Monthly Archives: November 2020

  • 0

Matahari Tutup 6 Gerai Besar, Karyawan Kena PHK?

Category : Uncategorized

Jakarta – PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) memutuskan untuk kembali mengurangi jumlah gerainya dari 153 menjadi 147. Itu artinya Matahari akan akan kembali menutup 6 gerainya hingga akhir tahun 2020. Lalu bagaimana dengan nasib karyawannya?

Sekretaris Perusahaan Matahari Department Store Miranti Hadisusilo menegaskan, dalam penutupan 6 gerai itu perusahaan menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Karyawan Matahari tidak ada yang di-PHK,” tegasnya kepada detikcom, Senin (30/11/2020).

Miranti menjelaskan, para pegawai Matahari Department Store di 6 gerai yang ditutup itu akan direlokasi ke gerai terdekat. Dia tak bisa merinci berapa jumlah karyawan di 6 gerai itu. Namun rata-rata gerai Matahari Department Store ada sekitar 60-80 karyawan. Angka itu termasuk karyawan vendor.

Sebelumnya diberitakan dari 6 gerai Matahari Department Store yang akan ditutup 4 berada di Jawa, 1 di Bali, dan 1 di Sulawesi. Perusahaan pun memutuskan untuk tidak menambah gerai pada kuartal IV-2020 dan kuartal I-2021.

Dari 147 toko yang masih dipertahankan, 23 di antaranya sedang dalam pantauan untuk peningkatan kinerja. Toko-toko yang tidak disebutkan ada di mana saja itu sedang dipantau, ditinjau, dan didiskusikan. Perusahaan juga melangsungkan negosiasi dengan pemilik gedung mengenai biaya sewa gerai agar bisa lebih murah.

Manajemen Matahari Department Store juga sedang mencari peluang membuka toko secara selektif, merenovasi toko yang ada untuk mendorong produktivitas. Pihaknya juga perlu berinvestasi untuk menggantikan infrastruktur yang sudah tua.


  • 0

Serap Aspirasi, Pemerintah Buka Posko UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Pemerintah Jokowi terus berupaya menyelesaikan puluhan aturan pelaksana atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar dapat diimplementasikan sepenuhnya. Tercatat, ada 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah dikebut penyelesaiannya.

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi memastikan proses penyusunan peraturan pelaksanaan ini berlangsung secara terbuka. Antara lain dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dan masyarakat luas untuk efektivitas manfaat dari UU yang masih menuai polemik tersebut.

“Pelibatan partisipasi publik dan stakeholders telah dilakukan, sebagai contoh dalam pembahasan Tripartit Nasional untuk klaster Ketenagakerjaan melibatkan unsur serikat pekerja/buruh dan unsur pengusaha seperti Kadin atau Apindo,” paparnya dalam dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Senin (30/12).

Selain itu, pemerintah juga telah membuka Posko UU Cipta Kerja untuk mewadahi aspirasi langsung dari publik. Posko ini berada di Kantor Kemenko Perekonomian, Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat.

“Sehingga bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan secara langsung terkait UU Cipta Kerja bisa datang langsung ke posko Kemenko Perekonomian, Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat,” terangnya.

Situs Khusus

Terakhir, pemerintah juga menyediakan situs khusus yang ditujukan untuk mengunduh update draft terkait perkembangan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. “Situs itu bisa diakses secara luas dengan alamat portal www.uu-ciptakerja.go.id,” terangnya.

Untuk itu, pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.


  • 0

Kemnaker Ungkap Sebab Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja Dibahas Paling Belakang

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti, membantah jika proses pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dilakukan secara tertutup. Sebab, pihaknya mengklaim telah melibatkan stakeholders terkait untuk menyerap aspirasi sesuai perintah Presiden Jokowi.

“Tidak benar bahwa proses pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dilakukan secara tidak terbuka atau tidak terang-terangan. Justru klaster Ketenagakerjaan dibahas paling terakhir, karena suntuk menyerap aspirasi dari stakeholders terkait sesuai arahan Presiden Jokowi,” tegasnya dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Senin (30/12).

