Monthly Archives: December 2020

  • 0

Pengusaha Resah Soal Rencana Anies Tarik “Rem Darurat” di Jakarta

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan kalangan pengusaha mengkhawatirkan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana mengambil kebijakan emergency break atau rem darurat seusai libur Tahun Baru 2021.

Menurut Sarman, kebijakan tersebut akan membuat Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga, yang kemudian berdampak pada semakin terbatasnya aktivitas ekonomi.

“Ini sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha. Ini menjadi suatu pertimbangan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan, karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk nyaris frustasi,” kata dia dilansir dari Antara, Selasa (29/12/2020).

Sarman menilai jika kebijakan tersebut kembali diberlakukan, maka berpotensi meningkatkan angka pemutusan hubungan karyawan (PHK), membuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tumbang atau tutup, serta menambah beban sosial bagi pemerintah.

Kebijakan tersebut juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional karena ekonomi Jakarta menyumbang 17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Demikian pula pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 yang berpotensi akan tetap minus setelah kuartal II tumbuh negatif minus 8,23 persen serta di kuartal III-2020 juga masih terkontraksi 3,82 persen.

Kendati demikian, lanjut Sarman, pengusaha memahami tujuan kebijakan tersebut dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan warga.

“Ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta, pilihan yang sulit tapi harus di putuskan. Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini,” imbuh dia.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta itu juga mengungkapkan harapan agar Pemprov DKI Jakarta tak lengah melakukan sosialisasi, pengawasan dan sanksi tegas yang melanggar protokol kesehatan, termasuk kewajiban semua perusahaan membentuk Satgas Covid-19 untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.

“Dan yang paling strategis agar Pemprov DKI Jakarta melobi pemerintah pusat agar DKI Jakarta menjadi skala prioritas program vaksin Covid-19, mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian nasional,” pungkas Sarman.

Larangan berkerumun di Tahun Baru

Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tempat umum sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meminta implementasi pengetatan dapat dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di delapan dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” kata Luhut beberapa waktu lalu.

Adanya peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama pada akhir Oktober itu pulalah yang menjadi dasar keputusan pengetatan perlu dilakukan.

Luhut juga menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan karyawan untuk bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” ungkap Luhut.

Di sisi lain, agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya pro rate, bagi hasil, atau skema lainnya,” ujar dia.

Luhut menambahkan, agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang.


  • 0

Tahun 2021, Sektor Telekomunikasi Diramal Bakal Tumbuh Subur

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Tahun 2021, sektor telekomunikasi diproyeksikan akan tetap bersinar melanjutkan penguatan beberapa emiten telco di tahun 2020.

Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji mengatakan, sektor telekomunikasi di tahun 2021 atau tahun Kerbau Logam akan melanjutkan penguatan. Hal ini terdorong oleh pemberlakuan WFH yang masih tetap diberlakukan, menyusul kenaikan kasus Covid-19.

“(Sektor telekomunikasi akan tetap baik, karena WFH masih akan terjadi di tahun depan sambil menunggu distribusi vaksin Covid-19. Sebagaian bisnis akan lebih menandalkan teknologi akibat kebiasaan baru selama Covid-19,” kata Nafan kepada Kompas.com.

Selain itu, pertumbuhan sektor teknologi juga terjadi karena banyak orang sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini mendorong penggunaan teknologi lebih masif di tahun 2021. Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee. Hans menilai di tahun 2021, kecepatan akses internet akan sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan pasar digital tanah air yang berkembang pesat.

Menurut dia, penerapan teknologi 5G di tanah air secara merata akan sangat mendukung akselerasi produktivitas, industrialisasi maupun informasi dan teknologi.

“Penerapan GCG dengan efektif juga mutlak diterapkan dengan baik. Secara garis besar, ekspansi bisnis bagus untuk meningkatkan kinerja fundamental emiten, termasuk menggunakan teknologi 5G,” jelas Hans.

