Monthly Archives: December 2018

Pemerintah Jokowi Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2 Persen

Merdeka.com – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2018 mampu mencapai sekitar 5,2 persen. Angka ini diperoleh dari laporan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, usai melakukan penutupan perdagangan saham 2018.

“Yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Masih dihitung tapi tadi saya dibisikin Pak Menko kurang lebih angkanya (5,2 persen),” ujar Presiden Jokowi di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (29/12).

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi diperkirakan berada pada angka 3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini menunjukkan pengendalian harga selama satu tahun penuh berhasil dilalukan.

“Inflasi dipastikan lebih rendah dari tahun lalu. Hanya angkanya di 3,0 berapa tidak tahu yang pasti di bawah tahun lalu. Ini juga saya kira sebuah angka yang menunjukkan bahwa pengendalian harga yang ada dipasar bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, BI, dan sektor riil di lapangan,” jelasnya.

Untuk mendorong stabilitas ekonomi ke depan, pemerintah akan menyiapkan berbagai kebijakan baru. Kebijakan yang akan diterbitkan nantinya untuk mendukung kepastian investasi terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.

“Akan banyak nantinya kita munculkan sekali lagi kebijakan yang makin menyederhanakan dan juga kebijakan yang makin berikan kepastian pada investasi, kepada sektor usaha, pada sektor riil terutama yang berorientasi pd sektor ekspor,” tandasnya. [azz]

Asosiasi Harap Pemerintah Ciptakan Iklim Usaha Kondusif di Tahun Politik

Merdeka.com – Stabilitas ekonomi dan iklim investasi pada 2019 menjadi sorotan serius para pelaku usaha, termasuk industri hasil tembakau. Pemerintah khususnya di tingkat daerah, diharapkan lebih cermat menyikapi situasi ketidakpastian iklim usaha ini di tahun politik tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI), Soeseno mengatakan, sejumlah kementerian telah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri. Akan tetapi, masih ada sejumlah peraturan di tingkat pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan semangat peraturan dan perundang-undangan nasional.

“Situasi ini menghadirkan ketidakpastian di kalangan industri tembakau yang menjadi salah satu kontributor terbesar perekonomian nasional dan daerah,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/12).

Sebagai contoh, pengaturan daerah (Perda) terkait kawasan tanpa rokok (KTR) dan inisiatif penerapan aturan iklan dan larangan pemajangan produk rokok di toko ritel di daerah dinilai justru bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.

“Saat ini sudah banyak peraturan dan undang-undang yang membatasi, sehingga tidak diperlukan lagi regulasi yang lebih ketat yang hanya akan menyakiti para petani tembakau dan menekan industri yang sudah mengalami penurunan. Keluaran dari proses pembuatan perda seharusnya seimbang dan memberi solusi agar kesempatan usaha tetap ada,” ungkap dia.

Terlebih, kata Soeseno, industri hasil tembakau menjadi salah satu kontributor terbesar pendapatan negara.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat penerimaan negara dari cukai rokok per 6 Desember 2018 mencapai Rp 120,62 triliun atau 81,37 persen dari target Anggaran Pendapatan Negara 2018 sebesar Rp 148,23 triliun. Sektor ini juga melibatkan sekitar 6 juta orang pekerja baik langsung maupun tidak langsung.

“Pemerintah sebaiknya fokus mengimplementasikan PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terlebih dahulu agar menjadi rujukan pelaksanaan bagi seluruh pemerintah daerah. Dengan demikian, Perda tidak over protektif,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan pengaturan KTR harus tetap memperhatikan kepastian usaha. Hal ini agar laju perekonomian, khususnya di daerah tidak terganggu.

Menurut dia, jika Perda KTR diterapkan tanpa memperhatikan banyak aspek, maka akan berdampak pada turunanny penyerapan hasil tani dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, Enny meminta semua pihak duduk bersama agar tidak ada kelompok yang dirugikan.