Dijelaskan Reni, sedari awal proses pembahasan klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja penting untuk menitik beratkan pada pelibatan partisipasi publik khususnya stakeholders terkait. Contohnya, dalam pembahasan Tripartit Nasional untuk klaster Ketenagakerjaan telah melibatkan unsur serikat pekerja/buruh dan unsur pengusaha seperti Apindo dan Kadin.

“Pertemuan sendiri dilakukan sebanyak 9 kali dalam rentang 8 Juli-23 Juli 2020,” jelas dia.

Selain itu, dalam proses pendalaman materi terkait, Baleg DPR RI juga melakukan serangkaian Rapat Dengar Dendapat Umum (RDPU) yang mengundang sejumlah narsumber. Diantaranya dari kalangan ahli, akademisi, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan tokoh masyarakat sesuai materi pembahasan.

Pun, saat ini proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja juga dilakukan secara transparan melalui pemanfaatan teknologi digital. Di mana melalui situs www.uu-ciptakerja.go.id, masyarakat dapat mengakses dan mengunduh draf aturan turunan yang telah dipublikasikan.

“Jadi, tidak benar kalau pemerintah tidak melakukan pembahasan terhadap UU Cipta Kerja tanpa mendengar aspirasi dari publik ataupun stakeholders terkait,” tuturnya.

KSPI Nilai Pembahasan RUU Cipta Kerja Tertutup

Sebelumnya, Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi, menyebut pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Dia menilai proses pembahasan RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang,” ungkapnya dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin.

Rusdi juga mengutarakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, karena tidak dilibatkannya perwakilan buruh dalam proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja.

“KSPI tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta pandangan oleh menko perekonomian, masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian No.121 Tahun 2020,” tegasnya.


  • 0

Rupiah Melemah ke Rp14.120 per USD Seiring Naiknya Kasus Positif Covid-19

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs RUpiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore ditutup melemah seiring kenaikan jumlah kasus Covid-19.

Rupiah ditutup melemah 30 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp14.120 per USD dibandingkan hari sebelumnya Rp14.090 per USD.

“Memang sentimen negatif muncul dari memburuknya pandemi di banyak negara,” kata analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto di Jakarta, Senin (30/11).

Survei oleh Komisi Eropa menunjukkan sentimen ekonomi Zona Euro turun pada November, yang pertama kalinya dalam tujuh bulan terakhir akibat gelombang kedua Covid-19 yang melanda benua Eropa.

Terjadi penurunan aktivitas bisnis Prancis pada November karena penguncian kedua akibat penyebaran Covid-19. Sedangkan jumlah infeksi Covid-19 di Jerman telah melampaui angka satu juta dengan jumlah kematian harian mencapai rekor tertinggi hari di minggu lalu.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penambahan jumlah kasus positif per 29 November 2020 memecahkan rekor sebanyak 6.267 kasus sehingga angka kumulatif pasien positif di Indonesia mencapai 534.266 orang.

Sementara itu jumlah pasien sembuh juga bertambah menjadi 3.810 orang dengan total kasus sembuh menjadi 445.793 orang. Adapun kasus meninggal bertambah 169 orang dengan total kumulatif sebanyak 16.815 orang.

“Memburuknya pandemi ini menjadi sentimen yang dominan hari ini,” ujar Rully.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.070 per USD. Sepanjang hari, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.070 per USD hingga Rp14.137 per USD.

Sementara itu kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, Rupiah menguat menjadi Rp14.128 per USD dibandingkan hari sebelumnya di posisi Rp14.145 per USD.


