Author Archives: kspsi

  • 0

Pemerintah Harap Perusahaan Tetap Buka Penerimaan Karyawan Usai Diberi Insentif Pajak

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha melalui APBN dalam rangka memaksimalkan momentum pertumbuhan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu stimulus yang diberikan kepada dunia usaha adalah relaksasi perpajakan.

“Dunia usaha itu salah satu yang kita bantu adalah dengan memberikan relaksasi pajak. Tujuannya untuk merelaksasi atau meringankan cash flow. Kalau meringankan cashflow berarti beberapa jenis pembayaran yang harusnya dilakukan bulanan, kita tunda,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, secara daring dalam Squawk Box Indonesia, Jumat (16/4).

Pemerintah melakukan relaksasi pajak dengan menanggung PPh Pasal 21 dan relaksasi PPh Pasal 22 Impor. Harapannya, dunia usaha bisa tetap berproduksi, menjalankan bisnis, dan merekrut tenaga kerja.

“Selama Covid, perusahaan itu berusaha untuk tetap survive. Pemerintah membantu melalui dengan tidak perlu bayar pajak dulu untuk membantu cash flow-nya. Itu layer pertama,” ujarnya.

Layer kedua adalah mendorong permintaan. Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung pemerintah (DTP).

“Dengan tidak usah bayar pajak, konsumen nanti bisa beli mobil dengan harga lebih rendah. Permintaan untuk mobil jadi meningkat. Dengan meningkatnya penjualan ini, kita berharap bahwa perusahaan mulai lagi proses produksi sehingga mempekerjakan tenaga kerja lagi, beli input lagi, dan seterusnya,” katanya.

Optimalkan Stimulus Percepat Pemulihan Ekonomi

Karena relaksasi ini bersifat sementara dan ada batas waktunya, pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan stimulus ini dengan sebaik-baiknya demi bersama memulihkan ekonomi nasional.

“Seluruh segmen dunia usaha, baik yang mikro kecil menengah maupun yang besar itu dipersilakan memakai relaksasi pajak. Ini bukan masalah perusahaan satu persatu tapi ini untuk seluruh perekonomian kita,” jelasnya.

Hingga saat ini, program pemulihan ekonomi masih terus dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini perlu terus didorong lebih cepat melalui keberlanjutan kebijakan prioritas dengan program vaksinasi nasional, penguatan 3M-3T, serta dukungan kebijakan countercyclical program PEN 2021.

Sehingga diharapkan kondisi ekonomi berangsur normal, sudah ada pemulihan ekonomi yang game changer utamanya adalah vaksinasi. Ini harus jalan sama-sama. Vaksinasinya jalan sehingga confidence membaik, lalu kemudian kegiatan ekonomi juga berjalan.

“Karena mobilitas makin meningkat, jangan sampai meningkatkan penularan. Nah jadi balancing ini yang kita cari terus,” tutupnya.


  • 0

Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Kemnaker Minta BPJS Percepat Integrasi Data Peserta

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

“Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan SISNAKER,” katanya saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (15/4).

Menaker Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan. Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta yang masuk ke dalam program JKP.

“Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkapnya

Menaker Ida mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk manfaat bagi penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

“Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran , kita harus mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,” terangnya.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pemerintah tengah mematangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja di Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut merupakan salah satu program yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, program JKP diperuntukkan bagi masyarakat yang masih memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Nantinya program ini akan dimasukkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

“Peserta JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013,” ujar Ida saat rapat kerja dengan DPR, Jakarta, Rabu (7/4).

Adapun syarat mengikuti program tersebut adalah diberikan pada perusahaan yang tergolong usaha besar dan usaha menengah dengan kepesertaan karyawan mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian (JKM).

“Sementara untuk usaha kecil dan mikro diberikan kepada karyawan yang diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian,” jelas Ida.

