat Upah lebih tinggi dan Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

“Kewajiban membayar Upah Kerja Lembur dikecualikan bagi Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu,” tulis pasal 27 ayat 2.

Namun ternyata, di aturan lama pun tidak berbeda. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Pada ayat berikutnya tertulis ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dengan Keputusan Menteri, yakni Kepmen Nomor Kep. 102/Men/Vi/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur.

“Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Pasal 4 ayat Kepmen102/Men/Vi/2004.

 


  • 0

Korban PHK Dapat Jaminan Kehilangan Kerja, Apa Saja Manfaatnya?

Category : Uncategorized

Jakarta – Pemerintah telah memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP.

Plt Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan jaminan ini diharapkan bisa meringankan beban buruh yang mengalami PHK dengan mendapatkan manfaat uang tunai, akses informasi kepada pekerja sampai pelatihan kerja.

Menurut Tri ini merupakan program baru dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. “Di negara lain perlu waktu yang lama seperti Malaysia dan Korea ini ditetapkan perlu waktu sekitar 35 tahun dan relatif singkat menetapkan JKP ini,” kata dia dalam acara sosialisasi virtual, Rabu (3/2/2021).

Dia mengungkapkan meskipun penetapannya terbilang singkat diharapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa diimplementasikan di lapangan. Menurut dia dibutuhkan mediator untuk bekerja sama di lingkungan ketenagakerjaan.

Sebelumnya disebutkan ada sejumlah syarat oleh pemerintah agar buruh yang terkena PHK mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Hal itu diatur di pasal 4.

“Peserta terdiri atas: a. pekerja/buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial; dan b. pekerja/buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial,” demikian bunyi ayat 1 dikutip detikcom

Dijelaskan dalam ayat 2, peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.

Selain persyaratan di atas, buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah harus diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM.

“Pekerja/buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM,” demikian butir b ayat 3.

Ayat 4 menerangkan peserta program JKN merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha. Diterangkan dalam pasal 11, iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan. Iuran sebesar 0,46% bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP.

Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 0,22% dari upah sebulan. Sementara sumber pendanaan JKP merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM.

“Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja,” demikian bunyi pasal 19 ayat 3.

Diterangkan dalam pasal 20, manfaat JKP bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja dikecualikan untuk alasan pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.


  • 0

Di Aturan Terbaru Upah Cuti dan Sakit Pekerja Masih Dibayar?

Category : Uncategorized

Jakarta, CNBC Indonesia – Semenjak terbitnya aturan turunan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bidang pengupahan paling banyak dicari informasinya terlihat dari laman Setkab. Salah satu yang muncul jadi perhatian adalah soal upah pekerja saat cuti atau sakit, apakah tetap dibayar pada aturan terbaru ini?

Pada PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan, disebutkan dengan jelas pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan”

Bila dibaca sampai sini, tentu informasi itu akan menyesatkan, sebab pada ayat 2 memberikan penjelasannya ” Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah jika pekerja/buruh”

a. Berhalangan
b. Melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
c. Menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya
d. Bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha

Selain itu diatur jelas bahwa definisi berhalangan buruh sehingga tak melakukan pekerjaanya yaitu diatur pada ayat 3

a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; atau

c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena:

1. Menikah;

2. Menikahkan anaknya;

3. Mengkhitankan anaknya;

4. Membaptiskan anaknya;

5. Istri melahirkan atau keguguran kandungan;

6. Suami, istri, orang tua, mertua, anak dan/atau menantu meninggal dunia;

7. Anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 rumah meninggal dunia.

Selain itu dijelaskan soal alasan yang bisa diterima saat pekerja tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain:

a. Menjalankan kewajiban terhadap negara.

b. Menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya.

c. Melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan tertulis.

d. Melaksanakan tugas pendidikan dan/atau pelatihan dari perusahaan.