Author Archives: kspsi

  • 0

Perusahaan Suku Cadang Mobil Ini PHK 2.000 Pekerja

Category : Uncategorized

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan pemasok mobil Jerman, Brose Group, mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi 2.000 pekerja di Jerman selama tiga tahun ke depan.

Langkah ini disebabkan menurunnya pendapatan perusahaan akibat melemahnya penjualan di pasar China, perubahan dalam industri mobil dan tekanan harga global.

Perusahaan keluarga ini mempekerjakan 26.000 orang di seluruh dunia.

Mengutip Reuters, Brose Group bermaksud melakukan efisiensi bisnis, dengan memindahkan produksi ke negara-negara dengan upah rendah untuk meningkatkan daya saing.

“Kami ingin meningkatkan kualitas … dan mengurangi biaya dalam kisaran pertengahan tiga digit juta untuk meningkatkan daya saing kami,” kata Kepala Eksekutif Kurt Sauernheimer dalam sebuah pernyataan, Kamis (17/10/2019)

Pada bulan Mei, Brose meluncurkan program tabungan yang bertujuan menghemat puluhan juta euro tahun ini, setelah melaporkan penurunan 5% pada pendapatan kuartal pertama dan pendapatan 2018 yang mengecewakan.

Bulan lalu, pemasok otomotif Jerman Continental juga mengatakan akan memangkas jumlah pekerja dan menutup pabrik selama 10 tahun ke depan karena sektor otomotif global menghadapi perlambatan.

Sebelumnya, perusahaan pembuat ban Michelin bakal menutup pabrik dan melakukan pemutusan hubungan kerja pada 619 karyawannya di La Roche-sur-Yon, Prancis. Kompetisi yang kian ketat dengan produsen ban asal Asia telah menggerus laba perusahaan itu.

“Berdasarkan sumber perusahaan, Michelin menjanjikan proposal menarik untuk karyawan yang terkena dampak,” tulis AFP. Sumber itu mengatakan 74 orang yang bekerja di sebuah pabrik karet di dekat Maine-et-Loiret, yang menjadi menyuplai di La Roche-sur-Yon, juga akan terpengaruh keputusan ini.

Michelin sangat terpukul oleh kinerja industri otomotif yang buruk. Awal tahun lalu, perusahaan ini juga mengatakan bakal menutup pabrik di Skotlandia dan Jerman yang memiliki total karyawan 1.703 orang.


  • 0

UMP Naik 8,51%, Peritel Siap-siap Lakukan Efisiensi

Category : Uncategorized


Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten ritel gaya hidup, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) bakal menerapkan strategi efisiensi menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51%. Kenaikan ini sudah mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Head of Corporate Communication MAP Fetty Kwartati menjelaskan, pihaknya sudah mengantisipasi kenaikan tersebut dengan menyiapkan pos anggaran untuk anggaran tahun depan.

Adanya kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan biaya operasional, khususnya gaji pegawi, namun MAPI akan melakukan optimalisasi anggaran di pos lainnya.

“Kami berusaha untuk melakukan optimalisasi cost di bidang lainnya sehingga secara keseluruhan dapat menunjang kinerja perusahaan,” ungkap Fetty saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat (18/10/2019).

Tahun ini MAP menargetkan pertumbuhan pendapatan di angka 15% dari tahun lalu. Artinya pendapatan perusahaan tahun ini ditargetkan akan meningkat menjadi Rp 21,75 triliun dari pendapatan tahun lalu senilai Rp 18,92 triliun.

Adapun laba bersih tahun ini ditargetkan minimal tumbuh 15% menjadi Rp 846,20 miliar dari tahun lalu sebesar Rp 735,83 miliar.

Tahun lalu, pendapatan MAP naik 16% menjadi Rp 18,92 triliun dari tahun sebelumnya Rp 16,31 triliun, laba bersih juga naik menjadi Rp 735,83 miliar dari tahun sebelumnya Rp 334,65 miliar.

Perseroan juga tetap gencar melakukan ekspansi. MAPI akan menambah sebanyak 250 toko untuk lini bisnis fashion, sport dan boga tahun ini. Penambahan luas toko yang akan dilakukan tahun ini diperkirakan mencapai 75.000 meter persegi.