Jumlah TKA di Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Hanya 20 Persen

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan, progres pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di tahun 2019 mencapai 60 persen. Sementara hingga akhir tahun ini ditargetkan sekitar 8 persen.

Menurut Direktur Utama KCIC, Chandra Dwiputra, kebutuhan pekerja proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di 2019 sebanyak 33 ribu orang. Dia mengakui dari jumlah itu, terdapat pekerja dari China.

Namun demikian, menurutnya, pekerja asing dari berbagai negara dibatasi hanya 20 persen dari total pekerja yang dibutuhkan yakni maksimal 6,6 ribu orang. Sementara 80 persen sisanya adalah pekerja lokal.

“Tenaga kerja asing kami batasi maksimal 20 persen, sisanya adalah tenaga kerja lokal,” ujarnya kepada kumparan, Sabtu (29/12).

Dia menambahkan, tenaga kerja asing yang ada di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya dipekerjakan pada posisi terampil khusus, misalnya seperti operator dalam pembangunan tunnel atau terowongan.

“Hanya di posisi tertentu dengan skill khusus, jadi sekalian transfer of knowledge dilakukan. Kalau unskilled labour tetap dari dalam negeri,” tegas Chandra.

Chandra menambahkan, saat ini progres pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung baru mencapai 4,6 persen, sementara pembebasan lahan sudah 86 persen. Diharapkan pembebasan lahan bisa selesai di semester I-2019.

“Kemudian di 2019 kami menarget progres konstruksi mencapai 60 persen, sedang di 2020 sekitar 99 persen. Di 2021 diharapkan pengerjaan selesai,” katanya.

Revolusi Industri 4.0, Sektor Ritel Berpotensi PHK Karyawan

Jakarta, CNN Indonesia — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut industri ritel masih berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2019 mendatang. Ancaman dianggap datang dari hadirnya teknologi canggih era revolusi industri 4.0.

Ketua KSPI Said Iqbal berpendapat, revolusi industri 4.0 akan mempersempit lahan pekerjaan karena teknologi bisa mengambil alih kegiatan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Untuk ritel misalnya, penjualan kini bisa dilakukan via daring (online).

“2019 itu yang pasti memang ritel atau perdagangan karena pakai internet kan. Revolusi industri 4.0 bicara soal digital ekonomi,” tutur Said, Rabu (26/12).

Kemudian, perusahaan yang bergerak di industri tekstil juga masih akan menyumbang jumlah PHK pada tahun depan. Maklumlah, jika sistem digital masuk dalam produksi di pabrik, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan akan berkurang.

“Itu namanya revolusi industri. McKinsey Global Institute mengatakan 300 juta orang terancam PHK, Indonesia 32 juta,” sambung Said.

Namun, prediksi sebanyak 32 juta karyawan itu akan dimulai pada 2020 mendatang secara bertahap. Menurut Said, pemerintah sejauh ini belum siap untuk memproteksi pekerja dari potensi PHK tersebut.

“Dari sisi regulasi pemerintah membuat soal revolusi industri 4.0 nanti ancaman PHK terjadi di mana-mana. Bisa lihat Giant 19 cabang tutup contohnya,” jelas Said.

Sebagai informasi, selain gerai ritel Giant, PHK juga terjadi karena penutupan seluruh gerai ritel 7-Eleven pada pertengahan tahun lalu. Sejumlah mantan karyawan 7-Eleven pun masih memperjuangkan hak nya berupa sisa pesangon.

Sebagai informasi, dalam empat tahun terakhir KSPI memprediksi jumlah PHK sudah mencapai hampir satu juta. Beberapa perusahaan yang merumahkan karyawannya berada di sektor semen, baja, ritel, otomotif, tekstil, serta makanan dan minuman.

