Monthly Archives: May 2021

  • 0

RI Mau Genjot Ekonomi Ramah Lingkungan, Pemerintah Kudu Piye?

Category : Uncategorized

Jakarta – Sisa waktu semakin menipis untuk menghadapi krisis iklim yang semakin mengancam. Namun, NDC Indonesia masih kurang ambisius dalam memenuhi Persetujuan Paris untuk menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat, apalagi di bawah 1,5 derajat celcius.

Hal ini terlihat dari dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dalam mitigasi perubahan iklim, yang hanya menargetkan netral karbon di tahun 2070.

Laporan terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) yang berjudul “Deep decarbonization of Indonesia’s energy system: A pathway to zero emissions by 2050” menunjukkan bahwa secara teknologi dan ekonomi, sektor energi Indonesia mampu mencapai nol emisi karbon di tahun 2050.

Laporan ini merupakan kajian komprehensif pertama di Indonesia yang menggambarkan peta jalan mencapai emisi nol karbon di 2050 di sistem energi. Hal ini merupakan tonggak penting mengingat saat ini aksi mitigasi di sektor energi tidak cukup ambisius.

Sementara, emisi dari sektor energi diperkirakan akan meningkat menjadi 58% pada tahun 2030, sebagaimana ditunjukkan dalam skenario business as usual (BAU) dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, terutama didorong oleh peningkatan konsumsi energi final.

“Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan dengan posisi strategisnya di Asia Tenggara, Indonesia harus memimpin dalam mentransformasi sistem energinya dari sekarang. Dekarbonisasi sistem energi Indonesia dapat membawa dampak signifikan bagi kawasan dan menginspirasi negara lain untuk mempercepat transisi energi. Komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat dari Presiden Jokowi akan sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Fabby menambahkan bahwa langkah pertama dan krusial dari upaya dekarbonisasi adalah dengan mencapai puncak emisi selambatnya pada tahun 2030. Menurutnya, dengan dukungan kebijakan yang kuat, pembangkit energi terbarukan dapat dikembangkan dengan masif disertai dengan penurunan kapasitas pembangkit listrik fosil.

Menggunakan Model Transisi Sistem Energi yang dikembangkan oleh Lappeenranta University of Technology (LUT), laporan ini memperlihatkan bahwa Indonesia mampu menggunakan 100 persen energi terbarukan di sektor kelistrikan, industri, dan transportasi.

“Model yang menggunakan analisis skenario secara terperinci untuk Indonesia ini didesain menggunakan resolusi hitungan waktu per jam dan terdiri dari wilayah-wilayah yang saling terhubung, sehingga sangat relevan untuk model transisi energi di Indonesia serta memastikan pasokan energi yang stabil di segala jam dan wilayah,” ujar Christian Breyer, Professor Ekonomi Surya di LUT.

Satu dekade mendatang akan menjadi penentu bagi upaya dekarbonisasi di Indonesia. Untuk mulai menurunkan emisi GRK, Indonesia perlu memasang sekitar 140 GW energi terbarukan pada tahun 2030, sekitar 80% nya merupakan PLTS.

Selain itu, penjualan mobil listrik dan sepeda motor perlu ditingkatkan masing-masing menjadi 2,9 juta dan 94,5 juta pada tahun 2030. Suatu peningkatan yang sungguh dramatis bila dibandingkan dengan tingkat penjualan kendaraan listrik yang masih minim saat ini.

Di sektor industri, pemenuhan kebutuhan panas industri menggunakan listrik perlumenjadi pilihan utama, diikuti oleh energi biomassa. Selain itu, hal terpenting lainnya, PLN perlu menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru pada tahun 2025.

Pada tahun 2045, energi terbarukan memasok 100 persen listrik di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sektor kelistrikan Indonesia menjadi bebas karbon. PLTS merupakan penyumbang terbesar
dalam pembangkit listrik dengan pangsa 88%, diikuti oleh tenaga air sebesar 6%, panas bumi sebesar 5%, dan energi terbarukan lainnya sebesar 1%.