Seperti diketahui, sektor telekomunikasi di tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik, didukung oleh pemberlakuan Work From Home (WFH) dan kegiatan belajar mengajar secara daring, akibat pandemi Covid-19. Hal ini mendorong peningkatan penggunaan internet.

Beberapa emiten telekomunikasi juga mencatatkan revenue growth yang menggembirakan sampai dengan kuartal III tahun 2020. Misalkan saja, PT Indosat Tbk (ISAT) dengan pertumbuhan pendapatan 9,2 persen YoY. Demikian juga dengan PT Smartfren Telcom (FREN) yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan 37,5 persen.

PT XL Axiata (EXCL) di kuartal III tahun 2020 juga mencatatakan pertumbuhan revenue sebesar 5 persen. PT Link Net (LINK) juga mebukukan pendapatan sebesar 6,7 persen. Sayangnya emiten pelat merah PT Telkom Indonesia (TLKM) membukukan pertumbuhan negatif hingga kuartal III yakni -2,6 persen.

 


  • 0

KABAR DUKA CITA

Category : Uncategorized

 

 

Kami Keluarga Besar DPP KSPSI Menyampaikan,

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Alm. Yulius Johan Bangun, Wakil Ketua DPD KSPSI Provinsi DKI Jakarta.

Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga maulun kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

 


  • 0

Pengamat berharap UU Ciptaker jadikan Indonesia pemimpin ekonomi ASEAN

Category : Uncategorized

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi berharap agar implementasi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat terlaksana dengan baik, hingga mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara pemimpin ekonomi di Asia Tenggara atau ASEAN.

“Ini akan terjadi lompatan yang luar biasa dalam upaya membentuk ekosistem investasi di tanah air. Ini harus benar-benar diimplementasikan dengan baik dan tentunya Perpres dan sebagainya bisa memasukkan unsur-unsur yang bersifat teknis dalam pelaksanaannya,” kata Tadjuddin Noer dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan adanya bonus demografi yang dimiliki Indonesia maka UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebesar mungkin.

Pakar Ketenagakerjaan ini yakin, UU Cipta Kerja sanggup mengantarkan Indonesia menjadi leading di Asia Tenggara, dimana saat ini kondisi negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand sudah masuk masa transisi demografi tahap empat dimana terjadi penurunan kelahiran dan pertambahan usia tua.

“Maka besar harapannya agar omnibus law tersebut dapat diimplementasikan dengan baik ke depan hingga mampu membawa Indonesia menjadi negara maju di 2040 mendatang. Dari ruang lingkup UU Cipta Kerja sendiri dinilai merupakan upaya membentuk ekosistem investasi,” katanya.

Dari sisi ekonomi secara teoritis dan pengalaman negara berkembang dengan proses peralihan angkatan kerja dari sektor pertanian menuju ke industri dan kemudian services akan terjadilah juga transformasi sosial.

Saat ada proses transisi ini akan terjadi perubahan sosial dari budaya kerja upah, jaminan pekerjaan, jaminan hari tua, dan seterusnya.

Jika nanti transformasi sudah dilakukan, Tadjuddin menyarankan agar dasar pengupahan bukan lagi berdasarkan pada upah minimum. Upah minimum disebut hanya sebagai batas upah bawah. Ke depan perlu ditetapkan dasar pengupahan pada collective bargaining yang menekankan pada kompetensi si pekerja.

“Kita akan bergerak pada transformasi yang akan lahirkan tenaga terampil maka ukurannya bukan upah minimum tapi kompetensi. Dengan demikian tahun 2045 Indonesia jadi negara maju dan bisa disegani dunia. Dan tenaga kerja kita jadi tenaga ahli yang tersebar di global,” ujarnya.


  • 0

18 Kementerian dan Lembaga Bakal Rembukan buat Rampungkan RPP Cipta Kerja

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menggodok RPP turunan UU cipta kerja untuk sektor usaha. Rencananya, RPP tersebut berjudul – perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lestari Indah menjelaskan, ada dua bagian dari struktur RPP ini, yakni batang tubuh dan lampiran.

