Data Kadin: Lebih 6,4 Juta Pekerja di-PHK dan Dirumahkan karena Pandemi Covid-19

  • 0

Data Kadin: Lebih 6,4 Juta Pekerja di-PHK dan Dirumahkan karena Pandemi Covid-19

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Perdagangan, Benny Soetrisno menyebut bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya pengusaha terpaksa merumahkan bahkan mem-PHK tenaga kerja. Menurut data dari Kadin Indonesia, lebih dari 6,4 juta tenaga kerja Indonesia dirumahkan dan di-PHK.

Keputusan PHK dan merumahkan pekerja ini harus dilakukan karena omzet pengusaha yang merosot dan berdampak langsung pada arus kas yang mandek.

“Beberapa sektor yang paling terdampak adalah tekstil dengan 2,1 Juta pekerja, sektor transportasi darat dengan 1,4 juta orang, serta sektor restoran sebanyak 1 juta orang,” papar Benny dalam sesi webinar yang diselenggarakan oleh Forum Merdeka Barat saat Selasa (6/10).

Jika ditilik dari pendapatan usaha, sekitar 82 persen yang pendapatan pengusaha tertekan, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dampak pandemi terhadap penjualan perabotan UMKM terdampak melalui adanya beberapa toko fisik yang tutup sementara, bahkan mengalami penurunan omzet sebanyak 30 persen.

“Untuk sektor padat karya sendiri, tumbuhnya juga rendah sekali. Di sini, saya lihat yang tumbuh hanya pertanian, telekomunikasi, dan tentu kesehatan juga tumbuh, dan yang lainnya terjadi kontraksi, dan itu sudah jelas karena pertumbuhan ekonomi kita pun turun,” ungkap Benny.

Deflasi Spiral dan Tanda-Tandanya

Menurut Benny, pengusaha harus selalu optimis, meski belum pasti untung. Salah satu yang menjadi tantangan dalam menghadapi pandemi ini adalah adanya deflasi spiral. “Jadi, kita harus mencegah jangan sampai deflasi spiral. Namun, kita sebenarnya sudah ada potensi dari deflasi spiral sejak kuartal I di 2020. Karena pertumbuhan di industri dan perdagangan sudah turun dibandingkan kuartal ke IV 2019,” ujarnya.

Deflasi spiral adalah indikator yang terdiri dari daya beli turun, pengangguran, PHK massal, kerugian pemilik usaha, penjual mulai menurunkan harga, serta transaksi yang sepi. Beberapa indikator ini memiliki dampak yang luas dan dapat menimbulkan potensi resesi yang panjang, depresi, lalu krisis ekonomi. Kemudian, tanda-tanda deflasi spiral ini semakin diperkuat dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan memperpanjang pemulihan ekonomi.

“Konsumsi rumah tangga dan investasi turun, daya belipun turun, cuma belanja pemerintah saja yang naik karena ada stimulus,” tambah Benny.

Oleh karena itu, Benny menilai bahwa terobosan Cipta Kerja diperlukan untuk memajukan alur investasi agar Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga. “Doing business di kita ini ketahan di peraturan. Jadi, akibatnya orang mau investasi agak enggan,” kata Benny.

Selain itu, data dari Bank Dunia (2019) memaparkan bahwa peringkat kemudahan dengan kerjasama Internasional, Indonesia masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sehingga, Indonesia dinilai masih perlu perbaikan dalam indikator memulai bisnis, mengukur jumlah prosedur, waktu, dan biaya membangun lokasi/gudang bagi pelaku usaha, pendaftaran properti, pembayaran pajak, investasi lintas negara, dan mengatasi kerugian/pailit.

Benny menambahkan bahwa walaupun beberapa sektor terdampak dan banyak UMKM yang juga tutup, pemerintah optimis Indonesia masih punya harapan karena konsumsinya yang masih cukup banyak. “Pemerintah juga sudah optimis bakalan mendapat vaksin nanti di tahun depan. Jadi, ada harapan untuk menyelesaikan pandemi ini,” tutupnya.

Meski vaksin corona belum dibentuk sempurna hingga hari ini, Benny berharap masyarakat dapat tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan dari penyebaran wabah virus Covid-19.


Leave a Reply