Kemnaker Target Sertifikasi 1,5 Juta Tenaga Kerja di 2019

Jakarta – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menargetkan sertifikasi tenaga kerja mencapai 1,5 juta orang di tahun 2019. Sertifikasi diberikan sebagai bentuk pengakuan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

“Total targetnya 1,5 juta, udah ada sekarang yang bersertifikat itu 1.349 juta,” jelas Sekretaris Jenderal Kemenaker Khairul Anwar di kantornya, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Tenaga kerja yang memiliki sertifikasi ini akan mendapatkan pengakuan atas skill yang mereka miliki. Namun sebelum itu, tenaga kerja harus melewati uji kompetensi terlebih dahulu.

“Keistimewaannya itu kan pengakuan kompetensinya, kalau ikut latihan sudah terampil belom, uji kompetensi itu, lulus uji kompetensinya dapet sertifikat, sertifikatnya dari lembaga sertifikasi profesi yang diberi dari badan lisensi nasional sertifikasi,” terangnya.

Khairul juga mengatakan kalau sertifikasi ini merupakan standar kompetensi untuk menempati sebuah jabatan.

“Sertifikasi ini adalah satu-satunya quality control apakah sumber daya manusia kita benar-benar sudah kompeten dalam jabatan tertentu,” tutupnya.

Sertifikasi ini bisa memberikan nilai tambah bagi pekerja. Dengan ada sertifikasi ini, SDM Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. (zlf/zlf)

Menaker Pertanyakan KSPI Soal Data PHK 1 Juta Orang

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menanggapi sinis data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibeberkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sepanjang 2015-2018 yang mencapai hampir 1 juta orang. Ia mempertanyakan posisi Said Iqbal, Presiden KSPI, yang menyampaikan informasi tersebut kepada publik Rabu (26/12) kemarin.

Seperti diketahui, Said adalah pemimpin dari KSPI. Awal tahun ini, Said memimpin anggotanya untuk mendeklarasikan dukungan KSPI terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lawan dari Jokowi yang merupakan bos Hanif.

“Kan kamu sudah kenal Said Iqbal seperti apa. Semua orang juga sudah tahu Said Iqbal,” kata Hanif, Kamis (27/12).

Sayangnya, Hanif tidak mau menjelaskan lebih jauh mengenai sanggahannya atas data PHK yang disampaikan KSPI tersebut. Ia juga tak menjawab secara gamblang apakah jumlah PHK dalam kurun waktu tersebut jauh di bawah satu juta atau tidak. “Nanti akan ada laporan itu pas laporan akhir tahun, satu atau dua hari lagi. Iqbal kok kamu kutip,” tegas Hanif.

Sebelumnya, Said menuturkan jumlah PHK pada 2015 lalu sebanyak 50 ribu orang. Kemudian, karyawan yang dirumahkan pada 2016-2017 jumlahnya diklaim mencapai 100 ribu. Untuk tahun ini, pihaknya masih menghitung jumlah pasti karyawan yang terkena PHK.

Beberapa perusahaan yang memutuskan hubungan kerja kepada karyawannya, kata Said, misalnya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, dan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. Ia menilai produk semen dan baja Indonesia kalah bersaing dengan produk asal China, sehingga terjadi penutupan beberapa pabrik.

“Krakatau Steel di Cilegon banyak melakukan PHK terhadap karyawan kontrak karena masuknya pabrik baja China, industri baja di Indonesia kalah karena harga baja China lebih murah,” tutur Said.

Namun, manajemen dari Krakatau Steel, Holcim Indonesia, dan Indocement Tunggal Prakasa kompak membantah pernyataan dari KSPI. Masing-masing pihak menyebut tidak ada penutupan pabrik dan PHK yang mereka lakukan.

Sepatu Bata Digugat Pegawainya

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Sepatu Bata Tbk (BATA) digugat oleh empat pegawainya. Mereka adalah Budiharta, Donny Hilianton, Agus Setiawan, dan Abdullah.

Selain itu, mereka juga menggugat tiga direksi Bata, yakni Inderpreet Sigh Bhatia, Ricardo Lumalessil, dan Piyush Gupta.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 859/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL pada 2 November 2018 lalu.

