0
0
Merdeka.com – Pemerintah akan mulai memberikan insentif kepada pengangguran lewat kartu pra kerja pada Januari 2020 mendatang. Melalui program ini, pemerintah bakal memberi insentif sebesar Rp 300.000-Rp 500.000 kepada pengangguran yang mengikuti pelatihan dalam kurun waktu maksimal 3 bulan.
Dalam hal ini, pemerintah turut menggandeng Project Management Office (PMO) untuk bantu mengelola proyek kartu pra kerja. Mulai dari pengiriman dana melalui rekening kepada peserta pelatihan kerja hingga seleksi pendaftar melalui aplikasi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, menyatakan pemerintah masih terus membahas siapa PMO yang bisa diajak bekerjasama dalam proyek ini. Dia pun membuka pintu bagi para profesional untuk terlibat sebagai pengelola proyek kartu pra kerja.
Merdeka.com – Pemerintah akan mulai memberikan insentif kepada pengangguran lewat kartu pra kerja pada Januari 2020 mendatang. Melalui program ini, pemerintah bakal memberi insentif sebesar Rp 300.000-Rp 500.000 kepada pengangguran yang mengikuti pelatihan dalam kurun waktu maksimal 3 bulan.
Dalam hal ini, pemerintah turut menggandeng Project Management Office (PMO) untuk bantu mengelola proyek kartu pra kerja. Mulai dari pengiriman dana melalui rekening kepada peserta pelatihan kerja hingga seleksi pendaftar melalui aplikasi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, menyatakan pemerintah masih terus membahas siapa PMO yang bisa diajak bekerjasama dalam proyek ini. Dia pun membuka pintu bagi para profesional untuk terlibat sebagai pengelola proyek kartu pra kerja.
“Ini yang sedang dibahas dan dimatangkan. Kami masih ada 3 waktu, karena implementasi kartu pra kerja nanti kan, Januari 2020. (Siapa PMO-nya?) Kalau secara organisasi pemerintah, tapi isinya bisa profesional,” jelasnya di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (27/9).
Sebagai informasi, pemerintah sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun pada RAPBN 2020 untuk program kartu pra kerja. Pemerintah juga bakal bekerjasama dengan sejumlah perusahaan platform online seperti Gojek, Bukalapak dan Tokopedia sebagai penyedia jasa dompet digital (e-wallet).
Terkait jumlah kepesertaan, pemerintah pada tahap awal akan memberikan kartu pra kerja kepada sekitar 2 juta orang mulai tahun depan. Untuk selanjutnya, pendaftaran dapat dilakukan secara terbuka dan tidak dibatasi usia.
Dari 2 juta orang tersebut, Menteri Hanif mengatakan, mayoritas atau 1,5 juta orang di antaranya akan mengikuti program kartu pra kerja berbasis digital.
“Itu 1,5 jutanya digital based, yang 500.000 konvensional. Kalau yang digital based in kan mulai dari pendaftaran dan penempatan seluruh ekosistemnya, termasuk pembayaran pasca training (kartu pra kerja) segala macam pakai e-wallet dan sebagainya,” ujar dia.
