0
0
Kuningan — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga menjabat sebagai penasihat Kapolri di bidang ketenagakerjaan, Andi Gani Nena Wea, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan konservasi alam di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Gani saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar oleh DPC KSPSI Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan itu, ia menilai bahwa kehadiran industri memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Menurut Andi Gani, setiap tahun jumlah angkatan kerja terus bertambah sehingga diperlukan investasi industri yang mampu menyerap tenaga kerja baru. Namun demikian, pembangunan industri tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan yang selama ini menjadi identitas Kabupaten Kuningan sebagai wilayah konservasi.
Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri harus tetap mengikuti aturan tata ruang serta melalui kajian lingkungan yang ketat, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan.
“Industri tidak boleh mengalahkan konservasi, tetapi kita juga tidak boleh menutup diri dari investasi karena itu peluang untuk menampung tenaga kerja,” ujar Andi Gani.
Selain membahas investasi dan pembangunan industri, Andi Gani juga menyoroti perlindungan pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia mengingatkan perusahaan agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah membuka posko pengaduan bagi pekerja yang mengalami keterlambatan atau tidak menerima THR. Bahkan, menurutnya, pelanggaran pembayaran THR dapat masuk ke ranah pidana apabila perusahaan terbukti sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada pekerja.
Melalui kegiatan tersebut, Andi Gani berharap sinergi antara serikat pekerja, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dapat terus diperkuat demi menciptakan hubungan industrial yang sehat sekaligus pembangunan daerah yang berkelanjutan.