Teknologi penyimpanan energi, terutama baterai, berperan besar dalam mengatasi masalah intermitten. Sementara itu, bahan bakar sintetik, hidrogen, dan pemanas listrik akan lebih berperan dalam dekarbonisasi sektor transportasi dan industri.

Agar dapat mengandalkan energi terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi di Indonesia maka penting untuk membangun integrasi jaringan listrik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan
pulau-pulau lain. Kebutuhan ini akan meningkat mulai tahun 2030 hingga seterusnya. Model IESR menunjukkan bahwa pada tahun 2050, kapasitas transmisi listrik sebesar 158 GW diperlukan untuk menghubungkan nusantara dari barat sampai timur.

Menyongsong tahun 2050, upaya dekarbonisasi terus berlanjut terutama untuk sektor transportasi dan industri yang sulit di dekarbonisasi dengan listrik secara langsung, hingga akhirnya Indonesia akan mencapai titik di mana seluruh sektor energi menjadi bebas karbon melalui penggunaan 100% energi terbarukan.

Dekarbonisasi sistem energi berpotensi mengurangi biaya sistem tahunan sebesar 20% dibandingkan dengan sistem energi berbasis fosil.

Demi mencapai target yang ambisius tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 20-25 miliar per tahun mulai tahun ini hingga tahun 2030 dan akan meningkat menjadi US$ 60 miliar per tahun antara tahun 2030 hingga 2040. Mengingat kebutuhan investasi yang besar, pemerintah harus berusaha menarik investasi dari sektor swasta dan individu.

Oleh karena itu, perbaikan iklim investasi sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut.

“Besarnya tantangan tidak boleh mengaburkan fakta bahwa dekarbonisasi yang menyeluruh akan membawa manfaat dan peluang yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia,” tegas Pamela Simamora, Koordinator Riset IESR.

Melakukan dekarbonisasi secara total akan menciptakan 3,2 jutaan pekerjaan baru yang berkelanjutan dan berkualitas, peningkatan kesehatan masyarakat (yang juga akan menurunkan biaya kesehatan yang substansial), dan pembentukan ekonomi modern, yang memungkinkan negara untuk bersaing dalam pasar dunia yang berkembang dengan produk netral karbon.

Tentu saja, untuk merealisasikan hal tersebut perlu dukungan dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah Indonesia. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan dan regulasi yang tepat dan
menghapus regulasi dan kebijakan yang dianggap sebagai penghalang investasi teknologi bersih di negara ini.


  • 0

Pensiun Dini Garuda, Berapa Besaran Kompensasi yang Diterima Karyawan?

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Garuda Indonesoa Tbk (GIAA) menawarkan program pensiun dini kepada seluruh karyawannya. Hal Ini lantaran maskapai milik negara ini sulit bertahan di masa pandemi corona atau Covid-19

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam pembicaraan internal dengan para karyawannya yang rekamanya beredar, mengatakan, karyawan yang akan mengambil dan bersedia ikut dalam pensiun dini akan memperoleh hak sesuai pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Mereka akan mendapatkan 2 kali kali pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan tiket konsesi bagi mereka yang masih kerja aktif di atas 16 tahun

Program pensiun dini dimulai 19 Mei 2021 dan akan ditutup pada 19 Juni 2021.

Selain komponen yang tercantum di pasal 62 PKB, Irfan mengungkapkan manajemen akan menambahkan dua kali penghasilan bulanan.

Lalu, ada kompensasi atas sisa cuti yang belum diambil, kompensasi atas casual sickness pada tahun 2020, tunjangan tengah tahun 2020 dan tahun 2021 bagi yang eligible (berhak),

“Juga bantuan istirahat tahunan 2020 dan 2021 bagi yang eligible dan belum dibayarkan. Tentu saja, pembayaran penghasilan yang selama ini kita tunda dan menjadi hak teman-teman sekalian,” kata Irfan dalam penjelasannya ke karyawan.

Dalam keterangannya di Bursa Efek Indonesia, Garuda Indonesia mengatakan telah mengatur secara tegas mengenai larangan penyebarluasan informasi internal mengacu kepada aturan yang berlaku di perseroan.

