0
0
JAKARTA, KOMPAS.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) ke-26 atau COP26 di Glasgow, Inggris.
Ketua Umum Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid mengungkapkan, Kadin ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) Pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26. Ini sekaligus kesempatan untuk memperlihatkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.
“Kadin siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk penuhi komitmen perubahan iklim negara kita. Kadin juga akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi dalam membangun Agenda Net Zero untuk membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060,” ujar Arsjad dalam siaran pers, Minggu (31/10/2021).
Arsjat mengatakan, dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap salah satu agenda utama COP26 tentang membangun kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat guna percepat tindakan mitigasi perubahan iklim, Kadin akan fokus pada inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta.
Fokus tersebut mencakup mekanisme carbon market, pengurangan deforestasi, transisi menuju energi baru terbarukan, pengelolaan sampah dengan fokus utama pada sampah plastik, dan impact investment untuk perusahaan dengan iklim positif
“Kadin juga merekomendasikan pembentukan satuan tugas publik-swasta untuk merancang dan menerapkan ekosistem carbon market di luar Voluntary Market,” tambah Arsjat.
Para anggota Kadin juga secara aktif mendukung pengelolaan hutan lestari yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Kadin juga mendukung penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang secara nyata dapat mencegah deforestasi serta mendorong reforestasi dalam proses bisnis masing-masing untuk mengurangi emisi CO2.
Kadin juga telah berkoordinasi erat dengan sejumlah pengembang, kontraktor, dan industri rantai nilai energi baru terbarukan untuk bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam rangka meningkatkan pengadaan dan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Kadin juga terus mendorong sektor swasta untuk menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap komersial dan industri (C&I) sebagai bagian dari agenda transisi energi yang lebih luas di Indonesia.
“Di Indonesia, 30 hingga 40 persen sampah dibuang ke sungai, dibakar, atau dikelola sendiri oleh masyarakat sehingga menghasilkan GRK dalam jumlah besar. Kami berkomitmen meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi plastik sesuai dengan target Indonesia untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen pada tahun 2025,” ujar Arsjad.
Di sisi lain, konsep green financing yang makin populer telah terbukti mengurangi emisi CO2 dengan mendorong investasi untuk proyek-proyek berkelanjutan. Anggota pengurus inti KADIN, melalui APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, membentuk Indonesia Impact Fund pada tahun 2019, dengan target dana terkumpul 10 juta dollar AS pada tahun 2021.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Shinta W. Kamdani menegaskan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pihak internasional perlu lebih didorong dan diperkuat pasca-COP26.
“Salah satu area kolaborasi potensial adalah pembentukan satuan tugas publik-swasta untuk penyusunan roadmap carbon market Indonesia dan Kadin Net Zero Hub, yang menjadi pusat sumber daya bagi perusahaan swasta berbagi wawasan, pengetahuan, alat serta sumber daya lainnya dalam membangun Net Zero Journey,” jelas Shinta.