  • 0

Kunjungan Silaturahmi Kapolda Metro Jaya ke Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI)

Category : Uncategorized

Senin 30 November 2020. Kunjungan Silaturahmi Kapolda Metro Jaya ke Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP KSPSI)


  • 0

Rupiah Dibuka Melemah, Tapi Potensi Penguatan Terbuka Lebar

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah melemah pada perdagangan Jumat ini. Namun potensi penguatan masih terbuka lebar.

Mengutip Bloomberg, Jumat (27/11/2020), rupiah dibuka di angka 14.105 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 14.100 per dolar AS. Menjelang siang, rupiah terus melemah ke 14.115 per dolar AS.

Dari pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.100 per dolar AS hingga 14.100 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah melemah 1,80 persen.

Berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.145 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan patokan sehari sebelumnya yang ada di angka 14.130 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada akhir pekan ini berpeluang menguat tipis dibayangi sentimen vaksin dan eskalasi kasus COVID-19.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Kamis, mengatakan sentimen terhadap aset berisiko pagi ini cukup beragam.

“Sentimen positif terhadap hasil uji vaksin berkurang karena analis meragukan hasil uji vaksin Astrazeneca yang sebelumnya dilaporkan bagus,” ujar Ariston dikutip dari Antara.

Selain itu, lanjut Ariston, kenaikan kasus COVID-19 di dunia juga membayangi pergerakan harga aset berisiko.

Menurutnya, penguatan rupiah bisa saja tertahan hari Ini dengan sentimen yang beragam tersebut. Rupiah bisa menguat tipis.

“Rupiah masih didukung neraca berjalan kuartal III yang positif dan prospek pemulihan ekonomi Indonesia di kuartal IV,” kata Ariston.

Ariston memperkirakan hari ini [rupiah](https://www.liputan6.com/tag/rupiah “”) bergerak di kisaran 14.050 per dolar AS hingga 14.180 per dolar AS.

BI Prediksi Rupiah Bakal Terus Menguat

 

 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, nilai tukar rupiah pada 18 November 2020 menguat sebesar 3,94 persen point to point dibandingkan dengan level akhir Oktober 2020.

“Perkembangan ini melanjutkan penguatan pada bulan sebelumnya sebesar 1,74 persen point to point atau 0,67 persen secara rata-rata dibandingkan dengan tingkat September 2020,” jelasnya dalam sesi teleconference, Kamis (19/11/2020).

Menurut dia, selain karena peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik, penguatan rupiah juga terjadi seiring dengan turunnya ketidakpastian pasar keuangan global, seeta persepsi positif terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

Dengan perkembangan ini, Perry mencatat, rupiah sampai dengan 18 November 2020 terdepresiasi sekitar 1,33 persen secara year to date jika dibandingkan akhir 2019 lalu.

“Ke depan, Bank Indonesia memandang bahwa penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring dengan levelnya yang secara fundamental masih undervalued,” ujar Perry

“Hal ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang rendah dan terkendali, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko di Indonesia yang menurun, dan likuiditas global yang besar,” tandasnya.


  • 0

UN Women Adakan WEPs Awards, Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Industri Bisnis