Kuasa para penggugat Kusnadi dari Kusnadi & Partner mengatakan, gugatan dilayangkan karena para direksi melakukan perbuatan melawan hukum.

“Para penggugat mulanya diberi surat peringatan, terkait masalah apa juga saya kurang paham. Hanya saja kemudian para penggugat diminta untuk mengundurkan diri, jika tidak dilaksanakan diancam pidana,” katanya seperti dikutip dari Kontan.co.id, di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Sementara perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat menurut Kusnadi, lantaran perseroan tak pernah membentuk lembaga bipartit, sebagaimana kewajiban dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 106 ayat (1) beleid ketenegakerjaan tersebut memang disebutkan, perusahaan yang memperkerjakan 50 pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga bipartit. Lembaga ini berfungsi jadi penengah antara pekerja dan perusahaan ihwal ketenagakerjaan.

“Perbuatan melawan hukum intinya adalah jika ada regulasi yang dilanggar. Para penggugat sebenarnya juga tidak masalah mengundurkan diri asalkan seluruh haknya hingga pensiun dilaksanakan perseroan,” sambung Kusnadi.

Dalam petitum gugatannya Kusnadi menyebutkan, para penggugat minta ganti rugi material senilai Rp 10 miliar, dan imaterial senilai Rp 5 miliar.

Sementara kuasa hukum Bata, Basrizal dari Kantor Hukum AFS & Rekan menilai, gugatan yang dilayangkan empat pegawai ini kabur atau obscuur libel.

“Saya sebenarnya baru ditunjuk, dalam sidang-sidang sebelumnya bukan saya kuasa hukumnya. Tapi menurut saya gugatan ini kabur, karena sampai saat ini pun para penggugat masih bekerja dan perseroan masih menjalankan hak-haknya kepada mereka,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Oleh karenanya, Basrizal mengatakan, Bata pun akan membuka opsi damai dan mengikuti proses mediasi yang baru ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim Lenny Wati Mulasimadhi dalam sidang.

“Prinsipnya kami terbuka untuk berdamai, karena menurut saya pun sebenarnya memang tidak ada masalah,” sambung Basrizal.

Hakim Lenny pun dalam sidang telah menunjuk hakim mediator. Ia juga meminta agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik, sehingga para pihak dapat berdamai. (Anggar Septiadi)

Strategi KSEI Genjot Pertumbuhan Investor Hingga 40 Persen di 2019

Merdeka.com – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berambisi untuk terus menumbuhkan total jumlah investor hingga 40 persen pada 2019 mendatang, setelah berhasil meningkatkan 44,06 persen investor di Pasar Modal Indonesia pada 2018.

“Ya kalau sekarang naik sekitar 44 persen, kami berharap tahun depan bisa naik lagi 40 persen,” ungkap Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari di Hard Rock Cafe, Jakarta, Kamis (27/12).

Menurut laporan KSEI, total jumlah investor di Pasar Modal Indonesia hingga akhir 2018 ini mencapai 1,617 juta, atau naik 44,06 persen dibandingkan 1,122 juta investor per Desember 2017. Tujuan tersebut dapat tercipta bila rencana perluasan sistem perseroan ke dalam Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bisa terlaksana tahun depan.

“Kalau itu bisa terlaksana tahun depan, jumlah investor kita malah bakal melonjak signifikan,” sambung dia.

Sebagai informasi, KSEI sendiri berencana memperluas fungsi Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) ke dalam BP Tapera, dimana pengelolaan dana Tapera dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) nantinya akan dicatat serta diadministrasikan dalam sistem tersebut.

Upaya lainnya, Kiki melanjutkan, KSEI pada tahun depan juga akan menggalakan simplifikasi pembukaan rekening efek, di mana ini sudah bisa dilakukan pembukaan rekening secara online.

“Kemudian kerjasama dengan bank RDN (Rekening Dana Nasabah), langsung host to host antara bank RDN dan bank sekuritas. Kemudian bisa mempercepat pembukaan rekening ini,” sambungnya.