“Ada batang tubuh dan lampiran. Batang tubuh ini terdiri dari tiga kelompok besar,” kata dia dalam FGD -Kemudahan Berusaha RPP UU Cipta Kerja, Rabu (23/12/2020).

Pertama, yakni mengatur tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan. Kedua, norma pelayanan perizinan berusaha dan pengawasan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dan ketiga, mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sektor usaha.

“Kemudian ada lampirannya ada tabel KBRI berdasarkan tingkat risiko. Kemudian ada kewajiban dan persyaratan, ada tabel standar usaha, dan ada tabel standar produk,” sambung dia.

Adapun yang menarik dari RPP ini adalah disusun oleh banyak instansi. Diantaranya ada Kemenko Perekonomian, BKPM dan 18 Kementerian dan Lembaga lain.

Pembagian Tugas

 

 

Adapun Kemenko Perekonomian bertugas menyusun norma umum perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.

Sementara BKPM menyusun norma pelayanan perizinan berusaha dan pengawasan melalui sistem OSS.

“Kemudian ada 18 K/L yang biasanya mereka terbitkan dalam bentuk permen-permen, sekarang tidak ada lagi permen-permen sendiri-sendiri. Tetapi ini kita konsolidasikan semua permen ini menjadi 1 RPP,” kata Lestari.

Hal ini, lanjut Lestari dimaksudkan untuk tujuan standarisasi. Karena selama ini masing-masing Permen dinilai memiliki gaya dan proses bisnis sendiri-sendiri.

“Nah ini yang kita tidak inginkan dengan UU Cipta kerja. UU Cipta kerja kita prinsipnya kita harus sederhanakan, satukan, dan konsolidasi,” pungkas dia.

Infografis UU Cipta Kerja dan Para Pemohon Uji Materi.

 


  • 0

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sedang Disusun, Pengusaha Minta Ini

Category : Uncategorized

Jakarta – Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan juga rancangan peraturan presiden (Perpres) sebagai aturan turunan Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penyusunannya, pemerintah membentuk Tim Serap Aspirasi (TSA) Cipta Kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.

TSA itu dibentuk dengan tujuan RPP dan Rancangan Perpres bisa mencakup aspirasi masyarakat yang belum ada di UU Cipta Kerja. Namun, Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta atau HIPMI Jaya Arief Satria Kurniagung meminta agar RPP dan Rancangan Perpres yang sedang disusun tidak dibuat berbeda atau tidak mengurangi ketetapan yang ada di UU Cipta Kerja.

“Yang diharapkan sesuai dan tidak me-reduksi pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja. Jadi PR ini sekarang belum usai karena turunannya bisa sangat panjang dan detail sekali,” kata Arief dalam webinar HIPMI dan TSA, Rabu (23/11/2020).

Ia berharap, kehadiran RPP dan Rancangan Perpres ini bisa mempercepat implementasi UU Cipta Kerja, bukan sebaliknya.

“Yang kita harapkan dengan adanya Omnibus Law lapangan kerja tercipta, serta akan ada akselerasi tentang digitalisasi. Masukan dari saya, kaitannya dengan RPP ini yang kita harapkan adalah percepatan dalam kaitannya dengan implementasi UU Cipta Kerja,” tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Pelaksana TSA UU Cipta Kerja Eka Sastra mengungkapkan, pemerintah tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan RPP. Saat ini, pemerintah juga sudah mengunggah berkas sejumlah RPP dan Rancangan Perpres di situs UU-CiptaKerja.go.id yang sudah bisa diakses masyarakat.

“Kalau ada teman-teman yang tertarik memberi masukan, bisa memberi aspirasi Kami menerima aspirasi,” kata Eka.

Ia mengatakan, ada 44 aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Saat ini, lebih dari setengahnya sudah berbentuk rancangan dan diunggah ke situs tersebut.

“Ada 44 peraturan yang harus kita selesaikan supaya bisa berjalan dengan baik. Terdiri dari 40 PP dan 4 Perpres. Jadi totalnya 44. Nah sampai hari ini sudah 28 RPP yang sudah diunggah di portal UU Cipta Kerja dan 3 rancangan Perpres,” pungkasnya.


