Author Archives: kspsi

  • 0

Menaker Ida Akui Ada ABK Indonesia Terjebak Perbudakan Modern di Laut

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui adanya anak buah kapal (ABK) Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi perbudakan modern di laut. Dia mengungkapkan, masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan, penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.

“Dari waktu ke waktu, awak kapal Indonesia, khususnya awak kapal perikanan, seringkali mengalami berbagai masalah. Mereka terjebak situasi perbudakan modern di laut,” katanya dalam webinar ‘Mempertanyakan Komitmen Multi-Pihak dalam Melindungi ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing’ di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (14/4).

Dia mengakui, lantaran banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan berbendera asing, perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.

Upaya perbaikan pun terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penyelesaian aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berupa peraturan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

“Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg (Sekretariat Negara),” ujarnya.

Ida mengatakan sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap awak kapal Indonesia banyak terjadi akibat proses atau tahapan awal di dalam negeri dalam keseluruhan rangkaian proses penempatan ABK.

“Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan,” katanya.

Menurut Ida, evaluasi dan pembenahan mutlak dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut agar dampak masalah yang ditimbulkan saat ABK bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan. “Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik,” tandasnya.


  • 0

Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah buruh dari beberapa serikat pekerja melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, tepatnya di depan pintu Monas pada Senin (12/4/2021).

Mereka berunjuk rasa mengungkapkan beberapa tuntutan, salah satunya meminta pemerintah menetapkan aturan agar pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2021 secara penuh.

Kalangan buruh menolak pembayaran THR dilakukan secara dicicil seperti tahun 2020.

Kompas.com merangkum suara para buruh terkait kebijakan THR sebagai berikut.

1. Perusahaan tidak punya alasan

Salah satu buruh yang mengikuti aksi demo, Yanti (41), berpendapat, perusahaan tidak memiliki alasan untuk menunda atau mencicil hak yang seharusnya diterima buruh menjelang hari raya.

Yanti tidak menerima alasan kerugian akibat Covid-19 menjadi penyebab perusahaan mencicil THR mereka.

“Tidak ada satu alasan pun untuk pengusaha mencicil THR dengan alasan Covid-19. Karena ruginya pengusaha itu bukan rugi, tapi keuntungannya yang berkurang,” kata Yanti.

“Itu bukan benar-benar rugi, jadi tidak ada alasan untuk perusahaan mana pun menunda atau mencicil THR,” sambungnya.

2. THR untuk tutupi kebutuhan

Yanti menyebutkan, selain dipakai untuk menyiapkan kebutuhan hari raya, THR juga untuk menutupi kebutuhan yang tidak terpenuhi pada bulan-bulan sebelumnya.

“THR memang kebutuhan kan, walaupun pemerintah sekarang melarang untuk pulang kampung, tapi THR itu kan bisa digunakan untuk keperluan Lebaran, banyak kebutuhan yang harus kami keluarkan,” kata Yanti.

“Tidak bisa dipungkiri kami juga perlu menggunakan THR untuk kebutuhan lain karena kan dengan Covid-19 ini banyak gaji yang dicicil, itu bisa ditutupi dengan THR,” tambahnya.

Yanti mengaku, beberapa bulan sejak pandemi, dia sempat dirumahkan dan hanya mendapat setengah dari upahnya. Hal itu membuat Yanti harus sekuat tenaga memenuhi kebutuhannya.

3. Kehilangan momen Lebaran

Hal senada juga dikatakan Daniel Afrian, buruh lainnya yang ikut berdemo.

Daniel mengatakan, dia kemungkinan tidak akan menikmati momen Lebaran seperti biasa apabila THR dicicil.

“Nah sekarang posisinya menjelang hari raya dari tradisi kebiasaan untuk pulang kampung dan kebutuhan di hari raya itu pasti akan lebih banyak dari hari biasanya,” ucap Daniel.

“Jika sampai THR dicicil itu pasti akan berdampak sekali bagi kami pekerja kecil ini, seperti makanan yang akan disediakan yang setahun sekali kita makan di hari raya itu, tapi ketika THR dicicil ya mungkin kita enggak bisa dapat momen seperti itu,” tuturnya.

4. Minta diskusi terbuka

Menurut Daniel, para pengusaha yang mengaku merugi selama masa pandemi tak pernah memberikan bukti kepada para pekerja.

