Jakarta, Beritasatu.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berencana melakukan aksi unjuk rasa di DPR pada 12 Februari 2020 mendatang terkait pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diklaim tak kunjung melibatkan unsur buruh.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan, aksi tersebut akan diikuti sekitar 20.000 buruh dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Aksi demonstrasi yang dipimpin langsung oleh Andi Gani itu dijadwalkan akan bertemu langsung dengan Ketua DPR Puan Maharani.
“12 Februari, kami akan aksi besar-besaran estimasi massa 20.000 dari Jawa Barat, Tangerang, dan DKI Jakarta. Kita berupaya diterima Ketua DPR RI Puan Maharani beserta jajaran,” kata Andi Gani di Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Andi menjelaskan, pihaknya kecewa atas proses penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sejauh ini yang terkesan tak transparan dan tidak melibatkan unsur buruh. Hal tersebut menjadi fokus utama yang bakal disampaikan kepada DPR dalam aksi demo nanti.
“Kami ingin memperjuangkan Omnibus Law itu dimasukkan unsur buruhnya sebagai tim bukan hanya sebagai pendengar dan tinggal menerima. Kalau hanya sepihak atau dua pihak dan buruh tidak merasa dilibatkan, saya yakin penolakannya nanti akan sangat luas,” ungkap Andi Gani.
Andi menjamin, meski akan diikuti ribuan buruh, aksi unjuk rasa nanti akan berjalan tertib dan kondusif. “Kami pastikan demo akan berlangsung aman dan kondusif,” tegasnya.
Andi Gani menekankan, pihaknya tidak antipati terhadap investasi maupun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. KSPSI hanya berharap Omnibus Law dibahas transparan dan tetap berpihak dalam menjaga kesejahteraan buruh.