  • 0

RPP Kawasan Hutan di UU Cipta Kerja Diharapkan Tak Rugikan Petani Sawit

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kawasan hutan diingatkan untuk tidak merugikan dunia usaha dan petani sawit. Produk perundangan turunan UU Cipta Kerja seperti RPP Kawasan Hutan harus mengakomodasi semua kepentingan secara seimbang termasuk kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas.

Wakil Rektor IPB, Dodi Ridho Nurrahmat mengatakan, dalam isu kawasan hutan, keterlanjuran perkebunan sawit hanya bisa diberlakukan pada kawasan hutan yang sudah ditetapkan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan pada kawasan hutan yang sudah ditunjuk.

“Jika Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) memaksakan keterlanjuran perkebunan pada seluruh kawasan hutan tanpa perkecualian, secara hukum statusnya lemah dan tidak bisa diimplementasikan,” kata Ridho dalam FGD Series #2 diselenggarakan IPB bertema Serap Aspirasi Publik untuk RPP Turunan UUCK terkait Usaha Perkebunan, Rabu (23/12).

Ridho menyarankan, pemerintah harus punya data mengenai luasan kawasan hutan yang telah dikukuhkan sebelum mempublikasikan data luasan kebun sawit yang masuk pada kawasan hutan. Sebab jika keterlanjuran kebun sawit di kawasan hutan mengacu pada semua kawasan hutan, akan timbul persoalan besar seolah-olah keberadaan kebun sawit mengakibatkan deforestasi dan kerusakan hutan.

Riho juga mengingatkan tentang pentingnya pemerintah memiliki definisi tentang kawasan hutan yang final. Hal itu supaya ada aturan yang tegas dan tidak multitafsir. Pasalnya selama ini hampir setiap kegiatan yang bersentuhan dengan hutan terutama terkait kegiatan korporasi selalu dicap sebagai deforestasi dan isu kerusakan lingkungan.

Definisi kawasan hutan, kata Ridho, juga menjadi penting agar Indonesia terhindari dari bencana ekologis. “Perlu ada definisi yang jelas tentang konsep Kawasan hutan, apakah 10% sesuai dengan ketentuan FAO atau 30 persen dengan mengikuti ketentuan Permenhut,” kata Ridho.

Idealnya definisi kawasan hutan itu harus mengacu pada konsesus nasional. “Tidak adanya definisi kawasan hutan yang jelas selama bertahun-tahun telah melahirkan banyak persoalan dangkal serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan,” ujar dia.

Bedakan Kerugian dan Ganti Rugi

Kerugian dan ganti rugi juga menjadi persoalan serius bagi pelaku usaha. Pasalnya, selama ini, Kementerian LHK menyamakan pemahaman kerugian dan ganti rugi. Padahal, kedua kedua hal itu jelas berbeda. Ridho menganalogikan kerugian sebagai nilai hidup manusia yang tidak terhitung, sementara ganti rugi sebagai beban yang ditanggung asuransi jika terjadi kematian.

Selama ini yang terjadi, KLHK membebankan korporasi dengan biaya kerugian yang menghitung semua biaya kerusakan hutan yang telah dan akan terjadi sebagai biaya ganti rugi. Akibatnya, nilainya menjadi sangat besar dan tidak mungkin dibayarkan.Idealnya, ganti rugi seharusnya dihitung berdasarkan kemampuan usaha.

“Jadi tidak mungkin perusahaan yang punya aset Rp 300 miliar dibebani dengan ganti rugi hingga Rp 3 triliun jika terbukti bersalah. Pemahaman ini perlu perbaikan bersama,” kata dia.

Ridho juga menyoroti tentang kewajiban perusahaan perkebunan untuk membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Ridho, suatu kegiatan yang sudah dilakukan berulang-ulang sebenarnya tidak memerlukan amdal. Tetapi analis amdal telah dimasukkan menjadi peraturan. “Jadi subtansinya jika analis amdal sudah masuk dalam peraturan, hal ini punya potensi untuk memperkuat lingkungan hidup,” kata dia.