Ida menambahkan, program tersebut juga nantinya hanya diberikan kepada masyarakat yang belum berusia 54 tahun. Dengan keterikatan bekerja pada perusahaan yang bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

 


  • 0

Buruh Keberatan dengan Surat Edaran Soal THR, Pemprov Jawa Barat Siap Jadi Wasit

Category : Uncategorized

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat Edaran nomor M/6/HK.O4/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Senin 12 April 2021 kemarin.

Dalam SE tersebut menegaskan perusahaan wajib membayar THR karyawan yang sesuai aturan.

Namun masih ada yang mengganjal bagi kalangan Serikat buruh/pekerja terutama dalam poin tiga yang memberi celah pada perusahaan untuk menunda membayarkan THR tahun ini.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan, terdapat poin yang pihaknya tidak setuju walau ada persyaratan yang tidak mudah, karena kondisi perekonomian tahun 2021 tidak sama dengan tahun 2020.

Dimana tahun 2020 ada PSBB sehingga banyak perusahaan yang meliburkan pekerja nya sampai dua bulan.

“Tahun 2021 semua perusahaan sudah beroperasi normal termasuk  industri start up, pasar tradisional, pertanian, hotel, pariwisata dan lainnya tinggal sekolah yang belum tatap muka,” ujar dia, Selasa 13 April 2021.

Oleh karena itu pihaknya  meminta pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR tahun 2021 sesuai dengan Permenaker No 6 tahun 2016.

“Argumentasi kedua kenapa THR harus tetap dibayarkan karena Presiden dan Kementerian Perekonomian meminta kepada pelaku usaha membayar THR tahun 2021 full  karena pemerintah sudah banyak  memberikan bantuan/stimulus kepada dunia usaha agar pada masa pandemi Covid-19 ini tetap bisa bertahan.

Sidarta menambahkan, dengan membayar  THR secara penuh diharapkan bisa memacu konsumsi masyarakat yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta perusahaan mengikuti arahan SE tersebut.

THR sesuai arahan tolong dibayarkan penuh 100 persen dan laporkan kalau ada pelanggaran yang tidak penuh. Tentu kita akan wasitkan seadil-adilnya karena kita tahu situas ekonomi belum pulih itu aja,” Kata dia.

Senada dengan Ridwan Kamil, Kepala Disnaketrans Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi menambahkan, pembayaran THR tentunya sesuai aturan harus dilaksanakan tapi tentunya kembali lagi pada dua belah pihak terkait karena yang memberi kerja dan pekerja adalah kesepakatan.

“Kalau memang tidak mampu harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang banyak perusahaan sudah tidak bisa apa-apa karena banyak juga perusahaan yang sudah tidak bisa produksi lagi,” ujar dia.

Makanya pihak dia sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar sesuai aturan dan perjanjian kerja bersama harusnya membayar THR.

“Kalau tidak bisa membayar ya terbuka lah dengan kondisi sekarang dengan kenaikan UMK di Bekasi, Karawang tapi kalau perusahaan besar sudah bisa lah,” kata dia.

Untuk diketahui, dalam SE tersebut ditulis, Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan, yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan.
  2. Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR Keagamaan, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh, melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:

  1. Menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
  2. Membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
  3. Melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak tanjut yang telah dilakukan, kepada Kementerian Ketenagakerjaan.*

  • 0

Kadin Keluhkan Aturan Baru Soal Kewajiban Bayar THR, Berharap Pemerintah Bisa Beri Dispensasi

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menanggapi keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan tanpa dicicil, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit, berharap pemerintah dapat memberi dispensasi bagi beberapa perusahaan.

Perusaahaan yang dimaksud seperti usaha berskala kecil atau yang terdampak Covid-19.

”SE (Surat Edaran) ini menjadi persoalan karena berlaku secara merata dan tidak ada dispensasi ke siapapun. Buruh memang dalam keadaan sulit, itu tidak bisa diperdebatkan. Tetapi, saya kira ada juga usaha yang sedang dalam kondisi sulit sekarang ini. Untuk mereka yang tidak mampu ini, bagaimana solusinya?” kata Anton dilansir dari Kompas.id.