Ia berharap ada diskusi yang terbuka antara pengusaha dengan para buruh terkait hal itu.

“Sekarang kan begini, kalaupun memang ada kerugian, kita sama-sama duduk bareng, cuma kenyataannya di lapangan pengusahanya bicara rugi, tapi tidak pernah ada pembuktian,” ujar Daniel.

5. Tanggapan soal denda telat bayar THR

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi denda kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan THR 2021 secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ramidi menyebutkan, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan yang sama terkait sanksi pada 2020.

Namun, dia menilai aturan itu tidak berjalan dengan semestinya.

“Tunjukkan kepada kami para pekerja buruh kalau warning itu akan efektif karena buktinya tahun 2020 mungkin ratusan perusahaan melanggar ketentuan itu tapi enggak diapa-apain,” tutur Ramidi, Senin (12/4/2021).

“Maka tunjukkan kepada kami. Tahun 2020 pun diterapkan seperti itu, tapi mana hasilnya?” lanjutnya.

Pemerintah telah mewajibkan para pengusaha untuk membayar THR 2021 secara penuh atau tanpa dicicil.

Oleh karena itu, buruh meminta pengusaha menaati dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.


  • 0

Kebijakan Menaker Soal THR 2021 Kecewakan Buruh

Category : Uncategorized

Jakarta, CNN Indonesia — Kalangan buruh mengaku kecewa dengan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diatur Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) nomor M/6/HK.04/IV/2021 terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021.

Mereka salah satunya yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menilai SE tersebut tersebut berpotensi menjadi tameng bagi pengusaha untuk mengindari kewajibannya membayarkan THR secara tepat waktu.

Terlebih, aturan itu tak mengatur secara khusus keberadaan pihak yang mengawasi pembayaran THR oleh perusahaan di lapangan. Artinya, pengusaha bisa memutuskan pembayaran secara sepihak THR, termasuk membayarnya dengan cara dicicil.

“Poin tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran. Karena dengan itu, pengusaha yang sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk berlindung dan tidak membayarkan THR-nya secara penuh,” ujar Presiden Aspek Mirah Sumirat kepada CNNIndonesia.com Senin (12/3).

Karena itu lah, kata dia, sejak awal buruh dengan tegas meminta ketentuan THR mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa perlu keluarnya surat edaran.

“Kalau menurut saya surat edaran ini fatal lah, ndablek lah. Intinya, poinnya, jangan keluarkan surat edaran karena sudah ada mekanisme tersendiri terkait mekanisme mampu dan tidak mampu di Undang-Undang,” jelasnya.

Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah mengumumkan pemerintah masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021.

Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1.

“Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tapi setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya,” katanya.

Sementara itu bagi perusahaan yang mampu, readyviewed Ida meminta untuk membayar THR tepat waktu sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah.


  • 0

Pekerja KFC Protes Upah Dipotong, Kementerian Ketenagakerjaan Turun Tangan

Category : Uncategorized

TEMPO.COJakarta – Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima audiensi dengan sejumlah pekerja restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) pada Senin, 12 April 2021. Para pekerja ini melaporkan sejumlah kebijakan perusahaan yang merugikan mereka, salah satunya pemotongan upah sebesar 30 persen secara sepihak sejak April 2020.

“Kami segera menindaklanjuti apa yang disampaikan para pekerja tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, pada hari yang sama.

Adapun para pekerja yang melancarkan protes ini tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) SB PT Fast Food Indonesia Tbk. Fast Food tak lain adalah pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia.

Dalam keterangan tersebut, para pekerja menyebut perusahaan mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan alasan pandemi Covid-19 pada April 2020. Di antaranya seperti pemotongan upah dan hold upah, membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC, serta menunda pembayaran upah lembur buruh.

Tempo mengkonfirmasi berbagai protes yang disampaikan tersebut kepada Direktur Fast Food Indonesia Justinus Dalimin Juwono. Justinus tidak merinci apakah berbagai kejadian yang disampaikan oleh para pekerja ini benar terjadi di lapangan.

Ia hanya mengatakan bahwa semuanya telah didiskusikan dan disepakati bersama dengan serikat pekerja mereka yang bernama SPFFI. “Apa-apa yang harus kami jalankan untuk mencapai kesepakatan hal-hal tersebut, sejak Januari 2021,” kata Justinus.