  • 0

Sentimen Menteri Baru Bawa Rupiah Menguat Tipis ke Rp14.200 per USD

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta ditutup menguat tipis jelang libur Hari Raya Natal.

Rupiah ditutup menguat 5 poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.200 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.205 per USD.

“Yang membuat rupiah ditutup menguat tipis adalah pengangkatan menteri yang sesuai dengan keinginan pasar,” kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Rabu.

Presiden Joko Widodo Rabu (23/12) melantik enam menteri dan lima wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara.

Keenam orang menteri tersebut adalah Yaqut Cholil Khoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Tri Rismaharani sebagai Menteri Sosial, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun lima orang wakil menteri di kabinet Indonesia Maju, yaitu Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Syarif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

Sentimen Eksternal

Dari eksternal, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia mungkin tidak menandatangani RUU Covid-19 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Ancaman tersebut membuat RUU menjadi undang-undang yang membutuhkan tanda tangan Trump dan waktu orang Amerika menerima pemeriksaan stimulus, menjadi kacau.

Sementara itu, lebih banyak negara terus memberlakukan pembatasan perjalanan baru untuk mencegah varian baru dari virus Covid-19. Filipina melarang semua penerbangan Inggris mulai 24 Desember pada hari sebelumnya, bergabung dengan daftar lebih dari 40 negara yang menutup perbatasan mereka ke Inggris, tempat ketegangan pertama kali terlihat.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.185 per USD. Sepanjang hari, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.155 per USD hingga Rp14.232 per USD.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan, Rupiah melemah menjadi Rp14.282 per UDS dibandingkan hari sebelumnya di posisi Rp14.218 per USD.


