0
0
KSPSI ATUC | Jakarta, 1 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog terbuka dengan pimpinan konfederasi serikat buruh, tokoh lintas agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.30 hingga 21.30 WIB ini menjadi forum penting bagi kelompok buruh untuk menyuarakan agenda legislasi yang dinilai mendesak.
Dalam forum tersebut hadir Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. Turut mendampingi, Ketua DPR RI Puan Maharani serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menjaga ruang demokrasi tetap terbuka. Ia langsung menugaskan DPR, melalui Ketua DPR RI, untuk membahas sejumlah RUU yang disampaikan serikat buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan tiga paket undang-undang yang mendesak dituntaskan:
- RUU Ketenagakerjaan. Buruh menilai pembahasannya terlalu lama tertunda akibat tarik-menarik kepentingan, terutama terkait kontrak kerja, outsourcing, dan perlindungan buruh.
- RUU Perampasan Aset. Disebut sebagai instrumen penting memberantas korupsi dengan mekanisme pembuktian terbalik agar harta hasil korupsi bisa dirampas.
- Redesain Sistem Pemilu Bersih. Diharapkan menjadi jalan memutus praktik politik uang yang melahirkan pejabat koruptif dan jauh dari kepentingan rakyat.
Selain itu, serikat buruh juga menyoroti isu turunan seperti penghapusan konsorsium outsourcing sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pembentukan Satgas PHK, penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT, peningkatan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, hingga reformasi agraria dan sistem perpajakan yang lebih adil.
Presiden Prabowo menyambut positif aspirasi tersebut. “Presiden menegaskan RUU Perampasan Aset segera dibahas. Begitu juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, langsung ditugaskan kepada Ketua DPR untuk diproses bersama partai-partai politik,” ujar Andi Gani.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti agenda ini ke rapat-rapat DPR. “Komitmen itu sudah disampaikan langsung di depan Presiden,” ujarnya.
Pertemuan lebih dari lima jam ini berlangsung cair, terbuka, dan memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan. Bagi buruh, dialog ini menjadi momentum memastikan tiga paket undang-undang strategis benar-benar masuk prioritas legislasi nasional.