Namun begitu, Justinus enggan merinci hasil kesepakatan dengan SPFFI. “Intinya sudah didiskusikan atau disepakati bersama dengan SPFFI, karena SPFFI adalah yang mewakili terbesar dari karyawan KFC,” ujarnya.

Antony Matondang, salah satu koordinator SPBI membenarkan adanya kesepakatan pada Januari 2021 ini. Tapi hanya SPFFI saja yang sepakat dengan manajemen untuk pemotongan upah dan lain-lain, sementara SPBI tidak. Menurut dia, SPFFI dan SPBI adalah dua kelommpok yang berbeda di tubuh karyawan KFC.

Tapi, kata Antony, manajemen kemudian memukul rata kebijakan pemotongan upah 30 persen itu untuk semua karyawan. Termasuk bagi para karyawan di SPBI yang tidak setuju.

Bagi dia, kebijakan pukul rata pemotongan upah semacam ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Inilah yang diprotes Antony dan kawan-kawan, sampai melapor ke Kemenaker.

Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan tidak merinci ketentuan hukum ihwal kebijakan pemotongan upah secara pukul rata ini. “Pengusaha mengajak bersepakat untuk pemotongan upah tentu ada alasan dan tentunya alasannya diterima oleh pekerja. Sehingga upah tersebut dapat dibayarkan sesuai kesepakatan,” kata dia.

Meski demikian, Dinar memastikan proses penyelesaian atas masalah ini bakal dilakukan. “Semoga dicarikan titik temunya,” kata dia menanggapi masalah yang dipersoalkan oleh sejumlah pekerja KFC tersebut.


  • 0

Jika Perusahaan Tak Mampu Bayar THR, Begini Solusi untuk Karyawan

Category : Uncategorized

TEBET, AYOBANDUNG.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta kesepakatan dilakukan perusahaan dan pekerja jika Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 tidak bisa diberikan secara penuh dan tepat waktu.

Terkait hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, memohon kepada kepala daerah untuk memastikan perusahaan dapat membayarkan THR keagamaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mohon kerja sama para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja dan buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR, agar melakukan dialog dengan pekerja dan buruh untuk mencapai kesepakatan,” ujar Ida dalam siaran pers Pembayaran THR 2021 di YouTube Kemnaker RI, Senin 12 April 2021.

Menurutnya, jika perusahaan tidak bisa membayarkan THR kepada pekerja dan buruh secara penuh atau tepat waktu, maka kondisi ini mesti dilakukan kesepahaman oleh keduanya.

Kesepahaman, lanjutnya, dilakukan perusahaan dan pekerja melalui dialog tripartit yang dilaksanakan dengan itikad baik secara kekeluargaan.

Dialog kesepahaman tersebut juga dilakukan secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR 2021. Selain itu, kesepakatan harus dilakukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja dan buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasil kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat,” ucap Ida.

Lebih lanjut, dia meminta para kepala daerah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum terkait pelaksanaan THR 2021.

Terkait aturan dan permintaan tersebut, tertuang dalam SE Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang dikeluarkan per 12 April 2021 dan ditujukan kepada para kepala daerah.

SE Menaker mewajibkan pembayaran THR dilakukan perusahaan kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum lebaran 2021.

“Saya perlu sampaikan beberapa hal THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba,” pungkasnya.


  • 0

103 Perusahaan Masih Nunggak THR 2020, Kapan Dibayar?

Category : Uncategorized

Jakarta – Sebanyak 103 perusahaan belum menyelesaikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2020. Padahal sebentar lagi sudah mau masuk Ramadhan 2021 dan bakal ada THR yang harus dibayarkan lagi di tahun ini.

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, secara total aduan yang masuk ke kementeriannya mengenai masalah pembayaran THR 2020 ada 410 perusahaan. Nah, 307 perusahaan sudah memenuhi kewajibannya.

“307 perusahaan yang sudah selesai melalui pemeriksaan serta pembinaan, dan THR dibayarkan. Artinya perusahaan sudah melaksanakan membayarkan THR, baik yang terlambat bayar, yang tertunda, maupun yang menyepakati pembayaran sesuai maupun tidak sesuai dengan THR,” kata Ida dalam konferensi pers virtual, kemarin Senin (12/4/2021).

 Sementara itu, 103 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran THR 2020 sedang dalam proses pemeriksaan, pengawasan, dan pemanggilan.