  • 0

UKM Sepatu Bisa Jual 3 Ribu Pasang dalam 37 Menit! Bertekad Tak PHK Pekerja

Category : Uncategorized

Dengan tekad tak akan mem-PHK satu pun dari total 1.400 pekerjanya, produsen sepatu skala UKM (Usaha Kecil Menengah) asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sukses bertahan di masa pandemi. Tak hanya itu, pabrik sepatu lokal bermerek ‘Aero Street’ yakni PT ADCO Pakis Mas bahkan mampu meningkatkan produksi dan penjualannya.
“Kami awalnya produksi khusus sepatu sekolah sempat kaget pada saat COVID-19, pada Februari 2020, dan pemulihan sangat sulit pada Maret, ” kata milenial pemilik PT ADCO Pakis Mas, Aditya Caesarico, di Desa Bentangan, Klaten, Senin (21/12).
Aditya Caesarico menjelaskan mulai mendirikan pabrik sepatu merk Aero Street di Klaten, pada 2015. Hingga sekarang usahanya tetap eksis meski masa pandemi COVID-19 sangat berdampak ekonomi masyarakat secara global.
Pada COVID-19, kata Aditya Caesarico, penjualannya sempat anjlok hingga sekitar 90 persen. Sisa omzetnya tinggal sekitar 5 hingga 10 persen. “Tapi perusahaan punya sebanyak 1.400 karyawan. Saya bertekad harus dipertahankan dan tidak boleh ada satu pun yang kena PHK,” ujarnya.
Aditya kemudian memutuskan membuat produk khusus online, dengan produksi sepatu berbagai jenis dengan corak warna warni modern yang digemari pasar. Ternyata sambutan konsumen luar biasa.
“Kami pasarkan secara online ini, mengirim satu dua dos pasang sepatu, tetapi rata-rata bisa mengirim produk hingga 6.000 pasang per hari. Produksi sepatu Aero Street yang dijual dengan harga Rp 99.900 pasang untuk berbagai jenis sepatu itu, memiliki kemampuan produksi mencapai 5.000 pasang hingga 6.000 pasang per hari,” kata Aditya seperti dilansir Antara.
Menurut Aditya beralihnya pabrik dari pasar offline ke online tersebut membuat perusahaan tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19. Bahkan, produksi terus ditingkatkan karena melayani permintaan pasar yang tidak bisa terbendung itu.
Pihaknya mengganti dengan cara pasar online mengawali dengan instagram, sedangkan perusahaan besar sepatu lain di Indonesia mungkin tidak mengenal itu, sehingga mereka libur produksi hingga sekarang. Peluang besar ini, dimanfaatkan dengan baik, merk Aero Street asal Klaten terus berkembang lebih besar dibanding saat offline.
Pada awalnya sebelum COVID-19 kapasitas melayani konsumen mencapai 6.000 pasang per hari, tetapi sekarang justru meningkat menuju 9.000 pasang per hari, dan semuanya full online. Hal ini, masih kekurangan barang untuk melayani konsumen.
“Pada zaman pasar offline, penjual mau menjual ke Papua harus membeli tiket pesawat, datang ke distributor negosiasi, dan penjual masih menawarkan barang ke toko-toko grosir dan ke toko retail kemudian baru sampai ke konsumen. Hal ini, membutuhkan waktu sekitar dua bulan,” katanya.
“Pasar online saya pasang iklan klik satu detik sudah ada pembeli, dan ke Papua atau Irian satu dua minggu barang sampai konsumen, dan sekarang sekitar 98 persen omzet penjualan melalui online. Kami selama 37 menit bisa menjual hampir 3 ribu pasang sepatu ke konsumen,” katanya.
Menyinggung soal bahan baku produksi sepatu Aero Street , kata dia, semua dari lokal dan mudah dicari di Pulau Jawa Indonesia, sehingga harga sepatu bisa murah. Bahan baku ada yang dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang dan Solo.
“Sepatu produksinya kualitas bisa bersaing dengan produksi dari China yang masuk Indonesia. Kami kualitas justru lebih bagus dan kuat dengan harga sangat terjangkau, sehingga konsumen juga luar biasa,” katanya.
Manager Produksi PT ADCO Pakis Mas, Yohan Fransisko, mengatakan semua bahan baku produksi sepatu Aro Street Klaten tersebut semuanya dari lokal, dan tidak ada yang impor dari luar negeri.
Bahkan, untuk pekerja semua dari lokal tidak ada yang mendatangkan dari luar negeri. Produksi mulai dari menyiapkan bahan baku, proses produksi, penyelesaian akhir, pengepakan hingga pengiriman barang menyerap tenaga kerja 1.400 karyawan dari lokal semua.
Selain itu, kata Yohan produk sepatu lokal Aero Street di Klaten tersebut dengan pasar online menambah dua unit mesin untuk meningkatkan produksinya hingga mencapai 12.000 pasang per hari guna melayani permintaan pasar.

  • 0

Menaker Ida Fauziyah Ungkap Berbagai Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (MenakerIda Fauziyah menyebutkan, salah satu yang paling dibutuhkan dalam proses pemulihan ekonomi di 2021 adalah penciptaan lapangan kerja.

“Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh positif tahun depan maka diharapkan juga tercipta lapangan kerja baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Ida dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2021, Selasa (22/12/2020).

Namun di tengah besarnya kebutuhan tersebut, Ida mengakui bahwa iklim penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia belum bersahabat. Dimana tingkat kemudahan berusaha Indonesia berada pada peringkat 73. Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga.

Selain itu, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia juga cenderung lebih rendah dibandingkan negara menengah ke bawah lainnya.

“Semua data ini menunjukkan besarnya tantangan bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dibutuhkan sebuah regulasi yang dapat melakukan reformasi struktural dan transformasi ekonomi untuk merespon dengan cepat tantangan tersebut. Sehingga kita dapat segera memulihkan perekonomian dan sektor Ketenagakerjaan kita yang terdampak pandemi,” kata Ida.

Adapun pemerintah telah menerbitkan UU Cipta Kerja sebagai jawaban dari sejumlah permasalahan investasi hingga penciptaan lapangan pekerjaan. Melalui UU ini, dilakukan penyederhanaan sejumlah regulasi yang semrawut dan tumpang tindih. Dengan demikian, diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Cipta kerja dibuat untuk penyederhanaan, sinkronisasi, pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi yang hyper yang menghambat menciptakan lapangan kerja. UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia yang selama ini menghambat penciptaan lapangan kerja,” pungkas dia.