Adapun, gerai Starbucks akan ditambah sebanyak 50-60 gerai baru. Selain itu toko yang akan ditambah gerainya lainnya adalah Adidas, Nike, Sketchers, Zara, dan Stradivarius.

Menurut Fetty, MAP juga menaruh perhatian untuk pengembangan pasar di luar negeri. Saat ini MAP sudah memiliki toko di Vietnam dan Thailand. Dua negara ini menyumbang 8% dari total pendapatan tahunan perusahaan.

“Penambahan toko overseas [luar negeri] bakal ditambah lima toko lagi, fokusnya fashion di active sport. Pengembangan selanjutnya akan berfokus ke negara-negara Indochina,” jelas dia.


  • 0

Puluhan Pabrik di Bogor Sekarat, 1.600 Karyawan Kena PHK

Category : Uncategorized


BOGOR-RADAR BOGOR, Iklim perekonomian di Bogor semakin sulit. Puluhan pabrik berbagai sektor kini sekarat. Setidaknya sudah ada 1.600 orang kena PHK hingga September 2019.

Ya, sejak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat mengumumkan 54 pabrik di Kabupaten Bogor bersiap gurung tikar akhir Juli lalu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi di Bumi Tegar Beriman.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PHI) Disnaker Kabupaten Bogor, Sutinah menjelaskan dari laporan yang dia terima, ada 900 karyawan kena PHK hingga September 2019.

Angka ini masih mungkin berubah. Pasalnya, berdasarkan data terbaru Disnakertrans Jabar, ada 118 pabrik tekstil di Jabar yang bangkrut.

“Data terakhir yang kami terima ada 60 kasus yang berkaitan dengan PHK,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Ada beberapa penyebab yang membuat puluhan pabrik ini gulung tikar. Yakni terus naiknya upah pekerja.

Tercatat upah minimum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 untuk Kabupaten Bogor sebesar Rp3,7 juta. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya 3,4 juta.

Selain upah yang terus naik, dibukanya keran impor tekstil dari Tiongkok berdampak kepada produksi tekstil dalam negeri.

Belum lagi beberapa pabrik belum mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tekstil.

Kendati demikian, Disnaker Kabupaten Bogor terus berupaya untuk menjadi mediator dalam perselisihan antara karyawan dan juga perusahaan.

“Kita disini juga punya mediator agar sebisa mungkin tidak terjadi pemutusan kerja,” jelasnya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah PHK tahun ini relatif menurun. Sebagai perbandingan di tahun 2018, ada 1.055 pekerja yang dirumahkan.

Meski belum akhir tahun, kemungkinan penambahan angka PHK klaim dia, tidak terlalu signifikan.

Diluar itu, masih kata Sutinah, selain masalah PHK Disnaker menjadi mediator bagi masalah hubungan industri lainnya seperti pesangon yang tidak dibayar. “Untuk kasus PHK massal sejauh ini ada 24 kasus,” jelasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor Rahmat Surjana menambahkan, Upah Minimum Sektor Kerja (UMSK) dan UMK sangat penting untuk keberlangsungan perkembangan ekonomi dari sektor lapangan kerja.

Meski banyak pekerja kena PHK, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor kata dia, masih menjadi salah satu tertinggi di Jawa Barat. Yakni enam persen pertahun dalam empat tahun.

“Kita juga memberikan kontribusi terbesar ketiga Produk Domestik Regional Bruto (PBDR) Provinsi Jawa Barat sebesar 11 persen pada tahun 2017 setelah Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan Kota Bogor? Meski bukan kawasan industri gelombang PHK juga terjadi di Kota Hujan. Hingga bulan ini ada dua perusahaan garmen gulung tikar. Sekitar 700 karyawan sudah di PHK.

“Ada dua perusahaan yang sedang dalam proses (pailit). Yakni PT SUI dan PT PM,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bogor Sukoco kepada Radar Bogor, kemarin.

Dengan begitu, jika ditotal jendral ada 1.600 karyawan di Kota dan Kabupaten Bogor kena PHK sepanjang tahun ini. Kota Bogor : 700 dan Kabupaten Bogor : 900.

Menurut Sukoco, kondisi ini lantaran kondisi ekonomi global yang sedang lesu. Ditambah perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Sehingga orderan menjadi turun hingga 50 persen.