Irfan juga menyatakan, selama ini, Garuda sangat terbuka dengan karyawan, termasuk kondisi perusahaan.

Pensiun dini ditawarkan bagi seluruh karyawan karena kondisi perusahaan. Utang Garuda jangka pendek sudah mencapai Rp 70 triliun dan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya.

Kenaikan utang ini karena pendapatan perusahaan tidak bisa menutup pengeluaran. Irfan memproyeksikan pendapatan Mei 2021 hanya sekitar 56 juta dollar AS. Nilai ini setara Rp 800,8 miliar dengan kurs Rp 14.300 per dollar AS.

Sementara, pengeluaran sewa pesawat juga setara dengan pendapatan perusahaan yakni mencapai 56 juta dollar AS. Ini belum ditambah pengeluaran untuk perawatan atau maintenance sebesar 20 juta dollar AS, lalu avtur sebesar 20 juta dollar AS, dan pegawai sebanyak 20 juta dollar AS.

“Secara cash sudah negatif. Secara modal sudah minus Rp 41 triliun,” jelas Irfan dalam rekaman itu.

Garuda Indonesia bukanlah satu-satunya maskapai penerbangan yang terkena turbulensi akibat pandemi. Kondisi serupa dialami seluruh perusahaan maskapai secara global.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) dalam rilisnya menyebut industri penerbangan global bakal mengalami kerugian hingga 47,7 miliar dollar AS dan laba bersih yang anjlok hingga 10,4 persen sepanjang tahun ini

Kondisi ini sedikit lebih baik dibandingkan 2020 lalu saat industri penerbangan merugi US$ 126,4 miliar dengan margin laba bersih anjlok 33,9 persen.

Meski beberapa negara, penerbangan domestik sudah mulai ada perbaikan, tapi banyak negara yang menutup penerbangan internasional karena pandemi masih mengancam.


  • 0

Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,2-5,8 Persen pada 2022, Ini Alasannya

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, proyeksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022 di kisaran 5,2-5,8 persen sudah mempertimbangkan faktor komprehensif, termasuk dinamika aktivitas ekonomi domestik dan global.

Asumsi pertumbuhan ekonomi pemerintah disusun sebagai dasar merancang RAPBN tahun 2022. Angka tersebut tercantum dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022.

Sri Mulyani mengungkapkan, proyeksi tersebut mencerminkan dua sisi, yakni sisi optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain tetap memberikan elemen ketidakpastian akibat pandemi.

“Rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,5-5,3 persen serta proyeksi ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2-5,8 persen mencerminkan di satu sisi optimisme terhadap momentum dan potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural, namun tetap memberikan elemen ketidakpastian akibat risiko pandemi yang tinggi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna atas KEM PPKF, Senin (31/5/2021).

Jika didasarkan pada sisi optimisme, tren pemulihan ekonomi sudah terlihat semakin kuat dari berbagai indikator utama.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sudah berada pada angka 100, melebihi tingkat sebelum pandemi Covid-19. Kemudian Indeks Penjualan Ritel (IPR) meningkat lebih dari dobel digit, PMI manufaktur ekspansif sejak 6 bulan terakhir, dan konsumsi listrik di industri dan bisnis tumbuh pada zona positif.

“Momentum pemulihan ekonomi yang kami sebutkan diharapkan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2022 seandainya Covid-19 tetap terkendali. Vaksinasi massal diharapkan dapat mengendalikan dan diwujudkan herd immunity pada kuartal I tahun 2022” ucap Sri Mulyani.

Pemulihan ekonomi dinilai semakin terlihat ketika kasus harian Covid-19 diklaim dapat terkendali usai Hari Raya Idul Fitri. Momentum ini membuat aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi terjaga dan akan terus pada fase normalisasi ke level sebelum pandemi.

“Kita bersyukur pantauan perkembangan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri menunjukkan angka harian yang semoga dapat terus terkendali. Kita berharap antisipasi untuk menerapkan potensi peningkatan kasus harian Covid-19,” ungkap dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, proyeksi pemerintah atas pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih cukup sejalan dengan asesmen dari berbagai lembaga internasional, seperti OECD, Bank Dunia, ADB, dan IMF.