Category : Uncategorized

Seiring majunya zaman, perempuan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai sektor, termasuk bisnis. Namun di sisi lain, isu kesenjangan gender di lingkungan kerja hingga kini masih terjadi dan tak jarang merugikan pihak perempuan.
Kondisi ini diperparah dengan pandemi COVID-19 yang membuat semakin banyak perempuan terpukul. Padahal menurut UN Resident Coordinator Indonesia, Valerie Julliand, saat ini populasi perempuan di berbagai negara rata-rata mencapai 50 persen dan mewakili separuh dari tenaga kerja di negaranya.
“Penelitian dari UN Women menunjukkan bahwa tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan tak berbayar yang dilakukan perempuan hampir menjadi dua kali lipat dibandingkan laki-laki dalam beberapa bulan terakhir. Begitu pula 35 persen perempuan di sektor informal melaporkan terjadinya penurunan jam kerja berbayar mereka,” jelas Valerie dalam pembukaan Indonesia Awarding Ceremony UN Women 2020 Asia-Pacific Women Empowerment Principles (WEPs) Awards melalui Zoom (18/11).
Sedangkan menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di tengah kemajuan zaman, partisipasi perempuan di berbagai sektor bisnis dalam dua dekade terakhir masih stagnan. Bila dibiarkan, jalan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di sektor bisnis masih harus menempuh jalan yang sangat panjang.
“Pada tahun 2020, di Indonesia partisipasi pekerja perempuan juga menurun. Dari 55,5 persen pada tahun lalu menjadi 54,56 persen. Sementara tingkat partisipasi pekerja laki-laki justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang keluar dari lapangan pekerjaan sekarang lebih tinggi,” terangnya.
“Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), pada Februari 2020, partisipasi gender dan ketimpangan upah atau masih sekitar 23 persen. Artinya perempuan mendapatkan upah 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki,” tambah Sri Mulyani.
Lanjut Sri Mulyani, partisipasi perempuan yang menempati posisi-posisi strategis di perusahaan juga hingga kini masih sangat minim. Hal ini membuktikan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan besar di tempat kerja karena adanya diskriminasi gender. Ditambah dengan ancaman kekerasan —fisik dan seksual— yang mengintai perempuan saat bekerja.
Inilah yang menjadi latar belakang UN Women menyelenggarakan Asia-Pacific Women Empowerment Principles (WEPs) Awards untuk pertama kalinya di tahun 2020. WEPs Awards yang didukung oleh Uni Eropa merupakan ajang penganugerahan yang diberikan kepada pemimpin usaha dan perusahaan-perusahaan Asia Pasifik termasuk Indonesia atas kontribusi mereka dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penghargaan ini juga bertujuan menginspirasi pelaku usaha dan perusahaan lainnya untuk mengambil aksi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Dalam gelaran perdana ini, lebih dari 60 aplikasi dari Indonesia telah mendaftar WEPs Awards yang lantas dibagi dalam enam kategori penghargaan, yaitu Komitmen Kepemimpinan, Komitmen Kepemimpinan Muda (untuk pemimpin berusia maksimal 30 tahun), Tempat Kerja yang Inklusif Gender, Marketplace yang Responsif Gender, Pelibatan Komunitas dan Industri, serta penghargaan Respons terhadap COVID-19 untuk perusahaan yang telah memberikan kontribusi signifikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks COVID-19.
“WEPs Awards merupakan momen penting untuk merayakan kemajuan yang telah dicapai dalam pemberdayaan perempuan. Terlepas dari kemajuan yang ada, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi dan ini bukanlah jalan yang dapat kita lalui sendiri. Ini merupakan panggilan untuk semua pihak agar mengambil aksi, termasuk di perusahaan tempat kita bekerja dalam memastikan kondisi kerja yang lebih baik untuk perempuan dan laki-laki, dan kesetaraan upah untuk pekerjaan bernilai sama, tanpa memandang sektor usaha maupun industrinya,” ucap UN Women Indonesia Representative and Liaison to ASEAN, Jamshed M. Kazi, dalam kesempatan yang sama.
Adapun pemenang setiap kategori telah diumumkan secara virtual pada Rabu (18/11) dan diberikan secara simbolis oleh juri independen yang terdiri dari para profesional di berbagai bidang industri. Para pemenang dari Indonesia akan mendapatkan kesempatan mengikuti WEPs Awards di tingkat regional Asia Pasifik yang akan diselenggarakan pada 15 Desember 2020.