Menurut Anton, pengusaha juga tidak mungkin bisa mencari tambahan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat untuk membayar THR.

“Mau mengambil uang dari mana? Mengingat aturannya sangat ketat, pembayaran hanya boleh ditunda sampai H-1 Lebaran,” keluhnya.

Lebih lanjut, Anton menjelaskan, keputusan terkait pemberian THR tersebut harus diserahkan pada hasil dialog bipartit.

”Yang paling tahu kondisi perusahaan adalah bipartit, yaitu pekerja dan manajemen perusahaan itu sendiri,” kata Anton.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar menilai, beberapa aspek dalam Surat Edaran tersebut lebih condong ke buruh dibandingkan kebijakan tahun lalu, implementasinya bisa menciptakan ketidakpastian bagi buruh yang bekerja di perusahaan terdampak.

”SE ini tidak realistis dan akan sulit diterapkan oleh perusahaan yang tidak mampu. Setelah membuktikan ketidakmampuannya, perusahaan hanya punya waktu enam hari untuk mencari uang dan membayar THR. Yang dikhawatirkan, ujung-ujungnya pembayaran THR malah dikemplang,” kata Timboel.

Akibatnya, jika perusahaan memilih mengemplang THR, perselisihan akan menjadi sengketa hubungan industrial dan buruh tetap tidak mendapat THR sepeser pun.

Perusahaan terdampak perlu diberi kelonggaran untuk mencicil dengan persentase besaran dan jangka waktu yang diatur detail agar setidaknya buruh tetap mendapat THR meski dicicil.

”Perusahaan bisa memilih untuk mengabaikan karena tidak ada uang, dan kalau diperselisihkan, ujung-ujungnya THR tetap dibayar setelah sengketa selesai. Pada penerapannya, THR tetap ditunda juga dan buruh yang dirugikan,” jelasnya.


  • 0

Buruh Sambangi Istana Presiden Tagih Kejelasan THR

Category : Uncategorized

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini, Rabu (14/4). Tujuannya, tak lain untuk membahas kebijakan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri tahun ini.

Andi mengapresiasi kebijakan pemerintah mendorong pengusaha membayar THR 100 persen tahun ini. Namun, ia meminta pemerintah lebih serius mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberian THR.

“Kita membahas dengan pemerintah sudah selesai, yang penting yang terbaik adalah pengawasan ada dan melekat, dan juga diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara utuh,” imbuhnya dalam rekaman yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (14/4).

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta keterlibatan elemen buruh dalam Satuan Tugas THR. Ia menyarankan satgas diisi oleh perwakilan pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Menurut Andi, langkah itu penting untuk memberi keadilan dalam pengawasan. Dengan demikian, satgas bisa bekerja efektif guna memastikan perusahaan membayar THR tepat waktu.

“Agar bisa berimbang, agar bisa netral, bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang dari pengusaha, memberikan argumentasi dari konfederasi buruh,” tutur Andi.

Andi mengklaim sejumlah menteri menemuinya dalam kesempatan itu. Menurut dia, respons pemerintah cukup positif terhadap aspirasi kalangan buruh soal THR.

“Direspons dengan baik. Mudah-mudahan 1-2 hari ini Menteri Tenaga Kerja akan segera mengeluarkan, mudah-mudahan harapan kami, ya harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru,” ucap Andi.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan terkait kewajiban perusahaan membayar THR jelang Idul Fitri. Aturan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Pemerintah mewajibkan buruh membayar THR secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Bagi perusahaan yang kesulitan, diberi kelonggaran hingga H-1 lebaran asal sudah sepakat dengan para pekerja.


  • 0

Di Istana, Andi Gani Tanggapi Isu Reshuffle: Saya Merasa Lebih Nyaman Berada di Luar Kabinet

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.TV– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambangi Istana Kepresidenan hari ini, Rabu (14/4/2021).

