0
0
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), sebuah lembaga setingkat kementerian yang bertugas merumuskan kebijakan strategis terkait kesejahteraan pekerja. DKBN disebut akan dihuni oleh pimpinan buruh hingga akademisi yang memiliki keberpihakan terhadap pekerja.
Informasi ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI AGN 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dilantik sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
“Yang duduk siapa saja? Ada pimpinan buruh, satu. Ada akademisi yang mempunyai keberpihakan kepada buruh. Jadi tidak hanya pimpinan buruh yang masuk di Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Andi Gani, Rabu, 3 Desember 2025.
Menurut Andi, DKBN memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kebijakan bukan sekadar lembaga simbolis tanpa fungsi eksekusi. Oleh karena itu, KSPSI mendorong Presiden Prabowo untuk menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait struktur DKBN dengan cermat.
Andi menyebut dirinya telah mengantongi sejumlah nama yang akan mengisi jabatan strategis di DKBN, namun enggan mengungkapkannya sebelum diumumkan Presiden.
“Strukturnya sudah ada, Kepres-nya sudah disiapkan. Pengumumannya mudah-mudahan sebelum akhir tahun. Karena ini janji Presiden,” katanya.
Ia menjelaskan, struktur DKBN mencakup komite eksekutif serta deputi-deputi yang bertugas membantu perumusan kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan.
Pemerintah menegaskan bahwa DKBN merupakan badan penasihat strategis yang akan memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait perlindungan pekerja. Dewan ini akan diisi tokoh-tokoh buruh dari berbagai daerah serta unsur akademisi, dengan target menghasilkan rujukan kebijakan yang lebih adil, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan buruh Indonesia.