Penurunan itu membuat tidak seimbangnya antara penawaran dengan permintaan. Makanya antisipasi terus dilakukan perusahaan untuk tetap bisa bertahan. Salah satunya mengganti tenaga manusia melalui PHK dan digantikan dengan mesin. “Tentu kita efisiensi dan modernisasi mesin,” jelasnya.

Fenomena gelombang PHK ini, menurut Sukoco tak jauh berbeda seperti tahun 1998 silam saat krisis moneter. Pun di tahun 2008.

“Saat ini berdampak sekali, awalnya faktor UMK yang naik. Setelah itu dipukul dengan pesanan (germen) yang turun lantaran efek perang dagang tadi,” jelas.


  • 0

Asosiasi Buruh Tolak Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2020

Category : Uncategorized


TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan baru saja menaikkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota untuk tahun depan sebesar 8,51 persen. Namun keputusan tersebut ditolak oleh para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, seharusnya kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 10 – 15 persen. Ini berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang menurut perhitungannya ada 84 item. “Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51persen,” kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2019.

Iqbal mengatakan, penolakan juga karena kenaikan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini sudah ditolak buruh Indonesia. Ia menuturkan, seharusnya PP ini direvisi dulu, khususnya yang terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. “Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” kata dia.

KHL yang digunakan dalam survei pasar yang mendasari kenaikan upah minimum itu sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional, yakni dari 60 item menjadi 78 item. Namun Iqbal menuturkan, KSPI menghitung seharusnya ada 84 item KHL yang harus dimasukkan.

Terlebih lagi, Iqbal mengungkapkan, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diatur, dasar hukum kenaikan upah minimum adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

“KSPI menilai, surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai upah minimum padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku,” ungkap dia.

Sebagai langkah tindak lanjut besaran kenaikan upah itu , kata Iqbal, pihaknya akan kembali menemui Presiden Jokowi. Mereka akan meminta agar Jokowi segera membentuk tim revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 sesuai janji presiden yang disampaikan saat Hari Buruh 2019 dan pertemuan dengan KSPSI dan KSPI pada tanggal 1 Oktober 2019.


  • 0

Tawarkan Investasi Triliunan Rupiah, Ridwan Kamil Incar Relokasi Industri China

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan peluang investasi kepada perusahaan luar dan dalam negeri senilai Rp 53,8 triliun. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun menyasar peluang dari relokasi industri di negeri China.

Hal ini dia ungkapkan saat ditemui di sela acara West Java Investment Summit (WIJS) 2019 di Trans Luxury Hotel, jalan Gator Subroto, Kota Bandung, Jumat (18/10).

Total ada 26 proyek strategis yang sudah masuk dalam Memorandum of Understanding (MoU) bersama para investor. Selain Gubernur Jabar Ridwan Kamil, penandatanganan pun disaksikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Doni P Joewono, serta para Duta Besar dan Konsulat Jenderal dari sejumlah negara.

26 proyek tersebut berasal dari berbagai sektor. Di antaranya, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan agrobisnis.

Sebelum penyelenggaraan WIJS, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester I Tahun 2019, jumlah investasi yang direalisasikan di 27 Kabupaten/Kota Jabar mencapai Rp68,9 triliun dengan penyerapan tenaga kerja menyentuh 71.573 orang.

“Tahun lalu kami berada di posisi nomor satu untuk realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Dan kami ingin mempertahankan posisi itu,” kata dia.

Menurutnya, kesepakatan dalam bentuk MoU itu sebagian besar sudah berupa realisasi. Pasalnya, sebagian investor sudah mengurus perizinan untuk investasi di Jabar. “(MoU) itu rata-rata realisasi. Karena sebagian besar mulai proses izin, sudah masuk ke follow up teknis,” ungkap dia.

Ridwan Kamil, dalam WIJS menawarkan dua tipe investasi. Pertama, investasi langsung, seperti untuk pembangunan industri manufaktur. Kedua, investasi untuk kerja sama pembangunan berbagai proyek Pemprov Jabar, seperti dengan pola kerja sama Public Private Partnership (PPP).

Pola ini menjanjikan dari sisi bisnis, karena Jabar merupakan 20 persennya Indonesia, mulai dari jumlah penduduk hingga kekuatan ekonominya. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jabar pada kuartal pertama tahun ini ada di angka 5,50 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,18 persen.