Namun demikian, saat ditodong sejumlah pertanyaan dari awak media, Andi Gani menolak berbicara gamblang soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya no comment,” kata Andi Gani, singkat.

Sebelumnya, Tim Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, Presiden Jokowi akan melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju.

Menanggapi isu reshuffle kabinet ini, Andi Gani menuturkan, pada awal penyusunan kabinet dirinya memang diminta masuk kabinet.

“Saya akhirnya menyatakan hal ini, iya tapi saya menyampaikan kepada presiden bahwa saya lebih baik berada di posisi saya sekarang sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP dan sebagai presiden buruh,” kata Andi Gani.

“Saya merasa lebih nyaman berada di luar kabinet,” tambahnya.

Bagi Andi Gani, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Selain itu, Andi Gani menuturkan, dirinya yakin presiden akan memutuskan yang terbaik untuk menentukan siapa pembantunya.

Saat ditanya apakah bersedia bergabung di kabinet jika diminta Presiden JokowiAndi Gani menegaskan dirinya tetap konsisten berada di luar kabinet.

“Saya akan menjawab yang sama, saya tidak berubah konsistennya, saya sudah menetapkan hati untuk tetap berada di luar kabinet dan merasa lebih nyaman,” katanya.

“Dan bisa menyampaikan apa pun kepada presiden. Jadi kalau banyak pihak merasa lebih nyaman di kabinet, saya merasa nyaman berada di luar kabinet,” imbuhnya.

Andi Gani juga menuturkan, dirinya mengunjungi istana karena ingin membahas juga soal THR yang saat ini menjadi polemik.

Andi Gani berharap, Menaker segera menerbitkan satgas THR yang diisi oleh buruh dan pengusaha.

“Jadi ada keseimbangan, bukan hanya oleh pemerintah,” katanya.


  • 0

Menaker Ida Akui Ada ABK Indonesia Terjebak Perbudakan Modern di Laut

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui adanya anak buah kapal (ABK) Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi perbudakan modern di laut. Dia mengungkapkan, masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan, penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.

“Dari waktu ke waktu, awak kapal Indonesia, khususnya awak kapal perikanan, seringkali mengalami berbagai masalah. Mereka terjebak situasi perbudakan modern di laut,” katanya dalam webinar ‘Mempertanyakan Komitmen Multi-Pihak dalam Melindungi ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing’ di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (14/4).

Dia mengakui, lantaran banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.

Upaya perbaikan pun terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

“Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg (Sekretariat Negara),” ujarnya.

Ida mengatakan sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap awak kapal Indonesia banyak terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses penempatan ABK.

“Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan,” katanya.

Menurut Ida, evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan. “Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik,” tandasnya.


  • 0

Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah buruh dari beberapa serikat pekerja melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, tepatnya di depan pintu Monas pada Senin (12/4/2021).

Mereka berunjuk rasa mengungkapkan beberapa tuntutan, salah satunya meminta pemerintah menetapkan aturan agar pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2021 secara penuh.

Kalangan buruh menolak pembayaran THR dilakukan secara dicicil seperti tahun 2020.

Kompas.com merangkum suara para buruh terkait kebijakan THR sebagai berikut.

1. Perusahaan tidak punya alasan

Salah satu buruh yang mengikuti aksi demo, Yanti (41), berpendapat, perusahaan tidak memiliki alasan untuk menunda atau mencicil hak yang seharusnya diterima buruh menjelang hari raya.

Yanti tidak menerima alasan kerugian akibat Covid-19 menjadi penyebab perusahaan mencicil THR mereka.

“Tidak ada satu alasan pun untuk pengusaha mencicil THR dengan alasan Covid-19. Karena ruginya pengusaha itu bukan rugi, tapi keuntungannya yang berkurang,” kata Yanti.

“Itu bukan benar-benar rugi, jadi tidak ada alasan untuk perusahaan mana pun menunda atau mencicil THR,” sambungnya.

