0
0
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa proses penyusunan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan partisipasi publik.
Adapun unsur yang terlibat dalam pembahasan UU tersebut meliputi pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).
“Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan inti sari dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakertjaan yang krusial. Bahkan, pada saat UU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).
Ida menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 24 April 2020, pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (Apindo) dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat buruh.
“Pemerintah menyadari bahwa dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, terdapat perbedaan pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja merupakan hal yang wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi. Namun demikian, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan dibahas bersama DPR,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata Ida, proses pembahasan UU Cipta Kerja antara pemerintah dan DPR berjalan secara transparan. Bahkan untuk pertama kalinya pembahasan suatu UU dilakukan secara terbuka dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat mengawal proses pembahasan UU Cipta Kerja secara seksama.
“Kita telah menyaksikan bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis, demokratis dan konstruktif. Pemerintah menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga menghasilkan perubahan rumusan ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan,” katanya.
Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.
