0
0
CIMAHI TENGAH, AYOBANDUNG.COM — Ratusan buruh Kabupaten Bandung Barat yang tergabung dalam koalisi sembilan serikat buruh melanjutkan aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Unjuk rasa dilakukan dengan mendatangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cimahi, di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi, Kamis (19/9/2019) siang.
Dari pantauan Ayobandung.com, terlihat aksi buruh ini menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sangkuriang menjadi tersendat. Saat aksi berlangsung, ratusan buruh meluber ke bahu jalan.
Di atas mobil komando tampak orator terus menyuarakan penolakan rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka menuntut BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan.
Koordinator Koalisi sembilan, Dede Rahmat mengatakan serikat buruh merasa kecewa karena tidak bisa menemui kepala cabang BPJS Cimahi. Mereka hanya diterima bawahan sekelas Kabid yang tidak memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan.
“Kami sedikit kecewa karena kepala cabang tidak mau menemui kami, hanya kabid yang bukan penentu kebijakan,”ujar dede usai diterima audiensi di depan kantor Cabang BPJS Cimahi.
Dede yang juga Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengatakan tuntutan buruh ialah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena memberatkan masyarakat.
“Padahal pemberitahuan aksi ini sudah diketahui mereka seminggu sebelumnya, ketiadaan Kepala Cabang menunjukan bahwa tidak ada itikad baik dari mereka,” tegas Dede.
Menurut dia, selain penolakan kenaikan iuran, buruh juga menuntut perbaikan pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan Cimahi. Pada prakteknya banyak sekali pelayanan yang dinilai mengecewakan peserta BPJS.
“Entah bagaimana di lapangan kita temukan buruh sakit hanya dirawat tiga hari, belum sembuh suruh pulang dulu, baru boleh berobat lagi, kenapa!?,” jelasnya.
Bukan hanya itu, buruh juga meminta manajeman yakni pengawas BPJS menindak tegas pengusaha nakal yang tidak mengikut sertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS sesuai aturan yang berlaku.
“Tindak tegas pengusaha nakal. Data kami dari 3.000 perusahaan kecil dan besar di KBB hanya 30% yang sudah mengikutsertakan pekerjanya di BPJS Kesehatan, namun BPJS tidak pernah melakukan tindakan,” katanya.
Buruh KBB juga mengancam akan melakukan aksi lebih besar dengan melibatkan ribuan masa menggedor kantor wilayah BPJS Kesehatan Jawa Barat.
