Pimpinan DPR Undang Belasan Serikat Buruh Bahas Omnibus Law

  • 0

Pimpinan DPR Undang Belasan Serikat Buruh Bahas Omnibus Law

Category : Uncategorized

Jakarta, CNN Indonesia — Pimpinan DPR RI mengundang belasan pimpinan serikat buruh untuk berdiskusi tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada hari ini, Selasa (18/8).

Berdasarkan salinan undangan yang diterima CNNIndonesia.com yang diteken Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, diskusi digelar dalam bentuk focus group dicsussion (FGD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta mulai pukul 10.00 WIB.

Pimpinan serikat buruh yang diundang yaitu Said Iqbal (KSPI), Riden Hatam Azis (FSPMI), Joko Heriono (SPN), Mirah Sumirat (Aspek Indonesia), Sunandar (FSP KEP KSPI), Idris Idham (Farkes)

Hermanto Achmad (KSPSI), Jinto (FSP TSK KSPSI), R. Abdullah (FSP KEP KSPSI), Ali Mansur (FSP RTMM), Arif Minardi (FSP LEM KSPSI), Indra Munaswar (FSPI), Didi Supriadi (GURU). Lalu Abdul Hakim (PPMI), Tugino (FSP RTMM KSPSI), Helmi Salim (FSP TSK KSPSI), Feri (FSP KEP KSPSI AGN), dan Sofyan (FSP Pariwisata).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) membenarkan acara tersebut. Namun, ia meminta agar penjelasan terkait hal-hal yang menjadi topik pembahasan ditanyakan ke Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas yang ikut hadir dalam FGD tersebut

“[Ditanyakan] ke Pak Maman [Supratman] ya yang ikut pertemuan,” kata Awiek kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/8).

CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Supratman untuk mendapatkan penjelasan terkait topik pembahasan dalam FGD tersebut. Namun, Supratman belum memberikan penjelasan hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menjanjikan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker akan dilakukan secara hati-hati dan transparan. Dia menanggapi kritik sejumlah pihak yang merasa pemerintah-DPR tidak terbuka.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka,” ujar Puan, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021 dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

“Hal ini dilakukan agar UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjutnya.

Namun, saat Puan menyampaikan pernyataan itu, ratusan orang dari elemen buruh, petani, mahasiswa, aktivis perempuan berdemo menentang RUU Omnibus Law Ciptaker di berbagai daerah, termasuk di depan Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8).

Humas Gerakan Buruh Bersama Rakyat Jumisih menyebut DPR sudah mengingkari janji untuk tidak melakukan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker di masa reses. Hal ini menjadi bukti kuat buruknya negara menghargai daulat rakyat.

“Kepentingan orang-orang yang sudah terlampau kaya, tampak lebih dilayani oleh penyelenggara negara,” cetusnya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/8).

“Demi tetap menjaga api perlawanan terhadap ketidakadilan yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan, kami bagian dari elemen rakyat menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law Cilaka,” lanjut dia.

Menurut Jumisih, rancangan regulasi ini harus dilawan karena merugikan kalangan buruh, petani, rakyat miskin.

Bagi buruh, katanya, baik itu buruh kerah putih maupun kerah biru, RUU Omnibus Law Ciptaker merupakan ancaman karena melanggengkan sistem kerja kontrak dan outsourcing, upah murah, meminimalisasi hak cuti. Bagi buruh perempuan, RUU ini tak melindungi hak reproduksi karena menyingkirkan hak cuti haid, cuti keguguran atau melahirkan.

 


Leave a Reply