Asesmen lembaga dunia ini bervariasi pada rentang 4,3-4,9 persen untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan rentang 5,0-5,8 persen untuk proyeksi tahun 2022. Kendati demikian, rentang proyeksinya masih sangat tinggi.

“Rentangnya masih tinggi menunjukkan asumsi forecast pertumbuhan ekonomi diliputi ketidakpastian yang tinggi akibat Covid-19 maupun pemulihan ekonomi global sendiri,” sebut dia.

Untuk itu kata Sri Mulyani, pemerintah sepakat untuk mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi seiring pemulihan ekonomi. Berbagai risiko ini umumnya berasal dari lingkungan eksternal yang tinggi.

Risiko muncul lantara pemulihan ekonomi global diprediksi tidak seragam (uneven recovery), akses dari masing-masing negara terhadap suplai vaksin masih timpang, dan belanja negara untuk countercyclical berbeda-beda.

“Langkah utama tentunya memastikan penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi berjalan efektif. Salah satu yang krusial adalah dengan terus membangun ekonomi dengan dasar nilai tambah yang makin tinggi dan kompetitif, baik komoditas maupun destinasi mitra dagang,” pungkas Sri Mulyani.


  • 0

Kurs Rupiah Berpotensi Menguat Dipicu Kabar Masuknya Aliran Dana Asing Rp6,13 Triliun

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin berpotensi menguat dibayangi kenaikan kasus Covid-19 global.

Pada pukul 9.35 WIB, Rupiah melemah 19 poin atau 0,13 persen ke posisi Rp14.304 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.285 per USD.

Pengamat pasar uang, Ariston mengatakan, Rupiah kemungkinan masih berpotensi melanjutkan penguatan pada akhir pekan lalu dengan kabar aliran dana asing yang masuk ke Indonesia sebesar Rp6,13 triliun selama sepekan terakhir.

“Asing mungkin memanfaatkan potensi pemulihan ekonomi di Indonesia di masa pandemi ini untuk mendapatkan yield yang lebih tinggi,” ujar Ariston dikutip dari Antara.

Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang utama lainnya saat ini berada di level 89,999, turun dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yaitu di posisi 90,031.

Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun saat ini berada di level 1,581 persen, turun dibandingkan posisi penutupan sebelumnya 1,610 persen.

Di sisi lain, penguatan bisa terbatas karena pasar masih dibayangi kenaikan kasus Covid-19 global yang mengakibatkan beberapa negara lockdown termasuk negara tetangga Indonesia.

“Ini bisa menghambat pemulihan ekonomi,” kata Ariston.

Potensi Rupiah

Menurut Ariston, Rupiah hari ini berpotensi menguat ke kisaran Rp14.260 per USD dengan potensi pelemahan di kisaran Rp14.320 per USD.

Pada Jumat (28/5) lalu, Rupiah ditutup menguat 3 poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.285 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.288 per USD.


  • 0

Sri Mulyani: APBN Fokus untuk Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Sosial

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa peranan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang adaptif, responsif, dan fleksibel menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan langkah-langkah penanganan Covid-19. Terlebih, APBN 2020 dan tahun ini telah bekerja keras dan cepat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terhadap kesehatan dan jiwa.

“APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang vital, akan terus digunakan untuk upaya-upaya intervensi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama UMKM,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Senin (31/5).

Untuk itu, Bendahara Negara itu melanjutkan, selain harus tetap kredibel, sustainable dan akuntabel, APBN 2022 juga harus tetap mampu untuk merespon dinamika yang dapat berubah secara cepat tetap antisipatif terhadap risiko yang mungkin terjadi.

“Pada saat yang sama, APBN 2022 harus tetap mendukung kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sangat penting untuk membangun fondasi baru pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi-Ma’ruf menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 berada dikisar 4,51 persen sampai 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan Rp808,2 triliun – Rp879,9 triliun, namun lebih kecil daripada 2021 yaitu 5,70 persen dari PDB atau Rp1.006,3 triliun.

“Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 sampai -4,85 persen PDB,” ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (20/5).

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara pada 2022 hanya berkisar 10,18 – 10,44 persen dari PDB atau Rp1.823,5 triliun – Rp1.895,4 triliun. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak berkisar 8,37 – 8,42 persen dari PDB atau Rp1.499,3 triliun – Rp1.528,7 triliun, PNBP antara 1,80 – 2 persen dari PDB atau Rp322,4 triliun – Rp363,1 triliun, dan hibah berkisar 0,01 – 0,02 persen dari PDB atau Rp1,8 triliun – Rp3,6 triliun.

Belanja Negara Tahun Depan

Sementara, belanja negara pada tahun depan berkisar antara 14,69 – 15,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp2.631,8 triliun – Rp2.775,3 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibanding 2021 yaitu 15,58 persen dari PDB atau Rp2.750 triliun.

Di sisi lain, keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -2,31 sampai dengan -2,65 persen PDB di 2022. Dan rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76 sampai dengan. 44,28 persen PDB.

“Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” jelasnya.


  • 0

Keluar dari Resesi, Ekonomi Singapura Melesat 1,3%

Category : Uncategorized

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Singapura tercatat 1,3% pada kuartal I 2021. Angka ini mengalami perubahan dari sebelumnya 0,2% berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan Industri terbaru.

Dikutip dari CNBC, Selasa (25/5/2021), data tersebut di atas proyeksi para analis sebesar 0,9% dalam jajak pendapat Reuters.

Kementerian Perdagangan dan Industri masih mempertahankan proyeksi ekonomi Singapura. Sementara, ekonomi Asia Tenggara diproyeksi tumbuh antara 4 dan 6% tahun ini.

Dalam laporan CNBC (14/4) sebelumnya disebutkan, ekonomi Singapura tumbuh 0,2% pada kuartal I 2021. Ekonomi Singapura tumbuh untuk pertama kalinya sejak COVID-19 melanda.

Sebelumnya pada kuartal terakhir 2020, ekonomi Singapura tercatat kontraksi 2,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara penuh, ekonomi Singapura menyusut 5,4% pada 2020.

Data itu juga menunjukkan kuartal-ke-kuartal, ekonomi Singapura tumbuh sebesar 2%, dibandingkan tahun lalu. Laporan itu menepis perkiraan Reuters bahwa ekonomi Singapura akan menyusut 0,2% pada kuartal I-2021.

Singapura menyebut pertumbuhan itu disebabkan oleh kuatnya pertumbuhan sektor manufaktur. Industri penghasil barang tumbuh 3,3% dari tahun lalu, dibantu oleh ekspansi 7,5% dalam output manufaktur.

Meskipun masih banyak sektor yang tercatat kontraksi. Seperti, sektor konstruksi pertumbuhannya lebih lambat 20,2% dibandingkan kuartal sebelumnya 27,4%. Sementara, industri penghasil jasa mengalami kontraksi sebesar 1,2% secara year-on-year.


  • 0

Ribut Buruh vs Indomaret soal THR Berujung Boikot, Kemenaker Bela Siapa?

Category : Uncategorized

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) sudah mengikuti aturan dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2020.

Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan Kemnaker. Berdasarkan temuannya, Indomaret sudah membayar THR 2020 sebesar satu kali upah kepada semua buruh karena mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19.

“Besaran THR untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada detikcom, Selasa (25/5/2021).

 Idealnya besaran THR keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh Di Perusahaan, yaitu pasal 3 ayat 1.

Dari sisi besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan, tetapi kurang dari 12 bulan, maka THR diberikan secara proporsional. Dengan demikian, perusahaan sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sebelum pandemi COVID-19, Indomaret memang memberikan THR lebih dari satu bulan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas tiga tahun.

Detailnya, untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari tiga tahun diberikan satu kali upah, masa kerja di atas tiga tahun, tetapi kurang dari empat tahun dibayarkan 1,5 kali upah, serta masa kerja di atas empat tahun dibayarkan dua kali upah. Hal tersebut tertuang dalam peraturan perusahaan.

