0
0
Jakarta – Para buruh tahun ini akan turun ke jalan menggelar aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day). Salah satu tuntutannya adalah mencabut PP turunan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, gedung Mahkamah Konstitusi akan menjadi salah satu titik konsentrasi massa pada 1 Mei nanti.
“Karena kami ingin MK mencabut PP turunan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kami harap hakim MK mendengarkan, antara lain hilangnya kepastian pendapatan,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/4/2021).
Said menjelaskan hilangnya kepastian pendapatan para buruh tercermin dalam pengertian bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat diputuskan oleh gubernur. Menurutnya kata ‘dapat’ menunjukkan ketidakpastian karena gubernur juga tidak bisa menetapkan.
“Tidak ada kepastian, karena menggunakan kata-kata ‘dapat’. Berarti tidak ada kepastian, kembali kepada rezim upah murah,” ucapnya.
Jika gubernur tidak bisa menetapkan maka yang diberlakukan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Said menilai jika UMP yang diberlakukan maka upah yang diterima para buruh yang tadinya secara sektoral akan turun jauh.
Dia mencontohkan UMK di wilayah Bekasi Rp 4,9 juta, Purwakarta Rp 4,5 juta dan Karawang Rp 4,9 juta. Upah itu akan turun menjadi Rp 1,8 juta karena mengikuti besaran UMP Jawa Barat.
“Ini memberikan ketidakpastian upah, no income security. Ini diperparah lagi dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2021 yang belum dipastikan. Ini berarti dengan hilangnya UMSK, UMSK tahun 2020 di Bekasi dan Karawang itu Rp 5,2 juta, UMK 2021 Rp 4,9 juta, turun dong karena UMSK tidak diberlakukan,” tutupnya.