 

“Pemanggilan dinas untuk pelaksanaan nota pemeriksaan 1 dan 2, dimana beberapa di antaranya berkaitan permasalahan perselisihan hubungan industrial yang lagi berproses sesuai dengan mekanisme di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial),” ujarnya.

Pernyataan buruh mengenai THR yang belum dibayar di halaman selanjutnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan ada 1.487 pekerja yang THR-nya belum dilunasi sejak tahun 2020. Angka itu merupakan data yang dihimpun oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN), setidaknya ada 13 perusahaan yang belum melunasi THR di tahun 2020.

Sementara itu, pihaknya dari KSPI mencatat ada sekitar 54 perusahaan yang belum melunasi THR-nya.

“Jumlahnya, menurut catatan SPN mencakup 1.487 karyawan yang THR-nya belum dilunasi dan masih dicicil, itu meliputi kurang lebih 13 perusahaan. Kalau dari KSPI sendiri mencatat ada 54 perusahaan,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4/2021).

Said juga sempat menyebutkan beberapa perusahaan yang belum melunasi THR, ada yang baru membayar 75% ada juga yang baru membayar 15%. Bahkan, ada juga yang hanya membayar Rp 250 ribu.

“Di Jakarta saja yang masih nunggak THR 2020 ada PT Nara Wata Makmur, THR baru dibayar 75% belum lunas. Bahkan, PT SPS THR-nya dibayar hanya 15%. Ada juga di Banten, PT Seijin Lestari cuma bayar Rp 250 ribu dan belum dilunasi,” papar Said.

“Ini banyak perusahaan belum lunas dan nunggak di 2020, jangan sampai sekarang di 2021 ini dicicil lagi,” katanya.


  • 0

Menguat Terus, Dolar AS Tembus Level Rp 14.600

Category : Uncategorized

Jakarta – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini berada di level Rp 14.601. Mata uang Paman Sam menguat 49 poin (0,34%).
Demikian dikutip dari data RTI, Selasa (13/4/2021).

The Greenback akhirnya tembus ke level Rp 14.600-an, setelah kokoh berada di level Rp 13.500 sejak pekan lalu. Dalam sepekan, dolar AS menguat 0,70%.

Mata uang Paman Sam juga menguat terhadap hampir semua mata uang lainnya. Dolar AS hanya ditekuk tipis oleh yuan China 0,03%.

Dolar AS berada di level tertingginya di Rp 14.618 dan terendahnya di Rp 14.552.

Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka melemah. IHSG turun 4 poin (0,07%) ke level 5.944.


  • 0

Ini Skema Penghitungan THR Lebaran 2021

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang wajib diabayarkan maksimal 7 hari sebelum Lebaran.

Dalam SE Pelaksanaan THR yang ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia, Ida mengimbau agar perusahaan membayarkan THR pekerja tahun 2021 secara penuh. Hal ini wajib dilakukan mengingat pada tahun 2020 pemerintah telah memberikan banyak keringanan kepada para pengusaha.

Ida mengatakan, SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 terkait Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Kemudian, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

SE juga menjelaskan, perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikad baik.

“Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan,” kata Ida.

Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat,” katanya.

Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan kurun waktu 2 tahun terakhir secara transparan.

SE juga mengimbau Gubernur dan Bupati/Wali kota turut mengawal agar pembayaran THR Lebaran tahun 2021 berjalan baik, dengan membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

“Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Ida meminta Gubernur beserta Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.


  • 0

Alasan Pemerintah Tunjuk 7 Sektor ini Masuk Peta Jalan Industri 4.0

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang menyebut, peta jalan Making Indonesia 4.0 merupakan inisiatif untuk percepatan revitalisasi sektor manufaktur memasuki era industri 4.0. Sasaran utamanya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai 10 negara ekonomi terbesar dunia di 2030.

Berdasarkan peta jalan tersebut, terdapat tujuh sektor industri yang didorong sebagai fokus prioritas pada Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, elektronika, farmasi, serta alat kesehatan.

“Ketujuh sektor ini dipilih karena dapat memberikan kontribusi sebesar 70 persen dari total PDB manufaktur, 65 persen ekspor manufaktur, dan 60 persen pekerja industri,” katanya dalam webinar Internasional, Senin (12/4).