Inilah para penerima penghargaan UN Women Asia-Pacific Women Empowerment Principles (WEPs) Awards 2020:

1. Kategori Kepemimpinan: Presiden Direktur PT Blue Bird Tbk.
DR. Noni S.A. Purnomo, B.Eng, MBA.
2. Kategori Kepemimpinan Muda: Co-Founder heySTARTIC, Vania Santoso.
3. Kategori Tempat Kerja yang Inklusif Gender: Telkomtelstra.
4. Kategori Marketplace yang Gender Responsif: Bukalapak.
5. Kategori Pelibatan Komunitas dan Industri: Gojek.
6. Kategori Tindakan COVID-19: Indosat Ooredoo.
WEPs Awards sendiri merupakan bagian dari program WeEmpowerAsia oleh UN Women dengan dukungan finansial oleh Uni Eropa dan sejalan dengan Women Empowerment Principles, tujuh prinsip-prinsip yang memberikan panduan bagi pelaku usaha dan perusahaan agar rantai nilai mereka lebih responsif gender.
Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam mengakui pentingnya kerja sama dengan sektor swasta dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tindakan tersebut bukan hanya sebagai bentuk moral dan kepedulian terhadap perempuan, namun juga akan berdampak baik bagi perekonomian negara dan dunia.
“Hari ini, Uni Eropa bergabung untuk merayakan para pelaku usaha dan perusahaan yang telah mendukung kesetaraan dalam dunia bisnis. Saya memberi hormat para pemimpin yang telah beraksi dalam memastikan inklusi dan keberagaman gender menjadi kenyataan bagi para pekerja, pemasok, dan komunitas yang mereka dukung. Memastikan kesempatan setara bagi perempuan, serta keadilan dan hak ekonomi perempuan merupakan tugas yang tidak mudah. Namun, kami yakin bahwa pelaku usaha mampu untuk mendorong kemajuan,” pungkas Vincent Piket.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang dari Indonesia untuk ajang UN Women 2020 Asia-Pacific WEPs Awards:

1. Kategori Komitmen Kepemimpinan
  • Pemenang Pertama: Dr. Noni S.A. Purnomo, B.Eng, MBA, CEO PT Blue Bird Tbk
  • Pemenang Kedua: Sari Safianti, CEO PT Rhenus Project Logistics
  • Pemenang Ketiga: Elim Sritaba, Chief Sustainability Officer PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
  • Honorable Mention: Noryawati Mulyono, Co-Founder & Director PT Seaweedtama Biopac Indonesia
2. Kategori Komitmen Kepemimpinan Muda
  • Pemenang Pertama: Vania Santoso, Co-Founder heySTARTIC
  • Pemenang Kedua: Catherine Halim, Co Founder and Managing Director PT Kisaku Mulai Disini
3. Kategori Tempat Kerja yang Inklusif Gender
  • Pemenang Pertama: Telkomtelstra-PT Teltranet Aplikasi Solusi
  • Pemenang Kedua: PT Unilever Indonesia Tbk
  • Pemenang Ketiga: Grab Indonesia
  • Honorable Mention: Bank OCBC NISP Tbk
4. Kategori Marketplace yang Gender Responsif
  • Pemenang Pertama: Bukalapak
  • Pemenang Kedua: Amartha
  • Pemenang Ketiga: PT Martina Berto Tbk (Martha Tilaar Group)
  • Honorable Mention: Ecofrenli
5. Kategori Pelibatan Komunitas dan Industri
  • Pemenang Pertama: Gojek
  • Pemenang Kedua: Grab Indonesia
  • Pemenang Ketiga: Telkomtelstra-PT Teltranet Aplikasi Solusi
  • Honorable Mention: PT XL Axiata Tbk
6. Kategori Tindakan COVID-19
  • Pemenang Pertama: Indosat Ooredoo
  • Pemenang Kedua: PT Unilever Indonesia Tbk
  • Pemenang Ketiga: Rumah Mode Miranda