Selain itu, adanya pembaruan fasilitas AKSes Next Generation (AKSes Next-G) yang dilakukan perseroan juga akan sangat memberikan banyak informasi kepada para penggunanya. “Harapannya itu juga semakin mengaet investor. Sehingga mereka yang belum agar menjadi investor, dan yang sudah menjadi investor bisa semakin mengembangakan aktivitas dia investasi,” tutur dia.

Investor Korea dan China Tertarik Kembangkan KEK Maloy Batuta

Merdeka.com – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor, menyebut ada dua investor asing tertarik dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Dua investor tersebut tertarik lantaran kawasan MBTK akan memberi nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditas di wilayah tersebut.

“(Investornya?) Asing ada, macam-macamlah. Pengusaha batubara dari Korea, dan China,” kata Isran saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (27/12).

Isran mengatakan, investor tersebut juga tertarik untuk mengembangkan beberapa sektor industri sektor pelabuhan. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara.

“Saya tidak tahu persis nilainya (berapa). Tapi banyak yang ingin berinvestasi (di kawasan ini),” imbuhnya.

Isran menilai, dengan adanya pelabuhan di KEK MBTK akan mempermudah dan mempersingkat pengiriman ekspor barang. Selama ini, menurutnya, beberapa komoditas ekspor Indonesia kebanyakan melalui Pelabuhan yang ada di Surabaya.

“Karena kalau kita ekspor langsung dari situ (KEK MBTK), misalnya ke Utara, ke Shanghai, China, apa ke Korea itu jauh lebih pendek waktunya. Selama ini kalau ekspor barang-barang kita dari Surabaya itu 29 hari tapi kalau lewat Kalimantan Timur hanya 9,7,8 hari sampai,” pungkasnya.

Dikutip dari laman Kek.go.id, hingga 2025, KEK yang ditetapkan pada bulan Oktober 2014 ini ditargetkan dapat menarik investasi sebesar Rp 34,3 triliun dan meningkatkan PDRB Kutai Timur hingga Rp 4,67 triliun per tahunnya.

KSPSI Tangerang Salurkan 2 Mobil Pick Up Berisi Logistik ke Korban Tsunami

TRUSTKOTA TANGERANG- Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang menyalurkan bantuan kepada korban Tsunami Selat Sunda di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/12/2018).

Pantauan TRUSTKOTA. Com, pemberangkatan logistik yang start dari Kantor DPC KSPSI di Citra Raya tersebut sebanyak dua mobil pick up (losbak).

Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengatakan, bantuan logistik tersebut merupakan bantuan susulan dari KSPSI Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah didistribusikan oleh relawan.

“Akan didistribusikan langsung ke korban bencana Tsunami dan warga pengungsian di sekitar Kecamatan Sumur, Pandeglang,” ujar Ahmad Supriadi yang juga berangkat ke lokasi.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, bantuan sebanyak dua mobil pick up tersebut berupa air mineral, beras, mie instan, pakaian orang dewasa, pakaian anak-anak, pampes, alat tulis anak dan alat pendidikan.

“Bantuan tahap selanjutnya akan menyusul. Dan bantuan ini bukti kepedulian kami terhadap warga yang membutuhkan. Ini rill aksi kemanusiaan,” tukas Caleg PDIP nomor 2 Dapil V Kabupaten Tangerang ini.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang ini mengaku bangga atas kepedulian berbagai pihak atas bencana di Banten. “Inilah kekuatan Indonesia yakni saling membantu terhadap kesulitan. Dan gotong royong memang warisan founding father. Ingat kita kuat karena bersatu dan stay strong Banten” ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Arsyadi menambahkan, bantuan yang diangkut dengan dua mobil pick up tersebut setara Rp45 juta.

“Sebanyak 12 pengurus yang berangkat. Termasuk Pak Ahmad Supriadi juga ikut. Kami yang pergi hari ini akan bergabung dengan relawan KSPSl yang sejak 23 Desember 2018 sudah di lokasi bencana,” pungkasnya. (joe)