Di lain pihak, dia mengaku berupaya mengambil kesempatan dari maraknya relokasi industri yang terjadi di Tiongkok. Saat ini, mayoritas pemilik usaha di negara itu menyasar negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai tempat berbisnis yang baru.

“Ada sekitar 70.000 perusahaan asal Taiwan di China. Namun, hampir separuhnya akan berpindah ke negara-negara di Asia Tenggara. Mereka larinya banyak ke Vietnam. Nah ini membuat presiden bertanya-tanya. Makanya, saya berupaya memasarkan peluang investasi di Jabar, ungkapnya.

Upaya tersebut salah satunya dipasarkan lewat tawaran kerja sama vokasi dan riset. Bentuknya dapat berupa keringanan pajak bagi industri. Ada rencana bila industri membuka vokasi seperti teaching factory di pabriknya, ada pembebasan pajak sampai 200 persen. Sementara, kalau mengembangkan riset bisa sampai 300 persen.

Untuk memberikan kenyamanan bagi investor dan masyarakat, dia sudah menyediakan tempat aduan melalui Siberli (Sistem Informasi Saber Pungli). “Kita pantau kerjasama dan memastikan bisnis di Jabar bisa berlangsung dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Batat Doni P Joewono mengatakan, refleksi kondisi ekonomi Jabar sepanjang tiga tahun terakhir, Jabar menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sementara pada 2019, GDRP Jawa Barat menyumbang 13 persen untuk GDP Indonesia.

“Ini menjadi refleksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir ini, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,6 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor pertumbuhannya didukung oleh industri manufaktur dan konsumsi,” ucapnya.


  • 0

Industri Manufaktur Sumbang 75% Ekspor, Nilainya US$ 93 Miliar

Category : Uncategorized


Jakarta – Industri pengolahan masih memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Tercatat, pada Januari-September 2019, nilai pengapalan produk sektor manufaktur menembus hingga US$ 93,7 miliar atau menyumbang 75,51 persen terhadap total ekspor nasional yang mencapai US$ 124,1 miliar.

“Jadi, kontribusi sektor industri manufaktur lebih dari 75 persen tersebut, mematahkan bahwa ekspor nasional kita tidak sepenuhnya komoditas. Artinya, peran hilirisasi industri dalam meningkatkan nilai tambah juga berjalan dan produk kita kompetitif di kancah global,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di dalam keterangan resminya, Kamis (17/10).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, volume ekspor nasional secara kumulatif meningkat 7,57 persen dari Januari-September 2018 sebanyak 448,2 juta ton menjadi 482,1 juta ton pada periode yang sama di tahun ini. Lonjakan tersebut, ditopang oleh peningkatan volume ekspor nonmigas sebesar 9,9 persen atau 462 juta ton hingga kuartal III-2019.

Adapun 10 produk yang berperan besar terhadap capaian nilai ekspor nonmigas sampai triwulan III-2019, yaitu lemak dan minyak hewan/nabati; mesin/peralatan listrik; kendaraan dan bagiannya; besi dan baja; serta perhiasan/permata;

Selanjutnya, karet dan barang dari karet; pakaian jadi bukan rajutan; bijih, kerak, dan abu logam; berbagai makanan olahan; serta kapal laut. Ke-10 golongan barang tersebut, memberikan kontribusi sebesar 40,51 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Sementara itu, pada Januari-September 2019, neraca perdagangan yang positif dari sektor industri manufaktur, di antaranya adalah industri makanan senilai US$ 11,8 juta, industri pakaian jadi (US$5,6 juta), industri kertas dan barang dari kertas (US$ 3 juta),

Berikutnya, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (US$2,4 juta), industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (US$2,3 juta), industri karet, barang dari karet dan plastik (US$2,2 juta), industri furnitur (US$970 ribu), industri pengolahan tembakau (US$424 ribu), serta industri pengolahan lainnya (US$ 1,5 juta).

Mengenai tujuan utama ekspor, Tiongkok tetap sebagai negara yang terbesar nilainya, yaitu mencapai US$ 18,4 miliar (15,99 persen), diikuti Amerika Serikat dengan nilai US$ 13 miliar (11,33 persen), dan Jepang sebesar US$ 10,2 miliar (8,92 persen).