  • 0

Menhub: Pelabuhan Patimban Ciptakan 200 Ribu Lapangan Kerja Baru

Category : Uncategorized

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, bakal membuka kesempatan kerja baru, khususnya bagi masyarakat di sekitar pelabuhan.
Menurut Budi Karya, setidaknya pelabuhan baru tersebut bisa menciptakan sebanyak 200 ribu lapangan kerja baru.
“Patimban bisa memberikan satu efek yang luar biasa. Kita harapkan paling tidak ada 200 ribu lapangan kerja baru,” ujar Budi Karya dalam webinar Pelabuhan Patimban dan Kinerja Logistik Nasional, Jumat (27/11).
Saat ini, kata Budi Karya, pemerintah juga mulai memberikan berbagai pelatihan kewirausahaan khusus untuk ibu-ibu di sekitar pelabuhan. Termasuk juga dengan pembentukan koperasi hingga pemberdayaan masyarakat setempat.
“Sekarang pun kami sudah memberikan diklat-diklat, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, pembentukan koperasi. Bahkan ibu-ibu diberikan pelatihan untuk kerajinan, dan itu diberikan pada ibu-ibu yang ada di sekitar patimban,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan bagi nelayan setempat, khususnya pelatihan untuk menjadi operator di pelabuhan. Hal ini bertujuan agar tenaga-tenaga operator saat pelabuhan sudah beroperasi, diutamakan berasal dari warga setempat.
Budi Karya optimistis, selain membuka lapangan kerja baru, pembangunan pelabuhan juga akan mendongkrak perekonomian di Jawa Barat.
“Bagi mereka yang berprofesi nelayan pun kita berikan pendidikan, dan juga khususnya operator pendukung Patimban. Sehingga ini menjadi bola salju yang membuat Patimban itu memiliki satu kekuatan ekonomi,” pungkas Budi Karya.

  • 0

Tarik Ulur UMP 2021

Category : Uncategorized

JAKARTA – Hampir tiap tahun upah minimal provinsi (UMP) selalu saja menjadi polemik. Biasanya yang dipersoalkan besaran nilai UMP.

Namun kini beda. Hal yang dipersoalkan ada tidaknya kenaikan UMP. Tentu saja kalangan pekerja/buruh menuntut adanya kenaikan, sementara pengusaha bersikap sebaliknya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun turun tangan. Sebagai regulator, Menaker meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menaikkan UMP pada 2021. Beleid itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Penerbitan SE tersebut diklaim telah berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar upah.

Keputusan Menaker itu pun menuai penolakan. Bendahara Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) Mustopo menuturkan, keputusan Menaker ini menjadi dilema bagi nasib pekerja. Penetapan UMP 2021 bukan menjadi ukuran normal dengan kondisi pandemi yang sudah berjalan sembilan bulan.

Menurut dia, masih banyak perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19. “Tapi dengan adanya surat edaran (SE) dari Ibu Menaker pimpinan perusahaan akan melaksanakan SE tersebut,” katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, untuk menentukan UMP adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015, bukan SE Menaker. Karena itu, Said Iqbal meminta para kepala daerah untuk tidak mengikuti terbitnya SE Menaker tersebut.

“Cara menghitung kenaikan UMP, UMK, UMSK adalah dengan cara menghitung inflasi plus pertumbuhan ekonomi dari September 2019 hingga September 2020. Dengan menghitung itu bisa dipastikan September 2019 sampai September 2020 inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu masih plus,” katanya.

Sekali pun adanya persoalan resesi ekonomi, Said menyebut hitung-hitungan dari Maret sampai September 2020 pertumbuhan ekonomi minus 8,22%, namun secara total dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi angkanya masih plus.

Seakan mendengar tuntutan kalangan buruh, saat ini ada enam provinsi yang menaikkan UMP. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu. “Jadi, sudah ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020,” ujar Menteri Ida dalam rapat secara virtual, Rabu (25/11).

Menurut Menaker, ada 27 provinsi lain yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Ada satu provinsi, Gorontalo, yang belum menetapkan kebijakan UMP-nya untuk 2021.

Ida mengatakan, penetapan UMP ini akan diputuskan oleh Kemenaker pada akhir tahun. Nantinya, Menaker akan membuat aturan dan penetapan di setiap wilayah. “Itu masih kita tunggu dan keputusannya akhir tahun kita akan umumkan,” ucapnya.