2. THR untuk tutupi kebutuhan

Yanti menyebutkan, selain dipakai untuk menyiapkan kebutuhan hari raya, THR juga untuk menutupi kebutuhan yang tidak terpenuhi pada bulan-bulan sebelumnya.

“THR memang kebutuhan kan, walaupun pemerintah sekarang melarang untuk pulang kampung, tapi THR itu kan bisa digunakan untuk keperluan Lebaran, banyak kebutuhan yang harus kami keluarkan,” kata Yanti.

“Tidak bisa dipungkiri kami juga perlu menggunakan THR untuk kebutuhan lain karena kan dengan Covid-19 ini banyak gaji yang dicicil, itu bisa ditutupi dengan THR,” tambahnya.

Yanti mengaku, beberapa bulan sejak pandemi, dia sempat dirumahkan dan hanya mendapat setengah dari upahnya. Hal itu membuat Yanti harus sekuat tenaga memenuhi kebutuhannya.

3. Kehilangan momen Lebaran

Hal senada juga dikatakan Daniel Afrian, buruh lainnya yang ikut berdemo.

Daniel mengatakan, dia kemungkinan tidak akan menikmati momen Lebaran seperti biasa apabila THR dicicil.

“Nah sekarang posisinya menjelang hari raya dari tradisi kebiasaan untuk pulang kampung dan kebutuhan di hari raya itu pasti akan lebih banyak dari hari biasanya,” ucap Daniel.

“Jika sampai THR dicicil itu pasti akan berdampak sekali bagi kami pekerja kecil ini, seperti makanan yang akan disediakan yang setahun sekali kita makan di hari raya itu, tapi ketika THR dicicil ya mungkin kita enggak bisa dapat momen seperti itu,” tuturnya.

4. Minta diskusi terbuka

Menurut Daniel, para pengusaha yang mengaku merugi selama masa pandemi tak pernah memberikan bukti kepada para pekerja.

Ia berharap ada diskusi yang terbuka antara pengusaha dengan para buruh terkait hal itu.

“Sekarang kan begini, kalaupun memang ada kerugian, kita sama-sama duduk bareng, cuma kenyataannya di lapangan pengusahanya bicara rugi, tapi tidak pernah ada pembuktian,” ujar Daniel.

5. Tanggapan soal denda telat bayar THR

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi denda kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan THR 2021 secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ramidi menyebutkan, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan yang sama terkait sanksi pada 2020.

Namun, dia menilai aturan itu tidak berjalan dengan semestinya.

“Tunjukkan kepada kami para pekerja buruh kalau warning itu akan efektif karena buktinya tahun 2020 mungkin ratusan perusahaan melanggar ketentuan itu tapi enggak diapa-apain,” tutur Ramidi, Senin (12/4/2021).

“Maka tunjukkan kepada kami. Tahun 2020 pun diterapkan seperti itu, tapi mana hasilnya?” lanjutnya.

Pemerintah telah mewajibkan para pengusaha untuk membayar THR 2021 secara penuh atau tanpa dicicil.

Oleh karena itu, buruh meminta pengusaha menaati dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.


  • 0

Kebijakan Menaker Soal THR 2021 Kecewakan Buruh

Category : Uncategorized

Jakarta, CNN Indonesia — Kalangan buruh mengaku kecewa dengan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diatur Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) nomor M/6/HK.04/IV/2021 terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021.

Mereka salah satunya yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menilai SE tersebut tersebut berpotensi menjadi tameng bagi pengusaha untuk mengindari kewajibannya membayarkan THR secara tepat waktu.

Terlebih, aturan itu tak mengatur secara khusus keberadaan pihak yang mengawasi pembayaran THR oleh perusahaan di lapangan. Artinya, pengusaha bisa memutuskan pembayaran secara sepihak THR, termasuk membayarnya dengan cara dicicil.