  • 0

Hore! Upah Minimum Provinsi Naik 8,5% Tahun Depan

Category : Uncategorized


Jakarta – Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

Penetapan upah minimum 2020 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2019 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51%” bunyi surat keterangan tersebut seperti dikutip detikcom, Kamis (17/10/2019).

Sehubungan dengan penetapan UMP 2020 ini, Gubernur wajib menetapkan UMP 2020 dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2019. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang telah disebutkan tadi berlaku terhitung 1 Januari 2020.


  • 0

Dongkrak Investasi dan Ekspor, Menhub Minta Pelaku Usaha Sinergi

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan ( Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi penyelenggaraan pameran Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) sejak 16-18 Oktober 2019 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Event ini merupakan tempat berkumpulnya para pemain industri, asosiasi dan regulator untuk menumbuhkan inovasi, kerja sama serta pertumbuhan dari industri transportasi dan logistik.

Menhub sangat yakin kegiatan yang digelar tahunan ini akan berkontribusi mendongkrak investasi serta kegiatan ekspor nasional, sebab ada sinergitas yang terwujud.

“Satu kegiatan yang baik dilakukan Kadin (Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) dalam rangka menunjang fokus pemerintah meningkatkan investasi dan ekspor,” kata Budi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Budi menuturkan, kegiatan ini sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo yang ingin mempercepat investasi hingga mendorong ekspor.

Karena itu, Menhub meminta kepada para pengusaha dan stakeholder terkait untuk saling bahu membahu mewujudkan langkah pemerintah yang telah dicanangkan tersebut.

“Kita tahu juga ekonomi makro tidak begitu baik, oleh karenanya ada satu keharusan antara pemerintah dan swasta dalam hal ini Kadin untuk kolaborasi melakukan dukungan dan mengajak semua swasta untuk segera berbuat,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bidang Transportasi, Carmelita Hartoto menyampaikan bahwa kinerja sektor transportasi ke depan akan semakin berat.

Ini disebabkan oleh gejolak ekonomi dunia serta kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

“Tantangan ke depan tidak mudah kinerjanya semakin berat melihat kondisi perang dagang AS dan China,” kata Carmelita terpisah.

Carmelita menilai, dengan kondisi tersebut secara otomatis akan mempengaruhi kinerja sektor industri nasional.

Namun demikian, pihaknya tetap optimistis sektor transportasi akan terus tumbuh dengan adanya dukungan pemerintah serta stakeholder terkait, swasta.


  • 0

Kadin Beberkan 2 Faktor Penyebab Industri Pelayaran Tumbuh Melambat

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Wakil Ketua Umum Kadin bidang Transportasi, Carmelita Hartoto membeberkan beberapa persoalan yang menghambat pertumbuhan industri pelayaran. Salah satunya adalah interest rate atau tingkat suku bunga untuk pembiayaan di sektor industri pelayaran dinilai masih terlalu tinggi.

“Yang utama adalah interest rate untuk pembiayaan di sektor industri pelayaran. Kami di industri ini berharap ada pembiayaan jangka panjang,” kata Carmelita di Jakarta, seperti ditulis Kamis, (17/10).

Dia menyampaikan selama ini pelaku industri pelayaran seringkali menyampaikan kondisi suku bunga yang terlalu tinggi bahkan mencapai dua digit. Padahal di industri lain angkanya hanya berkisar satu digit.

Oleh karena itu, dia berharap suku bunga untuk pembiayaan di sektor pelayaran bisa seperti pembiayaan di sektor infrastruktur. Caranya dengan suku bunga yang cukup rendah serta dengan tenor yang bisa cukup panjang.

“Kami juga sebetulnya memiliki keinginan ada satu bank pembangunan, yang khusus memberikan pembiayaan bagi pelayaran maupun moda transportasi darat, atau transportasi secara umum,” kata Carmelita.

Persoalan lainnya di bidang pelayaran juga terhambat karena minimnya penggunaan kapal-kapal dalam negeri untuk kebutuhan pengiriman logistik baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan antar negara yang masuk lewat kesepakatan dagang internasional.

“Selama ini mungkin itu yang memberatkan, tapi kalau pemilik barang sendiri memilih kapal-kapal milik asing, itu tidak ada yang bisa setop,” kata Carmelita.

Karena itu, Carmelita yang juga sebagai Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA) berharap pemerintah mau terlibat mencari solusi atas persoalan ini. Sebab, jika dilakukan oleh perusahaan tentunya hal ini akan dianggap melanggar.