Jika kalangan buruh mengapresiasi kenaikan UMP di enam provinsi tersebut, tidak demikian dengan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang masih terkontraksi negatif dan proyeksi inflasi 2021-2022 tidak memungkinkan pengusaha menaikkan UMP.

Bahkan, kebijakan para gubernur tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi saat ini. “Akibat inflasinya rendah sehingga kondisi inilah yang kita lihat tidak memungkinkan upah dinaikkan. Namun, beberapa daerah sudah memutuskan naik. Kami menyesalkan kenaikan (upah) itu,” ujarnya.

Hariyadi menilai, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, UMP 2021 justru direkomendasikan untuk tidak dinaikkan karena jika menggunakan formula penentuan upah minimum pada PP Nomor 78/2015, UMP justru bakal turun. “Kalau pakai rumus itu hasilnya negatif karena ekonomi kita minus 5,32% (kuartal II) dan inflasi 1,24%. Jadi kalau ditambahkan, masih minus 3%. Enggak mungkin kalau pakai formula minus, yang ada nanti upahnya turun sehingga direkomendasikan upahnya tetap,” katanya.

Pengamat ekonomi Nailul Huda mengatakan, UMP layak dinaikkan, meskipun persentase kenaikannya rendah. Hal ini dikarenakan masih terjadi inflasi secara tahunan, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Artinya, akan tetap terjadi kenaikan harga-harga secara umum tahun depan.

Hal senada dikatakan ekonom Indef Didin S Damanhuri. Sebaiknya UMP 2021 disesuaikan dengan kondisi perekonomian 2021. Jika tidak, buruh akan makin turun daya belinya sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pengalaman krisis besar sebelumnya, pendekatan demand side, termasuk mempertahankan daya beli buruh, justru akan tepat untuk keluar dari krisis. “Menahan upah buruh itu supply side approach yang tidak kompatibel untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.


  • 0

Kenaikan UMK diprotes, Gubernur Banten: 800 perusahaan sudah bangkrut

Category : Uncategorized

KONTAN.CO.ID – Serang. Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) naik 1,5% pada tahun 2021. Para buruh kecewa dengan kenaikan UMK di Banten hanya naik 1,5%. Menurut buruh, UMK Banten 2021 harusnya naik 8,5%.

Namun Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut, kondisi saat ini sedang sulit. Para buruh harusnya memahami kondisi saat ini dan menerima kebijakan kenaikan UMK Banteng 2021.

Gubernur Banten Wahidin Halim khawatir, kenaikan UMK yang terlalu tinggi menyulitkan perusahaan sehingga bisa hengkang dari Banten dan menambah pengangguran. Saat ini, penganggurang sudah meningkat karena ada 800 perusahaan di wilayahnya yang gulung tikar atau bangkrut akibat pandemi Covid-19.

Menurut Wahidin, daya beli masyarakat menurun yang membuat indsutri tidak sanggup bertahan di tengah hantaman pandemi Covid-19. “Dari 16.000 perusahaan, 800 bangkrut. Rata-rata padat modal, artinya produk kayak alas kaki yang jumlahnya banyak, tapi mereka tak mampu lagi ekspor,” ujar Wahidin kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Dampaknya, menurut Wahidin, saat ini terlihat dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Banten. “Harus sadar bahwa pengangguran bukan hanya persoalan Gubernur semata, karena agregasi kabupaten/kota banyak yang nganggur, semakin banyak pula provinsi yang nganggur,” kata Wahidin.

Untuk itu, Wahidin mengimbau para pekerja untuk menerima keputusan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021, agar para pengusaha tidak hengkang dari Banten. “Boleh lah menuntut, kalau melihat Banten sekarang ini tinggal pilih, mau nganggur, mau kerja, mau bangkrut mau enggak? Tolong diingatkan jangan protes. Pertimbangannya kondisi kena dampak Covid-19,” kata Wahidin.