“Poin tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran. Karena dengan itu, pengusaha yang sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk berlindung dan tidak membayarkan THR-nya secara penuh,” ujar Presiden Aspek Mirah Sumirat kepada CNNIndonesia.com Senin (12/3).

Karena itu lah, kata dia, sejak awal buruh dengan tegas meminta ketentuan THR mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa perlu keluarnya surat edaran.

“Kalau menurut saya surat edaran ini fatal lah, ndablek lah. Intinya, poinnya, jangan keluarkan surat edaran karena sudah ada mekanisme tersendiri terkait mekanisme mampu dan tidak mampu di Undang-Undang,” jelasnya.

Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah mengumumkan pemerintah masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021.

Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1.

“Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tapi setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya,” katanya.

Sementara itu bagi perusahaan yang mampu, readyviewed Ida meminta untuk membayar THR tepat waktu sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah.


  • 0

Pekerja KFC Protes Upah Dipotong, Kementerian Ketenagakerjaan Turun Tangan

Category : Uncategorized

TEMPO.COJakarta – Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima audiensi dengan sejumlah pekerja restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) pada Senin, 12 April 2021. Para pekerja ini melaporkan sejumlah kebijakan perusahaan yang merugikan mereka, salah satunya pemotongan upah sebesar 30 persen secara sepihak sejak April 2020.

“Kami segera menindaklanjuti apa yang disampaikan para pekerja tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, pada hari yang sama.

Adapun para pekerja yang melancarkan protes ini tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) SB PT Fast Food Indonesia Tbk. Fast Food tak lain adalah pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia.

Dalam keterangan tersebut, para pekerja menyebut perusahaan mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan alasan pandemi Covid-19 pada April 2020. Di antaranya seperti pemotongan upah dan hold upah, membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC, serta menunda pembayaran upah lembur buruh.

Tempo mengkonfirmasi berbagai protes yang disampaikan tersebut kepada Direktur Fast Food Indonesia Justinus Dalimin Juwono. Justinus tidak merinci apakah berbagai kejadian yang disampaikan oleh para pekerja ini benar terjadi di lapangan.

Ia hanya mengatakan bahwa semuanya telah didiskusikan dan disepakati bersama dengan serikat pekerja mereka yang bernama SPFFI. “Apa-apa yang harus kami jalankan untuk mencapai kesepakatan hal-hal tersebut, sejak Januari 2021,” kata Justinus.

Namun begitu, Justinus enggan merinci hasil kesepakatan dengan SPFFI. “Intinya sudah didiskusikan atau disepakati bersama dengan SPFFI, karena SPFFI adalah yang mewakili terbesar dari karyawan KFC,” ujarnya.

Antony Matondang, salah satu koordinator SPBI membenarkan adanya kesepakatan pada Januari 2021 ini. Tapi hanya SPFFI saja yang sepakat dengan manajemen untuk pemotongan upah dan lain-lain, sementara SPBI tidak. Menurut dia, SPFFI dan SPBI adalah dua kelommpok yang berbeda di tubuh karyawan KFC.

Tapi, kata Antony, manajemen kemudian memukul rata kebijakan pemotongan upah 30 persen itu untuk semua karyawan. Termasuk bagi para karyawan di SPBI yang tidak setuju.

Bagi dia, kebijakan pukul rata pemotongan upah semacam ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Inilah yang diprotes Antony dan kawan-kawan, sampai melapor ke Kemenaker.

Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan tidak merinci ketentuan hukum ihwal kebijakan pemotongan upah secara pukul rata ini. “Pengusaha mengajak bersepakat untuk pemotongan upah tentu ada alasan dan tentunya alasannya diterima oleh pekerja. Sehingga upah tersebut dapat dibayarkan sesuai kesepakatan,” kata dia.

Meski demikian, Dinar memastikan proses penyelesaian atas masalah ini bakal dilakukan. “Semoga dicarikan titik temunya,” kata dia menanggapi masalah yang dipersoalkan oleh sejumlah pekerja KFC tersebut.