Namun, tahun lalu perusahaan mengubah peraturan perusahaan tersebut sehingga pembayaran THR menjadi satu bulan upah untuk semua karyawan lantaran pandemi COVID-19.

Sementara itu, mayoritas pekerja/buruh memiliki masa kerja di atas empat tahun sehingga harusnya mereka mendapatkan THR sebesar dua kali upah berdasarkan aturan perusahaan, tapi hanya mendapatkan THR satu bulan upah karena pandemi COVID-19.

“Memang saat sebelum pandemi banyak yang memberikan lebih dari satu bulan dan itu masuk dalam perjanjian kerja bersama. Jadi sepanjang memang ada dialog bipartit yang akhirnya dikembalikan ke aturan (Permenaker Nomor 6 Tahun 2016), tidak masalah,” bebernya.

Anwar mengaku pihaknya sudah menurunkan petugas untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi antara buruh dengan Indomaret. Dia mendorong agar kedua belah pihak melakukan dialog bipartit.

‘Kita tetap mendorong dialog bipartit untuk menyelesaikan persoalan ini. Kamipun sudah menurunkan petugas untuk menyelesaikan ini,” tuturnya.

Terkait dengan rencana aksi buruh di depan kantor Indomaret, Anwar menyebut pihaknya tidak bisa melarang karena itu bagian dari hak sebagai warga negara. Tetapi diminta semua dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19.

“Terkait dengan rencana untuk demo atau unjuk rasa itu kan hak, kami tidak bisa melarang namun demikian kita harus memperhatikan kondisi pandemi ini. Jangan sampai ada klaster baru,” imbuhnya.


  • 0

Ini Strategi Pemerintah Lindungi Pekerja Migran di Masa Pandemi

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan strategi dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Pemerintah pusat bersama Pemprov/Pemkab/Pemkot memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.

“Sejak 23 Maret 2020 lalu, Kemenaker telah berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27 Maret,” kata Ida dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR, Senin (24/5/2021).

Langkah perlindungan PMI lainnya yang dilakukan Kemenaker yakni berkoordinasi dengan Atase Ketenagakerjaan di 12 Perwakilan RI, untuk mengimbau PMI yang akan kembali ke Indonesia agar melaporkan kepulangannya secara daring.

Selain itu, upaya Menaker untuk merealisasikan perlindungan PMI yakni berkoordinasi dengan seluruh Kadisnaker di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pendataan kepulangan/pemulangan PMI, memonitor kondisi PMI yang melibatkan Dinas Kesehatan, dan memberikan imbauan kepada PMI untuk mendaftarkan diri pada program pemberdayaan.

Langkah perlindungan lainnya, yakni memberikan bantuan bahan pokok kepada PMI terdampak Covid-19 di negara-negara penempatan, dan pengalokasian program perluasan kesempatan kerja bagi pekerja dan calon pekerja serta anggota keluarganya.

“Bantuan tersebut berupa program padat karya infrastruktur, pada karya produktif, inkubasi bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja mandiri (TKM),” ungkap Ida.

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR, Felly Esthelita Runtuwene, Ida Fauziyah menegaskan pihaknya telah memberikan bantuan dana pemulangan kepada Disnaker untuk pemulangan warganya ke daerah asal.

“Kemenaker juga menugaskan Satgas PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di debarkasi untuk memantau kedatangan PMI (Disnaker Kepri, Batam, Jatim dan Sanggau),” tegasnya.

 


  • 0

Bappenas: Negara yang Dapat Memanfaatkan Teknologi Memenangkan Persaingan Global

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan, pentingnya untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Lantaran salah satu tantangan ketenagakerjaan sekarang adalah revolusi teknologi yang mulai menggantikan posisi manusia dalam pekerjaannya.

“Kita amati bersama bahwa negara yang dapat memanfaatkan teknologi sebesar-besarnya akan memenangkan persaingan global. Revolusi teknologi ini tentunya harus diimbangi dengan revolusi keahlian karena lapangan kerja kedepan akan membutuhkan keahlian yang barangkali tidak ada sebelumnya,” kata Pungky dalam Laporan IOEO dan IndoTask 2020, Selasa (25/5).

