Merdeka.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap mendukung industri sawit nasional. Salah satunya dengan cara menangkal kampanye negatif terhadap sawit di dunia internasional.
Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto mengatakan, untuk mendukung hal tersebut diperlukan sinergi yang lebih kuat antara stakeholder sawit Indonesia di tengah berbagai macam serangan khususnya dari Uni Eropa. Apalagi serangan itu akan makin sistematis dengan menyasar semua aspek.
“Saat ini, serangan mulai menyasar aspek yang lebih pribadi yaitu, aspek Kesehatan. Kampanye negatif yang dimunculkan adalah produk sawit menyebabkan berbagai macam penyakit. Meskipun saat ini belum ada larangan medis terhadap produk sawit, tetapi kampanye kencang terhadap hal itu sudah lama dirasakan,” katanya dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (6/8).
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menghendaki implementasi yang lebih konkret untuk menangkal kampanye sawit Eropa. Menurutnya, perlu ada sebuah tim khusus yang melibatkan pemerintah dan pengusaha untuk isu-isu sawit.
“Kita sudah lama tahu masalahnya ada di mana. Yang kita perlukan sekarang adalah solusi konkret. Kita ingin yang implementatif dan terarah. Mari bentuk satu tim khusus dimana kita bisa bicara dan merencanakan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya,” katanya.
Tim itu rencananya akan diinisiasi oleh Kemendag yang merupakan leading institution dalam diplomasi perdagangan dalam konflik-konflik kelapa sawit. Wamendag sendiri menekankan pentingnya kinerja yang saling mendukung antara diplomasi dan kampanye positif sawit.
“Jadi keduanya tidak terpisahkan. Diplomasi tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan tanpa ada argument yang kuat. Nah, argument itu harus kita bangun melalui kampanye wacana baik secara akademis, medis, sosiologis dan lain-lain. Intinya kita harus punya argument dan kontra wacana yang baik agar bisa berdiplomasi secara efektif,” tuturnya.
Ramah Lingkungan
Dia ingin agar industri kelapa sawit kita makin ramah lingkungan dan makin menyejahterakan rakyat. Untuk itu pihaknya terus memperbaiki tata kelola bersama dengan kementerian lain seperti KLHK.
“Tetapi kita juga harus melihat dari perspektif ekonomi politik bahwa isu sawit bukan semata-mata soal ekologi dan sosiologi tetapi tentu berkaitan kepentingan ekonomi dan politik. Karena itu solusi untuk keduanya berjalan beriringan,” kata Jerry.
Kesepakatan pengusaha dan pemerintah itu dipandang sebagai titik tolak penting untuk menjalin koordinasi dan kepercayaan antar keduanya. Dalam pandangan Wamendag, masing-masing pihak punya pekerjaan rumah masing-masing tetapi juga punya PR Bersama. Melalui tim itu diharapkan masalah-masalah yang terjadi bisa diselesaikan.
“Pemerintah mendukung keinginan pengusaha dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga pengusaha, bisa mendukung upaya pemerintah. Yang diperlukan sebenarnya adalah makin kuatnya saling percaya itu,” tandas dia.