  • 0

Korsel Sepakat Kerja Sama Dagang, Lotte-Hyundai Mau Buka Pabrik di RI

Category : Uncategorized


Tangerang – Indonesia dan Korea Selatan akhirnya sepakat membentuk perjanjian dagang, IK-CEPA (Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement). IK-CEPA yang sudah diinisiasi sejak tahun 2015 dan sempat mangkrak lima tahun terakhir ini akan resmi ditanda tangani pada bulan November mendatang.

“Menurut rencana, penyelesaian perjanjian ini diharapkan dapat diumumkan kedua Kepala Negara pada November 2019 di sela-sela the 30th ASEAN-Korea Commemorative Summit di Busan, Korea Selatan,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Trade Expo Indonesia (TEI) 2019, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (16/10/2019).

Enggar mengatakan, dengan IK-CEPA ini maka tahun depan ekspor Indonesia ke Korea Selatan bakal meningkat 20%.

“Apakah bisa mencapai penambahannya untuk depan sekitar 20%, insyaallah bisa. 20% kenaikan dibandingkan tahun lalu, bisa nggak segitu? Ya bisa kalau segitu. Dengan catatan sudah entry to force, diperkirakan pada awal tahun kita sudah entry to force,” jelas Enggar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo mengatakan, saat ini Indonesia dan Korea Selatan ada dalam forum perundingan lain, yakni ASEAN-Korea FTA (AKFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dengan IK-CEPA ini targetnya nilai perdagangan kedua negara dapat tembus sebesar US$ 30 miliar atau setara Rp 420 triliun (kurs Rp 14.000) di tahun 2022.

“Namun, kami melihat peluang di mana Indonesia dan Korea Selatan dapat bekerja sama dengan lebih erat dan luas secara bilateral melalui perundingan IK-CEPA. Ini merupakan salah satu langkah kami dalam komitmen untuk mencapai target nilai perdagangan kedua negara sebesar US$ 30 miliar pada 2022,” papar Iman.

Adapun produk-produk yang akan diandalkan dalam IK-CEPA ini di antaranya baja, produk hasil pertanian seperti kopi, kelapa sawit, teh,produk perikanan Indonesia, dan juga produk minuman keras.

“Kita juga minta mereka buka pasar produk mereka. Ada beberapa produk ikan misalnya, produk pertanian juga kita dapatkan aksesnya, lalu bir Bintang masuk, beberapa produklah,” imbuh dia.

Enggar menambahkan, Korea Selatan juga akan merelokasi beberapa pabrik di Indonesia, seperti pabrik mobil merek Hyundai, dan pabrik Lotte Chemical.

“Lotte Chemical mereka akan lakukan. Mobil Hyundai itu di Indonesia akan dijadikan pusat industrinya, bukan hanya untuk market Indonesia tetapi untuk ekspor,” terang Enggar.

Iman menjelaskan, investasi Hyundai di Indonesia juga akan mengutamakan produksi mobil listrik. Namun, ke depannya Hyundai juga akan menggarap produksi mobil berbahan bakar hidrogen.

“Jangka panjang mereka akan bawa teknologi hidrogen. Sektor energi itu salah satu yang akan kita dorong kerja samanya. Tahap pertama memang akan digunakan electric car di Indonesia, jangka panjang hidrogen based car bukan lagi listrik apalagi diesel, atau minyak bumi biasa. Jadi mereka datang bawa teknologi, ciptakan lapangan kerja, pada saatnya akan lebih banyak lagi produk bernilai tambah. Jadi sekali lagi mungkin tahun-tahun pertama terlihat peningkatan tapi karena investasi,” tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, Korea Selatan merupakan negara tujuan ekspor dan sumber impor ke-6 terbesar bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 18,62 miliar. Total ekspor Indonesia ke Korea Selatan tercatat sebesar US$ 9,54 miliar dan total impor Indonesia dari Korea Selatan tercatat sebesar US$ 9,08 miliar. Dengan nilai tersebut Indonesia surplus sebesar US$ 460 juta.

Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Korea Selatan adalah batu bara, bijih tembaga, karet alam, kayu lapis, dan timah. Sementara komoditas impor utama Indonesia dari Korea Selatan adalah karet sintetis, produk baja lembaran, produk elektronik, dan kain tenun filamen sintetis.