Menurutnya revolusi teknologi seperti kecerdasan buatan, digitalisasi, otomasi, robotika dan big data bisa meningkatkan produktivitas dan menjadi kunci daya saing suatu negara jika dibarengi dengan revolusi keahlian SDMnya.

Tentunya, keahlian yang kompleks memerlukan kemampuan analisis dan kreativitas yang tinggi tidak lagi bersifat pekerjaan rutin atau berulang yang membutuhkan teknologi rendah.

Lebih jauh lagi megatrend, perubahan iklim perubahan demografi dan perubahan budaya menimbulkan model produksi dan cara bekerja yang baru menghasilkan kesempatan kerja dengan keahlian baru, persaingan yang lebih ketat, usia penduduk bekerja semakin tua, pengawasan regulasi ketenagakerjaan yang lebih ketat, dan akses yang lebih luas bagi masyarakat rentan.

Antisipasi Pemerintah

Kata Pungky, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut selayaknya upaya membangun SDM bisa dilakukan secara holistik dan terintegrasi dalam penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial peningkatan produktivitas aktivitas, serta pembangunan karakter menjadi prasyarat keberhasilan untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan bermartabat.

“Hal inilah yang menjadi dasar pembangunan manusia sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Acara pada hari ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita,” ujarnya.

Pungky menambahkan, kebijakan peningkatan produktivitas mencakup sisi demand dan supply. Intervensi kebijakan dari sisi supply ditunjukkan untuk mewujudkan angkatan kerja dan produktif. Salah satunya melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Sementara itu intervensi kebijakan dari sisi demand bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja yang layak dan inklusif.

“Untuk menghubungkan kebijakan dari sisi demand dan supply ini kita membentuk sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia. Sistem informasi pasar kerja berperan sebagai salah satu penentu berfungsinya pasar kerja kita,” pungkasnya.


  • 0

Di Tengah Pandemi, Menkeu Sebut Pengangguran Berkurang 1,02 Juta Orang

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah mampu mengurangi angka pengangguran di Tanah Air di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran per Februari 2021 berjumlah 8,75 juta orang, berkurang 1,02 juta orang dari posisi Agustus 2021 yang sebanyak 9,77 juta orang.

“Kita mampu mengurangi pengangguran sebanyak 1,02 juta orang atau 0,81 percentage point, ini sesuatu yang bagus,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5).

Dengan perkembangan tersebut, pemerintah optimis tingkat pengangguran di Indonesia akan kembali terus berkurang dan penyerapan tenaga kerja akan segera maksimal. Sebab, pada kuartal II-2021 ekonomi RI berada di jalur yang positif.

“Q2 (kuartal II) nanti momentum naik kita harap kesempatan kerja terjadi lagi dan kesejahteraan naik dan tingkat pengangguran akan mulai menurun kembali,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7,1 persen hingga 8,3 persen di kuartal II 2021. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/5).

“Proyeksi kita di Kementerian Keuangan di kuartal II antara 7,1 persen sampai 8,3 persen,” katanya.

Pertumbuhan ini didorong oleh pengeluaran yang berkontribusi besar terhadap PDB, seperti konsumsi rumah tangga yang diproyeksi 6 hingga 6,8 persen dan konsumsi pemerintah di 8,1 persen hingga 9,7 persen.

Investasi juga diharapkan tumbuh antara 9,4 hingga 11,1 persen, ekspor 14,9 sampai 19,7 persen dan impor 13 hingga 19,7 persen.

Lanjutnya, pertumbuhan ini dilandasi oleh beberapa hal, seperti indikator ekonomi dunia yang sudah membaik. PMI manufaktur global berada di level 55,8 dan di Indonesia berada di 54,6, lebih baik dibandingkan April di level 53,2.

“Untuk full years kami masih modest karena kuartal I masih terkoreksi karena Covid-19 meningkat. Kita harap kuartal III dan kuartal IV masih akan terealisasi,” ujarnya.