Menteri Agus mengemukakan, sektor industri di Indonesia menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi pandemi Covid-19, termasuk dengan kesiapan memanfaatkan teknologi industri 4.0, sehingga tetap dapat menjaga aktivitas produksinya. Di tengah pandemi, realisasi investasi sektor industri pada periode 2020 mencapai Rp272,9 triliun, tumbuh 26 persen dari 2019 yang sebesar Rp216 Triliun.

Selain itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2021 berada di level 53,2 atau meningkat sebesar 2,3 poin dari Februari 2021. Peningkatan PMI manufaktur Maret 2021 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Capaian gemilang tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi Indonesia akan semakin cepat, dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021,” tegas Menteri Agus.

Indonesia Siap Sambut Era Industri 4.0

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0. Saat ini pemerintah juga sedang menyusun roadmap daripada industri 4.0 tersebut.

“Industri kami siap menghadapi revolusi industri dengan meluncurkan pembuatan roadmap Indonesia 4.0,” kata Menko Airlangga dalam webinar internasional, Senin (12/2).

Dia menambahkan, setidaknya ada beberapa sektor industri yang akan dimasukan di dalam roadmap Indonesia 4.0 tersebut. Beberapa di antaranya adalah sektor prioritas, seperti minuman, tekstil, otomotif, kendaraan, elektronik, dan farmasi.


  • 0

BPJS Watch Sebut Bakal Banyak Perusahaan Mangkir Bayar THR, Ini Alasannya

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR 2021. Surat edaran tersebut merupakan surat rutin yang dikeluarkan tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun tahun ini ditandatangani lebih cepat yaitu awal Ramadan atau 12 April 2021.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, surat edaran ini menimbulkan ketidakpastian dan tidak masuk logika berpikir normal. Alasannya, pada poin 1 menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu dan membuat kesepakatan dengan buruh.

Adapun kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021. Poin ini hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 dan tidak membuka ruang perusahaan yang tidak mampu untuk mencicilnya.

“Dengan klasula tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid-19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 (sebelum hari raya). Saya nilai klausula ini sangat membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh Perusahaan,” ujar Timboel, Jakarta, Selasa (13/4).

Timboel menilai perusahaan akan sangat kesulitan apabila tidak mampu membayar THR pada H-7 karena terdampak Covid-19 dan tidak diberi ruang mencicil namun diwajibkan membayar THR H-1. “Saya kira perusahaan akan sangat sulit mencari dana dalam waktu 6 hari,” jelasnya.

Kewajiban pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak covid-19, tentunya akan juga menjadi masalah bagi buruh karena bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh perusahaan, tak ada lagi solusi yang bisa diambil.

“Apa yang bisa dilakukan pengawas Ketenagakerjaan? karena pada H-1 dipastikan Pengawas Ketenagakerjaan, manajemen dan pekerja sudah libur,” katanya.

Walaupun pembayaran THR di H-1 dilakukan maka pekerja tidak memiliki cukup waktu untuk berbelanja mempersiapkan kebutuhan sebab besoknya sudah Hari Raya. Dana THR kemudian berpotensi tidak bisa dibelanjakan. “Sehingga harapan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dana THR untuk mendukung konsumsi masyarakat tidak tercapai,” jelas Timboel.

Dengan fakta ini perubahan waktu pembayaran THR dari H-7 ke H-1, maka peluang pengusaha yang terdampak Covid-19 untuk mengemplang bayar THR akan semakin besar, karena tidak diberi ruang untuk mmbangun kesepakatan membicarakan termin pembayaran.

“Kalau hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 maka poin 2, 3 dan 4 akan relatif percuma, mengingat akan ada kesulitan perusahaan yang terdampak covid-19 untuk membayar THR pada H-1,” kata Timboel.

Timboel menambahkan, surat edaran ini membuat ketidakpastian pembayaran THR bagi buruh oleh perusahaan terdampak Covid-19 semakin besar. Dia menilai, surat ini seperti jalan tengah yang diambil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang tidak mau berkonfrontasi dengan Menko Airlangga yang meminta THR tidak boleh dicicil.

“Menteri Ketenagakerjaan bersepakat dengan Menko Perekonomian dengan mengorbankan buruh. Ini salah satu prestasi buruk Menteri Ketenagakerjaan yang gagal memberikan kepastian bagi pekerja untuk mendapatkan THR,” tandasnya