Lewat UU Cipta Kerja, Pemerintah Siapkan 2,8 Juta Lapangan Kerja

 

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi game changer untuk pemulihan ekonomi.

Kehadiran UU Cipta Kerja digadang-gadang mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia, termasuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

“Kebijakan jangka panjang Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan dilihat dampaknya sekarang. Karena prioritasnya sekarang adalah pengelolaan pandemi, vaksinasi, perlindungan sosial dan UMKM,” kata Raden, dikutip Sabtu (12/12/2020).

Dalam UU Cipta Kerja, dunia usaha dan tenaga kerja yang produktif tidak dapat dipisahkan. Dimana dunia usaha harus maju dan tenaga kerja harus produktif. Adapun dunia usaha harus membina tenaga kerja melalui pendidikan, training, vokasi, dan perbaikan.

“UU Cipta Kerja ini memperbaiki lingkungan bisnis atau investasi, dan kemudahan berusaha. Sehingga dunia usaha mampu berdaya saing dan mendapatkan untung dari penjualan produksinya. Dan pada saat yang sama kita akan b erdayakan UMK (Usaha Mikro Kecil) atau koperasi dengan mempermudahkan izin dan fasilitas yang diharapkan dapat menumbuhkan entrepreneur baru,” tambah Raden.

Kelompok informal dan UMKM mengalami dampak sangat sangat signifikan khususnya di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang menggagas 2 program.

“Pertama, program padat karya pada tahun 2021, seperti melakukan perbaikan selokan dan lingkungan perumahan. Selain itu, perbaikan kepada seluruh bantaran sungai di Jawa maupun Sumatera. Sehingga terdapat sekitar 2,8 juta lapangan kerja untuk menyangga sementara selama 1-2 tahun,” ujar Raden.

Kedua, program UMKM, yakni pemerintah akan memberikan kemudahan akses pemodalan, akses terhadap pasar dan skill manajemen yang juga ditunjang oleh keberadaan UU Cipta Kerja. Utamanya KPCPEN mengusulkan pada pemerintah untuk melanjutkan program bantuan pada UMKM hingga tahun depan.

Sementara itu, Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan pandemi COVID-19 menjadi peluang dan tantangan untuk memperbaiki berbagai sektor. Sehingga dapat menarik beberapa jenis investasi masuk ke Indonesia.

“UU Cipta Kerja menjadi titik tengah, yang merupakan kompromi diantara pasar kerja kaku dan pasar kerja lentur. Sehingga diharapkan kedepan dapat terciptanya ruang bagi perusahaan dan individu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan investasi yang berujung pada penyerapan tenaga kerja,” tutur I Gusti.

Pandemi COVID-19 mendorong fleksibilitas pada pasar tenaga kerja, dimana pemerintah berama dengan dunia usaha perlu lakukan pelatihan, perbaikan ketrampilan tenaga kerja yang ada dan pada saat bersamaan menyiapkan tenaga kerja yang abru dengan kemampuan dan kapasitas yang lebih unggul.

“Meski lebih fleksibel, namun pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaringan pengamanan sosial dan terus memperbaikinya seperti, BPJS, PKH dan lainnnya,” imbuhnya.

Kemudian, pemerintah akan membekali pekerja dengan berbagai kebijakan kerja aktif seperti pemberian kartu prakerja, pelatihan, pemagangan, vokasi, dna penyedian informasi yang memfasilitasi terpenuhinya permintaan pekerja dan pemberi kerja, sehingga mampu meningkatkan skill pekerja.

Jika penyusunan UU Cipta Kerja tidak dilakukan, kata I Gusti, maka lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, daya saing pencari kerja pun akan relative rendah, dan penduduk yang tidak atau belum bekerja semakin meningkat.

“Indonesia akan terjebak dalam middle income trap, jika tidak bisa menjadi high income country dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga hal ini harus segera diatasi dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing,” jelasnya.